Perencanaan dan Pengawasan Anggaran: Strategi Perumusan Model Kebijakan Publik yang Berpihak pada Rakyat Drs. H. Dadang Solihin, MA DPP Partai Kebangkitan Bangsa Workshop Strategi Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Anggaran bagi Legislatif Jakarta, 1 Februari 2006

Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development) P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang . P eningkatan kebebasan (f reedom ) setiap orang.

P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang .

P eningkatan kebebasan (f reedom ) setiap orang.

How ? Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Menciptakan atau menambah lapangan kerja.

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan tersebut Berpihak pada Rakyat D iperlukan perencanaan, penganggaran dan pengawasan . D alam suatu model kebijakan publik yang berpihak pada rakyat . Perencanaan Penganggaran Pengawasan

D iperlukan perencanaan, penganggaran dan pengawasan . D alam suatu model kebijakan publik yang berpihak pada rakyat .

Perencanaan h arus memiliki, mengetahui , dan memperhitungkan : Tujuan akhir yang dikehendaki . Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif) . Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut . Masalah-masalah yang dihadapi . Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya . kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya . Orang, organisasi, atau badan pelaksananya . Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. Perencanaan

Tujuan akhir yang dikehendaki .

Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif) .

Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut .

Masalah-masalah yang dihadapi .

Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya .

kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya .

Orang, organisasi, atau badan pelaksananya .

Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Sifat Perencanaan Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial. Perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial. Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. Perencanaan

Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial.

Perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial.

Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah.

Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek.

Sifat Perencanaan . . . Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah (top down), dari bawah ke atas (bottom up), atau kedua-duanya. Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat indikatif atau preskriptif. Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif dan radikal. P roduk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan), kebijakan, peraturan, alokasi anggaran, program, atau proyek. Perencanaan

Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah (top down), dari bawah ke atas (bottom up), atau kedua-duanya.

Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat indikatif atau preskriptif.

Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif dan radikal.

P roduk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan), kebijakan, peraturan, alokasi anggaran, program, atau proyek.

Kegagalan Perencanaan P enyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena : informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. Perencanaan

P enyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena :

informasinya kurang lengkap,

metodologinya belum dikuasai,

perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana

pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

Kegagalan Perencanaan . . . Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. Perencanaan

Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.

kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.

aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,

masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

Kegagalan Perencanaan . . . perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. Perencanaan

perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.

Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

Kegagalan Perencanaan . . . karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). Perencanaan

karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.

Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.

Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).

Sistem Perencanaan y ang Berhasil S istem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. Perencanaan

S istem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.

Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.

Perencanaan yang Ideal Prinsip partisipatif : masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan : perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik : masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Perencanaan

Prinsip partisipatif : masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

Prinsip kesinambungan : perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

Prinsip holistik : masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) Penetapan Dokumen Penetapan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM_Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) UU (Ps. 13 Ayat 1) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) DAERAH NASIONAL Perencanaan

Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) DAERAH NASIONAL Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat: Penjabaran Tujuan Nasional ke dalam: Visi Misi Arah Pembangunan Daerah Visi Misi Arah Pembangunan Nasional Perencanaan

Visi

Misi

Arah Pembangunan Daerah

Visi

Misi

Arah Pembangunan Nasional

RPJP 2005–2025 (RUU) Bab I Pendahuluan Bab II Kondisi Umum Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 Bab V Penutup Perencanaan

Bab I Pendahuluan

Bab II Kondisi Umum

Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025

Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025

Bab V Penutup

Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM ) RPJM DAERAH RPJM NASIONAL Strategi Pembangunan Daerah Strategi Pembangunan Nasional Kebijakan Umum Kebijakan Umum Isi: Isi: Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kerangka Ekonomi Makro Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional Penjabaran visi, misi, program Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasional Perencanaan

Strategi Pembangunan Daerah

Strategi Pembangunan Nasional

Kebijakan Umum

Kebijakan Umum

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kerangka Ekonomi Makro

Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:

Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:

Kerangka Regulasi

Kerangka Anggaran

Kerangka Regulasi

Kerangka Anggaran

Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah;

Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional

Penjabaran visi, misi, program Presiden;

Berpedoman pada RPJP Nasional

RPJ M 200 4 –20 09 (Perpres 7/2005) Bagian I: Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 Bagian II: Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis Bagian IV: Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Bagian V: Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Bagian VI: Penutup Perencanaan

Bagian I: Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009

Bagian II: Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai

Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis

Bagian IV: Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Bagian V: Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Bagian VI: Penutup

Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD Isi: Visi-Misi Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Program-program Kegiatan Indikatif Isi: Visi-Misi Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Program-program Kegiatan Indikatif Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Daerah Renstra-KL Berpedoman pada RPJM Nasional Perencanaan

Isi:

Visi-Misi

Tujuan, Strategi, dan Kebijakan

Program-program

Kegiatan Indikatif

Isi:

Visi-Misi

Tujuan, Strategi, dan Kebijakan

Program-program

Kegiatan Indikatif

Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas Pembangunan Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Isi: Isi: Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah Kebijakan Fiskal Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran RKP Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP RKP Penjabaran RPJM Nasional Perencanaan

Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Nasional

Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Makro

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan Fiskal

Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:

Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:

Kerangka Regulasi

Kerangka Anggaran

Kerangka Regulasi

Kerangka Anggaran

Isi Renja-KL & Renja-SKPD Isi: Kebijakan SKPD Program dan Kegiatan Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Isi: Kebijakan KL Program dan Kegiatan Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Renja-SKPD Penjabaran Renstra SKPD Renja-KL Penjabaran Renstra KL Perencanaan

Isi:

Kebijakan SKPD

Program dan Kegiatan Pembangunan

Dilaksanakan Pemerintah

Mendorong Partisipasi Masyarakat

Isi:

Kebijakan KL

Program dan Kegiatan Pembangunan

Dilaksanakan Pemerintah

Mendorong Partisipasi Masyarakat

Tahapan Perencanaan Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Evaluasi Kinerja Perencanaan

Penyusunan Rencana

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah

Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

Penetapan Rencana

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda

RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Evaluasi Kinerja

Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Pelibatan masyarakat ( stakeholders ) dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Empat Langkah Penyusunan Rencana Perencanaan

Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

Pelibatan masyarakat ( stakeholders ) dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Penyusunan dan Penetapan PJP Rancangan Rencana  Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakat dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rencana (RPJP Nasional  UU, RPJP Daerah  Perda) Perencanaan

Rancangan Rencana  Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda

Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakat

dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko

Penyusunan Rancangan Akhir

Penetapan Rencana (RPJP Nasional  UU, RPJP Daerah  Perda)

Perencanaan – Apa y ang Baru? Daftar Usulan - “Shopping List” Sebanyak-banyaknya Seindah-indahnya Tidak terbatas DULU SEKARANG Rencana Kerja - “Working Plan” Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.) Kegiatan (Proses) Output / Outcome Sehingga Perencanaan Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes Karena: Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003 Perencanaan

Daftar Usulan - “Shopping List”

Sebanyak-banyaknya

Seindah-indahnya

Tidak terbatas

Rencana Kerja - “Working Plan”

Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.)

Kegiatan (Proses)

Output / Outcome

Sehingga Perencanaan

Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional

Critical point-nya adalah

Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes

Pasal 34 UU 17/2003 Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Perencanaan

Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas batas kemampuan. Selain memiliki aspek teknis juga aspek-aspek politis. Anggaran negara sangat terbuka terhadap lingkungan, dalam arti dipengaruhi oleh ekonomi, opini publik, berbagai tingkat pemerintahan, kelompok-kelompok kepentingan, pers , dan kaum politisi. Anggaran Penganggaran

Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas batas kemampuan.

Selain memiliki aspek teknis juga aspek-aspek politis.

Anggaran negara sangat terbuka terhadap lingkungan, dalam arti dipengaruhi oleh ekonomi, opini publik, berbagai tingkat pemerintahan, kelompok-kelompok kepentingan, pers , dan kaum politisi.

Dalam anggaran negara ada kaitan yang erat antara rakyat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyat. Pengalokasian anggaran harus sesuai dengan prioritas pembangunan dan digunakan sesuai rencana, hemat, serta mencegah pemborosan dan kebocoran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan penganggaran merupakan sisi lain atau kelanjutan dari perencanaan pembangunan. Anggaran . . . Penganggaran

Dalam anggaran negara ada kaitan yang erat antara rakyat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyat.

Pengalokasian anggaran harus sesuai dengan prioritas pembangunan dan digunakan sesuai rencana, hemat, serta mencegah pemborosan dan kebocoran.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan penganggaran merupakan sisi lain atau kelanjutan dari perencanaan pembangunan.

Prinsip Dasar Penyusunan Anggaran Daerah (PP 58/205): Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah. Penganggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN Penganggaran

P engawasan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki obyek yang sama, yakni mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan dalam tahap pelaksanaan, tetapi telah masuk selagi kegiatan pembangunan masih dalam tahap perencanaan. P engawasan Pengawasan

P engawasan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki obyek yang sama, yakni mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana.

Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan.

Di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.

Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan dalam tahap pelaksanaan, tetapi telah masuk selagi kegiatan pembangunan masih dalam tahap perencanaan.

Kegiatan pengawasan bukan semata-mata mencari siapa yang bersalah, tetapi apa yang salah dan mengapa kesalahan itu terjadi. Sehingga dalam kegiatan pengawasan ada unsur membimbing dan mendidik terhadap pelaksana pembangunan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya. P engawasan . . . Pengawasan

Kegiatan pengawasan bukan semata-mata mencari siapa yang bersalah, tetapi apa yang salah dan mengapa kesalahan itu terjadi.

Sehingga dalam kegiatan pengawasan ada unsur membimbing dan mendidik terhadap pelaksana pembangunan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya.

Pengawasan merupakan unsur yang pokok bagi setiap manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Dalam sistem administrasi negara, pengawasan ada hierarkinya, sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya. Pengawasan bersifat berjenjang dan dapat dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang organik dari dalam dan dari luar. Oleh karena itu, dikenal adanya pengawasan internal dan eksternal. P engawasan . . . Pengawasan

Pengawasan merupakan unsur yang pokok bagi setiap manajemen, termasuk manajemen pembangunan.

Dalam sistem administrasi negara, pengawasan ada hierarkinya, sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya.

Pengawasan bersifat berjenjang dan dapat dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang organik dari dalam dan dari luar.

Oleh karena itu, dikenal adanya pengawasan internal dan eksternal.

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 Dadang Solihin’s Profile

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202