Perencanaan Spasial Kawasan Khusus

23,435 views
23,163 views

Published on

Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah
Pontianak, 28 Mei 2008

Published in: Technology, Economy & Finance
15 Comments
23 Likes
Statistics
Notes
  • Mohon ijin download pak. untuk menambah wawasan
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Karumpi batu.eeee
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Yth,Pak Dadang,
    Perkenalkan saya, Ahmad Zainuddin,Email:ah_zain@yahoo.com mungkin ada Proyek Via Bpk yang membutuhkan Investor, bisa kita bicarakan. Tks.
    Wassalam.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Yth. Pak Dadang, perkenalkan saya Bpk Surahman dari BAPPEDA KOta Tidore Kepulauan..salah satu kejaran saya yaitu membuat rencana tata ruang kawasan strategis di Kota Tidore untuk itu sy butuh referen.... sikiranya bapak berkenan mengirimkan file presentasi ini ke e-mail saya surach99b@yahoo.co.id
    atau izinkan saya mendownload file ini.
    atas bantuannya saya ucapkan terima kasih
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Slamat Siang P Dadang.Saya Baharuddin PWK Unhas sering membantu Pendampingan Advokasi Tata Ruang PU Provinsi Sulbar, saya butuh referensi Kawasan Strategis dan Kawasan Ekonomi Khusus untuk membantu Pemerintah Daerah dam penyusunan indikasi program pembangunan.Email; koddeng.bahar@gmail.com. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih..
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
23,435
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
97
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
15
Likes
23
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perencanaan Spasial Kawasan Khusus

  1. 1. Perencanaan Spasial Kawasan Khusus Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Pontianak, 28 Mei 2008 BAPPENAS
  2. 2. Materi <ul><li>Penataan Ruang: Tujuan, Peran, Permasalahan </li></ul><ul><li>Faktor Penyebab Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah </li></ul><ul><li>Tantangan Aktual Pembangunan </li></ul><ul><li>Peran dan Fungsi Pemerintah </li></ul><ul><li>Siklus Penataan Ruang </li></ul><ul><li>Pembagian Kewenangan </li></ul><ul><li>Rencana Tata Ruang: Jenis, Masa Berlaku </li></ul><ul><li>Kawasan Khusus </li></ul>www.dadangsolihin.com
  3. 3. Penataan Ruang Wilayah <ul><li>Merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang melalui serangkaian program pelaksanaan pembangunan yang sesuai rencana, serta pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang. </li></ul><ul><li>Di dalamnya termasuk kegiatan pengelolaan ruang yang dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai elemen ruang, termasuk infrastruktur yang memadukannya berdasarkan kepentingan, baik yang bersifat lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. </li></ul><ul><li>Penyelenggaraan pembangunan bidang penataan ruang diharapkan semakin berkualitas dengan diterbitkannya UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  4. 4. Tujuan Penataan Ruang <ul><li>Instrumen pembangunan untuk mengarahkan pola pemanfaatan ruang dan struktur ruang yang disepakati bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kaidah teknis, ekonomis, dan kepentingan umum. </li></ul><ul><li>Suatu upaya untuk mewujudkan tata ruang yang terencana melalui suatu proses yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang saling terkait. </li></ul><ul><li>Suatu upaya untuk mencegah perbenturan kepentingan antar sektor, daerah dan masyarakat dalam penggunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan melalui proses koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  5. 5. Peran Penataan Ruang <ul><li>Menjamin keterpaduan pembangunan lintas sektor, lintas wilayah dan antar pemerintah, swasta dan masyarakat. </li></ul><ul><li>Menjamin agar pembangunan dapat berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. </li></ul><ul><li>Mengarahkan dan menterpadukan pengembangan infrastruktur sebagai prasyarat berlangsungnya berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat. </li></ul><ul><li>Menjadi bagian dari upaya penyelesaian menghadapi tantangan aktual pembangunan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  6. 6. Permasalahan Penataan Ruang <ul><li>Di sebagian daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, penataan ruang belum mendapat proporsi perhatian utama sebagai instrumen dasar penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah , baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha. </li></ul><ul><li>Hal ini tercermin dengan semakin luasnya lahan yang beralih fungsi seperti lahan pertanian beririgasi teknis berubah menjadi permukiman atau industri, penggundulan hutan yang berakibat banjir, dll. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  7. 7. Permasalahan Penataan Ruang <ul><li>Konflik-konflik pemanfaatan ruang baik antara masyarakat dengan pemerintah, antar instansi pemerintah maupun antar kewenangan tingkatan pemerintahan semakin hari semakin marak dan dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan . </li></ul><ul><li>Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang telah terjadi dikotomi kebutuhan antara menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dari sumberdaya alam yang dimiliki tanpa/kurang memperhatikan dampak lingkungan dan penyelamatan ruang. </li></ul><ul><li>Belum optimalnya kelembagaan penataan ruang di daerah serta mekanisme pengawasan pemanfaatan ruang. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  8. 8. Faktor Penyebab Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah <ul><li>Kurang adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara Provinsi dengan Provinsi yang berbatasan, dan/atau Provinsi dengan Kabupaten/Kota di masing-masing Provinsi serta antara Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang. </li></ul><ul><li>Masih sering terjadi nya tumpang tindih kelembagaan dalam pelaksanaan penyusunan jenis Rencana Tata Ruang yang bersifat makro/RTRW (kebijakan) dan mikro/Rencana Rinci (teknis) di daerah. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  9. 9. Faktor Penyebab Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah <ul><li>Masih b elum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah sehingga berdampak pada k urang terpadunya perencanaan tata ruang antar instansi. </li></ul><ul><li>Masih lemahnya koordinasi penegak hukum (PPNS, Polisi Pamong Praja) dalam implementasi Rencana Tata Ruang. </li></ul><ul><li>Masih lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  10. 10. Tantangan Aktual Pembangunan <ul><li>Meningkatnya aglomerasi perkotaan. </li></ul><ul><li>Kesenjangan antar wilayah. </li></ul><ul><li>Alih fungsi lahan yang tidak terkendali. </li></ul><ul><li>Berkurangnya luas hutan tropis. </li></ul><ul><li>Meningkatnya kerusakan satuan wilayah sungai. </li></ul><ul><li>Fenomena bencana alam. </li></ul><ul><li>Tidak implementatifnya RTR. </li></ul><ul><li>dll. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  11. 11. Peran dan Fungsi Pemerintah <ul><li>Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mewajibkan setiap wilayah administratif pemerintahan menyiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan bagi pengembangan wilayah yang bersangkutan di masa datang. </li></ul><ul><li>Rencana tersebut merupakan wadah untuk mengakomodasikan perubahan pembangunan yang dituju serta menyiapkan strategi untuk mencapai perubahan tersebut di masa datang. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  12. 12. Peran dan Fungsi Pemerintah <ul><li>Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberi peluang dan kewenaangan yang lebih besar kepada daerah kabupaten/ kota untuk merencanakan dan memanfaatkan sumberdaya sekaligus pengaturan pengelolaan dan pelestarian lingkungannya. </li></ul><ul><li>Dalam upaya mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai rencana yang dituju, fungsi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang sangatlah penting, karena upaya tersebut dimaksudkan akan mendorong pemanfaatan ruang ke arah rencana tata ruang yang dituju. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  13. 13. Siklus Penataan Ruang www.dadangsolihin.com PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PEMANFAATAN RUANG PERENCANAAN TATA RUANG
  14. 14. Pembagian Kewenangan <ul><li>Wewenang Pemerintah: </li></ul><ul><li>perencanaan tata ruang wilayah nasional </li></ul><ul><li>perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional </li></ul><ul><li>perencanaan tata ruang dalam kerjasama penataan ruang antarnegara </li></ul><ul><li>fasilitasi perencanaan tata ruang dalam kerjasama penataan ruang antarprovinsi </li></ul>www.dadangsolihin.com
  15. 15. Pembagian Kewenangan <ul><li>Wewenang Pemerintah Provinsi: </li></ul><ul><li>perencanaan tata ruang wilayah provinsi </li></ul><ul><li>perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi </li></ul><ul><li>perencanaan tata ruang dalam kerjasama penataan ruang antarprovinsi </li></ul><ul><li>fasilitasi perencanaan tata ruang dalam kerjasama penataan ruang antarkabupaten/ kota </li></ul>www.dadangsolihin.com
  16. 16. Pembagian Kewenangan <ul><li>Wewenang Pemerintah Kabupaten: </li></ul><ul><li>perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota </li></ul><ul><li>perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota </li></ul><ul><li>perencanaan tata ruang dalam kerjasama penataan ruang antarkabupaten/kota </li></ul><ul><li>perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota </li></ul><ul><li>perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota </li></ul><ul><li>perencanaan tata ruang dalam kerjasama penataan ruang antarkabupaten/kota. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  17. 17. Jenis Rencana Tata Ruang www.dadangsolihin.com Cat.: Rencana Detail Tata Ruang adalah nama generik untuk rencana rinci di wilayah kab./kota selain RTR Kawasan Strategis Kab./Kota Jenis Level Nasional Provinsi Kab./Kota Rencana Umum Rencana Rinci RTRWN RTRWP RTRWK <ul><li>RTR Pulau/ Kepulauan </li></ul><ul><li>RTR Kawasan Strategis Nasional </li></ul>RTR Kawasan Strategis Provinsi <ul><li>RTR Kawasan Strategis Kab./Kota </li></ul><ul><li>Rencana Detail Tata Ruang </li></ul>
  18. 18. Masa Berlaku RTR <ul><li>Masa berlaku RTR 20 tahun dan dapat ditinjau sekali setiap 5 tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis seperti: </li></ul><ul><li>terjadi bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan </li></ul><ul><li>perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan UU </li></ul><ul><li>perubahan batas wilayah provinsi yang ditetapkan dengan UU (khusus RTRWP dan RTRWK) </li></ul><ul><li>perubahan batas wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan UU (khusus RTRWK) </li></ul>www.dadangsolihin.com
  19. 19. Kawasan Khusus www.dadangsolihin.com
  20. 20. Dasar Hukum dan Definisi Kawasan Khusus: Kawasan Andalan, Strategis dan Cepat Tumbuh www.dadangsolihin.com KAWASAN ANDALAN KAWASAN STRATEGIS KAWASAN CEPAT TUMBUH DASAR HUKUM <ul><li>UU No 24/1992, Ps.7 ayat (3). </li></ul><ul><li>PP No 47/1997, Ps 7 ayat (4). </li></ul><ul><li>Keppres 150/2000 ttg KAPET </li></ul><ul><li>UU No 24/1992 tentang Penataan Ruang. </li></ul><ul><li>UU No.36/2000 tentang FTZ. </li></ul><ul><li>UU No.37/2000 tentang Sabang sebagai FTZ. </li></ul><ul><li>UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah ps 9. </li></ul><ul><li>Keppres 150/2000 tentang KAPET </li></ul><ul><li>Kepres 41/1973 dan Kepres No 113/2000 tentang BATAM sbg Kawasan Industri. </li></ul><ul><li>Perpres No.7/2005 tentang RPJM 2005-2009 </li></ul><ul><li>KepMenko Perekonomian No. KEP-21/M.EKON/03/2006 tentang Tim Nasional Pegembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia </li></ul><ul><li>UU No 24/1992 </li></ul><ul><li>Perpres No.7/2005 tentang RPJM 2005-2009 </li></ul><ul><li>Keppres 150/2000 ttg KAPET </li></ul>DEFINISI KAWASAN (sesuai peraturan perundangan) <ul><li>Kawasan andalan merupakan : </li></ul><ul><li>kawasan budidaya yang diandalkan untuk mewujudkan perkembangan perekonomian nasional dan daerah </li></ul><ul><li>kawasan yang dibangun untuk mengurangi kesenjangan wilayah: sbg pusat pertumbuhan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan sekitarnya. </li></ul><ul><li>Kawasan Strategis merupakan kawasan budidaya/ kawasan tertentu, yang berskala besar dan berperan secara nasional dan daerah, dalam kegiatan industri, pariwisata dan suaka alam. </li></ul><ul><li>Kawasan Khusus adalah kawasan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus. </li></ul>Kawasan budidaya yang didalamnya terdapat kegiatan produksi, jasa, permukiman, yang berkontribusi penting bagi pengembangan ekonomi daerah. CONTOH KAWASAN <ul><li>Kawasan Andalan Duri-Dumai-Rupat </li></ul><ul><li>Kawasan Andalan Bontang-Samarinda-Kutai Kartanegara-Balikpapan-Penajam. </li></ul><ul><li>Kawasan Andalan Bali </li></ul><ul><li>Kawasan Andalan NTB dsk. </li></ul><ul><li>1. Kawasan Ekonomi/Industri: </li></ul><ul><li>Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) – BATAM, Sabang. </li></ul><ul><li>KAPET, </li></ul><ul><li>Kawasan Ekonomi Khusus/KEK </li></ul><ul><li>2. Kawasan Pariwisata </li></ul><ul><li>3. Kawasan suaka alam </li></ul>Kawasan Sentra Produksi, kawasan pusat pertumbuhan dari transmigrasi, KTM, Kawasan Agropolitan
  21. 21. Kriteria, Batasan, dan Isu Kawasan Andalan, Strategis dan Cepat Tumbuh www.dadangsolihin.com KAWASAN ANDALAN KAWASAN STRATEGIS KAWASAN CEPAT TUMBUH KRITERIA KAWASAN <ul><li>Adanya potensi SDA yang sudah berkembang. </li></ul><ul><li>Memiliki produk unggulan dg potensi produksi cukup besar. </li></ul><ul><li>Memiliki potensi SDM (jumlah). </li></ul><ul><li>Memiliki akses lokasi/kawasan dan potensi SDB (jalan, pel laut atau b.udara, listrik, telkom, air) </li></ul><ul><li>berdampak besar bg kegiatan sosial ekonomi serta pengembangan wilayah sekitar </li></ul><ul><li>mempunyai keterkaitan kegiatan yang saling mempengaruhi dg wilayah sekitarnya. </li></ul><ul><li>Kawasan budidaya dengan kegiatan/produksi yang berkontribusi penting bagi pengembangan ekonomi nasional dan daerah. </li></ul><ul><li>Produksi/kegiatan berskala besar dan berperan secara nasional. </li></ul><ul><li>Mempunyai nilai tambah dan berdampak thd kegiatan ekonomi. </li></ul><ul><li>Berfungsi sbg pusat pertumbuhan dan mendorong pengembangan wilayah </li></ul><ul><li>Menghasilkan produk/jasa yang berdaya saing di pasar nasional. </li></ul>BATASAN KAWASAN Sangat luas untuk diimplementasikan di daerah, dan sangat didasarkan atas kerjasama lintas kabupaten dan lintas propinsi. Terfokus dan terbatas pada kawasan industri, kawasan pariwisata, dan suaka alam, dengan skala daerah dan nasional. Terfokus berbasis produk unggulan /jasa industri unggulan tertentu, dengan skala daerah, dan sektoral. ISU PENTING YANG HARUS DISELESAIKAN <ul><li>DEFINISI DAN BATASAN: </li></ul><ul><li>Perlu pemetaan definisi dan posisi / fungsi antara kawasan andalan, kawasan strategis, dan kawasan cepat tumbuh. </li></ul><ul><li>BASIS IMPLEMENTASI: </li></ul><ul><li>Terlalu luas untuk dapat diimplementasikan di sektor ekonominya, kecuali aspek-aspek infrastruktur antara daerah, perlu basis kuat (sektor unggulan  produk unggulan) untuk dapat diimplementasikan disektor ekonomi. </li></ul><ul><li>DEFINISI: </li></ul><ul><li>Perlu pembedaan definisi antara kawasan strategis dan kawasan khusus? </li></ul><ul><li>POSISI: </li></ul><ul><li>Perlu penegasan pemetaan (konsep) posisi antara KEK, FTZ, dan KAPET dalam lingkup kawasan strrategis. </li></ul><ul><li>EVALUASI: </li></ul><ul><li>Perlu evaluasi terhadap konsep kawasan-kawasan strategis untuk efektivitas kebijakan pengembangan kawasan yang akan datang. </li></ul><ul><li>DEFINISI DAN KRITERIA: </li></ul><ul><li>Perlu definisi dan kriteria yang lebih jelas, dan membedakan kawasan cepat tumbuh dengan kawasan lain. </li></ul><ul><li>POSISI: Perlu pemetaan posisi kawasan-kawasan dalam lingkup kawasan cepat tumbuh, kawasan sentra produksi, kawasan andalan sektoral, kaw. agropolitan, KTM, dll </li></ul><ul><li>PAYUNG KEBIJAKAN: </li></ul><ul><li>Perlu payung kebijakan untuk kawasan-kawasan cepat tumbuh, kawasan sentra produksi, kawasan andalan sektoral, kaw. agropolitan, KTM, dll </li></ul>
  22. 22. Isu Kewenangan Pengelolaan Kawasan Andalan, Strategis dan Cepat Tumbuh www.dadangsolihin.com PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA WEWENANG (sesuai RTRWN) <ul><li>Penetapan kriteria dan lingkup area kawasan </li></ul><ul><li>Fasilitasi bimbingan dan pembinaan teknis </li></ul><ul><li>Fasilitasi promosi pengembangan investasi </li></ul><ul><li>Fasilitasi pengembangan kerjasama dengan dunia usaha. </li></ul><ul><li>Pengajuan usul calon kawasan sesuai kondisi dan potensi </li></ul><ul><li>Penyusunan rencana tata ruang kawasan di daerah </li></ul><ul><li>Pembentukan Tim Koordinasi Pengelola Kawasan </li></ul><ul><li>Memberikan dorongan (kebijakan) bagi pengembangan kawasan dan pengaruhnya bagi wilayah sekitar </li></ul><ul><li>Kerjasama antar daerah </li></ul><ul><li>Menggerakkan mekanisme pasar. </li></ul>ISU PENTING YANG HARUS DISELESAIKAN <ul><li>PERAN PEMERINTAH: </li></ul><ul><li>Perlu penegasan peran pemerintah dalam penyiapan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan kawasan. </li></ul><ul><li>PERAN SWASTA: </li></ul><ul><li>Perlu penegasan antara peran pemerintah dan peran swasta </li></ul><ul><li>BENTUK FASILITASI: </li></ul><ul><ul><li>Perlu diperluas ke bentuk fasilitasi kerjasama antar pusat-propinsi-kabupaten, antar propinsi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perlu fasilitasi pembinaan yang berkelanjutan dalam pengembangan kawasan, yang terfokus sesuai aspek-aspek kawasan: SDM, teknologi, akses kepada modal dan pasar, infrastruktur. </li></ul></ul><ul><li>PERAN PEMERINTAH: </li></ul><ul><li>Perlu penegasan peran pemerintah dalam penyiapan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan kawasan. </li></ul><ul><li>PERAN SWASTA: </li></ul><ul><li>Perlu penegasan antara peran pemerintah dan peran swasta </li></ul><ul><li>BENTUK FASILITASI: </li></ul><ul><ul><li>Perlu diperluas ke bentuk fasilitasi kerjasama antar kabupaten. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perlu fasilitasi pembinaan yang berkelanjutan dalam pengembangan kawasan </li></ul></ul><ul><li>PERAN PEMERINTAH: </li></ul><ul><li>Perlu penegasan peran pemerintah dalam penyiapan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan kawasan. </li></ul><ul><li>PERAN SWASTA: </li></ul><ul><li>Perlu penegasan antara peran pemerintah dan peran swasta </li></ul><ul><li>BENTUK FASILITASI: </li></ul><ul><li>Perlu dikoreksi, ke arah kerjasama antar pelaku pemerintah-swasta-masyarakat. </li></ul><ul><li>Perlu fasilitasi pembinaan yang berkelanjutan dalam pengembangan kawasan </li></ul>
  23. 23. Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan ANDALAN tahun 2004-2006 www.dadangsolihin.com KEGIATAN UTAMA DEP PU DEP DALAM NEGERI DEP NAKERTRANS (TRANSMIGRASI) MENKO PEREKONOMIAN BAPPENAS KEBIJAKAN/ STANDAR / PEDOMAN <ul><li>Pedoman Pengembangan Kawasan Andalan </li></ul><ul><li>Profil Pola Pengemb. Kawasan Andalan </li></ul><ul><li>Norma Standar Prosedur dan Manual Pengemb. Kawasan Andalan </li></ul><ul><li>Kebijakan Strategis Pengemb. Kawasan Andalan </li></ul><ul><li>Pengembangan MOU Investasi. </li></ul><ul><li>Strategi Pengembangan Kawasan </li></ul><ul><li>Profil Kawasan. </li></ul><ul><li>Pokok-pokok strategi pengembangan kawasan andalan berbasis produk unggulan (dituangkan dalam RPJM Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh) </li></ul>FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN <ul><li>Fasilitasi Pembinaan dan Bantuan Teknis Pengemb. Kawasan: </li></ul><ul><li>Penyusunan pedoman, indikator. </li></ul><ul><li>Sosialisasi kebijakan </li></ul><ul><li>Monev pelaksanaan kebijakan </li></ul><ul><li>Fasilitasi dan Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Kawasan Andalan. </li></ul><ul><li>Fasilitasi Pengemb. Kawasan: </li></ul><ul><li>Fasilitasi Perencanaan TGL </li></ul><ul><li>Penyusunan, pelaksanaan supervisi dan pengendalian pelaksanaan </li></ul><ul><li>Pelaksanaan promosi </li></ul><ul><li>Sosialisasi dan diseminasi kebijakan </li></ul><ul><li>Bimbingan Teknis Perencanaan Teknis Pengemb. Kawasan: </li></ul><ul><li>Fasilitasi penyusunan data dan informasi </li></ul><ul><li>Fasilitasi Pengembangan Kawasan mell pembangunan sarana prasarana </li></ul><ul><li>Monev Pengembangan Kawasan </li></ul><ul><li>Fasilitasi Pendampingan Pengemb. Kawasan Berbasis Produk Unggulan dalam : </li></ul><ul><li>Perencanaan Kawasan </li></ul><ul><li>Koordinasi dan Kerjasama kabupaten -provinsi-pusat, antarsektor / pelaku. </li></ul><ul><li>Pendampingan kpd Bappeda dan Masyarakat dg Tenaga Ahli </li></ul>ISU PENGELOLAAN Peran Dep PU dalam kebijakan pendukung kawasan (infrastruktur) Peran Depdagri dalam pembinaan berkelanjutan SDM kepemerintahan untuk pengembangan wawasan bisnis. Peran Depnakertrans dalam pemberdayaan SDM masyarakat lokal. <ul><li>Koordinasi implementasi pengembangan kawasan. </li></ul><ul><li>Koordinasi kebijakan pendukung pengembangan kawasan dan sektor riil yang terfokus sesuai aspek-aspek kawasan: SDM, teknologi, akses kepada modal dan pasar, infrastruktur. </li></ul><ul><li>Koordinasi kerjasama investasi swasta. </li></ul>Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pengembangan kawasan yang terfokus sesuai aspek-aspek kawasan: SDM, teknologi, akses kepada modal dan pasar, infrastruktur.
  24. 24. Sebaran Lokasi dari Kawasan Perdagangan Bebas, Kawasan Berikat, Kawasan Industri, KAPET, KESR, dan SDR www.dadangsolihin.com FTZ Kawasan Industri Kawasan Berikat KAPET SDR SDR Hinterland KESR
  25. 25. PENDEKATAN KAPET DALAM KONSTELASI PENGEMBANGAN WILAYAH BERKEMBANG CEPAT BARU BERKEMBANG INVESTASI BIG PUSH SUMBER DAYA ALAM KEUNGGULAN LOKASI 1 KAPET 1 PROVINSI KAPET BATASAN WILAYAH INSENTIF FISKAL BADAN PENGELOLA OPERASIONAL MANAGEMEN DUKUNGAN 13 MENTERI KEPUTUSAN PRESIDEN PERATURAN PEMERINTAH KAWASAN BERIKAT <ul><li>KEPPRES 150/2000 Pasal 1 : </li></ul><ul><li>KAPET merupakan wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan : </li></ul><ul><li>memiliki potensi untuk cepat tumbuh; dan atau </li></ul><ul><li>mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan atau </li></ul><ul><li>memiliki potensi pengembalian investasi yang besar. </li></ul>FUNGSI TERSIER KI FUNGSI SEKUNDER KAPET INDUSTRI PENGOL. JASA PELABUHAN www.dadangsolihin.com KAWASAN INDUSTRI
  26. 26. PENYEBARAN 13 KAPET www.dadangsolihin.com
  27. 27. FOKUS INVESTASI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU <ul><li>PARIWISATA BAHARI </li></ul><ul><li>PARIWISATA BUDIDAYA </li></ul><ul><li>PERKEBUNAN KELAPA SAWIT </li></ul><ul><li>HUTAN TANAMAN INDUSTRI </li></ul><ul><li>VIRGIN COCONUT OIL </li></ul><ul><li>PERKEBUNAN JAMBU METE </li></ul><ul><li>PERIKANAN TANGKAP </li></ul><ul><li>PERIKANAN BUDIDAYA </li></ul><ul><li>PETERNAKAN TERPADU </li></ul><ul><li>PERTAMBANGAN </li></ul><ul><li>KAWASAN INDUSTRI </li></ul><ul><li>KAWASAN BERIKAT </li></ul><ul><li>JASA PELABUHAN </li></ul><ul><li>(LAUT DAN UDARA) </li></ul>www.dadangsolihin.com
  28. 28. Tantangan yang Dihadapi KAPET <ul><li>UMUM </li></ul><ul><li>UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL BELUM DIPERBARUI </li></ul><ul><ul><li>UU PMA No 11/1970 </li></ul></ul><ul><ul><li>UU PMDN No 12/1970 </li></ul></ul><ul><li>RANTAI PERIJINAN INVESTASI PANJANG DAN LAMA (151 HARI) </li></ul><ul><ul><li>(Singapura 2 hari, Malaysia 30 hari, Thailand 33 hari, Vietnam 56 hari) </li></ul></ul><ul><li>TARGET PERTUMBUHAN </li></ul><ul><ul><li>INVESTASI ATAU KONTRIBUSI EKONOMI KAPET TERHADAP PROVINSI DAN SYARAT PENDUKUNGNYA, BELUM DISEPAKATI </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  29. 29. Tantangan yang Dihadapi KAPET <ul><li>KHUSUS </li></ul><ul><li>Umumnya peluang investasi di sektor primer yang ditawarkan belum dikuasai dan masih memerlukan koordinasi </li></ul><ul><li>Insentif fiskal yang disediakan pemerintah dinilai kurang kompetitif untuk menjadikan kapet sebagai daerah tujuan investasi baru. </li></ul><ul><li>Dukungan infrastruktur yang tersedia serta dukungan sektor belum sesuai dengan harapan </li></ul><ul><li>Seyogyanya KAPET diturunkan dari kawasan andalan </li></ul><ul><li>Peran badan pengelola kapet dalam investasi di daerah sangat terbatas </li></ul><ul><li>Dukungan operasional manajemen relatif terbatas </li></ul><ul><li>Sumber daya manusia, rewards system dan struktur organisasi badan pengelola KAPET kurang menunjang </li></ul>www.dadangsolihin.com
  30. 30. Kawasan Andalan (PP 26/2008) <ul><li>Pengertian Kawasan Andalan: adalah bagian dari kawasan budidaya yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. </li></ul><ul><li>Kawasan andalan meliputi kawasan andalan di ruang daratan dan kawasan andalan yang mencakup ruang lautan </li></ul><ul><li>Kawasan andalan di ruang daratan ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangannya yang meliputi kawasan andalan berkembang dan kawasan andalan prospektif untuk berkembang </li></ul>www.dadangsolihin.com
  31. 31. Kriteria Penetapan Kawasan Andalan Berkembang <ul><li>terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kawasan perkotaan di dalam kawasan; </li></ul><ul><li>memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional lebih besar dari 0,25% (satu per empat persen), </li></ul><ul><li>persentase penduduknya lebih besar dari 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk provinsi; </li></ul><ul><li>memiliki prasarana dasar berupa jaringan jalan, pelabuhan laut dan/atau bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi, air, dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi kawasan; </li></ul><ul><li>memiliki sumberdaya alam dalam jumlah besar; dan </li></ul><ul><li>memiliki potensi pengembangan sektor unggulan nasional yang sudah berkembang dan/atau sudah ada minat investasi. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  32. 32. Kriteria Penetapan Kawasan Andalan Prospektif untuk Berkembang <ul><li>terdapat 1 (satu) atau 2 (dua) kawasan perkotaan di dalam kawasan; </li></ul><ul><li>memberikan kontribusi terhadap PDB lebih besar dari 0,05% (lima per seratus persen); </li></ul><ul><li>laju pertumbuhan ekonomi lebih besar dari 4% (empat persen) per tahun; </li></ul><ul><li>persentase penduduknya antara 0,5% (setengah persen) hingga 2% (dua persen) dari jumlah penduduk provinsi, </li></ul><ul><li>memiliki prasarana dasar berupa jaringan jalan yang belum lengkap, kondisi pelabuhan laut sedang atau kurang, dan prasarana lainnya belum cukup memadai; </li></ul><ul><li>memiliki sumberdaya alam dalam jumlah besar; dan/atau </li></ul><ul><li>memiliki potensi untuk mengembangkan sektor unggulan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  33. 33. Kawasan Andalan yang Mencakup Ruang Lautan <ul><li>merupakan kawasan yang memiliki potensi sumberdaya kelautan atau kawasan yang sumberdaya kelautannya sudah berkembang; </li></ul><ul><li>mempunyai pusat pengolahan hasil laut yang dapat dikembangkan; </li></ul><ul><li>mempunyai akses yang tinggi ke pasar; dan </li></ul><ul><li>secara geografis berada di luar kawasan lindung laut. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  34. 34. Kawasan Andalan www.dadangsolihin.com Pulau Kawasan Andalan Kawasan Andalan Laut Kawasan Tertentu Sumatera 31 19 12 Jawa 25 12 6 Kalimantan 15 7 2 Nusa Tenggara – Bali 10 9 5 Sulawesi 16 15 9 Maluku Papua 15 7 15 Total 112 69 49
  35. 35. Kawasan Khusus (UU 32/2004) <ul><li>Kawasan khusus adalah Kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan. </li></ul><ul><li>Dalam kawasan khusus diselenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu sesuai kepentingan nasional. </li></ul><ul><li>Kawasan khusus dapat berupa kawasan otorita, kawasan perdagangan bebas, kegiatan industri, dan sebagainya. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  36. 36. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (Revisi PP 47/1997) <ul><li>Pusat Kegiatan Strategis Nasional ( PKSN) adalah pusat permukiman yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, dan pusat niaga dan industri pengolahan yang terletak di kawasan perbatasan negara. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  37. 37. Kriteria Penetapan PKSN <ul><li>PKSN adalah kawasan permukiman yang: </li></ul><ul><ul><li>terletak di dalam kawasan perbatasan negara; </li></ul></ul><ul><ul><li>berpotensi dan telah disepakati sebagai Pos Pemeriksaan Lintas Batas dengan negara tetangga; </li></ul></ul><ul><ul><li>berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; dan/atau </li></ul></ul><ul><ul><li>merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  38. 38. PKSN di Kawasan Perbatasan www.dadangsolihin.com PROVINSI PERBATASAN PKSN Aceh Sabang R i a u Dumai Kepulauan riau Batam, Ranai NTT Atambua Kalimantan barat Aruk, Jagoibabang, Nangabadau, Entikong, Jasa Kalimantan timur Nunukan, Simanggaris, Long Midang, Long P ahangai Sulawesi utara Melanguane, Tahuna Maluku Saumlaki/P. Tanimbar, Ilwaki, Dobo Maluku utara Daruba/P. Marotai Papua Tanah Merah, Merauke, Jayapura,
  39. 39. Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KSER) <ul><li>KSER adalah kawasan yang mendorong kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antar negara dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. </li></ul><ul><li>Harus dapat mendorong dan meningkatkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antara negara Indonesia dengan negara yang berbatasan dan negara-negara lain, yang melibatkan partisipasi aktif pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat dan swasta. </li></ul><ul><li>Kerjasama Ekonomi Sub Regional seperti IMS-GT, IMT-GT,AIDA dan BIMP-EAGA, baik di bidang pembangunan prasarana maupun bidang-bidang lainnya </li></ul>www.dadangsolihin.com
  40. 40. Kawasan Pengembangan Ekonomi <ul><li>Pengertian Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) adalah kawasan yang mencakup beberapa kecamatan yang terikat secara fungsional mengembangkan sektor ekonomi unggulan secara terpadu, yang terdapat di provinsi yang merupakan kawasan perbatasan </li></ul><ul><li>(sumber : Draft Peraturan Presiden 5 Kaw. Perbatasan) </li></ul>www.dadangsolihin.com
  41. 41. Kawasan Pengembangan Ekonomi <ul><li>Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) adalah kawasan yang mencakup beberapa kecamatan yang terikat secara fungsional mengembangkan sektor ekonomi unggulan secara terpadu, yang terdapat di provinsi yang merupakan kawasan perbatasan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  42. 42. Kawasan Pengembangan Ekonomi www.dadangsolihin.com Provinsi KPE <ul><li>Riau dan Kepulauan Riau </li></ul><ul><li>KPE Rupat-Dumai </li></ul><ul><li>KPE Bengkalis </li></ul><ul><li>KPE Selat Panjang </li></ul><ul><li>KPE Bagan Siapi-api </li></ul><ul><li>KPE Batam dan sekitarnya </li></ul><ul><li>KPE Natuna </li></ul><ul><li>Nusa Tenggara Timur </li></ul><ul><li>KPE Belu-Alor; </li></ul><ul><li>KPE Kupang-Rote </li></ul>
  43. 43. www.dadangsolihin.com Kawasan Pengembangan Ekonomi Provinsi KPE <ul><li>Sulawesi Utara </li></ul><ul><li>KPE Sangihe; </li></ul><ul><li>KPE Talaud </li></ul><ul><li>Papua </li></ul><ul><li>KPE Jayapura-Keerom </li></ul><ul><li>KPE Mindiptana </li></ul><ul><li>KPE Merauke </li></ul><ul><li>KPE Pegunungan Bintang </li></ul>
  44. 44. Terima Kasih www.dadangsolihin.com
  45. 45. <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas) . He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile www.dadangsolihin.com

×