Your SlideShare is downloading. ×
Perencanaan dan Pengawasan Anggaran: Strategi Perumusan Model Kebijakan Publik yang Berpihak pada Rakyat
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Perencanaan dan Pengawasan Anggaran: Strategi Perumusan Model Kebijakan Publik yang Berpihak pada Rakyat

16,567
views

Published on

Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

Published in: Technology, Real Estate

0 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
16,567
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
165
Comments
0
Likes
11
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Perencanaan dan Pengawasan Anggaran: Strategi Perumusan Model Kebijakan Publik yang Berpihak pada Rakyat Drs. H. Dadang Solihin, MA Solihin, DPP Partai Kebangkitan Bangsa Workshop Strategi Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Anggaran bagi Legislatif Hotel Grand Cempaka-Jakarta, 1 Februari 2006
  • 2. dadang-dadang-solihin.blogspot.com 2
  • 3. Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- Asia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 dadang- dadang-solihin.blogspot.com 3
  • 4. Apa Tujuan Pembangunan? (Todaro: the three objectives of development)1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang baik pendapatannya, orang, pendapatannya tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, p y pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. ,p ,2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. di i ( lf t ) ti3. Peningkatan kebebasan (freedom) setiap reedom) orang. orang dadang- dadang-solihin.blogspot.com 4
  • 5. How ? H Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat ( k (pemerataan dan d keadilan). Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. p p g j Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan) (berkelanjutan). dadang- dadang-solihin.blogspot.com 5
  • 6. Untuk Mencapai Tujuan Pembangunantersebut• Diperlukan perencanaan, penganggaran dan pengawasan. Dalam suatu model kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. rakyat Perencanaan P Penganggaran P Pengawasan P Berpihak pada Rakyat dadang- dadang-solihin.blogspot.com 6
  • 7. Perencanaan Perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. dikehendaki. 2. Sasaran- Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. sasaran- tersebut. 4. Masalah- Masalah-masalah yang dihadapi. dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya. 6. kebijakan- kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 7
  • 8. Perencanaan Sifat Perencanaan  Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, sasarannya perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial.  Perencanaan dapat berupa perencanaan p p p agregatif atau komprehensif dan parsial.  Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan ti k t pusat d ti k t tingkat t dan tingkat daerah.  Dari jangka waktunya perencanaan dapat waktunya, bersifat jangka panjang, menengah, atau j g p jangka pendek. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 8
  • 9. Perencanaan Sifat Perencanaan . . .  Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah (top down) dari bawah down), ke atas (bottom up), atau kedua-duanya. kedua-  Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat indikatif atau preskriptif.  Berdasarkan sistem politiknya perencanaan dapat politiknya, bersifat alokatif, inovatif dan radikal.  Produk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan), kebijakan, peraturan, alokasi anggaran, program, atau proyek. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 9
  • 10. Perencanaan Kegagalan Perencanaan 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin k t t ki karena: karena:  informasinya kurang lengkap,  metodologinya belum dikuasai,  p perencanaannya tidak realistis sehingga y gg tidak mungkin pernah bisa terlaksana  p g pengaruh politis terlalu besar sehingga p gg pertimbangan-pertimbangan teknis pertimbangan- perencanaan diabaikan. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 10
  • 11. Perencanaan Kegagalan Perencanaan . . . 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. l k tid k ti h  kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan d dengan pelaksanaannya. l k  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, kompeten  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. mendukungnya dadang- dadang-solihin.blogspot.com 11
  • 12. Perencanaan Kegagalan Perencanaan . . . 3. perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. b k b  Misalnya, orientasi semata-mata pada semata- pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.  Dengan demikian, yang keliru bukan semata- semata- mata perencanaannya tetapi falsafah atau perencanaannya, konsep di balik perencanaan itu. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 12
  • 13. Perencanaan Kegagalan Perencanaan . . . 4. karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.  Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan p berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan g g p permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.  Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). dadang- dadang-solihin.blogspot.com 13
  • 14. Perencanaan Sistem Perencanaan yang Berhasil  Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan b k b k i d peran serta masyarakat.  Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara sasaran- garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 14
  • 15. Perencanaan Perencanaan yang Ideal  Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan partisipatif: memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut p p serta dalam prosesnya.  Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak kesinambungan: hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus- terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran kemunduran.  Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan holistik: pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi h i i( t kt ) t t i harus dilih t dari berbagai dilihat d i b b i aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 15
  • 16. Perencanaan Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan JangkaR P b J k UU Rencana Pembangunan Jangka R P b J k Perda P dPanjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Panjang Daerah (RPJP-Daerah) (Ps. 13 Ayat 2)(RPJP-Nasional)Rencana Pembangunan Jangka Per Pres Rencana Pembangunan Jangka Peraturan KDHMenengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Menengah Daerah (RPJM_Daerah) (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional)Renstra Kementerian / Lembaga Peraturan Pimpinan Renstra Satuan Kerja Perangkat Peraturan Pimpinan(Renstra KL) KL Daerah (Renstra SKPD) SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan KDH (Ps. 26 A t 1) (P Ayat (RKPD) (Ps. 26 A t 2) (P AyatRencana Kerja Kementerian / Peraturan Pimpinan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan PimpinanLembaga (Renja KL) KL Perangkat Daerah (Renja SKPD) SKPD (Ps. (Ps 21 Ayat 1) ( Ps. 21 Ayat 3) Ps dadang- dadang-solihin.blogspot.com 16
  • 17. Perencanaan Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) NASIONAL DAERAH Penjabaran Tujuan j j Mengacu p g pada RPJP Nasional ke dalam: Nasional dan memuat:  Visi  Visi  Misi  Misi  Arah Pembangunan  Arah Pembangunan Nasional Daerah dadang- dadang-solihin.blogspot.com 17
  • 18. Perencanaan RPJP 2005–2025 (RUU) 2005– Bab I Pendahuluan Bab II Kondisi Umum Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 2005– Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 2005– Bab V Penutup dadang- dadang-solihin.blogspot.com 18
  • 19. Perencanaan Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RPJM NASIONAL RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program  Penjabaran visi, misi, program Kepala Presiden; ; Daerah; ; Berpedoman pada RPJP Nasional  Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM NasionalIsi: Isi: Strategi Pembangunan Nasional  Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum j  Kebijakan Umum j Kerangka Ekonomi Makro  Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program kementerian, lintas kementerian,  Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang kewilayahan, kewilayahan dan lintas kewilayahan memuat kegiatan dalam: yang memuat kegiatan dalam:  Kerangka Regulasi  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran  Kerangka Anggaran dadang- dadang-solihin.blogspot.com 19
  • 20. Perencanaan RPJM 2004 2009 RPJM 2004–2009 (Perpres 7/2005) Bagian I: Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 2004- Bagian II: Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis Bagian IV: Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Bagian V: Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan P b Bagian VI: Penutup dadang- dadang-solihin.blogspot.com 20
  • 21. Perencanaan Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD Renstra- Renstra- Renstra-KL Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Nasional Berpedoman pada RPJM Daerah Isi: Isi: 1. Visi-Misi 1. Visi-Misi 2. T j Tujuan, Strategi, dan Kebijakan St t i d K bij k 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan T j St t i d K bij k 3. Program-program 3. Program-program 4 Kegiatan Indikatif 4. 4. 4 Kegiatan Indikatif dadang- dadang-solihin.blogspot.com 21
  • 22. Perencanaan Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) RKP RKP Daerah Penjabaran RPJM Nasional Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu p g pada RKP Isi: Isi:  Prioritas Pembangunan Nasional  Prioritas Pembangunan Daerah  Rancangan Kerangka Ekonomi  Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Makro Daerah  Arah Kebijakan Fiskal  Arah Kebijakan Keuangan Daerah  Program Kementerian, lintas  Program SKPD, lintas SKPD, kementerian, kewilayahan, dan kewilayahan, dan lintas lintas k il h li t kewilayahan yang memuat t kewilayahan k il h yang memuat k i tt kegiatan kegiatan dalam: dalam:  Kerangka Regulasi  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran  Kerangka Anggaran dadang- dadang-solihin.blogspot.com 22
  • 23. Perencanaan Isi Renja-KL & Renja-SKPD Renja- Renja- Renja- Renja-KL Renja- Renja-SKPD Penjabaran Renstra KL Penjabaran Renstra SKPD Isi: Isi: 1. 1 Kebijakan KL 1. 1 Kebijakan SKPD 2. Program dan Kegiatan 2. Program dan Kegiatan Pembangunan Pembangunan  Dilaksanakan Pemerintah  Dilaksanakan Pemerintah  Mendorong Partisipasi Masyarakat  Mendorong Partisipasi Masyarakat dadang- dadang-solihin.blogspot.com 23
  • 24. Perencanaan Tahapan Perencanaan 1. Penyusunan Rencana  Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah  Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD  Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Rancangan Akhir Rencana Pembangunan R Akhi R P b 2. Penetapan Rencana  RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda  RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah  RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana 3 P d li P l k R 4. Evaluasi Kinerja dadang- dadang-solihin.blogspot.com 24
  • 25. Perencanaan Empat Langkah Penyusunan Rencana 1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik menyeluruh dan terukur teknokratik, menyeluruh, terukur. 2. Masing- Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah b l h disiapkan. 3. Pelibatan masyarakat (stakeholders) dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masing- masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan pembangunan. 4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 25
  • 26. Perencanaan Penyusunan dan Penetapan PJP 1. Rancangan Rencana  Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda 2. Musrenbang d M b dengan bahan R b h Rancangan R Rencana yang melibatkan Masyarakat – dimaksud de ga “masyarakat” ada a o a g d a sud dengan asya a at adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko 3. Penyusunan Rancangan Akhir P R Akhi 4. Penetapan Rencana (RPJP Nasional  UU, RPJP Daerah  ) Perda) dadang- dadang-solihin.blogspot.com 26
  • 27. Perencanaan Perencanaan – Apa yang Baru?DULU SEKARANGDaftar Usulan - “Shopping List” Rencana Kerja - “Working Plan”• Sebanyak-banyaknya Sebanyak banyaknya • Input (Rp., Naker, Fasilitas dll.) (Rp Naker Fasilitas, dll )• Seindah-indahnya • Kegiatan (Proses)• Tidak terbatas • Output / Outcome Sehingga Perencanaan • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes Karena: K Ada Sanksi Pidana dadang- dadang-solihin.blogspot.com 27 Pasal 34 UU 17/2003
  • 28. Perencanaan Pasal 34 UU 17/20031) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang p g g g APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.2) Pimpinan Unit O i i i Organisasi Kementrian Negara/ i i i / Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ undang undang Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang- undang.3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini ini. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 28
  • 29. Penganggaran Anggaran Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. melaksanakannya Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas h l b l bih t batas kemampuan. Selain memiliki aspek teknis juga aspek-aspek aspek- politis. Anggaran negara sangat terbuka terhadap lingkungan, lingkungan dalam arti dipengaruhi oleh ekonomi, ekonomi opini publik, berbagai tingkat pemerintahan, kelompok- kelompok-kelompok kepentingan, pers, dan kaum pers, politisi. politisi dadang- dadang-solihin.blogspot.com 29
  • 30. PenganggaranAnggaran . . . Dalam anggaran negara ada kaitan yang erat antara rakyat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang i h b i d bersumber dari rakyat. Pengalokasian anggaran harus sesuai dengan prioritas pembangunan dan digunakan sesuai rencana, hemat, serta mencegah pemborosan , , g p dan kebocoran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan k i t penganggaran merupakan sisi lain k i il i atau kelanjutan dari perencanaan pembangunan. pembangunan dadang- dadang-solihin.blogspot.com 30
  • 31. PenganggaranPrinsip Dasar Penyusunan AnggaranDaerah (PP 58/205): Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang ti b d t d k b l j dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah. Daerah dadang- dadang-solihin.blogspot.com 31
  • 32. Penganggaran Alur Perencanaan dan Penganggaran Pedoman Pedoman Renstra Renja - Rincian RKA-KL Pemer KL KL APBN Pus Pedoman Diacu rintah sat Dijabar Pedoman Pedoman RPJP RPJM kan RKP RAPBN APBN Nasional NasionalDiacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang Pedoman Pedoman RPJP RPJM Dijabar RKP kan RAPBD APBD Daerah D h Daerah D h Daerah D h Pemerinta Daerah Pedoman Diacu h Pedoman P d Pedoman P d ah Renstra Renja - RKA - Rincian SKPD SKPD SKPD APBD UU SPPN UU KN dadang- dadang-solihin.blogspot.com 32
  • 33. Pengawasan Pengawasan Pengawasan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki obyek yang sama, g g y g y y g , yakni mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan melainkan tujuan, sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpangan- penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya , g p g y dilakukan dalam tahap pelaksanaan, tetapi telah masuk selagi kegiatan pembangunan masih dalam tahap p perencanaan. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 33
  • 34. PengawasanPengawasan . . . Kegiatan pengawasan bukan semata-mata semata- mencari siapa yang bersalah, tetapi apa i i b l h t t i yang salah dan mengapa kesalahan itu terjadi. t j di Sehingga dalam kegiatan pengawasan ada unsur membimbing dan mendidik terhadap pelaksana pembangunan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 34
  • 35. PengawasanPengawasan . . . Pengawasan merupakan unsur yang pokok bagi setiap manajemen termasuk manajemen, manajemen pembangunan. Dalam sistem administrasi negara, g , pengawasan ada hierarkinya, sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya. Pengawasan b if t b j j P bersifat berjenjang dan dapat d d t dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang organik dari dalam dan dari luar. luar Oleh karena itu, dikenal adanya p g pengawasan internal dan eksternal. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 35
  • 36. TERIMA KASIH dadang- dadang-solihin.blogspot.com 36

×