Berwawasan Lingkungan Perencanaan Pembangunan Drs. H. Dadang Solihin, MA Berwawasan Lingkungan Lembaga Studi Pemerintahan ...
File Presentasi ini bisa didownload di <ul><li>http://www.ziddu.com/download/4075907/2008_004_Pelalawan_LingkHidup.pdf.htm...
<ul><li>Tujuan Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Wadah Perwakilan Rakyat </li></ul><ul><li>Fungsi DPRD menurut UU </li>...
www.dadangsolihin.com <ul><li>1°25&quot; LU ~ 0°,20&quot; LS  </li></ul><ul><li>100°,42&quot; ~ 103°,28&quot; BT </li></ul...
Tujuan Pembangunan Daerah <ul><li>Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah ser...
Wadah Perwakilan Rakyat <ul><li>M ana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan r...
Fungsi DPRD menurut UU <ul><li>Legislasi : kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Ranc...
Orientasi Dasar Politik DPRD   <ul><li>A genda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga . </li></ul...
Orientasi Dasar Politik DPRD  . . . <ul><li>Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. </li...
Orientasi Dasar Politik DPRD  . . . <ul><li>P emikiran yang selalu mencari upaya perbaikan . </li></ul><ul><ul><li>A nggot...
Orientasi Dasar Politik DPRD  . . . <ul><li>M embangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif . </li></u...
Target dan Sasaran Pembangunan <ul><li>Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi secara lebih adil d...
Pola Perubahan  y ang Sedang Terjadi   <ul><li>P roses transformasi struktural dari masyarakat tradisional ke masyarakat m...
Paradigma Pembangunan <ul><li>Pembangunan bertujuan akhir meningkatkan harkat dan martabat manusia;  </li></ul><ul><li>Men...
www.dadangsolihin.com Pergeseran Paradigma:  F rom Government to Governance Government Governance <ul><li>Memberikan hak e...
Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance <ul><li>Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bers...
Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police orga...
Troika:  Pola Hubungan  a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta,  d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat,  B...
Perencanaan <ul><li>S uatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,  m elalui urutan pilihan, dengan memper...
Syarat Perencanaan <ul><li>H arus memiliki, mengetahui ,  dan memperhitungkan : </li></ul><ul><li>Tujuan akhir yang dikehe...
Syarat Perencanaan  . . . www.dadangsolihin.com <ul><li>Faktual dan Realistis </li></ul><ul><li>Logis dan Rasional </li></...
Sifat Perencanaan <ul><li>Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan...
Sifat Perencanaan  . . . <ul><li>Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah  (top down),  ...
Kegagalan Perencanaan <ul><li>Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: </li></ul>www.dadangsolihin.com <ul><li>...
Kegagalan Perencanaan <ul><li>Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.  </li></ul><ul>...
Kegagalan Perencanaan <ul><li>P erencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan ...
Kegagalan Perencanaan <ul><li>K arena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling ...
Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan <ul><li>Bias pertama   </li></ul><ul><li>A danya kecenderungan berpikir bahwa : </...
Bias-Bias  . . . <ul><li>Bias kedua  </li></ul><ul><li>P endekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna darip...
Bias-Bias  . . . <ul><li>Bias ketiga   </li></ul><ul><li>P embangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan ...
Bias-Bias  . . . <ul><li>Bias keempat   </li></ul><ul><li>T eknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh ...
Bias-Bias  . . . <ul><li>Bias kelima   </li></ul><ul><li>L embaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderu...
Bias-Bias  . . . <ul><li>Bias keenam   </li></ul><ul><li>M asyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya at...
Bias-Bias  . . . <ul><li>Bias ketujuh </li></ul><ul><li>O rang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikia...
Bias-Bias  . . . <ul><li>Bias kedelapan </li></ul><ul><li>U kuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya IC...
Bias-Bias  . . . <ul><li>Bias kesembilan   </li></ul><ul><li>S ektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, ku...
Bias-Bias  . . . <ul><li>Bias kesepuluh </li></ul><ul><li>Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sek...
Sistem Perencanaan yang Berhasil <ul><li>Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta m...
Perencanaan yang Ideal <ul><li>Interactive Planning   </li></ul><ul><li>Prinsip partisipatif :  masyarakat yang akan mempe...
<ul><li>Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) </li></ul>www.dadangsolihin.com
Apa itu SPPN <ul><li>SPPN adalah  </li></ul><ul><li>satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  </li></ul><ul><li>unt...
T ujuan  SPPN   www.dadangsolihin.com <ul><li>M endukung koordinasi antar - pelaku pembangunan . </li></ul><ul><li>M enjam...
Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan  P olitik :  P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pe...
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pe...
<ul><li>Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan </li></ul>www.dadangsolihin.com
Permasalahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup www.dadangsolihin.com
Permasalahan SDA dan LH <ul><li>Terus menurunnya kondisi hutan Indonesia.  </li></ul><ul><li>Kerusakan DAS (Daerah Aliran ...
Permasalahan SDA dan LH  . . . <ul><li>Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas.  </li></ul><ul...
Permasalahan SDA dan LH  . . . <ul><li>Sistem mitigasi bencana alam belum dikembangkan.  </li></ul><ul><li>Terjadinya penu...
Sasaran Pembangunan SDA dan LH <ul><li>M embaiknya sistem pengelolaan SDA dan LH …   </li></ul><ul><li>… bagi terciptanya ...
<ul><li>M odal pertumbuhan ekonomi  (resource based economy) </li></ul><ul><ul><li>24,8 %  dari PDB nasional  ( 2002 ) </l...
Sustainable Development <ul><li>Pengertian:  </li></ul><ul><li>SD adalah upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa...
Alternatif Pendanaan Lingkungan <ul><li>Debt  f or Nature Swap (DNS) .   </li></ul><ul><li>Membayar hutang dengan cara per...
Clean Development Mechanism <ul><li>Filosofi:  “B erbuat baik kepada lingkungan akan bernilai uang.” </li></ul><ul><li>Cer...
TERIMA KASIH www.dadangsolihin.com
Lembaga Studi Pemerintahan Daerah <ul><li>Jl. Kalibata Timur I/55, Jakarta Selatan </li></ul><ul><li>Telp/Fax. (021) 79198...
www.dadangsolihin.com Dadang Solihin currently  is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

29,676 views

Published on

Sustainable Development adalah upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.

Published in: Technology, Real Estate
3 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
29,676
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
116
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
3
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

  1. 1. Berwawasan Lingkungan Perencanaan Pembangunan Drs. H. Dadang Solihin, MA Berwawasan Lingkungan Lembaga Studi Pemerintahan Daerah Seminar Pembangunan Berwawasan Lingkungan DPRD Kabupaten Pelalawan Hotel Atlantik-Jakarta, 8 Februari 2008 BAPPENAS
  2. 2. File Presentasi ini bisa didownload di <ul><li>http://www.ziddu.com/download/4075907/2008_004_Pelalawan_LingkHidup.pdf.html </li></ul>www.dadangsolihin.com
  3. 3. <ul><li>Tujuan Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Wadah Perwakilan Rakyat </li></ul><ul><li>Fungsi DPRD menurut UU </li></ul><ul><li>Orientasi Dasar Politik DPRD </li></ul><ul><li>Pola Perubahan y ang Sedang Terjadi </li></ul><ul><li>Paradigma Pembangunan </li></ul><ul><li>Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance </li></ul><ul><li>Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance </li></ul><ul><li>Pelaku Pembangunan: Stakeholders </li></ul><ul><li>Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat </li></ul><ul><li>Perencanaan </li></ul><ul><li>Fungsi / Manfaat Perencanaan </li></ul><ul><li>Syarat Perencanaan </li></ul><ul><li>Tujuan dan Rencana </li></ul><ul><li>Sifat Perencanaan </li></ul><ul><li>Kegagalan Perencanaan </li></ul><ul><li>Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan </li></ul><ul><li>Sistem Perencanaan yang Berhasil </li></ul><ul><li>Perencanaan yang Ideal </li></ul><ul><li>Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) </li></ul><ul><li>Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan </li></ul>www.dadangsolihin.com Materi Materi
  4. 4. www.dadangsolihin.com <ul><li>1°25&quot; LU ~ 0°,20&quot; LS </li></ul><ul><li>100°,42&quot; ~ 103°,28&quot; BT </li></ul><ul><li>± 12.490,43 Km 2 </li></ul>Kabupaten Pelalawan by Google Earth
  5. 5. Tujuan Pembangunan Daerah <ul><li>Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). </li></ul><ul><li>Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. </li></ul><ul><li>Menciptakan atau menambah lapangan kerja. </li></ul><ul><li>Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. </li></ul><ul><li>Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  6. 6. Wadah Perwakilan Rakyat <ul><li>M ana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat? </li></ul><ul><li>Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? </li></ul><ul><li>Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? </li></ul><ul><li>Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat? </li></ul>www.dadangsolihin.com Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat B erbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu B erbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional
  7. 7. Fungsi DPRD menurut UU <ul><li>Legislasi : kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. </li></ul><ul><li>Anggaran : kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD. </li></ul><ul><li>Pengawasan : kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. </li></ul><ul><li>Sumber : UU 32/2004 </li></ul>www.dadangsolihin.com
  8. 8. Orientasi Dasar Politik DPRD <ul><li>A genda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga . </li></ul><ul><ul><li>Penanggulangan kemiskinan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  9. 9. Orientasi Dasar Politik DPRD . . . <ul><li>Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. </li></ul><ul><ul><li>D engan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  10. 10. Orientasi Dasar Politik DPRD . . . <ul><li>P emikiran yang selalu mencari upaya perbaikan . </li></ul><ul><ul><li>A nggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  11. 11. Orientasi Dasar Politik DPRD . . . <ul><li>M embangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif . </li></ul><ul><ul><li>P ara anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  12. 12. Target dan Sasaran Pembangunan <ul><li>Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi secara lebih adil dan berwawasan lingkungan , yang dengan demikian akan meningkatkan produk dan nilai tambah ekonomi. </li></ul><ul><li>Dst . </li></ul><ul><li>Dst . </li></ul><ul><li>Dst . </li></ul><ul><li>Dst . </li></ul><ul><li>Sumber: www.pelalawan.go.id </li></ul>www.dadangsolihin.com Kabupaten Pelalawan
  13. 13. Pola Perubahan y ang Sedang Terjadi <ul><li>P roses transformasi struktural dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dan dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. </li></ul><ul><li>P roses transformasi dari sistem ekonomi yang didominasi oleh pemerintah ke arah sistem ekonomi pasar, yang masyarakatnya makin berperan sebagai pelaku utama pembangunan. </li></ul><ul><li>Kedua proses internal tersebut didorong dan dipengaruhi oleh proses eksternal, yaitu proses globalisasi perekonomian dunia, dengan dua ciri dan faktor pendorongnya yaitu perdagangan bebas dan kemajuan teknologi. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  14. 14. Paradigma Pembangunan <ul><li>Pembangunan bertujuan akhir meningkatkan harkat dan martabat manusia; </li></ul><ul><li>Mengemban misi pemberantasan kemiskinan; </li></ul><ul><li>Mendorong peningkatan produktivitas secara maksimal dan meningkatkan kontrol atas barang dan jasa; </li></ul><ul><li>Memelihara konservasi alam (lingkungan) dan menjaga keseimbangan ekosistem ; </li></ul><ul><li>Memperkuat basis civil society dan institusi politik guna mengembangkan demokrasi; dan </li></ul><ul><li>Merawat stabilitas sosial politik yang kondusif bagi implementasi pembangunan . </li></ul><ul><li>(Kaushik Basu, On the Goals of Development , 2002). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  15. 15. www.dadangsolihin.com Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance Government Governance <ul><li>Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, </li></ul><ul><li>Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. </li></ul><ul><li>Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. </li></ul>
  16. 16. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance <ul><li>Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. </li></ul><ul><li>Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good . </li></ul>www.dadangsolihin.com Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
  17. 17. Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
  18. 18. Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
  19. 19. Perencanaan <ul><li>S uatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, m elalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. </li></ul><ul><li>P roses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. </li></ul><ul><li>Fungsi / Manfaat Perencanaan </li></ul><ul><li>Sebagai penuntun arah </li></ul><ul><li>Minimalisasi k etidakpastian </li></ul><ul><li>Minimalisasi inefisiensi sumber daya </li></ul><ul><li>Penetapan s tandar dalam p engawasan k ualitas </li></ul>www.dadangsolihin.com
  20. 20. Syarat Perencanaan <ul><li>H arus memiliki, mengetahui , dan memperhitungkan : </li></ul><ul><li>Tujuan akhir yang dikehendaki . </li></ul><ul><li>Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif) . </li></ul><ul><li>Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut . </li></ul><ul><li>Masalah-masalah yang dihadapi . </li></ul><ul><li>Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya . </li></ul><ul><li>kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya . </li></ul><ul><li>Orang, organisasi, atau badan pelaksananya . </li></ul><ul><li>Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  21. 21. Syarat Perencanaan . . . www.dadangsolihin.com <ul><li>Faktual dan Realistis </li></ul><ul><li>Logis dan Rasional </li></ul><ul><li>Fleksibel </li></ul><ul><li>Komitmen </li></ul><ul><li>Komprehensif atau menyeluruh </li></ul>
  22. 22. Sifat Perencanaan <ul><li>Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial. </li></ul><ul><li>Perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial. </li></ul><ul><li>Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. </li></ul><ul><li>Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  23. 23. Sifat Perencanaan . . . <ul><li>Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah (top down), dari bawah ke atas (bottom up), atau kedua-duanya. </li></ul><ul><li>Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat indikatif atau preskriptif. </li></ul><ul><li>Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif dan radikal. </li></ul><ul><li>Produk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan), kebijakan, peraturan, alokasi anggaran, program, atau kegiatan (d/h proyek). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  24. 24. Kegagalan Perencanaan <ul><li>Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: </li></ul>www.dadangsolihin.com <ul><li>informasinya kurang lengkap, </li></ul><ul><li>metodologinya belum dikuasai, </li></ul><ul><li>perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana </li></ul><ul><li>pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. </li></ul>
  25. 25. Kegagalan Perencanaan <ul><li>Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. </li></ul><ul><ul><li>kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. </li></ul></ul><ul><ul><li>aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, </li></ul></ul><ul><ul><li>masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  26. 26. Kegagalan Perencanaan <ul><li>P erencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. </li></ul>www.dadangsolihin.com <ul><li>Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. </li></ul><ul><li>Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. </li></ul>
  27. 27. Kegagalan Perencanaan <ul><li>K arena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. </li></ul><ul><ul><li>Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  28. 28. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan <ul><li>Bias pertama </li></ul><ul><li>A danya kecenderungan berpikir bahwa : </li></ul><ul><ul><li>dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, </li></ul></ul><ul><ul><li>dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. </li></ul></ul><ul><li>Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang demikian. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  29. 29. Bias-Bias . . . <ul><li>Bias kedua </li></ul><ul><li>P endekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah ( grass-root ). </li></ul><ul><li>Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  30. 30. Bias-Bias . . . <ul><li>Bias ketiga </li></ul><ul><li>P embangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. </li></ul><ul><li>Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena : </li></ul><ul><ul><li>kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  31. 31. Bias-Bias . . . <ul><li>Bias keempat </li></ul><ul><li>T eknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. </li></ul><ul><li>Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang : </li></ul><ul><ul><li>terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini. </li></ul></ul><ul><ul><li>pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  32. 32. Bias-Bias . . . <ul><li>Bias kelima </li></ul><ul><li>L embaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. </li></ul><ul><li>Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. </li></ul><ul><li>Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  33. 33. Bias-Bias . . . <ul><li>Bias keenam </li></ul><ul><li>M asyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya. </li></ul><ul><li>Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri. </li></ul><ul><li>Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat. </li></ul><ul><li>Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  34. 34. Bias-Bias . . . <ul><li>Bias ketujuh </li></ul><ul><li>O rang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan. </li></ul><ul><li>Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial ( charity ) dan bukan usaha penguatan ekonomi. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  35. 35. Bias-Bias . . . <ul><li>Bias kedelapan </li></ul><ul><li>U kuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. </li></ul><ul><li>Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari ( sustainable ), tetapi umumnya dalam kerangka waktu ( time frame ) yang lebih panjang. </li></ul><ul><li>Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  36. 36. Bias-Bias . . . <ul><li>Bias kesembilan </li></ul><ul><li>S ektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu. </li></ul><ul><li>Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi. </li></ul><ul><li>Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  37. 37. Bias-Bias . . . <ul><li>Bias kesepuluh </li></ul><ul><li>Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. </li></ul><ul><li>Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuh. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  38. 38. Sistem Perencanaan yang Berhasil <ul><li>Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. </li></ul><ul><li>Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  39. 39. Perencanaan yang Ideal <ul><li>Interactive Planning </li></ul><ul><li>Prinsip partisipatif : masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. </li></ul><ul><li>Prinsip kesinambungan : perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. </li></ul><ul><li>Prinsip holistik : masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. </li></ul><ul><li>M engandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system) . </li></ul><ul><li>T erbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting ) . </li></ul>www.dadangsolihin.com
  40. 40. <ul><li>Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) </li></ul>www.dadangsolihin.com
  41. 41. Apa itu SPPN <ul><li>SPPN adalah </li></ul><ul><li>satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan </li></ul><ul><li>untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan </li></ul><ul><li>yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. </li></ul>www.dadangsolihin.com SPPN
  42. 42. T ujuan SPPN www.dadangsolihin.com <ul><li>M endukung koordinasi antar - pelaku pembangunan . </li></ul><ul><li>M enjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar - Daerah, antar - ruang, antar - waktu, antar - fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah . </li></ul><ul><li>M enjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan . </li></ul><ul><li>M engoptimalkan partisipasi masyarakat . </li></ul><ul><li>M enjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. </li></ul>
  43. 43. Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .
  44. 44. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
  45. 45. <ul><li>Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan </li></ul>www.dadangsolihin.com
  46. 46. Permasalahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup www.dadangsolihin.com
  47. 47. Permasalahan SDA dan LH <ul><li>Terus menurunnya kondisi hutan Indonesia. </li></ul><ul><li>Kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai). </li></ul><ul><li>Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak. </li></ul><ul><li>Citra pertambangan yang merusak lingkungan. </li></ul><ul><li>Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity). </li></ul><ul><li>Pencemaran air semakin meningkat. </li></ul><ul><li>Kualitas udara, khususnya di kota-kota besar, semakin menurun. </li></ul><ul><li>Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  48. 48. Permasalahan SDA dan LH . . . <ul><li>Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas. </li></ul><ul><li>Lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu. </li></ul><ul><li>Rendahnya kapasitas pengelola kehutanan. </li></ul><ul><li>Belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa-jasa lingkungan. </li></ul><ul><li>Belum terselesaikannya batas wilayah laut dengan negara tetangga. </li></ul><ul><li>Potensi kelautan belum didayagunakan secara optimal. </li></ul><ul><li>Merebaknya pencurian ikan dan pola penangkapan ikan yang merusak. </li></ul><ul><li>Pengelolaan pulau-pulau kecil belum optimal. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  49. 49. Permasalahan SDA dan LH . . . <ul><li>Sistem mitigasi bencana alam belum dikembangkan. </li></ul><ul><li>Terjadinya penurunan kontribusi migas dan hasil tambang pada penerimaan negara. </li></ul><ul><li>Ketidakpastian hukum di bidang pertambangan. </li></ul><ul><li>Tingginya tingkat pencemaran dan belum dilaksanakannya pengelolaan limbah secara terpadu dan sistematis. </li></ul><ul><li>Adaptasi kebijakan terhadap perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global (global warming) belum dilaksanakan. </li></ul><ul><li>Alternatif pendanaan lingkungan belum dikembangkan. </li></ul><ul><li>Isu lingkungan global belum dipahami dan diterapkan dalam pembangunan nasional dan daerah. </li></ul><ul><li>Belum harmonisnya peraturan perundangan lingkungan hidup. </li></ul><ul><li>Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  50. 50. Sasaran Pembangunan SDA dan LH <ul><li>M embaiknya sistem pengelolaan SDA dan LH … </li></ul><ul><li>… bagi terciptanya keseimbangan antara aspek pemanfaatan SDA sebagai modal pertumbuhan ekonomi … </li></ul><ul><li>… dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi LH sebagai penopang sistem kehidupan secara luas. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  51. 51. <ul><li>M odal pertumbuhan ekonomi (resource based economy) </li></ul><ul><ul><li>24,8 % dari PDB nasional ( 2002 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>M enyerap 45 % tenaga kerja dari total angkatan kerja yang ada . </li></ul></ul><ul><li>P enopang sistem kehidupan (life support system) . </li></ul><ul><ul><li>P ola produksi dan konsumsi yang agresif, eksploitatif, dan ekspansif menyebabkan daya dukung dan fungsi lingkungan hidup semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan. </li></ul></ul>Peran Ganda SDA dalam Pembangunan www.dadangsolihin.com
  52. 52. Sustainable Development <ul><li>Pengertian: </li></ul><ul><li>SD adalah upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. </li></ul><ul><li>Prinsip: </li></ul><ul><ul><li>Layak secara ekonomi (economically viable), </li></ul></ul><ul><ul><li>Diterima secara sosial (socially acceptable) , </li></ul></ul><ul><ul><li>Ramah lingkungan (environmentally sound) . </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  53. 53. Alternatif Pendanaan Lingkungan <ul><li>Debt f or Nature Swap (DNS) . </li></ul><ul><li>Membayar hutang dengan cara perbaikan lingkungan </li></ul><ul><li>Trust Fund Mechanism . </li></ul><ul><li>Dana bantuan hibah dari kelompok institusi donor dan para philantropis untuk kegiatan kelestarian lingkungan </li></ul><ul><li>Green Tax . </li></ul><ul><li>Polluter pays principle </li></ul><ul><li>Clean Development Mechanism (CDM) . </li></ul><ul><li> lanjut… </li></ul>www.dadangsolihin.com
  54. 54. Clean Development Mechanism <ul><li>Filosofi: “B erbuat baik kepada lingkungan akan bernilai uang.” </li></ul><ul><li>Certificate of Emission Reduction (CER) </li></ul><ul><ul><li>Dikeluarkan oleh United Nations Framework on Climate Change Convention (UNFCCC) </li></ul></ul><ul><ul><li>Diverifikasi oleh penerima manfaat (Mis: Pemda) dan oleh DNPB (Dewan Nasional Pembangunan Bersih) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pada 2012 CER akan menjadi semacam surat berharga yang dapat diperjualbelikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Diatur oleh Kyoto Protokol: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Negara-negara maju diharuskan untuk mengurangi emisinya ke tingkat seperti tahun 1995 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dengan cara membeli CER (ton CO2Eq) </li></ul></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  55. 55. TERIMA KASIH www.dadangsolihin.com
  56. 56. Lembaga Studi Pemerintahan Daerah <ul><li>Jl. Kalibata Timur I/55, Jakarta Selatan </li></ul><ul><li>Telp/Fax. (021) 79198718 </li></ul><ul><li>HP: 0815 888 1133 </li></ul><ul><li>Email: lspd@gmail.com </li></ul>www.dadangsolihin.com
  57. 57. www.dadangsolihin.com Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas) . He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Bappenas. <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin’s Profile

×