• Save
Perumusan Kebijakan Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Perumusan Kebijakan Daerah

  • 10,771 views
Uploaded on

Workshop DPRD Kabupaten Bekasi Hotel Kedaton-Bandung, 27 Agustus 2008

Workshop DPRD Kabupaten Bekasi Hotel Kedaton-Bandung, 27 Agustus 2008

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
10,771
On Slideshare
10,767
From Embeds
4
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
2
Likes
9

Embeds 4

http://www.slideshare.net 4

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Perumusan Kebijakan Daerah Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Workshop DPRD Kabupaten Bekasi Hotel Kedaton-Bandung, 27 Agustus 2008 BAPPENAS
  • 2. www.dadangsolihin.com
  • 3. Materi Workshop
    • Tujuan Pembangunan Daerah
    • Wadah Perwakilan Rakyat
    • Siklus Representasi Wakil Rakyat
    • Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
    • Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat
    • Paradigma Governance
    • Dari RPJP Sampai APBD
    • Perumusan Kebijakan
    • Produk Hukum
    • Penyusunan Perda
    www.dadangsolihin.com
  • 4. Tujuan Pembangunan Daerah
    • Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
      • antar daerah
      • antar sub daerah
      • antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
    • Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
    • Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
    • Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
    • Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
    www.dadangsolihin.com
  • 5. Wadah Perwakilan Rakyat www.dadangsolihin.com Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat B erbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu B erbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional
    • M ana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?
    • Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?
    • Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?
    • Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?
  • 6. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan www.dadangsolihin.com Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Sumber : ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005) Pemda Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Produk-produk Fungsi DPRD Parpol Program partai dan janji kampanye LSM Kebijakan dan program khusus LSM Ormas Agenda lobi dan tekanan politik Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda KDH, Sekda, SKPD DPRD Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus Parpol Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Partai LSM Berbagai bentuk dan jenis LSM Ormas Berbagai bentuk dan jenis Ormas Lembaga Intermediary Gender Laki Perempuan Ekonomi Kaya Miskin Domisili Tetap Tidak Tetap Keamanan Mapan Rentan Organisasi Kelompok Individual Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Lingkungan Lingkungan yang sehat dan lestari Arena Pembangunan Sosial Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Ekonomi Pertumbuhan dan pemerataan Kelembagaan Pembuatan keputusan partisipatif
  • 7. Kelompok M edian
    • Mereka adalah para pemain politik di tingkat 'meso' atau tengah yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan.
    • Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi.
    • Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar' karena mampu masuk dalam berbagai kalangan dengan mudah.
    • Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat dan kepentingan mereka.
    • Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual.
    www.dadangsolihin.com
  • 8. P endukung P emilu
    • P ada umumnya m ereka mendapatkan akses pemanfaatan fasilitas publik dan sumberdaya pembangunan secara lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan.
    • Karena posisi yang berada di lapisan tengah, mereka dapat diakses baik oleh para penguasa formal maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya ketergantungan terhadap kelompok median ini.
    www.dadangsolihin.com
  • 9. Fungsi DPRD menurut UU
    • Legislasi : kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
    • Anggaran : kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.
    • Pengawasan : kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
    • Sumber : UU 32/2004
    www.dadangsolihin.com
  • 10. Orientasi Dasar Politik DPRD
    • A genda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga .
      • Penanggulangan kemiskinan;
      • Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
      • Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
    www.dadangsolihin.com
  • 11. Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
    • Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.
      • D engan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
      • Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.
    www.dadangsolihin.com
  • 12. Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
    • P emikiran yang selalu mencari upaya perbaikan .
      • A nggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
      • Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.
    www.dadangsolihin.com
  • 13. Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
    • M embangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif .
      • P ara anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya.
      • Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.
    www.dadangsolihin.com
  • 14. DPRD sebagai Lembaga Perwakilan
    • R akyat telah memilih secara langsung calon anggota legislatifnya, yang memperlihatkan bahwa kewenangan dan kekuasaan yang diperoleh anggota DPRD sebenarnya adalah kepercayaan dari rakyat yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
    • Proses tersebut memperkuat bahwa rakyat telah memberikan mandat politik, berupa kekuasaan perwakilan yang bersifat sementara, kepada para anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
    www.dadangsolihin.com
  • 15. Siklus Representasi Wakil Rakyat
    • Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
    • Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
    • J ika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.
    • Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.
    www.dadangsolihin.com
  • 16. Siklus Representasi Wakil Rakyat www.dadangsolihin.com Sumber: NDI, LGSP Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi) R A K Y A T PEMILU DPRD MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat Fungsi Legislasi Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan Representasi Rakyat (keterwakilan)
  • 17. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
    • Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
    • Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.
    • DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara.
    www.dadangsolihin.com
  • 18. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
    • Secara substansial
      • perlindungan hak
      • peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
    • Secara prosedural
      • mengikuti prosedur hukum yang benar
      • melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
    • K omunikasi dan hubungan dengan konstituen , media serikat , Ormas, LSM, perguruan tinggi , dan lain-lain.
    • S istem pendukung ( supporting system ) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
    www.dadangsolihin.com
  • 19. Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat
    • Tertinggi
    • K ebutuhan sebagai aspirasi bersama (atau banyak pihak) untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki kondisi.
    • Menengah
    • K epentingan, yakni hak-hak so s ial-ekonomi-politik individu maupun kelompok masyarakat .
    • Terendah
    • K einginan individu atau kelompok orang untuk keperluan jangka pendek, yakni kebutuhan isi perut dan kedudukan (ekonomi-politik)
    www.dadangsolihin.com Sumber: LGSP Tertinggi Menengah Terendah
  • 20. www.dadangsolihin.com Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance Government Governance
    • Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
    • Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.
    • Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
  • 21. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
    • Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
    • Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good .
    www.dadangsolihin.com Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
  • 22. Prinsip-prinsip Good Governance
    • Wawasan ke Depan ( Visionary )
    • Keterbukaan & Transparansi ( Openness &Transparency )
    • Partisipasi Masyarakat ( Participation )
    • Tanggung Gugat ( Accountability )
    • Supremasi Hukum ( Rule of Law )
    • Demokrasi ( Democracy )
    • Profesionalisme & Kompetensi ( Profesionalism & Competency )
    • Daya Tanggap ( Responsiveness )
    • Keefisienan & Keefektifan ( Efficiency & Effectiveness )
    • Desentralisasi ( Decentralization )
    • Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat ( Private Sector & Civil Society Partnership )
    • Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan ( Commitment to Reduce Inequality )
    • Komitmen pada Lingkungan Hidup ( Commitment to Environmental Protection )
    • Komitmen pada Pasar yang Fair ( Commitment to Fair Market )
    www.dadangsolihin.com
  • 23. Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
  • 24. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
  • 25. Dari RPJP Sampai APBD www.dadangsolihin.com RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan
  • 26. Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .
  • 27. Ruang Lingkup Perencanaan www.dadangsolihin.com Sumber : UU25/2004 NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
  • 28. Penyusunan dan Penetapan R PJP D www.dadangsolihin.com Rancangan RPJPD Musrenbang RPJPD Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda Proses Teknokratik oleh Bappeda
    • B ahan Rancangan RPJP
    • M elibatkan Masyarakat
    oleh Bappeda oleh DPRD
  • 29. Penyusunan dan Penetapan R PJM D www.dadangsolihin.com Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD
    • Visi, Misi Kepala Daerah
    • Strategi Pembangunan Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah
    • Program SKPD
    • Visi,Misi Kepala Daerah
    • Strategi Pembangunan Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah
    e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD
  • 30. Penyusunan dan Penetapan RKPD www.dadangsolihin.com Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD
    • Prioritas Pembangunan
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah
    • Program SKPD
    • Prioritas Pembangunan Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif
    SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota
    • Sinkronisasi Program SKPD
    • Harmonisasi Dekon dan TP
    MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat
    • Harmonisasi Dekon dan TP
    (4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS
    • Sinkronisasi Program KL/SKPD
    • Harmonisasi Dekon dan TP
    Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
  • 31. Kebijakan Daerah
    • Kebijakan Daerah adalah Produk Hukum, seperti:
    • Perda tentang RPJPD
    • Perda tentang RPJMD
    • Perda tentang APBD
    • Perda tentang Pajak Daerah
    • Perda tentang Retribusi Daerah,
    • Dll
    www.dadangsolihin.com
  • 32. Tata Urutan Hukum www.dadangsolihin.com No Produk Hukum Penetapan Oleh Fungsi 1. UUD 1945 MPR Sumber hukum Tertinggi dari segala hukum 2. UU DPR dan ditandatangani oleh Presiden Pelaksana konstitusi (UUD 1945) 3. Peraturan Pemerintah Pen g ganti Undang-Undang (PERPU) Presiden
    • Setingkat dengan undang-undang
    • Se lanjutnya harus diserahkan kepada DPR untuk ditetapkan atau ditolak menjadi undang-undang
    4. Peraturan Pemerintah Presiden setelah disetujui oleh Menteri Pelaksanaan undang-undang 5. Peraturan Daerah DPRD Penyelesaian tugas, kewajiban dan hak pemerintah daerah
  • 33. Apa itu Hukum ?
    • Hukum adalah keseluruhan dari alat yang mengatur kehidupan Negara dan warga Negara termasuk seluruh peraturan, kebijakan pemerintah baik tertulis maupun tidak tertulis dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.
    www.dadangsolihin.com Hukum bisa menjadi alat sah suatu rezim yang otoriter untuk mengatur masyarakat secara semena-mena dan tidak adil. Hukum juga bisa menjelma dalam menciptakan keadilan di masyarakat dan membatasi penguasa agar tidak semena-mena.
  • 34. B entuk Hukum
    • Hukum Tertulis (hukum formil)
    • Salah satu ciri dari konsepsi hukum modern yang harus mengatur serta melayani kehidupan modern.
    • Hukum Tidak Tertulis (hukum materiil)
    • Dengan perkembangan budaya serta masyarakat, saat ini tradisi, kebiasaan, kepercayaan atau budaya tidak dapat diandalkan lagi .
    www.dadangsolihin.com
  • 35. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
    • Asas Kejelasan Tujuan:
    • Harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
    www.dadangsolihin.com
    • Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan:
    • Harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
    • Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat:
      • Harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
      • Dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
  • 36.
    • Asas Dapat Dilaksanakan:
    • Karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
    www.dadangsolihin.com
    • Asas Keterbukaan:
    • Dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
    • Asas Kejelasan Rumusan:
      • Harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi,
      • Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
  • 37.
    • Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau lex superior derogate lex inferiori :
    • Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
    www.dadangsolihin.com
    • Asas lex posterior derogate lex priori :
    • Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.
    • Asas lex specialis derogate lex generalis :
    • Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
  • 38.
    • Asas Keadilan:
    • Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
    www.dadangsolihin.com
    • Asas pengayoman:
    • Setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
    • Asas kepastian hukum:
    • Setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
  • 39.
    • Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:
    • Dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
    www.dadangsolihin.com
    • Asas Kebhinekatunggalikaan:
    • Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.
    • Asas Kenusantaraan:
    • Setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundang-undangan.
  • 40. Penyusunan Perda
    • Menghindari pemberian kewenangan yang berlebihan;
    • Menghindari pengaturan dan persyaratan yang tidak perlu, berlebihan, dan sulit diterapkan;
    • Mengakomodasi ketetapan yang bersifat transparan, akuntabel, dan melewati proses pengambilan keputusan yang benar;
    • Melibatkan tokoh masyarakat setempat;
    • Menyelenggarakan proses pelibatan publik yang luas;
    • Meningkatkan efektivitas mekanisme penegakan hukum.
    www.dadangsolihin.com
  • 41.
    • Transparansi/keterbukaan .
      • Informasi tentang akan ditetapkannya suatu kebijakan,
      • Peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah.
    Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda www.dadangsolihin.com
  • 42.
    • Partisipasi :
      • Mendorong terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah,
      • Mendorong keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu isu .
      • Mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam menerapkan suatu keputusan dan mendukung penerapan akuntabilitas.
    Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda www.dadangsolihin.com
  • 43. Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda
    • Koordinasi dan Keterpaduan .
      • Koordinasi dan keterpaduan/integrasi berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan organisasi dalam pemerintah.
      • Menyediakan mekanisme yang melibatkan instansi lain dalam pengambilan keputusan secara utuh.
      • Keterpaduan memerlukan kombinasi yang harmonis antara wawasan dan aksi koordinasi, menekan konflik, membatasi ketidakefektifan, dan yang terpenting membatasi jumlah produk hukum.
    www.dadangsolihin.com
  • 44. Prinsip Dasar Perumusan Substansi
    • Akurasi Ilmiah dan Pertimbangan Sosial-Ekonomi .
      • Setiap peraturan hendaknya disusun berdasarkan kajian keilmuan di dalamnya.
      • Suatu peraturan tidak bersifat normatif semata, melainkan juga harus mencerminkan isu dan permasalahan sebenarnya, berikut strategi pemecahan yang dibutuhkan masyarakat.
      • Untuk dapat memastikan kebutuhan yang sebenarnya dari para pemangku kepentingan, suatu kajian akademis terhadap peraturan yang tengah dirancang atau ditetapkan perlu dilakukan, dengan menekankan pertimbangan ilmiah, sosial, dan ekonomi di dalamnya.
    www.dadangsolihin.com
  • 45. Prinsip Dasar Perumusan Substansi
    • Pendanaan Berkelanjutan .
      • Pendanaan berkelanjutan mengacu pada pendanaan yang cukup untuk mengimplementasikan suatu peraturan.
      • Pada sebagian besar wilayah, pendanaan digunakan untuk keperluan administrasi dan operasional, dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk pelaksanaan program dan pembangunan, kecuali apabila ada alokasi khusus.
      • Keterbatasan kemampuan dalam mendukung pendanaan merupakan salah satu alasan utama lemahnya penegakan hukum di Indonesia.
    www.dadangsolihin.com
  • 46. Prinsip Dasar Perumusan Substansi
    • Kejelasan .
      • Peraturan dapat diterima untuk kemudian dilaksanakan dengan baik hanya apabila memiliki kejelasan dan dapat dicerna oleh masyarakat.
      • Kejelasan mengacu pada bagaimana suatu peraturan dirumuskan dan masyarakat mengerti akan kandungan yang terdapat di dalamnya.
    www.dadangsolihin.com
  • 47. Prinsip dalam Penerapan Hukum
    • Akuntabilitas
      • Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;
      • Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;
      • Adanya output dan outcome yang terukur.
    • Kepastian Hukum
      • Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten;
      • Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif;
      • Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum;
      • Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.
    www.dadangsolihin.com
  • 48.
    • Keleluasaan Aministratif
      • Tak satupun peraturan yang dapat secara efektif memprediksi semua kegiatan, fakta, dan situasi yang dibutuhkan.
      • Keleluasaan dapat dituangkan secara eksplisit dan implisit dalam suatu peraturan.
    • Keadilan
      • Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan.
      • Hukum ditegakkan bukan atas dasar kepentingan kekuasaan ataupun golongan kepentingan tertentu, melainkan demi tegaknya keadilan.
      • Keadilan harus didukung oleh keberadaan institusi hukum dan aparat penegak hukum yang jujur, profesional dan tidak terpengaruh oleh golongan manapun.
    Prinsip dalam Penerapan Hukum www.dadangsolihin.com
  • 49. Tahapan Penyusunan Perda www.dadangsolihin.com 7 Penetapan Perda 1 Identifikasi isu & masalah 2 Identifikasi legal baseline atau landasan hukum, dan bagaimana Perda baru dapat memecahkan masalah 3 Penyusunan Naskah Akademik 4 Penulisan Raperda
    • 5
    • Penyelenggaraan Konsultasi Publik :
      • R evisi Rancangan Perda;
      • Apabila diperlukan, melakukan konsultasi publik tambahan
    6 Pembahasan di DPRD
  • 50. 1 Identifikasi isu & masalah
    • Identikasi isu dan masalah .
    • Identikasi siapa yang terkait dengan masalah .
    • Gunakan metode pemecahan masalah yang sesuai.
    • Identikasi dampak pemecahan masalah .
    • Pembuatan skala prioritas masalah yang akan diatasi .
    www.dadangsolihin.com
  • 51. Metode M4E
    • M4E = Men, Money, Managerial, Method, Environment
    • Men (manusia)
      • Dilakukan pengujian bagaimana perilaku manusia (subyek hukum) melaksanakan atau bertindak sehingga timbul masalah;
    • Money (uang/anggaran)
      • Pengujian dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana kedudukan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menimbulkan masalah;
    www.dadangsolihin.com
  • 52.
    • Managerial
      • Dilakukan pengujian dan riset apakah pola managerial baik dari sistem maupun sub sistem dapat mendukung atau tidak terhadap aturan-aturan yang ada.
      • Perlu diperbaharui aturan yang lama atau membentuk aturan yang baru.
    • Method (metode)
      • Terkait dengan hubungan antara subyek hukum (pelaku) dengan obyek hukum,
      • Bagaimana model dan pola hubungannya tersusun dalam sebuah metode.
    • Environment (lingkungan)
      • Lingkungan sangat berpengaruh terhadap hadirnya persoalan yang terjadi.
      • Lingkungan ini terkait juga pengaruh dari luar (globalisasi).
    www.dadangsolihin.com
  • 53. 2 Identifikasi legal baseline
    • Identikasi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan permasalahan, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan perundang-undangan terbawah.
    • Identikasi instansi pelaksana.
    • Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, dengan mempertimbangkan penulisannya:
      • Kejelasan pasal dan ayat; dan
      • Kepastian preskripsi hukum.
    www.dadangsolihin.com
  • 54. 2 Identifikasi legal baseline
    • Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, dengan mempertimbangkan pelaksanaannya:
      • Ketersediaan dana pelaksanaan;
      • Kapasitas administrasi; dan
      • Penegakan hukum.
    • Identikasi peraturan perundang-undangan yang paling berpotensi untuk dapat memecahkan masalah, apabila keefektifannya ditingkatkan atau dibuat revisi.
    • Identikasi macam-macam instrumen hukum yang mungkin dapat memecahkan masalah.
    www.dadangsolihin.com
  • 55.
    • Bentuk tim penyusun secara resmi.
      • Keanggotaan tidak terlalu besar
      • Masukkan wakil-wakil stakeholders
      • Penuhi kebutuhan wakil-wakil
      • Identifikasi staf pendukung
      • Formalkan dengan Surat Keputusan
    • Komitmen tim penyusun.
      • Komitmen waktu memadai
      • Ruangan – satu ruangan pertemuan
      • Anggaran – jasa-jasa pendukung
    • Aturan prosedural tim penyusun.
    • Identifikasi kelompok penasehat/ pengarah.
      • Identifikasi pakar
      • Identifikasi stakeholders
      • Tentukan cara komunikasi teratur
    3 Penyusunan Naskah Akademik www.dadangsolihin.com
  • 56.
    • Susun jadwal penyelesaian pekerjaan.
    • Mulai penyusunan ( drafting )
      • Identifikasi isu dan masalah
      • Buat sistematika, tulis teks
      • Perbaiki terus
      • Buat notulensi setiap pertemuan
    • Selenggarakan pertemuan stakeholders dan konsultasi publik untuk membahas draft dan memperoleh masukan:
      • Kirim salinan ( copy ) draft sebelum pertemuan
      • Sediakan data pendukung sebelum pertemuan
    • Revisi dan finalisasi.
    3 Penyusunan Naskah Akademik www.dadangsolihin.com
  • 57. 4 Penulisan Raperda
    • Penamaan (Judul)
      • jenis peraturan;
      • teritorial/wilayah hukum/yuridiksi (negara, daerah, desa dsb);
      • nomor peraturan;
      • tahun pembuatan;
      • nama peraturan.
    • Contoh :
    www.dadangsolihin.com PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG TERMINAL PENUMPANG
  • 58.
    • Frase/Klausul Permanen
    • Contoh:
    • Pembukaan
    • terdiri atas konsiderans atau dasar pemikiran, dasar hukum pembentukannya dan judul.
    • Batang Tubuh
      • Ketentuan Umum
      • Ketentuan Substansi
      • Ketentuan Sanksi
    • Penutup
    • Lampiran/Penjelasan
    www.dadangsolihin.com DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BEKASI ,
  • 59. 5 Penyelenggaraan Konsultasi Publik
    • Interaksi dengan masyarakat merupakan upaya yang lentur, dan harus diintegrasikan ke dalam proses penulisan rancangan Perda.
    • Proses konsultasi dan penulisan bersifat interaktif, saling mengisi dan mempengaruhi.
    www.dadangsolihin.com
  • 60. 6 Pembahasan di DPRD
    • Pembahasan di DPRD merupakan salah satu bentuk dari dilaksanakannya konsultasi publik.
    • Pembahasan di DPRD tidak dilakukan oleh DPRD semata, melainkan bekerja sama dengan kepala daerah, seperti apa yang diamanatkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
    www.dadangsolihin.com
  • 61. 7 Penetapan Perda
    • Salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan sebuah Perda baru adalah masa transisinya, yaitu tanggal mulai diberlakukannya Perda baru.
    • Sebuah Perda baru sebaiknya ada tenggang waktu antara disahkannya sebuah Perda dengan tanggal mulai diberlakukannya.
    • Hal ini dimaksudkan agar lembaga/instansi pemerintah terkait dan masyarakat dapat melakukan persiapan-persiapan yang memadai untuk pelaksanaan secara efektif.
    • Persiapan pelaksanaan meliputi pembentukan kesadaran masyarakat tentang ketentuan-ketentuan hukum yang baru, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi instansi pelaksana dan aparat penegak hukum mengenai ketentuan-ketentuan spesifik dari Perda yang baru tersebut.
    www.dadangsolihin.com
  • 62. TERIMA KASIH www.dadangsolihin.com
  • 63. www.dadangsolihin.com
    • Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
    • He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
    • You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202
    Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile