Perencanaan PAD dalam Penyusunan APBD Berbasis Kinerja

Perencanaan PAD dalam Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Workshop Nasional Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Berbasis Kinerja Hotel Jayakarta-Jakarta, 3 November 2007 Drs. H. Dadang Solihin, MA Centre for Economic and Public Policy Studies

Materi Diskusi

Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan

Anggaran

Pengalokasian Anggaran

Alur Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan Keuangan Daerah

Analisis Potensi Pendapatan Daerah

Analisa Anggaran Belanja Daerah

Masalah dan Tantangan Pokok Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah

Prinsip Penyusunan APBD

Anggaran Berbasis Kinerja

Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan Sistem Informasi (1) Perencanaan (8) Pengendalian (2) Pengerahan (mobilisasi) s umber daya (3) M enggerakkan partisipasi masyarakat (7) Pemantauan dan evaluasi (6) Koordinasi (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah (4) Penganggaran

Anggaran

Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas batas kemampuan.

Memiliki aspek teknis dan juga aspek-aspek politis.

Sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian, opini publik, berbagai tingkat pemerintahan, kelompok-kelompok kepentingan, pers, dan kaum politisi.

Memiliki kaitan yang erat antara rakyat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyat.

Pengalokasian Anggaran

D iprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pembangunan yang direncanakan.

D igunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu sesuai rencana, hemat, serta mencegah pemborosan dan kebocoran.

Anggaran

Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan

Perencanaan Keuangan Daerah

Identifikasi potensi pendapatan

Penetapan Asumsi Ekonomi untuk PAD

Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah

Bila terjadi Defisit APBD, perlu dilakukan:

Analisis Kemampuan Pinjaman Daerah

Analisis Alternatif Sumber Keuangan Daerah di luar pinjaman .

Lanjutan . . .

Arah Anggaran Belanja Daerah

Prinsip Umum: Lakukan analisis belanja masa lalu dan ke depan

Proporsi Belanja

Unit Satuan Belanja

Arah Pengembangan Ekonomi Lokal

Fasilitasi Ekonomi Lokal

Kemitraan Pemda dan Swasta

Arah Menuju Kesejahteraan Masyarakat

Posisi Daerah dalam pencapaian kesejahteraan (IPM)

Alokasi mempercepat perbaikan IPM.

Apa saja yang merupakan sumber Pendapatan D aerah?

Dana Transfer DAU

Apakah Daerah berpotensi memiliki DAK

Apakah Memiliki SDA yang dapat dibagihasilkan

Apakah Memiliki Pajak Penghasilan yang signifikan

Jenis-Jenis PAD

Lanjutan . . .

Bagaimana memperkirakan Potensinya

DAU dan DAK berdasarkan Formula

Bagi Hasil SDA dan Pajak berdasarkan potensi dan formula

Potensi PAD

Kenali setiap jenis Pajak Daerah

Kenali Setiap Jenis Retribusi Daerah

Kenali indikator utama yang mempengaruhi Jenis Pajak Daerah tersebut

Kenali indikator utama yang mempengaruhi jenis retribusi daerah (Kaitkan dengan pelayanan publik yang diberikan)

Buat analisa potensi pajak dan kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah

Analisa Anggaran Belanja Daerah

Kenali Struktur Belanja Daerah

Berdasarkan Pengelompokan (kategori)

Besaran dan prosentase terhadap total dan sub total

Kenali yang sangat signifikan bagi daerah (belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor utama daerah)

Kenali Trend perubahan dalam 2 sd 4 tahun terakhir.

Analisis Trend Belanja dan Trend Ekonomi Daerah

Buat analisa trend Belanja daerah dengan trend ekonomi.

Buat spesifikasi sektor ekonomi yang berpengaruh bagi daerah (sektor unggulan) , mis: menggunakan pendekatan analisa Input-output dan lainnya.

Buat analisa hubungan antara belanja daerah dengan sektor unggulan daerah.

Buat Prakiraan Belanja Daerah berdasarkan indikator-indikator belanja masing-masing sektor/bidang

Masalah dan Tantangan Pokok Pembangunan Daerah

Masih tingginya pengangguran terbuka;

Masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan:

Masih rentannya keberlanjutan investasi dan rendahnya daya saing ekspor;

Pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri masih terkendala;

Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumber daya alam dan potensi energi terbarukan secara optimal;

Lanjutan . . .

Kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat masih relatif rendah;

Penegakan hukum dan reformasi birokrasi belum didukung secara optimal;

Masih rendahnya rasa aman, kurang memadainya kekuatan pertahanan, dan masih adanya potensi konflik horisontal;

Belum memadainya kema m puan dalam menangani bencana;

Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah perbatasan dan wilayah terisolir masih besar;

Dukungan infrastruktur masih belum memadai.

Prioritas Pembangunan Daerah

Penanggulangan kemiskinan;

Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor;

Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan perdesaan;

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;

Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi;

Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik;

Mitigasi dan penanggulangan bencana;

Percepatan pembangunan infrastruktur;

Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir.

Prinsip Penyusunan APBD

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat

Disiplin Anggaran

Pendapatan harus terukur secara rasional,

Belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja

Adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup,

Dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

Lanjutan . . .

Keadilan Anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

Harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

P enetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai .

P enetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Taat Azas

APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

Anggaran Berbasis Kinerja

Pendahuluan

Anggaran Berbasis Kinerja ( Performance Based Budgeting ) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran ( budget entity ).

Tujuan

Dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja diharapkan rencana dan program-program pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada :

terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan,

dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik,

tercapainya efisiensi serta peningkatan produktifitas di dalam pengelolaan sumberdaya dan peningkatan kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian nasional.

mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Perencanaan & Penganggaran Tahunan Daerah PEMDA (EKSEKUTIF) KEBIJAKAN UMUM APBD PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Rancangan Awal RKPD DPRD (LEGISLATIF) MONITORING & EVALUASI (MONEV) R / APBD Tahun Anggaran yang Direncanakan RKA SKPD (TAHUN BERIKUTNYA) EVALUASI TAHUNAN 1. Analisis Kebijakan Nasional 2. Analisis Ekonomi Daerah 3. Proyeksi Estimasi Pendapatan 4. Survey Kepuasan Masyarakat 5. Survey Penjaringan Aspirasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RKPD - 1 RKPD - 2 RKPD - 3 RKPD - 4 RKPD - 5 MUSRENBANG MUSRENBANGDES / MUSRENBANGKEL MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG KABUPATEN / KOTA IMPLEMENTASI PROGRAM (TAHUN BERJALAN) DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN APBD (TAHUN BERJALAN) RKA-SKPD Rancangan Akhir RKPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DOKUMEN PELAKSANAAN APBD RENSTRA SKPD / RENSTRA DINAS RENJA SKPD-1 RENJA SKPD-2 RENJA SKPD-3 RENJA SKPD-4 RENJA SKPD-5 RANCANGAN AWAL RENJA SKPD RANCANGAN AKHIR RENJA SKPD

Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, dan UU 33/2004) RPJMD Renstra SKPD Renja SKPD RKPD KUA PPAS Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RAPERDA APBD Tim Anggaran Pemda RKA-SKPD Dibahas bersama DPRD 5 tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun RKP RPJM Nota Kesepakatan Pimpinan DPRD Dengan KDH

Anggaran Kinerja Anggaran dalam Rupiah Penyediaan Pelayanan Setara

Apa i tu Anggaran Kinerja

Identifikasi output dan outcome yang akan dihasilkan oleh suatu program dan pelayanan

Menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang akan dicapai

Nilai efektivitas, efisiensi dan ekonomis ( Value for money )

Apa y ang D imaksud d engan Kinerja? PP 58/2005, Ps 1 (35)

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

P erubahan S ubstansial Sistim Anggaran Indonesia

Kerangka Penganggaran Jangka Menengah;

Sistem Anggaran Terpadu ( unified budget );

Sistem Klasifikasi Anggaran menurut Unit Organisasi, Fungsi, Sub-Fungsi, Program, dan Kegiatan; dan

Anggaran Berbasis Kinerja.

Kinerja diukur atas jumlah uang yang dikeluarkan

Kinerja tidak diukur atas keluaran suatu kegiatan

Tidak ada indikasi bahwa output telah tercapai

Anggaran secara incremental tidak pernah di-reevaluasi

UU 17 / 2003 tentang Keuangan Negara Sistem Tradisional

Elemen-elemen Anggaran Kinerja

Visi

Misi

Tujuan

Sasaran

Program

Kegiatan

Hirarki Perencanaan Strategis Unit Kerja MISI TUJUAN 2 TUJUAN 1 Sasaran 1b Sasaran 1a Sasaran 2a Sasaran 2b Program 2b.1 Program 2b.2 Program 1a.2 Program 1a.1 Kegiatan 1a.1.1 Kegiatan 1a.2.1 Kegiatan 2b.1.3 Kegiatan 2b.1.2 Kegiatan 2b.1.1 Kegiatan 2b.2.1 Kegiatan 1a.1.2 Kegiatan 1a.1.3 Kegiatan 1a.2.2 VISI

Visi

Mencerminkan apa yang akan dicapai organisasi dalam jangka panjang

Memberi arah dan fokus yang jelas agar organisasi dapat eksis, antisipatif dan inovatif

Mudah diingat, ringkas dan sederhana

Sebaiknya hanya di tingkat Kabupaten/Kota

Misi

Menetapkan kerangka tujuan dan sasaran yang akan dicapai

Visi akan dicapai melalui beberapa misi

Mendukung pernyataan visi

Menjelaskan tujuan organisasi

Idealnya tidak lebih dari 3 pernyataan

Tujuan

Tujuan Mendukung Pencapaian Misi

Menggambarkan arah yang jelas

Menantang serta Realistik

Sasaran

Bagaimana mencapai tujuan

Program

Sekumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran

Kegiatan

Tindakan/langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mencapai program

Indikator Penilaian Kinerja

MASUKAN ( Input )

PROSES (process)

KELUARAN ( Output )

HASIL ( Outcome )

MANFAAT (Benefit)

DAMPAK (Impact)

Jenis-jenis Indikator Kinerja

Indikator masukan (inputs )

I ndikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun yang berupa teknologi dan infomasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

Indikator proses (process)

I ndikator yang menggambarkan upaya yang dilakukan di dalam mengolah masukan menjadi keluaran.

Indikator ini umumnya dikaitkan dengan keterlibatan stakeholders , termasuk penerima manfaat (beneficiaries) ; serta dikaitkan dengan mekanisme pelaksanaannya, termasuk koordinasi dan hubungan kerja antar unit organisasi.

Indikator keluaran (outputs)

I ndikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non-fisik.

Indikator hasil (outcomes)

I ndikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan–kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Indikator manfaat (benefits)

I ndikator yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

Indikator dampak (impacts)

I ndikator yang menunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif, yang ditimbulkan pada setiap pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan asumsi yang telah ditetapkan.

Persyaratan Indikator Kinerja : SMART

Specific (spesifik dan jelas)

Indikator kinerja yang disusun harus jelas agar tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.

Measureable (dapat diukur secara objektif)

Indikator kinerja yang disusun harus menggambarkan sesuatu yang jelas ukurannya.

Kejelasan ukuran tersebut akan menunjukan tempat dan cara untuk mendapatkan data pencapaian indikator tersebut.

Persyaratan Indikator Kinerja : SMART

Attributable (bermakna)

Indikator kinerja yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan.

Relevant (sesuai)

Indikator kinerja harus sesuai dengan ruang lingkup program/kegiatan dan dapat menggambarkan hubungan sebab-akibat antar indikator.

Timely (tepat waktu)

Indikator kinerja yang disusun harus didukung oleh ketersediaan data yang dapat diperoleh pada waktu yang tepat dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pada saat yang dibutuhkan.

Pengukuran Kinerja

Alat untuk mengukur kinerja dan hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran.

Manajemen yang baik

Menitikberatkan hasil

“ Yang diukur adalah yang dilakukan”

Pendekatan Empat Kuadran

Pengukuran Kinerja Output/ Effect Seberapa baik (biasanya %) Seberapa banyak (biasanya #) Input/ Effort Kualitas Kuantitas

Pengukuran Kinerja Effect (Apa yang akan dihasilkan) Output/ Effect Effort (Apa yang digunakan) Input/ Effort Kualitas Kuantitas

Pengukuran Kinerja Apa kualitas efek/perubahan y an g dihasilkan? Berapa banyak efek/perubahan dihasilkan? Output/ Effect Berapa baik pelayanan disediakan? Berapa banyak pelayanan disediakan? Input/ Effort Kualitas Kuantitas

Tidak Semua Pengukuran Kinerja Sebanding! Lengkap/ Paling tepat Ke 3 Output/ Effect Ke 2 Sederhana Input/ Effort Kualitas Kuantitas

Contoh: Sepak Bola Persentase pertandingan yang dimenangkan # Pertandingan yang dimenangkan Output/ Effect

Gol,

Tembakan ke gawang per gol,

Tangkapan per pertandingan

# Pertandingan yang dimainkan Input/ Effort Kualitas Kuantitas

Sektor Pemerintah Apakah kondisi membaik? Sebaik apa dikerjakan Y an g dikerjakan

ketrampilan/pengetahuan

sikap

perilaku

Kondisi

ketrampilan/pengetahuan

sikap

perilaku

Kondisi

Output/ Effect % ukuran umum M is: rasio klien staf, rasio beban kerja, tingkat pergantian staf, kepuasan kerja, % staf terlatih, % kepuasan konsumen, % klien dilayani dalam bahasa daerah, keamanan kerja, dll . % ukuran kegiatan M is: % tindakan tepat waktu, % klien menerima seluruh pelayanan, % tindakan benar dan lengkap, % tindakan memenuhi standar, dll .

klien/konsumen yang dilayani

kegiatan (berdasarkan jenis kegiatan)

Input/ Effort Kualitas Kuantitas

Pengukuran Input

# tenaga

# orang yang berhak atas pelayanan

# ton aspal yang diterima

# kartu perpustakaan yang dikeluarkan

# permohonan ijin yang diterima

# permintaan brosur

# presentasi yang dilakukan

# jam kerja

Rasio tenaga ahli

Rasio staf dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani

Pengukuran Output

Panjang jalan yang dihotmix

# keluhan yang diterima

# permohonan yang diijinkan

# perijinan yang dikeluarkan

# ton material yang didistribusikan

# inspeksi yang dilakukan

# orang yang hadir

Pengukuran Outcome

Persentasi pengurangan kecelakaan lalu lintas

Persen kenaikan badan usaha baru

Jumlah usaha yang mematuhi peraturan

Persen pengurangan siswa yang putus sekolah

Jumlah persimpangan yang bebas macet pada jam padat

Pengukuran Manfaat

% kenaikan lapangan kerja

% penurunan tingkat penyakit TBC

Penurunan tingkat kriminalitas

Penurunan tingkat kecelakaan lalulintas

Pengukuran Dampak

% kenaikan pendapatan perkapita masyarakat

Peningkatan cadangan pangan daerah

Penurunan tingkat kemiskinan

Penurunan tingkat kematian

Jenis Pengukuran

Efisiensi atau Produktivitas

Hubungan antara output dan input

Jumlah kegiatan yang diselesaikan dalam waktu tertentu

Pengukuran Efisiensi

Output/Input

# klien yang dilayani terhadap # petugas

# permohonan yang diijinkan terhadap # permohonan yang diterima

# brosur yang dipenuhi terhadap jumlah permintaan

Output/Waktu

Waktu yang dibutuhan utk memproses permohonan

Waktu yang dibutuhkan utk memenuhi permintaan informasi

Waktu yang dibutuhkan utk menanggapi keluhan

Pengukuran Efisiensi

Output/Biaya

Biaya per inspeksi

Biaya per peserta atau konsumen

Biaya proses per order pembelian

Outcome/Biaya

Biaya per persen kenaikan tingkat pengembalian barang

Biaya per penurunan tingkat kesalahan laporan

Biaya per kenaikan perijinan sesuai dengan peraturan

Kriteria Pengukuran y ang Baik

Manfaat

Ketersediaan d ata

Validitas

Kejelasan

Reliabilitas

Dapat d ikendalikan

Biaya

Dapat dibandingkan

Penting … !

Outcome dikaitkan dengan sasaran

Benefit dan impact dikaitkan dengan tujuan dan misi

Kembangkan indikator yang berkaitan, bersama dengan Kepala Dinas/Bagian dan Staf

Perbarui indikator jika ada perbaikan data dan perubahan sasaran

TERIMA KASIH

Jl. Tala’salapang No. 5 Makassar Telp/Fax (0411) 868457 Contact Person: Dr. Ilham Labbase, SE, MSi HP: 0811444079 Centre for Economic and Public Policy Studies

Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.