Perencanaan PAD dalam  Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Workshop Nasional Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan A...
Materi Diskusi <ul><li>Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan </li></ul><ul><li>Anggaran </li></ul><ul><li>Pengalokasian Angg...
Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan Sistem Informasi (1)  Perencanaan (8) Pengendalian (2)  Pengerahan (mobilisasi)  s umb...
Anggaran <ul><li>Menghubungkan tugas  (tasks)  yang akan dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksa...
Pengalokasian Anggaran <ul><li>D iprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pembangunan yang ...
Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJM Daerah RPJP Daerah RKP  RPJM  Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - ...
Perencanaan Keuangan Daerah <ul><li>Analisis Potensi Pendapatan Daerah </li></ul><ul><ul><li>Identifikasi potensi pendapat...
Lanjutan . . . <ul><li>Arah Anggaran Belanja Daerah </li></ul><ul><ul><li>Prinsip Umum: Lakukan analisis belanja masa lalu...
Analisis Potensi Pendapatan Daerah <ul><li>Apa saja yang merupakan sumber Pendapatan  D aerah? </li></ul><ul><ul><li>Dana ...
Lanjutan . . . <ul><li>Bagaimana memperkirakan Potensinya </li></ul><ul><ul><li>DAU dan DAK berdasarkan Formula </li></ul>...
Analisa Anggaran Belanja Daerah <ul><li>Kenali Struktur Belanja Daerah </li></ul><ul><ul><li>Berdasarkan Pengelompokan (ka...
Masalah dan Tantangan Pokok  Pembangunan Daerah <ul><li>Masih tingginya pengangguran terbuka;  </li></ul><ul><li>Masih bes...
Lanjutan . . . <ul><li>Kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat masih relatif rendah;  </li></ul><ul><li>Penegakan hukum d...
Prioritas Pembangunan Daerah <ul><li>Penanggulangan kemiskinan;  </li></ul><ul><li>Peningkatan kesempatan kerja, investasi...
Prinsip Penyusunan APBD   <ul><li>Partisipasi masyarakat  dalam proses penyusunan dan penetapan APBD. </li></ul><ul><li>Tr...
Lanjutan . . .   <ul><li>Keadilan Anggaran  </li></ul><ul><ul><li>Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lain...
Anggaran Berbasis Kinerja
Pendahuluan <ul><li>Anggaran Berbasis Kinerja ( Performance Based Budgeting ) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan a...
Tujuan <ul><li>Dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja diharapkan rencana dan program-program pembangunan yang disusun...
Perencanaan & Penganggaran Tahunan Daerah PEMDA (EKSEKUTIF) KEBIJAKAN UMUM APBD PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Ra...
Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD  (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, dan UU 33/2004) RPJMD Renstra SKPD Renja SKPD ...
Anggaran Kinerja Anggaran  dalam  Rupiah Penyediaan Pelayanan Setara
Apa  i tu Anggaran Kinerja <ul><li>Identifikasi  output  dan  outcome  yang akan dihasilkan oleh suatu program dan pelayan...
Apa  y ang  D imaksud  d engan Kinerja? PP 58/2005, Ps 1 (35) <ul><li>Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program ...
P erubahan  S ubstansial   Sistim Anggaran Indonesia <ul><li>Kerangka Penganggaran Jangka Menengah;  </li></ul><ul><li>Sis...
Elemen-elemen Anggaran Kinerja <ul><li>Visi </li></ul><ul><li>Misi </li></ul><ul><li>Tujuan  </li></ul><ul><li>Sasaran </l...
Hirarki Perencanaan  Strategis Unit Kerja MISI TUJUAN 2 TUJUAN 1 Sasaran 1b Sasaran 1a Sasaran 2a Sasaran 2b Program 2b.1 ...
Visi <ul><li>Mencerminkan apa yang akan dicapai organisasi dalam jangka panjang </li></ul><ul><li>Memberi arah dan fokus y...
Misi <ul><li>Menetapkan kerangka tujuan dan sasaran yang  akan dicapai </li></ul><ul><li>Visi akan dicapai melalui beberap...
<ul><li>Tujuan  </li></ul><ul><li>Tujuan Mendukung Pencapaian Misi </li></ul><ul><li>Menggambarkan arah yang jelas </li></...
Indikator Penilaian  Kinerja <ul><li>MASUKAN ( Input ) </li></ul><ul><li>PROSES  (process) </li></ul><ul><li>KELUARAN ( Ou...
Jenis-jenis Indikator Kinerja   <ul><li>Indikator masukan  (inputs ) </li></ul><ul><ul><li>I ndikator yang menggambarkan s...
Jenis-jenis Indikator Kinerja   <ul><li>Indikator keluaran  (outputs) </li></ul><ul><ul><li>I ndikator yang diharapkan lan...
Jenis-jenis Indikator Kinerja   <ul><li>Indikator manfaat  (benefits) </li></ul><ul><ul><li>I ndikator yang terkait dengan...
Persyaratan Indikator Kinerja :  SMART <ul><li>Specific  (spesifik dan jelas) </li></ul><ul><li>Indikator kinerja yang dis...
Persyaratan Indikator Kinerja :  SMART <ul><li>Attributable  (bermakna) </li></ul><ul><li>Indikator kinerja yang ditetapka...
Pengukuran Kinerja   <ul><li>Alat untuk mengukur kinerja dan hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran. </li></ul><ul><ul><...
Pendekatan  Empat Kuadran
Pengukuran Kinerja Output/ Effect Seberapa baik (biasanya %) Seberapa banyak (biasanya #) Input/ Effort Kualitas Kuantitas
Pengukuran Kinerja Effect (Apa yang akan dihasilkan) Output/ Effect Effort (Apa yang digunakan) Input/ Effort Kualitas Kua...
Pengukuran Kinerja Apa kualitas efek/perubahan y an g dihasilkan? Berapa banyak efek/perubahan dihasilkan? Output/ Effect ...
Tidak Semua Pengukuran Kinerja Sebanding! Lengkap/ Paling tepat Ke 3 Output/ Effect Ke 2 Sederhana Input/ Effort Kualitas ...
Contoh: Sepak Bola Persentase pertandingan yang dimenangkan # Pertandingan yang dimenangkan Output/ Effect <ul><li>Gol,  <...
Sektor Pemerintah Apakah kondisi membaik? Sebaik apa dikerjakan Y an g dikerjakan <ul><li>ketrampilan/pengetahuan </li></u...
Pengukuran Input   <ul><li># tenaga </li></ul><ul><li># orang yang berhak atas pelayanan </li></ul><ul><li># ton aspal yan...
Pengukuran Output   <ul><li>Panjang jalan yang dihotmix </li></ul><ul><li># keluhan yang diterima </li></ul><ul><li># perm...
Pengukuran Outcome  <ul><li>Persentasi pengurangan kecelakaan lalu lintas  </li></ul><ul><li>Persen kenaikan badan usaha b...
Pengukuran Manfaat <ul><li>% kenaikan lapangan kerja </li></ul><ul><li>% penurunan tingkat penyakit TBC </li></ul><ul><li>...
Pengukuran Dampak <ul><li>% kenaikan pendapatan perkapita masyarakat </li></ul><ul><li>Peningkatan cadangan pangan daerah ...
Jenis Pengukuran   <ul><li>Efisiensi atau Produktivitas </li></ul><ul><li>Hubungan antara output dan input </li></ul><ul><...
Pengukuran Efisiensi <ul><li>Output/Input </li></ul><ul><li># klien yang dilayani terhadap # petugas  </li></ul><ul><li># ...
Pengukuran Efisiensi <ul><li>Output/Biaya </li></ul><ul><li>Biaya per inspeksi </li></ul><ul><li>Biaya per peserta atau ko...
Kriteria Pengukuran  y ang Baik <ul><li>Manfaat  </li></ul><ul><li>Ketersediaan  d ata </li></ul><ul><li>Validitas </li></...
Penting … ! <ul><li>Outcome dikaitkan dengan sasaran </li></ul><ul><li>Benefit dan impact dikaitkan dengan tujuan dan misi...
TERIMA KASIH
Jl. Tala’salapang No. 5 Makassar Telp/Fax (0411) 868457 Contact Person:  Dr. Ilham Labbase, SE, MSi HP: 0811444079 Centre ...
Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perencanaan PAD dalam Penyusunan APBD Berbasis Kinerja

24,070 views
23,944 views

Published on

Kenali indikator utama yang mempengaruhi jenis pajak dan retribusi daerah, lalu kaitkan dengan pelayanan publik yang diberikan.

Published in: Business, Technology
6 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
  • koq gak boleh diunduh ya... kenapa pak?
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Untuk download seluruh file silahkan klik http://www.docstoc.com/profile/DadangSolihin
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Pak Dadang Yth, boleh enggak saya minta copy dari slide bapak yang berjudul PERENCANAAN PAD DALAM PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA
    Terima kasih atas perhatian dan kebaikan bapak

    Hormat Saya,

    Suandi Pangkapi
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Mas Dadang boleh nggak sya minta slide ? mengenai ' Perencanaan PAD dalam Penyusunan APBD bebasis kinerja' ??? ya Buat Refrensi Penelitian Saya alamat email; anggiatskir@yahoo.co.id n saya mengucapkan terima somuch
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Yth. Pak Dadang, mohon dapat diberikan slide Perencanaan PAD dalam Penyusunan APBD berbasis kinerja ke masudiartha@yahoo.co.id. Atas bantuan Bapak diucapkan terima kasih
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
24,070
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
142
Actions
Shares
0
Downloads
578
Comments
6
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Perencanaan PAD dalam Penyusunan APBD Berbasis Kinerja

    1. 1. Perencanaan PAD dalam Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Workshop Nasional Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Berbasis Kinerja Hotel Jayakarta-Jakarta, 3 November 2007 Drs. H. Dadang Solihin, MA Centre for Economic and Public Policy Studies
    2. 2. Materi Diskusi <ul><li>Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan </li></ul><ul><li>Anggaran </li></ul><ul><li>Pengalokasian Anggaran </li></ul><ul><li>Alur Perencanaan dan Penganggaran </li></ul><ul><li>Perencanaan Keuangan Daerah </li></ul><ul><li>Analisis Potensi Pendapatan Daerah </li></ul><ul><li>Analisa Anggaran Belanja Daerah </li></ul><ul><li>Masalah dan Tantangan Pokok Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Prioritas Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Prinsip Penyusunan APBD </li></ul><ul><li>Anggaran Berbasis Kinerja </li></ul>
    3. 3. Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan Sistem Informasi (1) Perencanaan (8) Pengendalian (2) Pengerahan (mobilisasi) s umber daya (3) M enggerakkan partisipasi masyarakat (7) Pemantauan dan evaluasi (6) Koordinasi (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah (4) Penganggaran
    4. 4. Anggaran <ul><li>Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. </li></ul><ul><li>Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas batas kemampuan. </li></ul><ul><li>Memiliki aspek teknis dan juga aspek-aspek politis. </li></ul><ul><li>Sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian, opini publik, berbagai tingkat pemerintahan, kelompok-kelompok kepentingan, pers, dan kaum politisi. </li></ul><ul><li>Memiliki kaitan yang erat antara rakyat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyat. </li></ul>
    5. 5. Pengalokasian Anggaran <ul><li>D iprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pembangunan yang direncanakan. </li></ul><ul><li>D igunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu sesuai rencana, hemat, serta mencegah pemborosan dan kebocoran. </li></ul>Anggaran
    6. 6. Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan
    7. 7. Perencanaan Keuangan Daerah <ul><li>Analisis Potensi Pendapatan Daerah </li></ul><ul><ul><li>Identifikasi potensi pendapatan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penetapan Asumsi Ekonomi untuk PAD </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah </li></ul></ul><ul><li>Bila terjadi Defisit APBD, perlu dilakukan: </li></ul><ul><ul><li>Analisis Kemampuan Pinjaman Daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>Analisis Alternatif Sumber Keuangan Daerah di luar pinjaman . </li></ul></ul>
    8. 8. Lanjutan . . . <ul><li>Arah Anggaran Belanja Daerah </li></ul><ul><ul><li>Prinsip Umum: Lakukan analisis belanja masa lalu dan ke depan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proporsi Belanja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Unit Satuan Belanja </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Arah Pengembangan Ekonomi Lokal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fasilitasi Ekonomi Lokal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kemitraan Pemda dan Swasta </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Arah Menuju Kesejahteraan Masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Posisi Daerah dalam pencapaian kesejahteraan (IPM) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alokasi mempercepat perbaikan IPM. </li></ul></ul></ul>
    9. 9. Analisis Potensi Pendapatan Daerah <ul><li>Apa saja yang merupakan sumber Pendapatan D aerah? </li></ul><ul><ul><li>Dana Transfer DAU </li></ul></ul><ul><ul><li>Apakah Daerah berpotensi memiliki DAK </li></ul></ul><ul><ul><li>Apakah Memiliki SDA yang dapat dibagihasilkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Apakah Memiliki Pajak Penghasilan yang signifikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Jenis-Jenis PAD </li></ul></ul>
    10. 10. Lanjutan . . . <ul><li>Bagaimana memperkirakan Potensinya </li></ul><ul><ul><li>DAU dan DAK berdasarkan Formula </li></ul></ul><ul><ul><li>Bagi Hasil SDA dan Pajak berdasarkan potensi dan formula </li></ul></ul><ul><ul><li>Potensi PAD </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kenali setiap jenis Pajak Daerah </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kenali Setiap Jenis Retribusi Daerah </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kenali indikator utama yang mempengaruhi Jenis Pajak Daerah tersebut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kenali indikator utama yang mempengaruhi jenis retribusi daerah (Kaitkan dengan pelayanan publik yang diberikan) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Buat analisa potensi pajak dan kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah </li></ul></ul></ul>
    11. 11. Analisa Anggaran Belanja Daerah <ul><li>Kenali Struktur Belanja Daerah </li></ul><ul><ul><li>Berdasarkan Pengelompokan (kategori) </li></ul></ul><ul><ul><li>Besaran dan prosentase terhadap total dan sub total </li></ul></ul><ul><ul><li>Kenali yang sangat signifikan bagi daerah (belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor utama daerah) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kenali Trend perubahan dalam 2 sd 4 tahun terakhir. </li></ul></ul><ul><li>Analisis Trend Belanja dan Trend Ekonomi Daerah </li></ul><ul><ul><li>Buat analisa trend Belanja daerah dengan trend ekonomi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Buat spesifikasi sektor ekonomi yang berpengaruh bagi daerah (sektor unggulan) , mis: menggunakan pendekatan analisa Input-output dan lainnya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Buat analisa hubungan antara belanja daerah dengan sektor unggulan daerah. </li></ul></ul><ul><li>Buat Prakiraan Belanja Daerah berdasarkan indikator-indikator belanja masing-masing sektor/bidang </li></ul>
    12. 12. Masalah dan Tantangan Pokok Pembangunan Daerah <ul><li>Masih tingginya pengangguran terbuka; </li></ul><ul><li>Masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan: </li></ul><ul><li>Masih rentannya keberlanjutan investasi dan rendahnya daya saing ekspor; </li></ul><ul><li>Pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri masih terkendala; </li></ul><ul><li>Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumber daya alam dan potensi energi terbarukan secara optimal; </li></ul>
    13. 13. Lanjutan . . . <ul><li>Kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat masih relatif rendah; </li></ul><ul><li>Penegakan hukum dan reformasi birokrasi belum didukung secara optimal; </li></ul><ul><li>Masih rendahnya rasa aman, kurang memadainya kekuatan pertahanan, dan masih adanya potensi konflik horisontal; </li></ul><ul><li>Belum memadainya kema m puan dalam menangani bencana; </li></ul><ul><li>Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah perbatasan dan wilayah terisolir masih besar; </li></ul><ul><li>Dukungan infrastruktur masih belum memadai. </li></ul>
    14. 14. Prioritas Pembangunan Daerah <ul><li>Penanggulangan kemiskinan; </li></ul><ul><li>Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor; </li></ul><ul><li>Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan perdesaan; </li></ul><ul><li>Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; </li></ul><ul><li>Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi; </li></ul><ul><li>Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik; </li></ul><ul><li>Mitigasi dan penanggulangan bencana; </li></ul><ul><li>Percepatan pembangunan infrastruktur; </li></ul><ul><li>Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir. </li></ul>
    15. 15. Prinsip Penyusunan APBD <ul><li>Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan penetapan APBD. </li></ul><ul><li>Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. </li></ul><ul><ul><li>APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat </li></ul></ul><ul><li>Disiplin Anggaran </li></ul><ul><ul><li>Pendapatan harus terukur secara rasional, </li></ul></ul><ul><ul><li>Belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja </li></ul></ul><ul><ul><li>Adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup, </li></ul></ul><ul><ul><li>Dilakukan melalui rekening kas umum daerah. </li></ul></ul>
    16. 16. Lanjutan . . . <ul><li>Keadilan Anggaran </li></ul><ul><ul><li>Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. </li></ul></ul><ul><li>Efisiensi dan Efektivitas Anggaran </li></ul><ul><ul><li>P enetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai . </li></ul></ul><ul><ul><li>P enetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. </li></ul></ul><ul><li>Taat Azas </li></ul><ul><ul><li>APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya. </li></ul></ul>
    17. 17. Anggaran Berbasis Kinerja
    18. 18. Pendahuluan <ul><li>Anggaran Berbasis Kinerja ( Performance Based Budgeting ) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran ( budget entity ). </li></ul>
    19. 19. Tujuan <ul><li>Dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja diharapkan rencana dan program-program pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada : </li></ul><ul><ul><li>terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan, </li></ul></ul><ul><ul><li>dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, </li></ul></ul><ul><ul><li>tercapainya efisiensi serta peningkatan produktifitas di dalam pengelolaan sumberdaya dan peningkatan kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian nasional. </li></ul></ul><ul><ul><li>mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. </li></ul></ul>
    20. 20. Perencanaan & Penganggaran Tahunan Daerah PEMDA (EKSEKUTIF) KEBIJAKAN UMUM APBD PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Rancangan Awal RKPD DPRD (LEGISLATIF) MONITORING & EVALUASI (MONEV) R / APBD Tahun Anggaran yang Direncanakan RKA SKPD (TAHUN BERIKUTNYA) EVALUASI TAHUNAN 1. Analisis Kebijakan Nasional 2. Analisis Ekonomi Daerah 3. Proyeksi Estimasi Pendapatan 4. Survey Kepuasan Masyarakat 5. Survey Penjaringan Aspirasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RKPD - 1 RKPD - 2 RKPD - 3 RKPD - 4 RKPD - 5 MUSRENBANG MUSRENBANGDES / MUSRENBANGKEL MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG KABUPATEN / KOTA IMPLEMENTASI PROGRAM (TAHUN BERJALAN) DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN APBD (TAHUN BERJALAN) RKA-SKPD Rancangan Akhir RKPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DOKUMEN PELAKSANAAN APBD RENSTRA SKPD / RENSTRA DINAS RENJA SKPD-1 RENJA SKPD-2 RENJA SKPD-3 RENJA SKPD-4 RENJA SKPD-5 RANCANGAN AWAL RENJA SKPD RANCANGAN AKHIR RENJA SKPD
    21. 21. Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, dan UU 33/2004) RPJMD Renstra SKPD Renja SKPD RKPD KUA PPAS Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RAPERDA APBD Tim Anggaran Pemda RKA-SKPD Dibahas bersama DPRD 5 tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun RKP RPJM Nota Kesepakatan Pimpinan DPRD Dengan KDH
    22. 22. Anggaran Kinerja Anggaran dalam Rupiah Penyediaan Pelayanan Setara
    23. 23. Apa i tu Anggaran Kinerja <ul><li>Identifikasi output dan outcome yang akan dihasilkan oleh suatu program dan pelayanan </li></ul><ul><li>Menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang akan dicapai </li></ul><ul><li>Nilai efektivitas, efisiensi dan ekonomis ( Value for money ) </li></ul>
    24. 24. Apa y ang D imaksud d engan Kinerja? PP 58/2005, Ps 1 (35) <ul><li>Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. </li></ul>
    25. 25. P erubahan S ubstansial Sistim Anggaran Indonesia <ul><li>Kerangka Penganggaran Jangka Menengah; </li></ul><ul><li>Sistem Anggaran Terpadu ( unified budget ); </li></ul><ul><li>Sistem Klasifikasi Anggaran menurut Unit Organisasi, Fungsi, Sub-Fungsi, Program, dan Kegiatan; dan </li></ul><ul><li>Anggaran Berbasis Kinerja. </li></ul><ul><li>Kinerja diukur atas jumlah uang yang dikeluarkan </li></ul><ul><li>Kinerja tidak diukur atas keluaran suatu kegiatan </li></ul><ul><li>Tidak ada indikasi bahwa output telah tercapai </li></ul><ul><li>Anggaran secara incremental tidak pernah di-reevaluasi </li></ul>UU 17 / 2003 tentang Keuangan Negara Sistem Tradisional
    26. 26. Elemen-elemen Anggaran Kinerja <ul><li>Visi </li></ul><ul><li>Misi </li></ul><ul><li>Tujuan </li></ul><ul><li>Sasaran </li></ul><ul><li>Program </li></ul><ul><li>Kegiatan </li></ul>
    27. 27. Hirarki Perencanaan Strategis Unit Kerja MISI TUJUAN 2 TUJUAN 1 Sasaran 1b Sasaran 1a Sasaran 2a Sasaran 2b Program 2b.1 Program 2b.2 Program 1a.2 Program 1a.1 Kegiatan 1a.1.1 Kegiatan 1a.2.1 Kegiatan 2b.1.3 Kegiatan 2b.1.2 Kegiatan 2b.1.1 Kegiatan 2b.2.1 Kegiatan 1a.1.2 Kegiatan 1a.1.3 Kegiatan 1a.2.2 VISI
    28. 28. Visi <ul><li>Mencerminkan apa yang akan dicapai organisasi dalam jangka panjang </li></ul><ul><li>Memberi arah dan fokus yang jelas agar organisasi dapat eksis, antisipatif dan inovatif </li></ul><ul><li>Mudah diingat, ringkas dan sederhana </li></ul><ul><li>Sebaiknya hanya di tingkat Kabupaten/Kota </li></ul>
    29. 29. Misi <ul><li>Menetapkan kerangka tujuan dan sasaran yang akan dicapai </li></ul><ul><li>Visi akan dicapai melalui beberapa misi </li></ul><ul><li>Mendukung pernyataan visi </li></ul><ul><li>Menjelaskan tujuan organisasi </li></ul><ul><li>Idealnya tidak lebih dari 3 pernyataan </li></ul>
    30. 30. <ul><li>Tujuan </li></ul><ul><li>Tujuan Mendukung Pencapaian Misi </li></ul><ul><li>Menggambarkan arah yang jelas </li></ul><ul><li>Menantang serta Realistik </li></ul><ul><li>Sasaran </li></ul><ul><li>Bagaimana mencapai tujuan </li></ul><ul><li>Program </li></ul><ul><li>Sekumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran </li></ul><ul><li>Kegiatan </li></ul><ul><li>Tindakan/langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mencapai program </li></ul>
    31. 31. Indikator Penilaian Kinerja <ul><li>MASUKAN ( Input ) </li></ul><ul><li>PROSES (process) </li></ul><ul><li>KELUARAN ( Output ) </li></ul><ul><li>HASIL ( Outcome ) </li></ul><ul><li>MANFAAT (Benefit) </li></ul><ul><li>DAMPAK (Impact) </li></ul>
    32. 32. Jenis-jenis Indikator Kinerja <ul><li>Indikator masukan (inputs ) </li></ul><ul><ul><li>I ndikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun yang berupa teknologi dan infomasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. </li></ul></ul><ul><li>Indikator proses (process) </li></ul><ul><ul><li>I ndikator yang menggambarkan upaya yang dilakukan di dalam mengolah masukan menjadi keluaran. </li></ul></ul><ul><ul><li>Indikator ini umumnya dikaitkan dengan keterlibatan stakeholders , termasuk penerima manfaat (beneficiaries) ; serta dikaitkan dengan mekanisme pelaksanaannya, termasuk koordinasi dan hubungan kerja antar unit organisasi. </li></ul></ul>
    33. 33. Jenis-jenis Indikator Kinerja <ul><li>Indikator keluaran (outputs) </li></ul><ul><ul><li>I ndikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non-fisik. </li></ul></ul><ul><li>Indikator hasil (outcomes) </li></ul><ul><ul><li>I ndikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan–kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. </li></ul></ul>
    34. 34. Jenis-jenis Indikator Kinerja <ul><li>Indikator manfaat (benefits) </li></ul><ul><ul><li>I ndikator yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. </li></ul></ul><ul><li>Indikator dampak (impacts) </li></ul><ul><ul><li>I ndikator yang menunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif, yang ditimbulkan pada setiap pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan asumsi yang telah ditetapkan. </li></ul></ul>
    35. 35. Persyaratan Indikator Kinerja : SMART <ul><li>Specific (spesifik dan jelas) </li></ul><ul><li>Indikator kinerja yang disusun harus jelas agar tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi. </li></ul><ul><li>Measureable (dapat diukur secara objektif) </li></ul><ul><li>Indikator kinerja yang disusun harus menggambarkan sesuatu yang jelas ukurannya. </li></ul><ul><li>Kejelasan ukuran tersebut akan menunjukan tempat dan cara untuk mendapatkan data pencapaian indikator tersebut. </li></ul>
    36. 36. Persyaratan Indikator Kinerja : SMART <ul><li>Attributable (bermakna) </li></ul><ul><li>Indikator kinerja yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan. </li></ul><ul><li>Relevant (sesuai) </li></ul><ul><li>Indikator kinerja harus sesuai dengan ruang lingkup program/kegiatan dan dapat menggambarkan hubungan sebab-akibat antar indikator. </li></ul><ul><li>Timely (tepat waktu) </li></ul><ul><li>Indikator kinerja yang disusun harus didukung oleh ketersediaan data yang dapat diperoleh pada waktu yang tepat dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pada saat yang dibutuhkan. </li></ul>
    37. 37. Pengukuran Kinerja <ul><li>Alat untuk mengukur kinerja dan hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran. </li></ul><ul><ul><li>Manajemen yang baik </li></ul></ul><ul><ul><li>Menitikberatkan hasil </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Yang diukur adalah yang dilakukan” </li></ul></ul>
    38. 38. Pendekatan Empat Kuadran
    39. 39. Pengukuran Kinerja Output/ Effect Seberapa baik (biasanya %) Seberapa banyak (biasanya #) Input/ Effort Kualitas Kuantitas
    40. 40. Pengukuran Kinerja Effect (Apa yang akan dihasilkan) Output/ Effect Effort (Apa yang digunakan) Input/ Effort Kualitas Kuantitas
    41. 41. Pengukuran Kinerja Apa kualitas efek/perubahan y an g dihasilkan? Berapa banyak efek/perubahan dihasilkan? Output/ Effect Berapa baik pelayanan disediakan? Berapa banyak pelayanan disediakan? Input/ Effort Kualitas Kuantitas
    42. 42. Tidak Semua Pengukuran Kinerja Sebanding! Lengkap/ Paling tepat Ke 3 Output/ Effect Ke 2 Sederhana Input/ Effort Kualitas Kuantitas
    43. 43. Contoh: Sepak Bola Persentase pertandingan yang dimenangkan # Pertandingan yang dimenangkan Output/ Effect <ul><li>Gol, </li></ul><ul><li>Tembakan ke gawang per gol, </li></ul><ul><li>Tangkapan per pertandingan </li></ul># Pertandingan yang dimainkan Input/ Effort Kualitas Kuantitas
    44. 44. Sektor Pemerintah Apakah kondisi membaik? Sebaik apa dikerjakan Y an g dikerjakan <ul><li>ketrampilan/pengetahuan </li></ul><ul><li>sikap </li></ul><ul><li>perilaku </li></ul><ul><li>Kondisi </li></ul><ul><li>ketrampilan/pengetahuan </li></ul><ul><li>sikap </li></ul><ul><li>perilaku </li></ul><ul><li>Kondisi </li></ul>Output/ Effect % ukuran umum M is: rasio klien staf, rasio beban kerja, tingkat pergantian staf, kepuasan kerja, % staf terlatih, % kepuasan konsumen, % klien dilayani dalam bahasa daerah, keamanan kerja, dll . % ukuran kegiatan M is: % tindakan tepat waktu, % klien menerima seluruh pelayanan, % tindakan benar dan lengkap, % tindakan memenuhi standar, dll . <ul><li>klien/konsumen yang dilayani </li></ul><ul><li>kegiatan (berdasarkan jenis kegiatan) </li></ul>Input/ Effort Kualitas Kuantitas
    45. 45. Pengukuran Input <ul><li># tenaga </li></ul><ul><li># orang yang berhak atas pelayanan </li></ul><ul><li># ton aspal yang diterima </li></ul><ul><li># kartu perpustakaan yang dikeluarkan </li></ul><ul><li># permohonan ijin yang diterima </li></ul><ul><li># permintaan brosur </li></ul><ul><li># presentasi yang dilakukan </li></ul><ul><li># jam kerja </li></ul><ul><li>Rasio tenaga ahli </li></ul><ul><li>Rasio staf dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani </li></ul>
    46. 46. Pengukuran Output <ul><li>Panjang jalan yang dihotmix </li></ul><ul><li># keluhan yang diterima </li></ul><ul><li># permohonan yang diijinkan </li></ul><ul><li># perijinan yang dikeluarkan </li></ul><ul><li># ton material yang didistribusikan </li></ul><ul><li># inspeksi yang dilakukan </li></ul><ul><li># orang yang hadir </li></ul>
    47. 47. Pengukuran Outcome <ul><li>Persentasi pengurangan kecelakaan lalu lintas </li></ul><ul><li>Persen kenaikan badan usaha baru </li></ul><ul><li>Jumlah usaha yang mematuhi peraturan </li></ul><ul><li>Persen pengurangan siswa yang putus sekolah </li></ul><ul><li>Jumlah persimpangan yang bebas macet pada jam padat </li></ul>
    48. 48. Pengukuran Manfaat <ul><li>% kenaikan lapangan kerja </li></ul><ul><li>% penurunan tingkat penyakit TBC </li></ul><ul><li>Penurunan tingkat kriminalitas </li></ul><ul><li>Penurunan tingkat kecelakaan lalulintas </li></ul>
    49. 49. Pengukuran Dampak <ul><li>% kenaikan pendapatan perkapita masyarakat </li></ul><ul><li>Peningkatan cadangan pangan daerah </li></ul><ul><li>Penurunan tingkat kemiskinan </li></ul><ul><li>Penurunan tingkat kematian </li></ul>
    50. 50. Jenis Pengukuran <ul><li>Efisiensi atau Produktivitas </li></ul><ul><li>Hubungan antara output dan input </li></ul><ul><li>Jumlah kegiatan yang diselesaikan dalam waktu tertentu </li></ul>
    51. 51. Pengukuran Efisiensi <ul><li>Output/Input </li></ul><ul><li># klien yang dilayani terhadap # petugas </li></ul><ul><li># permohonan yang diijinkan terhadap # permohonan yang diterima </li></ul><ul><li># brosur yang dipenuhi terhadap jumlah permintaan </li></ul><ul><li>Output/Waktu </li></ul><ul><li>Waktu yang dibutuhan utk memproses permohonan </li></ul><ul><li>Waktu yang dibutuhkan utk memenuhi permintaan informasi </li></ul><ul><li>Waktu yang dibutuhkan utk menanggapi keluhan </li></ul>
    52. 52. Pengukuran Efisiensi <ul><li>Output/Biaya </li></ul><ul><li>Biaya per inspeksi </li></ul><ul><li>Biaya per peserta atau konsumen </li></ul><ul><li>Biaya proses per order pembelian </li></ul><ul><li>Outcome/Biaya </li></ul><ul><li>Biaya per persen kenaikan tingkat pengembalian barang </li></ul><ul><li>Biaya per penurunan tingkat kesalahan laporan </li></ul><ul><li>Biaya per kenaikan perijinan sesuai dengan peraturan </li></ul>
    53. 53. Kriteria Pengukuran y ang Baik <ul><li>Manfaat </li></ul><ul><li>Ketersediaan d ata </li></ul><ul><li>Validitas </li></ul><ul><li>Kejelasan </li></ul><ul><li>Reliabilitas </li></ul><ul><li>Dapat d ikendalikan </li></ul><ul><li>Biaya </li></ul><ul><li>Dapat dibandingkan </li></ul>
    54. 54. Penting … ! <ul><li>Outcome dikaitkan dengan sasaran </li></ul><ul><li>Benefit dan impact dikaitkan dengan tujuan dan misi </li></ul><ul><li>Kembangkan indikator yang berkaitan, bersama dengan Kepala Dinas/Bagian dan Staf </li></ul><ul><li>Perbarui indikator jika ada perbaikan data dan perubahan sasaran </li></ul>
    55. 55. TERIMA KASIH
    56. 56. Jl. Tala’salapang No. 5 Makassar Telp/Fax (0411) 868457 Contact Person: Dr. Ilham Labbase, SE, MSi HP: 0811444079 Centre for Economic and Public Policy Studies
    57. 57. Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin’s Profile

    ×