Perencanaan Partisipatif
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Perencanaan Partisipatif

  • 24,371 views
Uploaded on

Dalam menjalankan perannya, seorang perencana terlibat dalam proses politis sebagai pembela suatu kepentingan.

Dalam menjalankan perannya, seorang perencana terlibat dalam proses politis sebagai pembela suatu kepentingan.

More in: Technology , Real Estate
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
24,371
On Slideshare
24,292
From Embeds
79
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
309
Comments
1
Likes
10

Embeds 79

http://www.slideshare.net 66
http://suluhdesa.blogspot.com 7
http://webcache.googleusercontent.com 4
http://www.slideee.com 2

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Perencanaan Partisipatif Drs. Dadang Solihin, MA Diklat LPEM-FEUI Latihan Keuangan Daerah Angkatan X L , 9 Desember 2004
  • 2. Apa Arti Perencanaan?
    • Oxford Dictionary:
    • Perencanaan adalah usaha/kegiatan untuk mencapai tujuan secara terarah
    • Perencanaan adalah arah pembangunan
    • Perencanaan adalah kegiatan untuk:
    • merealisasikan kondisi yang diinginkan,
    • menganalisa keadaan, dan
    • menyelesaikan masalah.
  • 3. Apa yang terjadi dalam proses perencanaan?
    • Proses berpikir rasional.
    • Pembahasan dan perdebatan nilai (sosial, ekonomi, politik, dsb).
    • Pengambilan keputusan yang rasional dan politis.
    • Dalam menjalankan perannya, seorang perencana terlibat dalam proses politis sebagai pembela suatu kepentingan, baik pemerintah, organisasi atau kelompok lainnya dalam menentukan arah dan kondisi masa depan yang akan dicapai.
  • 4.
    • Umumnya produk perencanaan bersifat unitary (seragam/satu kesatuan), yaitu perencanaan komprehensif yang disusun oleh satu lembaga, umumnya oleh pemerintah.
    • Mengapa tidak plural? Beban (waktu, tenaga dan biaya) terlalu besar untuk ditanggung oleh “perencana pemerintah.”
    • Akibatnya: Produk perencanaan bersifat tidak lengkap dan tidak memadai.
  • 5. Partisipasi
    • Sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tiadanya partisipasi hanya menabur pemerintahan yang otoriter dan korup.
    • Memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat, serta membangun kemandirian masyarakat.
  • 6. Distorsi Makna Partisipasi
    • Pemerintah cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek kebijakan pemerintah.
    • Partisipasi selalu dimaknai sebagai keikursertaan masyarakat mengambil bagian ( take part ) untuk mendukung dan mensukseskan kebijakan dan program-program yang diprakarsai pemerintah (mobilisasi) .
    • Perencanaan pembangunan partisipatif di atas kertas selalu digunakan sebagai alat pembenar bagi pemerintah bahwa kebijakan yang dikelola telah melibatkan masyarakat.
  • 7. Dalam Konteks Governance
    • Masyarakat bukanlah sebagai hamba ( client ) melainkan sebagai warga ( citizen) .
    • Masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah tetapi sebagai partner pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.
    • Partisipasi bukanlah pemberian pemerintah tetapi sebagai hak warga masyarakat.
    • Masyarakat bukan sekadar obyek pasif penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi sebagai aktor atau subyek yang aktif menentukan kebijakan.
  • 8. Substansi Partisipasi
    • Voice , yaitu hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
    • Akses , yaitu ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena governance , yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik.
    • Kontrol warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses politik yang terkait dengan pemerintah.
  • 9. Tiga Pilar Good Governance PARTISIPASI TRANSPARANSI AKUNTABILITAS
  • 10.
    • Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan program-program pembangunan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik.
    • Partisipasi dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian sehingga masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat ( beneficiaries ) atau objek belaka, melainkan sebagai agen pembangunan (subyek).
    • Akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki.
  • 11. Konsep Partisipasi
    • Stiefel dan Wolfe: “upaya terorganisasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur dalam keadaan sosial tertentu, oleh pelbagi kelompok dan gerakan yang selama ini dikesampingkan dari fungsi pengawasan tersebut ”
    • Bank Dunia: “proses di mana para stakeholders mempengaruhi dan berbagi pengawasan atas inisiatif dan keputusan pembangunan serta sumber daya yang berdampak pada mereka”.
    Partisipasi Sosial
  • 12. Partisipasi Politik
    • Nie dan Verba: “kegiatan legal oleh warga perorangan yang secara langsung atau tidak langsung ditujukan untuk mempengaruhi pilihan petinggi pemerintah dan/atau tindakan mereka”.
    • Parry, Moyser dan Day: “keikutsertaan dalam proses formulasi, pengesahan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah”.
  • 13. Partisipasi Kewargaan
    • Lister: “hak berpartisipasi dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan poltik hendaknya dimasukkan dalam kaitan HAM”
    • Cuniil: “Partisipasi warga menunjuk pada partisipasi politik, namun hal ini berjarak setidaknya dalam dua cara: terpisah baik karena diperantarai oleh partai politik, maupun karena partisipasi yang dilaksanakan oleh warga saat mereka memilih penguasa politik”
  • 14. Definisi Ulang Konsep Partisipasi
    • Konsep partisipasi beralih dari sekadar kepedulian terhadap “penerima derma” atau “kaum tersisih” menuju ke suatu kepedulian dengan pelbagi bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka.
  • 15. Pergeseran dalam Partisipasi Makro Mikro Pelaksana Penilaian Pengambil Keputusan Konsultasi Kebijakan Proyek Warga Penerima Ke Dari Kebijakan
  • 16. Prinsip Partisipasi
    • Cakupan - semua orang, atau wakil -wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil- hasil suatu keputusan atau proses - proyek pembangunan misalnya.
    • Kesetaraan dan Kemitraan (Equal Partnership) . Pada dasarnya setiap orang mempunyai ketrampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
    • Transparansi . Semua pihak harus dapat menumbuh-kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
    • Kesetaraan Kewenangan (Sharing Power/Equal Powership). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
  • 17.
    • Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (sharing power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
    • Pemberdayaan ( Empowerment ). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain
    • Kerjasama . Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumberdaya manusia.
  • 18. Manfaat Partisipasi
    • Program dan pelaksanaannya lebih aplikatif terhadap konteks sosial, ekonomi dan budaya yang sudah ada, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini menyiratkan kebijakan desentralisasi.
    • Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara semua pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program, sehingga dampaknya dan begitu pula program itu sendiri berkesinambungan.
    • Perlunya memberikan peran bagi semua orang untuk terlibat dalam proses, khususnya dalam hal pengambilan dan pertanggungan jawab keputusan sehingga memberdayakan semua orang yang terlibat (terberdayakan).
    • Kegiatan-kegiatan pelaksanaan menjadi lebih obyektif dan fleksibel berdasarkan keadaan setempat.
    • Transparansi semakin terbuka lebar akibat penyebaran informasi dan wewenang.
    • Pelaksanaan proyek atau program lebih terfokus pada kebutuhan masyarakat.
  • 19. Beberapa Hambatan
    • Kelembagaan. penerapan pendekatan partisipatif di lembaga-lembaga pemerintah masih menemui berbagai kendala.
    • Perilaku. Sikap birokrat dan hubungan atasan dan bawahan.
    • Kebijakan. Harus ada SK dan Juklak.
    • Sistem manajemen. Model Perencanaan Mekanistik, di mana "para ahli" di tingkat pusat menyiapkan "cetak biru" untuk dilaksanakan oleh petugas lapangan.
    • SDM. Masih butuh waktu untuk memperkenalkan agar konsep ini bisa diterima ditengah-tengah mereka.
  • 20. Menanggulangi Hambatan
    • Tingkat Desa . Anggota masyarakat perlu memegang tanggung jawab lebih besar dalam proyek ketimbang hanya menunggu apa yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga donor.
    • Tingkat Lapangan. Petugas lapangan semestinya bertindak sebagai 'pemungkin' ( enabler ) yang mendorong masyarakat untuk mencari dan menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang muncul, dan bukannya menyediakan jawaban atas semua masalah yang ada.
    • Tingkat Kabupaten/kota . Lembaga pemerintah perlu membuat mekanisme penyusunan alokasi dana, manajemen, monitoring serta evaluasi untuk mempromosikan penerapan pendekatan partisipatif di tingkat lapangan dan lembaga-lembaga terkait.
  • 21.
    • Tingkat Propinsi. Kebijakan, sistem dan staf di tingkat propinsi perlu diubah sehingga mendukung penerapan pendekatan partisipatif. Mekanisme pengalokasian sumber dana daerah menjadi lebih fleksibel, dan menjalin hubungan dengan lembaga tingkat propinsi lainnya, misalnya dengan LSM yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan pendekatan partisipatif.
    • Tingkat Nasional. Kebijakan, regulasi dan standar yang dikeluarkan lembaga tingkat nasional harus memberi jaminan untuk mendukung pelaksanaan pendekataan ini dan menciptakan suasana kelembagaan yang kondusif. Pengkajian dan diskusi secara nasional tentang hasil penerapan model partisipatif diberbagai tempat bisa menjadi bahan informasi yang amat berguna bagi staf regional dan badan informasi nasional. Selain itu dibutuhkan lembaga-membaga pelatihan untuk memberikan pelatihan dan menyediakan informasi bagi lembaga regional/propinsi.
  • 22. Terima Kasih
  • 23. Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).
    • Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
    • He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
    • You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202
    Dadang Solihin’s Profile