• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PAD
 

Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PAD

on

  • 15,009 views

Workshop Capacity Building DPRD–Mitra Pembangunan Daerah; Jakarta, 12 November 2008

Workshop Capacity Building DPRD–Mitra Pembangunan Daerah; Jakarta, 12 November 2008

Statistics

Views

Total Views
15,009
Views on SlideShare
14,914
Embed Views
95

Actions

Likes
3
Downloads
0
Comments
2

3 Embeds 95

http://www.slideshare.net 78
http://hyperballs.blogspot.com 16
http://webcache.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PAD Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PAD Presentation Transcript

    • Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PAD Workshop Capacity Building DPRD–Mitra Pembangunan Daerah Jakarta, 12 November 2008 Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas BAPPENAS
    • www.dadangsolihin.com
    • Materi Workshop
      • Tujuan Pembangunan Daerah
      • Wadah Perwakilan Rakyat
      • Analisis Potensi Pendapatan Daerah
      • Daya Tarik Investasi Daerah
        • Keamanan, Politik dan Sosial Budaya
        • Ekonomi Daerah
        • Kelembagaan
        • Tenaga Kerja
        • Infrastruktur Fisik
      • Kriteria Perda yang Kondusif terhadap Iklim Usaha dan Investasi
      • Strategi Daerah dalam Menarik Investasi
      www.dadangsolihin.com
    • Tujuan Pembangunan Daerah
      • Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
        • antar daerah
        • antar sub daerah
        • antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
      • Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
      • Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
      • Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
      • Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
      www.dadangsolihin.com
    • Wadah Perwakilan Rakyat www.dadangsolihin.com Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat B erbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu B erbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional
      • M ana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?
      • Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?
      • Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?
      • Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?
    • Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan www.dadangsolihin.com Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Sumber : ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005) Pemda Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Produk-produk Fungsi DPRD Parpol Program partai dan janji kampanye LSM Kebijakan dan program khusus LSM Ormas Agenda lobi dan tekanan politik Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda KDH, Sekda, SKPD DPRD Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus Parpol Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Partai LSM Berbagai bentuk dan jenis LSM Ormas Berbagai bentuk dan jenis Ormas Lembaga Intermediary Gender Laki Perempuan Ekonomi Kaya Miskin Domisili Tetap Tidak Tetap Keamanan Mapan Rentan Organisasi Kelompok Individual Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Lingkungan Lingkungan yang sehat dan lestari Arena Pembangunan Sosial Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Ekonomi Pertumbuhan dan pemerataan Kelembagaan Pembuatan keputusan partisipatif
    • Kelompok Median
      • Mereka adalah para pemain politik di tingkat 'meso' atau tengah yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan.
      • Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi.
      • Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar' karena mampu masuk dalam berbagai kalangan dengan mudah.
      • Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat dan kepentingan mereka.
      • Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual.
      www.dadangsolihin.com
    • Pendukung Pemilu
      • Pada umumnya mereka mendapatkan akses pemanfaatan fasilitas publik dan sumberdaya pembangunan secara lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan.
      • Karena posisi yang berada di lapisan tengah, mereka dapat diakses baik oleh para penguasa formal maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya ketergantungan terhadap kelompok median ini.
      www.dadangsolihin.com
    • Fungsi DPRD menurut UU
      • Legislasi : kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
      • Anggaran : kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.
      • Pengawasan : kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
      • Sumber : UU 32/2004
      www.dadangsolihin.com
    • Orientasi Dasar Politik DPRD
      • Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga.
        • Penanggulangan kemiskinan;
        • Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
        • Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
      www.dadangsolihin.com
    • Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
      • Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.
        • Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
        • Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.
      www.dadangsolihin.com
    • Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
      • Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan.
        • Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
        • Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.
      www.dadangsolihin.com
    • Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
      • Membangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif.
        • Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya.
        • Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.
      www.dadangsolihin.com
    • DPRD sebagai Lembaga Perwakilan
      • Rakyat telah memilih secara langsung calon anggota legislatifnya, yang memperlihatkan bahwa kewenangan dan kekuasaan yang diperoleh anggota DPRD sebenarnya adalah kepercayaan dari rakyat yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
      • Proses tersebut memperkuat bahwa rakyat telah memberikan mandat politik, berupa kekuasaan perwakilan yang bersifat sementara, kepada para anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
      www.dadangsolihin.com
    • Siklus Representasi Wakil Rakyat
      • Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
      • Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
      • Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.
      • Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.
      www.dadangsolihin.com
    • Siklus Representasi Wakil Rakyat www.dadangsolihin.com Sumber: NDI, LGSP Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi) R A K Y A T PEMILU DPRD MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat Fungsi Legislasi Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan Representasi Rakyat (keterwakilan)
    • Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
      • Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
      • Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.
      • DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara.
      www.dadangsolihin.com
    • Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
      • Secara substansial
        • perlindungan hak
        • peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
      • Secara prosedural
        • mengikuti prosedur hukum yang benar
        • melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
      • Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
      • Sistem pendukung ( supporting system ) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
      www.dadangsolihin.com
    • Analisis Potensi Pendapatan Daerah
      • Apa saja yang merupakan sumber Pendapatan Daerah?
        • Dana Transfer DAU
        • Apakah Daerah berpotensi memiliki DAK
        • Apakah memiliki SDA yang dapat dibagihasilkan
        • Apakah memiliki Pajak Penghasilan yang signifikan
        • Jenis-Jenis PAD
      www.dadangsolihin.com
    • Analisis Potensi Pendapatan Daerah . . .
      • Bagaimana memperkirakan Potensinya?
        • DAU dan DAK:  berdasarkan Formula
        • Bagi Hasil SDA dan Pajak:  berdasarkan potensi dan formula
        • Potensi PAD:
          • Kenali setiap jenis Pajak Daerah
          • Kenali Setiap Jenis Retribusi Daerah
          • Kenali indikator utama yang mempengaruhi Jenis Pajak Daerah tersebut
          • Kenali indikator utama yang mempengaruhi jenis retribusi daerah (Kaitkan dengan pelayanan publik yang diberikan)
          • Buat analisa potensi pajak dan kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah
      www.dadangsolihin.com
    • Daya Tarik Investasi Daerah www.dadangsolihin.com Sumber: KPPOD, 2005 13% 18,3% 22,6% 27,4% 15%
    • Keamanan, Politik dan Sosial Budaya (27,4%) www.dadangsolihin.com
      • Politik
      • Hubungan Eksekutif-Legislatif
      • Hubungan Antar Partai Politik
      • Sosial Budaya
      • Keterbukaan Masyarakat thd. Dunia Usaha
      • Keterbukaan Masyarakat thd. Tenaga Kerja dari Luar Daerah
      • Etos Kerja Masyarakat
      • Kemudahan Memperoleh Hak Penguasaan Tanah
      • Potensi Konflik di Masyarakat
      • Keamanan
      • Kemanan Usaha
      • Keamanan Masyarakat
      • Dampak Unjuk Rasa
    • Ekonomi Daerah (22,6%) www.dadangsolihin.com
      • Struktur Ekonomi
      • Pertumbuhan Sektor Primer
      • Pertumbuhan Sektor Sekunder
      • Pertumbuhan Sektor Tersier
      • P o tensi Ekonomi
      • PDRB Perkapita
      • Pertumbuhan Ekonomi
      • Indeks Kemahalan Konstruksi
    • Kelembagaan (15%) www.dadangsolihin.com
      • Kebijakan Daerah dan Perda
      • Kejelasan Tarif
      • Kejelasan Prosedur
      • Proses Perumusan Perda
      • Kebijakan Ketenagakerjaan
      • Kepemimpinan Lokal
      • Kepemimpinan Kepala Daerah
      • Inisiatif Kepala Daerah
      • Hubungan Kepala Daerah dengan Pengusaha
      • Aparatur dan Pelayanan
      • Respon Pemda thd. Permasalahan Dunia Usaha
      • Birokrasi Pelayanan Dunia Usaha
      • Informasi Potensi Ekonomi Daerah
      • Penyalahgunaan Wewenang o leh Aparat
      • Kepastian Hukum
      • Konsistensi Peraturan
      • Penegakan Keputusan Peradilan
      • Kecepatan Aparat Keamanan
      • Pungutan Liar di Luar Birokrasi
    • Tenaga Kerja (18,3%) www.dadangsolihin.com
      • Biaya Tenaga Kerja
      • Biaya Tenaga Kerja Formal
      • Biaya Tenaga Kerja Aktual
      • Kualitas Tenaga Kerja
      • Produktivitas Tenaga Kerja
      • Pendidikan Tenaga Kerja
      • Ketersediaan Tenaga Kerja
      • Tenaga Kerja Usia Produktif
      • Tenaga Kerja Pencari Kerja
    • Infrastruktur Fisik (13%) www.dadangsolihin.com
      • Kualitas Infrastruktur Fisik
      • Kualitas Jalan Darat
      • Kualitas Pelabuhan Laut
      • Kualitas Pelabuhan Udara
      • Kualitas Sambungan Telepon
      • Kualitas Tegangan Listrik
      • Ketersediaan Infrastruktur Fisik
      • Ketersediaan Jalan Darat
      • Ketersediaan Pelabuhan Laut
      • Ketersediaan Pelabuhan Udara
      • Ketersediaan Sambungan Telepon
      • Ketersediaan Supplay Listrik
    • What are problems in Indonesia for foreign investors?
      • Business-unfriendly labor disputes
      • Relatively bad socio-political image
      • Sharp increase of wages in the past years with labor productivity kept low.
      • Rampant KKN including non-transparent legal/ judicial system
      • Confusion related to the ‘decentralization’ policies
      • Deteriorating social infrastructure
      www.dadangsolihin.com Sumber: Prof. Kinoshita (2004)
    • Why more FDI in China and other Asian nations and less in Indonesia?
      • Better Socio-Economic Situation and Less Labor Disputes  China, Thailand, Malaysia
      • Bigger Market Potential by entrance to WTO  China
      • Good Social Infrastructure  Singapore, Malaysia, China, Thailand
      • Better Rule of Law  Singapore, Malaysia, Thailand
      • Quickly Expanding Industrial Clusters  China, Thailand (esp. auto-related industries), Malaysia
      • Qualified Human Capital  China, India, Singapore, Vietnam
      www.dadangsolihin.com
    • All measures should be done at the same time
      • To call for Indonesian people to change mindset to really welcome FDI.
      • To improve labor issues and taxation.
      • To improve social security
      • To strengthen law and order including judicial reform.
      • To avoid illegal taxation/ charges taken by many provinces
      • To improve and set up social infrastructure
      • To make ministers a good single team
      • Most important thing: Political leadership or a strong will of the government to realize the above
      www.dadangsolihin.com
    • Ketidakpastian Investasi di Daerah
      • Daerah dengan potensi PAD rendah cenderung menerapkan Perda distortif
      • Penyusunan Perda tidak partisipatif
      • Ketidakpastian pengelolaan daerah otorita, dan kawasan industri
      • Perebutan aset usaha di daerah
      • Perbedaan mencolok kebijakan antar daerah
      • Konflik pada usaha berbasis lahan luas
      • Kebimbangan tentang level pemerintahan yang harus diikuti dalam pengelolaan aktivitas perekonomian (ketenagakerjaan, perijinan, pungutan, dll.)
      • Dll.
      www.dadangsolihin.com
    • Kriteria Perda y ang Kondusif t erhadap Iklim Usaha dan Investasi
      • Memiliki kesesuaian dengan Peraturan-Peraturan yang lebih tinggi yang berlaku (UU, PP, Kepres, Kepmen, dll)
      • Tidak mengakibatkan hambatan lalu-lintas distribusi barang dan atau jasa yang bersifat tarif maupun non tarif (tidak bertentangan dengan free internal trade principle ).
      • Tidak mengakibatkan pungutan berganda ( Double Taxation ) dengan Pajak Pusat (PPh, PPN, PBB, dll)) atau dengan Pajak/ Retribusi Daerah lainnya.
      • Besaran tarifnya berada dalam batas kewajaran sehingga tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
      www.dadangsolihin.com
      • Tidak diskriminatif. Perda yang tidak mengakibatkan penguasaan ekonomi pada kelompok-kelompok orang (tidak berpotensi menciptakan struktur pasar yang monopolis dan oligopolis ).
      • Menjamin kepastian standar pelayanan (Perda-Perda yang berkaitan dengan perizinan), meliputi: kesederhanaan prosedur, kepastian atau batasan waktu pelayanan, tarif, dan institusi yang berwenang.
      • Tidak mengharuskan atau mewajibkan investor untuk menjalin kemitraan dengan mitra lokal dari daerah yang bersangkutan.
      Kriteria Perda y ang Kondusif t erhadap Iklim Usaha dan Investasi . . . www.dadangsolihin.com
    • Strategi Daerah dalam Menarik Investasi
      • Identifikasi potensi ekonomi daerah
      • Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah
      • Pelayanan investasi satu atap
      • Pengembangan situs potensi daerah
      • Keikutsertaan dalam pameran investasi
      • Studi banding pelayanan investasi
      • Pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan
      • Menggali peluang dan menetapkan unggulan daerah
      • Menyinergikan peluang dan kebijakan antar daerah
      • Membangun prasarana dasar dan SDM
      • Mengefektifkan promosi, pelayanan dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal
      • Menyinkronisasikan kebijakan antara Pusat dan Daerah
      • Kesediaan meninjau ulang Perda yang bermasalah
      www.dadangsolihin.com
    • Pendapatan Daerah dan PAD (1)
      • Pendapatan (“ income” ) Daerah tidak sama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Income” Daerah adalah total dari PAD dan Pendapatan Masyarakat .
      • Peningkatan pendapatan masyarakat jauh lebih penting daripada hanya sekedar peningkatan PAD dalam jangka pendek.
      • Peningkatan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang pada akhirnya akan meningkatkan PAD secara otomatis.
      www.dadangsolihin.com
    • Pendapatan Daerah dan PAD (2)
      • Peningkatan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah .
      • Desentralisasi dan Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga kapasitas masyarakat akan meningkat  pada gilirannya diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memiliki kontribusi dalam meningkatkan kemandirian daerah.
      www.dadangsolihin.com
    • Meningkatkan Pendapatan Daerah (1)
      • A. KERANGKA ANGGARAN (1)
        • Fokus untuk penyediaan fasilitas pelayanan publik dan menyediakan barang publik yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat (daya saing)  urusan wajib.
        • Fokus untuk membiayai sektor/bidang/komoditas yang menjadi andalan untuk menggerakkan perekonomian daerah yang bisa mendorong dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat (termasuk dunia usaha) untuk dapat lebih berpartisipasi  urusan pilihan.
      www.dadangsolihin.com
    • Meningkatkan Pendapatan Daerah (2)
      • A. KERANGKA ANGGARAN (2)
        • Fokus untuk pengembangan kelembagaan dan perbaikan mekanisme/prosedur pengelolaan pembangunan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan  mendorong kompetisi, partisipasi, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas.
        • Proporsi alokasi anggaran untuk membiayai pelayanan publik dan penyediaan barang publik harus lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan operasional aparat pemda dan DPRD.
      www.dadangsolihin.com
    • Meningkatkan Pendapatan Daerah (3)
      • B. KERANGKA REGULASI
        • Fokus untuk menghasilkan berbagai peraturan daerah yang mampu memberikan insentif bagi pelaku ekonomi (masyarakat lokal dan investor luar) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi produktif di daerah.
        • Fokus untuk menghasilkan berbagai peraturan daerah yang mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan jaminan perlindungan dunia usaha .
      www.dadangsolihin.com
    • Tantangan ke Depan (1)
      • Kepentingan peningkatan pengelolaan perencanaan (dan pembangunan) harus dikedepankan  Tantangan ke depan semakin berat dengan globalisasi;
      • Dukungan informasi awal perencanaan sangat penting. Bagi daerah, kepastian ketersediaan semua sumber pendanaan juga harus ditingkatkan ;
      • Integritas perencanaan dan penganggaran perlu dirumuskan dalam kerangka yang lebih dari panjang dari satu tahun anggaran (MTEF dan ABK);
      www.dadangsolihin.com
    • Tantangan ke Depan (2)
      • Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dengan dunia usaha secara konstruktif dan saling menguntungkan;
      • Meningkatkan kualitas proses penyusunan kebijakan dan perencanaan yang melibatkan seluruh stakeholder.
        • Penerapan partisipasi secara benar melahirkan hal-hal yang luar biasa yang tadinya dianggap mustahil.
      • Proses monitoring dan evaluasi perlu diinternalisasi di dalam proses perencanaan.
      www.dadangsolihin.com
    • TERIMA KASIH www.dadangsolihin.com
      • Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
      • He got various training around the globe, included Shanghai International Program for Development Evaluation Training (2008) , Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005). the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004). Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003). Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002). Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001). and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
      • You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202
      Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile www.dadangsolihin.com