Perencanaan Strategik dan Akuntabilitas Kinerja pada Sektor Publik

3,125 views
2,955 views

Published on

Seminar Nasional 55 Tahun FE Universitas Lambung Mangkurat di Aria Barito Hotel-Banjarmasin, 28 November 2013

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,125
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
159
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perencanaan Strategik dan Akuntabilitas Kinerja pada Sektor Publik

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. dadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi • Perencanaan Strategik – – – – Pengertian Strategi Berpikir Strategik Hirarki dari Visi ke Program SPPN • Akuntabilitas Kinerja – Pengertian – Pergeseran Paradigma: From Government to Governance – Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance – Model Governance • Sektor Publik – Kinerja Sektor Publik – Potret Pelayanan – Kualitas Pelayanan dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. Tujuan • Memberikan kesadaran akan pentingnya proses perencanaan strategik yang benar, • Pemahaman proses perencanaan yang baik bagi organisasi sektor publik khususnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Pengertian • Rencana Strategis adalah: – Kerangka atau rencana skala besar yang mengintegrasikan tujuan-tujuan kebijakan dan tindakan/program organisasi (termasuk lingkungan), – Rencana tentang apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi apa suatu organisasi di masa datang, – Pola tindakan dan alokasi sumber daya yang dirancang untuk mencapai tujuan, – Pilihan tentang apa yg ingin dicapai (tujuan) dan bagaimana cara mencapainya. dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Berpikir Strategik • Where were we? Yang menjawab jejak rekam organisasi dalam batasan kinerja, proses dan luaran. • Where and what are we? Yang menjawab pentingnya keberadaan misi dalam organisasi dan dapat dirinci atas Where do we want to be? atau • Where are we going? Menegaskan peramalan masa depan dan What do we want to be? atau Where do we want to go? Menunjukkan pengembangan alternatif masa depan. • Where should we go? Menjelaskan pilihan dari arah terbaik yang dapat diambil dan Where can we go? Menunjukkan analisis dari alternatif masa depan dan seleksi realistik dari masa depan yang dapat diciptakan. dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. Strategi • Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. • Rumusan Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan • Langkah-Langkah dalam merumuskan Strategi: 1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 2. Menetukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih. 3. Melakukan evaluasi untuk menentukan langkah yang paling tepat antara lain menggunakan metode SWOT. dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. Indikator Kinerja dan Log-Frame AT INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT OUTCOME OUTPUT INPUT ABK KPJM dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. Alur Pikir Logic Model Metode Penyusunan IMPACTS Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah OUTCOMES Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTPUTS Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) ACTIVITIES Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja Metode Pelaksanaan INPUTS Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007 dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. Hirarki dari Visi ke Program Visi • Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi • Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Tujuan/ Sasaran • Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Strategi • Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan Program • Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. • Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program (Mengacu pada Struktur UU 25/2004) Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJA PRIMA Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program Kebingungan Visi X Sasaran Strategi Kebijakan Program Frustrasi Visi Misi X Strategi Kebijakan Program Tidak Terarah Visi Misi Sasaran X Kebijakan Program Tidak Efektif Visi Misi Sasaran Strategi Program Salah Langkah Visi Misi Sasaran Strategi Visi X X Kebijakan dadang-solihin.blogspot.com X Tidak Efisien 13
  13. 13. Apa itu SPPN SPPN adalah  Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  Untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan  Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. *) SPPN = UU 25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. Tujuan SPPN 1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL Dokumen DAERAH Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:  Memberikan pelayanan kepada masyarakat,  Mengelola sumber daya ekonomi daerah.  Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,  Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART  SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi  MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)  ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)  RELEVANT (information needs of the people who will use the data)  TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. Perencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. Fungsi/Manfaat Perencanaan • Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders • Sebagai penuntun arah • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. 1/2 Akuntabilitas Pengertian Indikator • Akuntabilitas adalah kemampuan menjawab (answerability) dan menerima konsekuensi (consequences) atas kinerja seluruh proses kebijakan publik. • Adanya mekanisme komplain dan respons; • Kemampuan menjawab berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab dan menerangkan secara periodik setiap pertanyaanpertanyaan dan komplain yang berhubungan dengan: • Adanya indikator kinerja. • Adanya mekanisme pertanggungjawaban kegiatan; • Bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, • Kemana sumber daya telah dipergunakan, dan • Apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. • Konsekuensinya adalah adanya mekanisme pertanggungjawaban jika indikator dan target kinerja tidak terpenuhi. dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. 2/2 Akuntabilitas Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator • Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; • Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; • Adanya output dan outcome yang terukur. • Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan; • Mekanisme pertanggungjawaban; • Laporan tahunan; • Laporan pertanggungjawaban; • Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; • Sistem pengawasan; • Mekanisme reward dan punishment. dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance  Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,  Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.  Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance  Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar  Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. Model Governance Sektor Swasta Tingkat Supranasional Tingkat Nasional Tingkat Subnasional Perusahaan transnasional Perusahaan Nasional Perusahaan Lokal Sektor Publik Sektor Ketiga Organisasi Antar Pemerintah LSM Internasional GOVERNANCE Pemerintah Lokal Ormas/LSM Nasional LSM Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. Kinerja Sektor Publik • Organisasi sektor publik mencapai kinerja (hasil) pada nilai yang terbaik (best value performance), dengan mensinergikan positioning (warganegara, pasar dan konsumen) dengan core competenece yang dimilikinya, sehingga fungsi, peran dan tanggungjawab menjadi penting didalam desain pekerjaan di organisasi publik • Pada sektor publik, Nilai (value) sebagai prinsip/keyakinan diasosiasikan dengan proses penciptaan produk dan jasa (output) yang diikuti dampak (outcome) pada sosial ekonomi masyarakat pada umumnya (tujuan dan sasaran jangka panjang), atau diartikan sebagai nilai sosial dan norma yang tertuang pada konstitusi atau pernyataan kebijakan anggaran tahunan. dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. Indikator Kinerja Sektor Publik dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. 1/3 Potret Pelayanan • Baru sebagian kecil dari keseluruhan instansi yang wajib menyediakan pelayanan yang memiliki prosedur yang jelas. – Sementara banyak instansi penanggungjawab dan pemberi pelayanan yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam menyediakan pelayanan. • Waktu pelayanan umumnya tidak efisien dan merugikan masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan. • Keterampilan petugas pelayanan rata-rata masih rendah dan tidak sesuai untuk pekerjaan yang memberikan pelayanan yang baik; dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. 2/3 Potret Pelayanan • Masih banyak petugas menunjukkan sikap, cara berbicara, memanggil, atau memberitahukan sesuatu yang tidak ramah dan santun. – Sebagian ada yang merasa berada pada posisi superior dan arogan. • Masih ada instansi-instansi pemberi pelayanan yang belum menggunakan prasarana dan sarana yang layak dan sesuai perkembangan jaman, seperti sistem komputer, internet/website, dll. dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. 3/3 Potret Pelayanan • Sudah ada beberapa instansi yang memiliki sistem informasi pelayanan yang berisi informasi tentang prosedur, biaya, waktu, dan sebagainya. – Tetapi, jumlah yang belum menerapkan sistem informasi yang baik lebih banyak lagi. • Sistem penampungan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan merupakan unsur standar pelayanan yang paling sedikit ditemukan di instansi-instansi pelayanan publik. • Tidak banyaknya perubahan dalam waktu sekian tahun juga mengindikasikan tidak ada sistem monitoring, evaluasi, dan perencanaan yang baik yang dilakukan oleh instansi-instansi penanggungjawab dan penyedia pelayanan publik. dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. Kualitas Pelayanan • Mutu layanan dibentuk melalui tiga indikator: – Kecepatan dan keakuratan kinerja layanan, – Kecepatan dan keakuratan dalam merespon dan menyelesaikan komplain dari pelanggan, serta – Reputasi kualitas. • Dengan kata lain, kenali customer pada jenis pelayanan apa yang dapat diberikan dan service level mana yang harus diberikan. disamping juga memberikan arahan perbaikan terhadap pelayanan • Dalam hal ini dipersyaratkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip good govenance : transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, tegaknya supremasi hukum, kesetaraan, daya tanggap kepada stakeholders, berorientasi kepada visi dan misi, akuntabilitas, pengawasan, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalisme. dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. Mengapa Pelayanan Publik Masih Buruk? • Aparat Pemerintah dan Anggota DPR/D kurang memahami filosofi bernegara (tujuan bernegara, guna mandat politik, hak warga negara, kewajiban pemerintah, dsb); • Budaya birokrasi, kualitas dan mentalitas SDM, dan organisasi birokrasi belum mengalami perubahan berarti (tetap korup dan tidak berkualitas); • Reformasi birokrasi belum tuntas dan konsep reformasi pemerintahan (Otda) yang diterapkan juga bermasalah; • Kesadaran menjadikan pelayanan publik sebagai agenda politik oleh unsur-unsur masyarakat masih rendah, termasuk dari media massa; dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. Asas Pelayanan Publik 1. Transparansi: Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak, disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. 2. Akuntabilitas: Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kondisional: sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip efisiensi & efektivitas 4. Partisipasi: Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 5. Kesamaan hak: Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 6. Keseimbangan hak & kewajiban: Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. dadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. Prinsip Pelayanan Publik 1/2 1. Kesederhanaan: prosedur pelayanan tidak berbelit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan 2. Kejelasan: a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/sengketa c. Rincian biaya dan tata cara pembayaran 3. Kepastian waktu: pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 4. Akurasi: produk layanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah 5. Keamanan: proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum dadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. Prinsip Pelayanan Publik 2/2 6. Tanggung jawab: Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas pelyanan dan penyelesaian keluha/sengketa. 7. Kelengkapan sarana dan prasarana: Sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadahi termasuk sistem T I. 8. Kemudahan akses: Tempat dan lokasi pelayanan mudah dijangkau dan mudah dalam memanfaatkan sistem T I. 9. Kedisiplinan: Pemberi pelayanan harus disiplin, sopan, dan ramah. 10. Kenyamanan: Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman yang dilengkapi sarana pendukung pelayanan seperti parkir, kamar mandi, dll. dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. • Pelayanan (pengadaan dan penyaluran) barang, jasa, dan administrasi publik dilakukan oleh instansi pemerintah atau oleh suatu badan usaha. • Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Negara dan/atau masyarakat. – Biaya/tarif dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam peraturan per-UU-an  a.l. KTP & Akta Kelahiran – Biaya/tarif selain yang diwajibkan oleh per-UU-an tsb dibebankan kepada penerima pelayanan publik. • Penentuan biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan berdasarkan peraturan perUU-an. dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. Indikator Pelayanan Publik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Prosedur pelayanan; Waktu yang dijalani pengguna pelayanan; Kompetensi dan sikap petugas pelayanan; Prasarana dan sarana yang disiapkan instansi pemberi pelayanan; Sistem informasi pelayanan, Mekanisme penampungan dan tindak lanjut pengaduan dari pengguna pelayanan; dan 7. Sistem evaluasi dan perencanaan kebijakan. dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. Bidang Pelayanan 1/2 Bidang pelayanan publik mencapai jumlah sekitar 40 Bidang, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ketertiban umum; Kepolisian; Pertahanan dan keamanan; Sanitasi; Pengelolaan sampah; Penerangan listrik di tempat umum; 7. Air baku bersih; 8. Saluran air buangan (drainase); 9. Pembangunan dan pemeliharaan jalan; 10. Rumah sakit dan klinik berobat umum; 11. Prasarana dan sarana transportasi massal; 12. Rumah sakit khusus; 13. Informasi pemerintahan; 14. Pengolahan air limbah; 15. Penanggulangan darurat bencana alam; 16. WC umum; 17. Pengolahan air limbah; 18. Trotoar dan jembatan penyeberangan; 19. Kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran; 20. Sarana pembasmi wabah penyakit menular; dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. Bidang Pelayanan 21. Sarana olah raga, kesenian dan rekreasi; 22. Penjara dan panti rehabilitasi; 23. Prasrana dan sarana pengaturan lalu lintas; 24. Pengendalian polusi udara; 25. Sentra-sentra penujualan barangbarang kebutuhan pokok; 26. Alun-alun dan lapangan terbuka; 27. Taman dan kawasan paru-paru kota; 28. Pelayanan fakir miskin dan orang cacad; 2/2 29. Pelayanan surat-surat identitas dan pengesahan (KTP, SIM, Aktaakta, Pasport, Surat Keterangan, dll); 30. Pelayanan surat ijin; 31. Lahan pemakaman; 32. Ambulan dan mobil derek; 33. Perpustakaan umum; 34. Museum; 35. Pendidikan dasar dan umum; 36. Gedung pementasan; 37. Balai latihan kerja; 38. Prasarana ibadah; 39. Terminal terpadu; 40. Dan lain-lain…. Bayangkan jika semua bidang pelayanan di atas tersedia dengan baik, atau sebagian besar tersedia dengan baik dadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. dadang-solihin.blogspot.com 44

×