Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

8,402 views

Published on

Sustainable Capacity Building for Decentralization-Pemda Kabupaten Klaten di Gedung Pemda I-Klaten, 9 Mei 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
8,402
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
643
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. Nama : Dadang Solihin Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah g Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta J k t 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Visi Misi: Positioning Differentiation Brand (PDB)• Perencanaan Pembangunan Daerah• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah• Kegagalan Perencanaan• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal• Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Apa itu SPPNSPPN adalah Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang jangka panjang, menengah, dan tahunan Yang dilaksanakan oleh unsur g penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. daerah dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Tujuan SPPN j1. Mendukung k di1 M d k koordinasi antar-pelaku pembangunan. i t l k b2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, e e t , be ead a , da be e a juta e s e , efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya p j p g) y penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top down dan bottom-up: top-down bottom up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional (Ps. (Ps 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. (Ps 13 Ayat 2)(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJangka MenengahJ k M h (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D J k M h Daerah h (Ps. 19 Ayat 3)Nasional (RPJM-Daerah)(RPJM-Nasional)Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) SKPD)) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDHPemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja PeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. Dari RPJP sampai APBD p 20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan Pedoman Pedoman Renstra Renja - Rincian RKA-KL Pusa Peme KL KL APBN at erintah Pedoman Diacu Dijabar Pedoman Pedoman RPJP RPJM kan RKP RAPBN APBN Nasional NasionalDiacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang Pedoman Pedoman RPJP RPJM Dijabar RKP kan RAPBD APBD Daerah Daerah Daerah Daerah Peme Pedoman P d Diacu Di erintah Pedoman Pedoman Renstra Renja - RKA - Rincian SKPD SKPD SKPD APBD UU SPPN UU KN dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. Positioning Differentiation Brand (PDB) g ( ) POSITIONING DIFFERENTIATION BRAND dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. PDB Triangle: Provinsi Gorontalo g Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Agro Bisnis Provinsi Jagung Jagung BRAND Visi Provinsi Gorontalo dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. PDB Triangle: Kabupaten Lamongan g p g Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION p g Kabupaten dengan j Pelajaran Bahasa pemerintahan Mandarin di Sekolah entrepreneurship dan Pesantren BRAND Visi Kabupaten Lamongan dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. PDB Triangle: Kota Sawahlunto g Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Kota Pariwisata , Lokasi Historis Kuno, Budaya DaerahPertambangan Pertambangan Batu Bara, Lahan Alami BRAND Visi Kota Sawahlunto dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. Persyaratan Dokumen Perencanaan: Perencanaan: SMART SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured g gets managed”) g ) ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) RELEVANT (information needs of the people who will use the data) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:H iliki t h i d hit k1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. Fungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian p• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke 1. 1 Peningkatan standar hidup (levels arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pangan sandang papan pelayanan melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll. dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g p g yang terencana. t memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. orang 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. Todaro, 2000 dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. How? Ho ?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (p g y (pemerataan dan keadilan). )2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. p p g j4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam p j g y agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. Tantangan dalam Pembangunan Daerah g g • Mengurangi Sarana dan Prasarana yang P ketimpangan memadai dan • Memberdayakan berkualitas masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian kondusif SDA Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu S hi t i t t kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan profesional dalam: p masyarakat untuk: y Memberikan pelayanan kepada  M ik ti k lit k hid Menikmati kualitas kehidupan masyarakat, yang lebih baik, maju, dan tenteram,, M Mengelola sumber d l l b daya  Peningkatan harkat, martabat, ekonomi daerah. dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance Daerah Sumberdaya Keseimbangan Peran Tiga Pilar K i b P Ti Pil Pemerintahan P i t h Dunia U h D i Usaha Masyarakat M k t Menjalankan danmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksipolitik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance M b ik h k ekslusif b i Memberikan hak k l if bagi  P Persoalan-persoalan publik l l blik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, pemerintah, civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. mengijinkannya dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. Pelaku Pembangunan: g Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Pemerintah y Masyarakat Swasta S t Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Good dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. Model Go ernance Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSMSupranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan P h Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. Pelaku Pembangunan: Stakeholders g STATE CITIZENS Executive i organized into: i di t Judiciary Community-based organizations g Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Fi i l i tit ti Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. Troikadadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. 1/4 Kegagalan Perencanaan Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:  informasinya kurang lengkap,  metodologinya belum dikuasai,  perencanaannya tid k tidak realistis sehingga tidak mungkin p g pernah bisa terlaksana  pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan- pertimbangan teknis perencanaan diabaikan diabaikan. dadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. Kegagalan Perencanaan g g 2/4 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. seharusnya  kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. pelaksanaannya  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. dadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. 3/4 Kegagalan Perencanaan Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara be e ba g e gatas asa a e dasa ega a berkembang.  Misalnya, orientasi semata-mata semata mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.  Dengan demikian, yang keliru bukan k li b k semata-mata t t perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. 4/4 Kegagalan Perencanaan Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.  Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya p p g y prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya semuanya.  Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem p g perencanaan terpusat p (centrally planned system). dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. Sistem Perencanaan yang Berhasil• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis g besar.• Pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. Perencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan terus menerus kesejahteraan, jangan sampai terjadi kemunduran.• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p p pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan keseluruhan.• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). system)• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. R.P.J.M.D Renstra SKPDdadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. 1/3 1/3 Apa it RPJPD itu• RPJPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah D P i t h Daerah, DPRD d masyarakat memberikan perhatian h DPRD, dan k t b ik h ti penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD, dan tentunya diikuti dengan p y g pemantauan, evaluasi, dan review berkala , , atas implementasinya. dadang-solihin.blogspot.com 44
  44. 44. 2/3 Apa it RPJPD itu• Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD,• Oleh k Ol h karena itu, kualitas penyusunan RPJPD d i segi: it k lit dari i – analisis kecenderungan dan perspektif masa depan, – pemahaman atas isu strategis yang mungkin dih d i di masa h t i t t i ki dihadapi depan, – kejelasan visi misi tujuan arah dan strategi kebijakan visi, misi, tujuan, pembangunan 20 tahun ke depan• y akan turut menentukan kualitas rencana daerah dibawahnya. dadang-solihin.blogspot.com 45
  45. 45. 3/3 Apa it RPJPD ituRPJPD menjawab tiga pertanyaan dasar:1. kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa y g p g g y p yang hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;2. bagaimana mencapainya dan;3. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. dadang-solihin.blogspot.com 46
  46. 46. Tata Cara Penyusunan RPJPD Saran,, Rumusan Rancangan tanggapan, hasil Visi & Misi Rekomendasi kesepakatan stakeholders & komitmen Rancangan Prediksi Kondisi Akhir RPJPD Umum Daerah Rancangan RPJP - Visi Merumuskan - Misi Penetapan P t- Geomorfologi & gambaran awal Sosialisasi, Perda ttg Konsultasi Musrenbang - Arah lingkungan - Visi Jangka RPJPD Publik, dan Pembangunan- Ekonomi & SDA - Misi jaring Panjang Peraturan - Arah Pembangunan asmara Daerah ▪ Arahan Daerah ttg- Demografi Umum RPJP Daerah- Prasarana dan ▪ Fungsi & sarana peran sub wilayah/- dll. kawasan Rancangan Arah Pembangunan Rencana tata ruang www.dadangsolihin.com 47
  47. 47. Sistematika Penulisan RPJPD 1/2 Bab I PENDAHULUAN 1. Latar BelakangRencana Pembangunan 2. Maksud dan Tujuan RPJPDJangka Panjang Daerah 3. Landasan Hukum Perlunya Penyusunan RPJPD  UU No 25/2004  UU No 32/2004  SE Mendagri No 050/2020/SJ 4. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya  RPJP Nasional  RPJP Provinsi  RTRW Nasional  RTRW Provinsi 5. Sistematika Penulisan Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH 1. Profil Kinerja Capaian P b 1 P fil Ki j C i Pembangunan D Daerah h Masa Kini  Pelayanan umum  Ketertiban dan keamanan  EkonomiProvinsi/Kabupaten/Kota  Lingkungan hidup  Perumahan dan fasilitas umum dadang-solihin.blogspot.com 48
  48. 48. Sistematika Penulisan RPJPD 1/2  Kesehatan Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN  Pariwisata dan budaya DAERAH  Pendidikan  Perlindungan sosial 1. Visi 2. Misi2. Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah 3. Arah dan Strategi Pembangunan Daerah  G Geomorfologi dan Lingkungan Hidup f Jangka Panjang  Demografi  Arahan dan Strategi Pembangunan jangka  Ekonomi dan Sumber Daya Alam Panjang  Sosial Budaya dan Politik  Peran Sub Wilayah Pembangunan Daerah  Prasarana dan Sarana  Pemerintahan Bab IV PENUTUP3. Implikasi d Penyelenggaraan3 I lik i pada P l Lampiran L i Pembangunan Daerah Masa Depan  Pelayanan umum  Ketertiban dan keamanan  Ekonomi  Lingkungan hidup  Perumahan dan fasilitas umum  Kesehatan  Pariwisata dan budaya  Pendidikan  Perlindungan sosial dadang-solihin.blogspot.com 49
  49. 49. 1/2 Apa it RPJMD itu• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian p penting p g pada: 1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. dadang-solihin.blogspot.com 50
  50. 50. 2/2 Apa it RPJMD ituRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa y g p g g y p yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;2. Bagaimana mencapainya, dan;3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. dadang-solihin.blogspot.com 51
  51. 51. Substansi RPJMD S bstansi• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun k d t h kedepan. dadang-solihin.blogspot.com 52
  52. 52. Langkah Penyusunan RPJMD g y (1) Visi, Misi, ProgramIndikator Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun (2) Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD RPJMD (3) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD e) Program SKPD (5) Bappeda menyusun Penetapan RPJMD Rancangan Akhir RPJMD a) Visi, Misi Kepala Daerah (7) b) Strategi Pembangunan Daerah (6) c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan e) Program SKPD Rancangan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 53
  53. 53. Sistematika Penulisan RPJMD 1/3 1/3 Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD Rencana Pembangunan 1.2. Landasan HukumJangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.5. 15 Sistematika Penulisan Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi fungsi- fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh 2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 22 Pelayanan U P l Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup g g p 2.6 Perumahan dan Fasilitas UmumProvinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan dadang-solihin.blogspot.com 54
  54. 54. Sistematika Penulisan RPJMD 2/32.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah2.112 11 Perlindungan sosial Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala visi2.12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunanBab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah. Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi RPJM Provinsi) pemerintahan daerah)3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan3.434 RTRW Provinsi d RTRW P i i dan Kerangka Pendanaan K k P d Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing p g g g program p perluBab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan Daerah target kinerja capaian program dan pagu4.1 Visi indikatif424.2 Misi 61 6.1 Program Pembangunan4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan dadang-solihin.blogspot.com 55
  55. 55. Sistematika Penulisan RPJMD 3/36.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang- kurangnya mencakup:Bab VII Kaidah Pelaksanaan Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing untuk dapat mengimplementasikan fungsi p g pemerintahan daerah RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD 3. Program, 3 Program Tolok Ukur dan Target Kinerja7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut pencapaian program RPJMD fungsi-fungsi pemerintahan daerah7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun g RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas 5. Proyeksi Fiskal Daerah Non Government Stakeholders untuk 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah memantau dan mengevaluasi t d l i implementasi RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 56
  56. 56. 1/2 Apa Itu Renstra SKPD• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang di dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD tk t k hk l khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa p p p pimpinan Kepala Daerah dan Wakil p Kepala Daerah Terpilih.• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan strategi kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. dadang-solihin.blogspot.com 57
  57. 57. 2/2 Apa Itu Renstra SKPD• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; 1) K mana pelayanan SKPD akan di hk pengembangannya Ke l k diarahkan b dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2) Bagaimana mencapainya; ) g p y ; 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.• Untuk U t k mendapatkan dukungan yang optimal b i i l d tk d k ti l bagi implementasinya, t i proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk p ( Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis. dadang-solihin.blogspot.com 58
  58. 58. Sistematika Penulisan Renstra SKPDBAB 1 PENDAHULUAN 3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa1.1 Latar Belakang Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI1.2 Maksud dan Tujuan SKPD1.3 Landasan Hukum 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan dalam Perencanaan Daerah efektif)1.51 5 Sistematika Penulisan BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DANBAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KEBIJAKAN2.1 Struktur Organisasi 4.1 Visi SKPD2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 4.2 Misi SKPD2.3 TUPOKSI 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain Measurable, Achievable, Results Oriented, yang perlu) Time Bound) 4.4 StrategiBAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 4.5 Kebijakan3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut berbagai aspek pelayanan d capaian b b i k l dan i BAB 5 PROGRAM terhadap Standar Pelayanan Minimal) 5.1 Program SKPD3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 5.2 Program Lintas SKPD3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal g g 5.3 Program Lintas Kewilayahan g y3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber dihadapi masa kini Pendanaan BAB 6 PENUTUP dadang-solihin.blogspot.com 59
  59. 59. Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD (1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Renstra SKPD Bappeda menyusun (2) Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD RPJMD (3) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD e) Program SKPD (5) Bappeda menyusun Penetapan RPJMD Rancangan Akhir RPJMD a) Visi, Misi Kepala Daerah (7) b) Strategi Pembangunan Daerah (6) c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan e) Program SKPD Rancangan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 60
  60. 60. Apa Itu RKPD?• RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi d d k i daerah yang di h dipersyaratkan b i tk bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun ke depan. p• RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.• RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan y g lebih konkrit dan terukur untuk g g yang memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah. dadang-solihin.blogspot.com 61
  61. 61. Sistematika Penulisan RKPD KPDBab 1 Pendahuluan  Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan KegiatanBab Kondisi, KiB b 2 K di i Kinerja dan Permasalahan j d P l h  T l k Uk d T Tolok Ukur dan Target Ki j K l t Kinerja Keluaran Pelayanan SKPD Kegiatan  Tolok Ukur dan Target Kinerja HasilBab 3 Tujuan Strategi, dan Kebijakan Rencana Tujuan, Strategi  Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Kerja SKPD PendanaanBab 4 Prioritas Program SKPD Bab 6 PenutupBab 5 Program dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD disusun menurut Permendagri No 13/2006 memuat informasi:  Kode Fungsi Pemerintahan Daerah  Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan  Kode SKPD  Kode Program g  Kode Kegiatan  Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program dadang-solihin.blogspot.com 62
  62. 62. RKPD Kabupaten/Kota K b t /K t Sistematika:1. Pendahuluan; ;2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu;3. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan;4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan; dan5. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. Bappeda mengajukan rancangan RKPD tersebut kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota. Pasal 115 Permendagri 54/2011 dadang-solihin.blogspot.com 63
  63. 63. (8) Langkah Penyusunan RKPD g y Bappeda menyusun (9) Rancangan Awal RKPD SKPD Menyusun Renja SKPD (10) a) Prioritas Pembangunan Daerah Program SKPD b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah  Pagu Indikatif MUSRENBANG d) Program SKPD Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.b) (11.a) Maret MUSRENBANG Kab/Kota K b/K t a. Sinkronisasi Program SKPD Rancangan Akhir RKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP a) ) Prioritas Pembangunan P i it P b (12) b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah MUSRENBANG Prov Sbg April d) ) Program SKPD g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (15) (13) Mei Penetapan RKPD p ( ) (14) Bappenas menyelenggarakan (4) April Sebagai pedoman penyusunan MUSRENBANGNAS Rancangan APBD a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. b Harmonisasi Dekon dan TP dadang-solihin.blogspot.com 64
  64. 64. Apa Itu Renja SKPD?• Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.• Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, R RKPD Renstra SKPD, RPJMD d b hk RPJPD t SKPD dan bahkan RPJPD.• Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.• Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat p y j g g menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya. dadang-solihin.blogspot.com 65
  65. 65. Sistematika Penulisan Renja SKPDBab 1 Pendahuluan Bab 6 Program dan KegiatanBab 2 Kondisi, Kinerja, dan Permasalahan  Program SKPD Pembangunan Daerah P b D h  Program Lintas SKPD  Pelayanan Umum  Program Lintas Kewilayahan  Ketertiban dan Keamanan yang disusun menurut PERMENDAGRI No  Ekonomi 13/2006 memuat informasi:  Lingkungan Hidup  Kode Fungsi Pemerintahan Daerah  Perumahan dan Fasilitas Umum  Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan  Kesehatan  Kode SKPD  Pendidikan  Kode Program  Pariwisata dan Budaya  Kode Kegiatan  Perlindungan Sosial  Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian ProgramBab 3 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan  Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan Pembangunan Daerah Kegiatan· Kerangka Regulasi  Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran· Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Kegiatan Pemerintah Daerah  Tolok Ukur dan Target Kinerja HasilBab 4 Kerangka Ekonomi Daerah (Proyeksi  Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendapatan dan Belanja Daerah) PendanaanBab 5 Prioritas Program Pembangunan Daerah Bab 7 Penutup dadang-solihin.blogspot.com 66
  66. 66. 1/2 Penyusunan Renja SKPD Mengacu kepada rancanga g j Rancangan Renja-SKPD awal RKPD, Renstra SKPD RKPD SKPD, Masukan oleh SKPD hasil evaluasi pelaksanaanRancangan program dan kegiatan Memuat kebijakan, programRenja SKPD j dan kebijakan pembangunan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan Pasal 27 ayat 1 dan 3 usulan program serta kegiatan yang berasal dari g y g Rancangan Renja SKPD dibahas masyarakat dalam forum SKPD untuk menentukan prioritas Pasal 27 ayat 2 pembangunan b Pasal 27 ayat 5 Renja R j SKPD ditetapkan dalam dit t k d l Keputusan Kepala SKPD Pasal 28 dadang-solihin.blogspot.com 67
  67. 67. 2/2 2/2 Penyusunan Renja SKPD• RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah.• Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan kualitas rencana daerah diatasnya. dadang-solihin.blogspot.com 68
  68. 68. dadang-dadang-solihin.blogspot.com 69

×