• Save
PERENCANAAN TATA RUANG
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

PERENCANAAN TATA RUANG

on

  • 29,432 views

Bimbingan Teknis Perencanaan Bapeda Jabar

Bimbingan Teknis Perencanaan Bapeda Jabar
Bandung, 17 Juni 2008

Statistics

Views

Total Views
29,432
Views on SlideShare
28,260
Embed Views
1,172

Actions

Likes
29
Downloads
0
Comments
5

15 Embeds 1,172

http://www.penataanruang.com 916
http://www.weebly.com 117
http://www.slideshare.net 66
http://prasetyosampurno.wordpress.com 29
http://dominikusjr.blogspot.com 14
http://perencanaantataruang.blogspot.com 8
http://agnesdewliah.blogspot.com 4
http://translate.googleusercontent.com 3
http://www.techgig.com 3
https://www.google.co.id 3
http://celoteh-senja.blogspot.com 2
http://webcache.googleusercontent.com 2
http://www.agnesdewliah.blogspot.com 2
http://www.google.co.id 2
https://www.jokie.org 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • seringkali semua ini hanya merupakan 'tulisan cantik' berderai derai kalimat dan program-program indikasinya tetapi kalau coba dihubungkan dengan RPJP dan dokumen perencanaan laina....sulit bagi kita menemukan 'common denominatornya'. Seharusnya PASTIKAN apa yang menjadi kesamaan antar dok perenanaan tsb dgn tata ruang....turunkan dalam program kunci (yg sama baik di RPJP/RPJM dan Tata Ruang). Dokumen ini TERLALU banyak kalimat yang membuat orang awam tidak dapat terlibat utk mencermati benar dan tidaknya semua rumusan yg ada.....sudah selayaknya sebelum merumuskan apapun (termasuk program indikasinya) perlu memberikan KRITERIA OBYEKTIV sbg basis utk perumusan bukan lainya.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Pak Dadang, file bagus bisa saya download. TQ
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • alo bisa bantu wa..wa rada pusing mengevaluasi proses rencana tata ruang...
    yg saya pusingkan eavluasi proses nya dalam membuat rencana,bagaimana dalam membuat dokumen ini apakah ad kesalahan dalam membuat rencananya
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • saya ambil untuk referensi kuliah saya...
    makasih...
    Meilsi
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • sangat bagus & menarik....nanank_bjm@plasa.com
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

PERENCANAAN TATA RUANG PERENCANAAN TATA RUANG Presentation Transcript

  • Bimbingan Teknis Perencanaan Bapeda Jabar Bandung, 17 Juni 2008 PERENCANAAN TATA RUANG Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas BAPPENAS
  • MATERI
    • Pendahuluan:
    • Amanat UU no. 26 tahun 2007, RTRW nasional dan Rencana Pemb Jangka Panjang/Menengah
    • PP 26/2008 RTRWN :
    • Pedoman Penataan Ruang Nasional
    • RTRW Nasional :
    • Dasar Indikasi Program Jangka Panjang/Menengah Nasional
    • Pemanfaatan Ruang :
    • Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan
    • Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
    www.dadangsolihin.com
  • 1. Pendahuluan (1) Amanat UUPR (Pasal 20)
    • Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:
    • tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional;
    • rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama;
    • rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;
    • penetapan kawasan strategis nasional;
    • arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
    • arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
    www.dadangsolihin.com
  • Pendahuluan (2) Hubungan antara RPJPN/RPJMN dengan RTRWN (UU No 26/2007) RTRWN RPJPN RPJMN Harus memperhatikan Psl 19 UU No 26/2007 Menjadi pedoman Psl 20 ayat 2 UU No 26/2007 Menjadi pedoman Psl 20 ayat 2 UU No 26/2007 www.dadangsolihin.com
  • Pendahuluan (3) Dasar Hukum Hubungan antara RPJPN/RPJMN dengan RTRWN UU No 26 Tahun 2007 ( Pasal 19 )
    • RTRWN harus memperhatikan :
    • Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
    • perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional;
    • upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
    • keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
    • daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
    • RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL ;
    • rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan
    • rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
    www.dadangsolihin.com
  • Pendahuluan (4) Dasar Hukum Hubungan antara RPJPN/RPJMN dengan RTRWN UU No 26 Tahun 2007 ( Pasal 20 ayat 2 )
    • RTRWN menjadi pedoman untuk:
    • penyusunan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL ;
    • penyusunan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL ;
    • pemanfaatan ruang dan pengendalian
    • pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
    • mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor;
    • penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
    • penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
    • penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
    www.dadangsolihin.com
  • Pendahuluan (5) RTRWN sebagai MATRA SPASIAL dari RPJPN
    • Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yang merupakan matra spasial dari rencana pembangunan jangka panjang . (Penjelasan Pasal 20 ayat 3 UU No 26 Tahun 2007)
    www.dadangsolihin.com
  • 2. (R) PP RTRWN: Pedoman Penataan Ruang Nasional Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional www.dadangsolihin.com
    • Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional ,
    • A rahan perizinan ,
    • A rahan I nsentif dan Disinsentif ,
    • A rahan Sanksi .
    INDIKASI PROGRAM UTAMA jangka menengah lima tahunan
    • Kebijakan Penataan Ruang Nasional
    • Rencana struktur ruang wilayah nasional
    • Rencana pola ruang wilayah nasional
    Rencana Tata Ruang Wilayah nasional Arahan Pemanfaatan ruang wilayah nasional Arahan Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional
  • Pengertian Indikasi Program Utama
    • INDIKASI PROGRAM UTAMA merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
    • INDIKASI PROGRAM UTAMA merupakan acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi.
    • INDIKASI PROGRAM UTAMA lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua puluh) tahun .
    www.dadangsolihin.com
    • Kebijakan Penataan Ruang Nasional
      • Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Nasional :
        • Akses perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarkis , dgn strategi:
          • Keterkaitan antar kota, dan perkotaan dgn perdesaan
          • Pengembangan pusat pertumbuhan baru
        • Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional , dgn strategi:
          • Keterpaduan sistem jaringan transportasi (darat,penyebrangan, laut, udara), didukung sistem jaringan telekomunikasi
          • Keterpaduan Sistem Energi dan Ketenagalistrikan
          • Keterpaduan Sistem Prasarana Sumberdaya Air
    3. RTRW Nasional sbg Dasar Indikasi Program Utama Jangka Menengah/Panjang www.dadangsolihin.com
  • RTRW Nasional sbg Dasar Indikasi …(2)
    • Kebijakan Penataan Ruang Nasional (2)
      • Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Nasional :
        • Pemantapan Kawasan Lindung , dgn strategi:
          • Perwujudan Kelestarian fungsi lingkungan hidup
          • Pencegahan Dampak Negatif Kerusakan Lingkungan Hidup
        • Pengembangan Kawasan Budidaya , dgn strategi:
          • Keterpaduan dan Menguatan Keterkaitan Antar Kegiatan Budidaya untuk Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah Nasional
          • Pengendalian Perkembangan Kegiatan Budidaya Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
        • Pengembangan Kawasan Strategis Nasional , dgn strategi:
          • Mempertahankan dan/atau Mengembangkan Fungsi Strategis Nasional secara Berkelanjutan (Lingkungan Hidup, Ekonomi, Hankam, Sosial Budaya, Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tinggi)
    www.dadangsolihin.com
    • Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional
      • Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Nasional
      • Rencana Pengembangan Jalan
      • Rencana Pengembangan Jalan Bebas Hambatan
      • Rencana Pengembangan Pelabuhan Sebagai Simpul Transportasi Laut Nasional
      • Rencana Pengembangan Bandar Udara Sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional
      • Rencana Pengembangan Wilayah Sungai (WS) Skala Nasional
    RTRW Nasional sbg Dasar Indikasi …(2) www.dadangsolihin.com
    • Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional
      • Kawasan Lindung Nasional
      • Penetapan Kawasan Andalan
      • Penetapan Kawasan Strategis Nasional
    RTRW Nasional sbg Dasar Indikasi …(3) www.dadangsolihin.com
  • 4. Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional : Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 tahunan
    • Pemanfaatan ruang nasional dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Nasional
    • Pemanfaatan ruang nasional dilaksanakan melalui penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan
    • Perkiraan Pendanaan Indikasi Program Jangka Menengah Lima Tahunan diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
    • Sumber pendanaan dari APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama Pendanaan.
    a. KONSEPSI PEMANFAATAN RUANG WILAYAH NASIONAL www.dadangsolihin.com
    • Fokus pada Terwujudnya sasaran Fungsi Pengembangan Spasial untuk program 5 (lima) tahunan dalam peride 20 tahun, yg disesuaikan dengan pentahapan RPJPN
    • Rincian indikasi program utama diharapkan dapat menjawab arahan ruang yang diperlukan oleh program sektoral
    • Fokus pada program utama , diluar kegiatan Persiapan atau kegiatan Pemeliharaan suatu Rencana Pembangunan
    b. PENDEKATAN INDIKASI PROGRAM UTAMA Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional (2) …. www.dadangsolihin.com
  • SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 5 TAHUNAN (RPJMN) DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (UU No 17 TAHUN 2007) www.dadangsolihin.com INDIKATOR TATA RUANG RPJM I RPJM II RPJM III RPJM IV
    • Kawasan Perbatasan Negara
    • Memperkokoh kedaulatan NKRI
    • Meningkatnya kemampuan Wilayah sbg dasar pertahanan negara
    • Makin mantap (Kawasan Perbatasan) seluruh wilayah nasional
    • Terciptanya Keutuhan wilayah NKRI
    • Kawasan Andalan,
    • Kawasan Strategis Nasional (KEK, KAPET, Metropolitan)
    • Revitalisasi pusat pertumbuhan, Kaw ekonomi khusus (KEK), KAPET, dan Kawasan Andalan
    • Percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa
    • Keterkaitan pusat Pertumbuhan dengan pusat pertumbuhan ekonomi dunia/ Regional/Nasional
    • Melanjutkan daya saing ekonomi nasional
    • Kawasan Pertanian Abadi,
    • Kawasan Kehutanan,
    • Kawasan Andalan Laut
    • Revitalisasi kawasan lahan pangan pertanian abadi
    • Rehabilitasi Kaw hutan dan Kaw lahan Pertanian
    • Daya saing ekonomi yang berbasis pertanian dan kelautan
    • Daya saing yang makin kuat dengan berbasis pertanian, kelautan, SDA lainnya
  • www.dadangsolihin.com INDIKATOR TATA RUANG RPJM I RPJM II RPJM III RPJM IV
    • Sistem Transportasi,
    • Energi dan Kelistrikan,
    • Sistem Jaringan Telekomunikasi
    • Sistem Prasarana SDA
    • Revitalisasi infrastruktur Wilayah
    • Pengembangan infrastruktur baru berbasis penataan ruang
    • Peningkatan Kualitas Infrastruktur
    • Terciptanya daya saing ekonomi nasional
    • Kawasan Rawan Bencana
    • Rehabilitasi dan Pengembangan Wilayah berbasis Bencana alam
    • Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati
    • Pembangunan Wilayah yang berkelanjutan dan makin mantap
    • Pembangunan berkelanjutan berbasis mitigasi bencana dan keanekaragaman hayati
    • Sistem Perkotaan Nasional ( Peta , Lampiran )
    • Sistem Jaringan Jalan ( Peta , Lampiran )
    • Sistem Jaringan Rel Kereta Api ( Peta , Lampiran)
    • Sistem Jaringan Penyeberangan ( Peta , Lampiran)
    • Tatanan Bandar Udara ( Peta , Lampiran )
    • Sistem Jaringan SDA ( Peta , Lampiran )
    • Tatanan Kepelabuhanan ( Peta, Lampiran )
    • Sistem Jaringan Ketenagalistrikan (Peta, Lampiran)
    • Sistem Jaringan Telekomunikasi ( Peta , Lampiran)
    Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional (3) …. c.1. INDIKASI PROGRAM UTAMA MEWUJUDKAN FUNGSI STRUKTUR RUANG WILAYAH NASIONAL www.dadangsolihin.com
    • Kawasan Lindung Nasional
    • Kawasan (Budidaya) Andalan untuk pengembangan sektor Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Industri Pengolahan, Pariwisata, Perikanan, Kelautan, Kehutanan
    • Kawasan Strategis Nasional (Ekonomi, Lingkungan Hidup, Sosial Budaya, Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi, dan Pertahan dan Keamanan
    Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional (4) …. c.2. INDIKASI PROGRAM UTAMA MEWUJUDKAN POLA RUANG WILAYAH NASIONAL www.dadangsolihin.com
  • 5. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Nasional: (i) Indikasi Arahan Zonasi, (ii) Perijinan, (iii) Insentif-Disinsentif, (iv) Sanksi www.dadangsolihin.com
        • Arahan Perizinan
    • merupakan A cuan bagi P ejabat yang B erwenang dalam Pemberian Izin pemanfaatan ruang,
    • dilakukan menurut Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    • Pemberian Izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Menteri
        • c. Arahan Insentif-Disinsentif
    • merupakan A cuan bagi pemerintah dalam P emberian I nsentif dan pengenaan D isinsentif
    • Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi
    • Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya
    www.dadangsolihin.com
        • d. Arahan Sanksi: Sanksi Administratif
    • merupakan A cuan bagi P ejabat yang B erwenang dalam Pengenaan Sanksi terhadap:
          • P elanggaran rencana struktur ruang dan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini ; dan
          • Pelanggaran Izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;
          • pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
          • pelanggaran ketentuan untuk memberikan akses menuju ruang milik umum .
    www.dadangsolihin.com
  • Indikasi Program Utama – Rencana Struktur Ruang Nasional
  • Sistem Perkotaan Nasional www.dadangsolihin.com
  • Sistem Jaringan Jalan Arteri Primer (1) www.dadangsolihin.com
  • Sistem Jaringan Jalan Arteri Primer (2) www.dadangsolihin.com
  • Sistem Jaringan Jalan Kolektor Primer www.dadangsolihin.com
  • Sistem Jaringan Jalan Bebas Hambatan www.dadangsolihin.com
  • Sistem Jaringan Rel KA (1) www.dadangsolihin.com
  • Sistem Jaringan Rel KA (2) www.dadangsolihin.com
  • Sistem Jaringan Penyeberangan www.dadangsolihin.com
  • Tatanan Kepelabuhanan www.dadangsolihin.com
  • Tatanan Bandar Udara www.dadangsolihin.com
  • Sistem Jaringan SDA www.dadangsolihin.com
  • Sistem Jaringan Ketenagalistrikan (1) www.dadangsolihin.com
  • Sistem Jaringan Ketenagalistrikan (2) www.dadangsolihin.com
  • Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas/Minyak Bumi Nasional www.dadangsolihin.com
  • Sistem Jaringan Telekomunikasi (1) www.dadangsolihin.com
  • Sistem Jaringan Telekomunikasi (2) www.dadangsolihin.com
  • Indikasi Program Utama – Rencana Pola Ruang Nasional
  • Kawasan Lindung Nasional (1) www.dadangsolihin.com
  • Kawasan Lindung Nasional (2) www.dadangsolihin.com
  • Kawasan Lindung Nasional (3) www.dadangsolihin.com
  • Kawasan Budidaya (1) www.dadangsolihin.com
  • Kawasan Budidaya (2) www.dadangsolihin.com
  • Kawasan Budidaya (3) www.dadangsolihin.com
  • Kawasan Strategis Nasional (1) www.dadangsolihin.com
  • Kawasan Strategis Nasional (2) www.dadangsolihin.com
  • Kawasan Strategis Nasional (3) www.dadangsolihin.com
  • Definisi RTRWN, RPJPN, dan RPJMN www.dadangsolihin.com RTRWN (RPP RTRWN) RPJPN (UU No 17 Tahun 2007) RPJMN (UU No 17 Tahun 2007) Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 200 7 sampai dengan tahun 202 7 Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025 Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan , yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.
      • Substansi Baru (1)-Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
    www.dadangsolihin.com
    • Pemanfaatan ruang untuk Kegiatan Ekonomi Berskala Internasional dan Nasional; dan
    • Pengembangan Fungsi Kawasan Perkotaan sebagai Pusat Permukiman dengan Tingkat Intensitas Pemanfaatan Ruang Menengah hingga Tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal .
    P eraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) disusun dengan memperhatikan:
    • Pemanfaatan ruang untuk Kegiatan Ekonomi Berskala Provinsi; dan
    • Pengembangan Fungsi Kawasan Perkotaan sebagai Pusat Permukiman dengan Tingkat Intensitas Pemanfaatan Ruang Menengah yang pengembangan ruangnya ke arah Horisontal Dikendalikan .
    P eraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) disusun dengan memperhatikan:
      • Contoh: Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan Nasional
    www.dadangsolihin.com
        • Arahan Perizinan
      • Substansi Baru (2)
    • merupakan A cuan bagi P ejabat yang B erwenang dalam Pemberian Izin pemanfaatan ruang,
    • dilakukan menurut Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    • Pemberian Izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Menteri
        • c. Arahan Insentif-Disinsentif
    • merupakan A cuan bagi pemerintah dalam P emberian I nsentif dan pengenaan D isinsentif
    • Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi
    • Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya
    www.dadangsolihin.com
        • d. Arahan Sanksi: Sanksi Administratif
      • Substansi Baru (3)
    • merupakan A cuan bagi P ejabat yang B erwenang dalam Pengenaan Sanksi terhadap:
          • P elanggaran rencana struktur ruang dan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini ; dan
          • Pelanggaran Izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;
          • pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
          • pelanggaran ketentuan untuk memberikan akses menuju ruang milik umum .
    www.dadangsolihin.com
  • TERIMA KASIH
    • Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
    • He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
    • You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202
    Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile www.dadangsolihin.com