• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda
 

Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda

on

  • 10,180 views

Seminar Studi Peningkatan Peran Daerah DPRD Kabupaten Lombok Tengah; Hotel Grand Asia-Jakarta, 28 Maret 2009

Seminar Studi Peningkatan Peran Daerah DPRD Kabupaten Lombok Tengah; Hotel Grand Asia-Jakarta, 28 Maret 2009

Statistics

Views

Total Views
10,180
Views on SlideShare
10,159
Embed Views
21

Actions

Likes
5
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 21

http://www.slideshare.net 20
http://webcache.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda Presentation Transcript

    • BAPPENAS
    • File Presentasi ini bisa didownload di
      • http://www.ziddu.com/download/4117031/2009_010_Lombok_Tengah.pdf.html
      www.dadangsolihin.com
    • www.dadangsolihin.com
    • Materi
      • Isu dan Masalah Pembangunan Daerah
      • Apa Tujuan Pembangunan?
      • Pembangunan Daerah
      • Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance
      • Perwakilan Rakyat
      • Penyusunan Peraturan Daerah
      www.dadangsolihin.com
    •  
    • Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development)
      • P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
      • P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang .
      • P eningkatan kebebasan (f reedom/democracy ) setiap orang.
      www.dadangsolihin.com
    • How?
      • Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
        • antar daerah
        • antar sub daerah
        • antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
      • Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
      • Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
      • Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
      • Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
      www.dadangsolihin.com
    • Pembangunan Daerah (1)
      • Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:
        • memberikan pelayanan kepada masyarakat,
        • mengelola sumber daya ekonomi daerah.
      www.dadangsolihin.com
    • Pembangunan Daerah (2)
      • Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:
        • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
        • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
      www.dadangsolihin.com
    • Pembangunan Daerah (3)
      • Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).
      • Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta , dan masyarakat.
      www.dadangsolihin.com
    • Pembangunan Daerah (4)
      • Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.
      • Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.
      • Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.
      www.dadangsolihin.com
    • Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance www.dadangsolihin.com Government Governance
      • Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
      • Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.
      • Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
    • Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
      • Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
      www.dadangsolihin.com
      • Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good .
      Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
    • Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
    • Troika www.dadangsolihin.com
    • Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
    • Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan www.dadangsolihin.com
    • Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
      • Pembangunan Ekonomi
        • Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan
        • Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil
        • Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah
      • Pembangunan Sosial
        • Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).
      www.dadangsolihin.com
    • Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
      • Pembangunan Prasarana Wilayah
        • Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah.
        • Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur.
        • Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik.
        • Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
        • Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur.
      www.dadangsolihin.com
    • Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
      • Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
        • Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).
        • Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan.
        • Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan.
      www.dadangsolihin.com
    • Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
        • Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)
        • Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.
        • Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan.
        • Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis.
        • Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.
      www.dadangsolihin.com
    • Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
      • Permasalahan Khusus
      • Lemahnya daya saing investasi
      • Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
      • Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat
      • Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.
      www.dadangsolihin.com
    • Perwakilan Rakyat
    • Wadah Perwakilan Rakyat www.dadangsolihin.com Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat B erbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu B erbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional
      • M ana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?
      • Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?
      • Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?
      • Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?
    • Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan www.dadangsolihin.com Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Sumber : ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005) Pemda Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Produk-produk Fungsi DPRD Parpol Program partai dan janji kampanye LSM Kebijakan dan program khusus LSM Ormas Agenda lobi dan tekanan politik Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda KDH, Sekda, SKPD DPRD Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus Parpol Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Partai LSM Berbagai bentuk dan jenis LSM Ormas Berbagai bentuk dan jenis Ormas Lembaga Intermediary Gender Laki Perempuan Ekonomi Kaya Miskin Domisili Tetap Tidak Tetap Keamanan Mapan Rentan Organisasi Kelompok Individual Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Lingkungan Lingkungan yang sehat dan lestari Arena Pembangunan Sosial Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Ekonomi Pertumbuhan dan pemerataan Kelembagaan Pembuatan keputusan partisipatif
    • Kelompok M edian
      • Mereka adalah para pemain politik di tingkat 'meso' atau tengah yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan.
      • Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi.
      • Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar' karena mampu masuk dalam berbagai kalangan dengan mudah.
      • Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat dan kepentingan mereka.
      • Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual.
      www.dadangsolihin.com
    • P endukung P emilu
      • P ada umumnya m ereka mendapatkan akses pemanfaatan fasilitas publik dan sumberdaya pembangunan secara lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan.
      • Karena posisi yang berada di lapisan tengah, mereka dapat diakses baik oleh para penguasa formal maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya ketergantungan terhadap kelompok median ini.
      www.dadangsolihin.com
    • Fungsi DPRD menurut UU
      • Legislasi : kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
      • Anggaran : kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.
      • Pengawasan : kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
      • Sumber : UU 32/2004
      www.dadangsolihin.com
    • Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)
      • DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif.
      • Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat.
      • Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas konstituen.
      • Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim.
      www.dadangsolihin.com
    • Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
      • DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu.
      • Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah.
      • Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di daerahnya.
      • Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.
      www.dadangsolihin.com
    • Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)
      • Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia.
      • Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.
      www.dadangsolihin.com
    • Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)
      • Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik.
      • Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
      • DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya.
      www.dadangsolihin.com
    • Mengapa Hal Ini Terjadi?
      • Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat.
      • Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai.
      • Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali.
      • “ Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang.
      www.dadangsolihin.com
    • Kemauan untuk Mereformasi
      • Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-hari.
      • Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi.
      • DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi.
      www.dadangsolihin.com
    • Best Practices (1)
      • Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi
      • Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan.
      • Penggunaan Masa Reses yang Bermakna
      • Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk melakukan konsultasi dengan para konsituennya.
      • Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.
      www.dadangsolihin.com
    • Best Practices (2)
      • Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah
      • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.
      • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah.
      • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan.
      www.dadangsolihin.com
    • Best Practices (3)
      • Dengar Pendapat Publik
      • Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan masyarakat melalui dengar pendapat publik.
      • Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.
      • Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.
      www.dadangsolihin.com
    • Best Practices (4)
      • Transparansi Anggaran
      • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam bentuk poster.
      • Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio untuk membicarakan anggaran daerah.
      • Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran
      • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.
      www.dadangsolihin.com
    • Orientasi Dasar Politik DPRD
      • A genda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga .
        • Penanggulangan kemiskinan;
        • Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
        • Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
      www.dadangsolihin.com
    • Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
      • Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.
        • D engan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
        • Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.
      www.dadangsolihin.com
    • Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
      • P emikiran yang selalu mencari upaya perbaikan .
        • A nggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
        • Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.
      www.dadangsolihin.com
    • Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
      • M embangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif .
        • P ara anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya.
        • Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.
      www.dadangsolihin.com
    • Siklus Representasi Wakil Rakyat
      • Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
      • Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
      • J ika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.
      • Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.
      www.dadangsolihin.com
    • Siklus Representasi Wakil Rakyat www.dadangsolihin.com Sumber: NDI, LGSP Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi) R A K Y A T PEMILU DPRD MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat Fungsi Legislasi Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan Representasi Rakyat (keterwakilan)
    • Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
      • Keputusan politik/ kebijakan publik yang dihasilkan berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
      • Secara substansial
        • perlindungan hak
        • peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
      • Secara prosedural
        • mengikuti prosedur hukum yang benar
        • melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
      • K omunikasi dan hubungan dengan konstituen , media, serikat , Ormas, LSM, perguruan tinggi , dan lain-lain.
      • S istem pendukung ( supporting system ) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
      www.dadangsolihin.com
    • www.dadangsolihin.com
    • Peraturan Daerah
      • Perda tentang RPJPD
      • Perda tentang RPJMD
      • Perda tentang APBD
      • Perda tentang Pajak Daerah
      • Perda tentang Retribusi Daerah,
      • Dll
      www.dadangsolihin.com Peraturan Daerah adalah Produk Hukum, seperti:
    • Tata Urutan Hukum (UU 10/2004 ttg Pembentukan Peraturan PerUU) www.dadangsolihin.com No Produk Hukum Penetapan Oleh Fungsi 1. UUD 1945 MPR Sumber hukum Tertinggi dari segala hukum 2. UU DPR dan ditandatangani oleh Presiden Pelaksana konstitusi (UUD 1945) 3. Peraturan Pemerintah Pen g ganti Undang-Undang (PERPU) Presiden
      • Setingkat dengan undang-undang
      • Se lanjutnya harus diserahkan kepada DPR untuk ditetapkan atau ditolak menjadi undang-undang
      4. Peraturan Pemerintah Presiden setelah disetujui oleh Menteri Pelaksanaan undang-undang 5. Peraturan Daerah DPRD Penyelesaian tugas, kewajiban dan hak pemerintah daerah
    • Apa itu Hukum ? www.dadangsolihin.com Hukum juga bisa menjelma dalam menciptakan keadilan di masyarakat dan membatasi penguasa agar tidak semena-mena. Hukum bisa menjadi alat sah suatu rezim yang otoriter untuk mengatur masyarakat secara semena-mena dan tidak adil. Hukum adalah keseluruhan dari alat yang mengatur kehidupan Negara dan Warga Negara termasuk seluruh peraturan dan kebijakan pemerintah baik tertulis maupun tidak tertulis dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum
    • B entuk Hukum
      • Hukum Tertulis (hukum formil)
      • Salah satu ciri dari konsepsi hukum modern yang harus mengatur serta melayani kehidupan modern.
      • Hukum Tidak Tertulis (hukum materiil)
      • P erkembangan budaya dan masyarakat .
      • S aat ini tradisi, kebiasaan, kepercayaan atau budaya tidak dapat diandalkan lagi .
      www.dadangsolihin.com
    • Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan www.dadangsolihin.com
      • Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan:
      • Harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
      • Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat:
        • Harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
        • Dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
      • Asas Kejelasan Tujuan:
      • Harus mempunyai tujuan yang jelas dan yang hendak dicapai.
      • Asas Dapat Dilaksanakan:
      • Karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
      www.dadangsolihin.com
      • Asas Keterbukaan:
      • Dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
      • Asas Kejelasan Rumusan:
        • Harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi,
        • Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
      • Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau lex superior derogate lex inferiori :
      • Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
      www.dadangsolihin.com
      • Asas lex posterior derogate lex priori :
      • Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.
      • Asas lex specialis derogate lex generalis :
      • Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
      • Asas Keadilan:
      • Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
      www.dadangsolihin.com
      • Asas pengayoman:
      • Setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
      • Asas kepastian hukum:
      • Setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
      • Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:
      • Dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
      www.dadangsolihin.com
      • Asas Kebhinekatunggalikaan:
      • Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.
      • Asas Kenusantaraan:
      • Setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundang-undangan.
    • Syarat Penyusunan Perda
      • H indari pemberian kewenangan yang berlebihan;
      • H indari pengaturan dan persyaratan yang tidak perlu, berlebihan, dan sulit diterapkan;
      • A komodasi ketetapan yang bersifat transparan, akuntabel, dan melewati proses pengambilan keputusan yang benar;
      • L ibatkan tokoh masyarakat setempat;
      • Gunakan proses pelibatan publik yang luas;
      • T ingkatkan efektivitas mekanisme penegakan hukum.
      www.dadangsolihin.com
      • Transparansi/keterbukaan .
        • Informasi tentang akan ditetapkannya suatu kebijakan,
        • Peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah.
      Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda (1) www.dadangsolihin.com
      • Partisipasi :
        • Mendorong terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah,
        • Mendorong keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu isu .
        • Mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam menerapkan suatu keputusan dan mendukung penerapan akuntabilitas.
      Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda (2) www.dadangsolihin.com
    • Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda (3)
      • Koordinasi dan Keterpaduan .
        • Koordinasi dan keterpaduan/integrasi berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan organisasi dalam pemerintah.
        • Menyediakan mekanisme yang melibatkan instansi lain dalam pengambilan keputusan secara utuh.
        • Keterpaduan memerlukan kombinasi yang harmonis antara wawasan dan aksi koordinasi, menekan konflik, membatasi ketidakefektifan, dan yang terpenting membatasi jumlah produk hukum.
      www.dadangsolihin.com
    • Prinsip Dasar Perumusan Substansi (1)
      • Akurasi Ilmiah dan Pertimbangan Sosial-Ekonomi .
        • Setiap peraturan hendaknya disusun berdasarkan kajian keilmuan di dalamnya.
        • Suatu peraturan tidak bersifat normatif semata, melainkan juga harus mencerminkan isu dan permasalahan sebenarnya, berikut strategi pemecahan yang dibutuhkan masyarakat.
        • Untuk dapat memastikan kebutuhan yang sebenarnya dari para pemangku kepentingan, suatu kajian akademis terhadap peraturan yang tengah dirancang atau ditetapkan perlu dilakukan, dengan menekankan pertimbangan ilmiah, sosial, dan ekonomi di dalamnya.
      www.dadangsolihin.com
    • Prinsip Dasar Perumusan Substansi (2)
      • Pendanaan Berkelanjutan .
        • Diperlukan dukungan pendanaan yang cukup untuk mengimplementasikan suatu peraturan.
        • P endanaan tersebut digunakan untuk keperluan administrasi dan operasional, dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk pelaksanaan program dan pembangunan.
        • Keterbatasan kemampuan dalam mendukung pendanaan merupakan salah satu alasan utama lemahnya penegakan hukum di Indonesia.
      www.dadangsolihin.com
    • Prinsip Dasar Perumusan Substansi (3)
      • Kejelasan .
        • Peraturan dapat diterima untuk kemudian dilaksanakan dengan baik hanya apabila memiliki kejelasan dan dapat di pahami oleh masyarakat.
        • Kejelasan mengacu pada bagaimana suatu peraturan dirumuskan dan masyarakat mengerti akan kandungan yang terdapat di dalamnya.
      www.dadangsolihin.com
    • Prinsip dalam Penerapan Hukum (1)
      • Akuntabilitas
        • Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;
        • Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;
        • Adanya output dan outcome yang terukur.
      • Kepastian Hukum
        • Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten;
        • Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif;
        • Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum;
        • Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.
      www.dadangsolihin.com
      • Keleluasaan Aministratif
        • Tak satupun peraturan yang dapat secara efektif memprediksi semua kegiatan, fakta, dan situasi yang dibutuhkan.
        • Keleluasaan dapat dituangkan secara eksplisit dan implisit dalam suatu peraturan.
      • Keadilan
        • Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan.
        • Hukum ditegakkan bukan atas dasar kepentingan kekuasaan ataupun golongan kepentingan tertentu, melainkan demi tegaknya keadilan.
        • Keadilan harus didukung oleh keberadaan institusi hukum dan aparat penegak hukum yang jujur, profesional dan tidak terpengaruh oleh golongan manapun.
      Prinsip dalam Penerapan Hukum (2) www.dadangsolihin.com
    • Tahapan Penyusunan Perda www.dadangsolihin.com
    • Identifikasi isu & masalah
      • Identikasi isu dan masalah .
      • Identikasi siapa yang terkait dengan masalah .
      • Gunakan metode pemecahan masalah yang sesuai.
      • Identikasi dampak pemecahan masalah .
      • Pembuatan skala prioritas masalah yang akan diatasi .
      www.dadangsolihin.com 1.
    • Metode M4E
      • M4E = Men, Money, Managerial, Method, Environment
      • Men (manusia)
        • Dilakukan pengujian bagaimana perilaku manusia (subyek hukum) melaksanakan atau bertindak sehingga timbul masalah;
      • Money (uang/anggaran)
        • Pengujian dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana kedudukan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menimbulkan masalah;
      www.dadangsolihin.com
      • Managerial
        • Dilakukan pengujian dan riset apakah pola managerial baik dari sistem maupun sub sistem dapat mendukung atau tidak terhadap aturan-aturan yang ada.
        • Perlu diperbaharui aturan yang lama atau membentuk aturan yang baru.
      • Method (metode)
        • Terkait dengan hubungan antara subyek hukum (pelaku) dengan obyek hukum,
        • Bagaimana model dan pola hubungannya tersusun dalam sebuah metode.
      • Environment (lingkungan)
        • Lingkungan sangat berpengaruh terhadap hadirnya persoalan yang terjadi.
        • Lingkungan ini terkait juga pengaruh dari luar (globalisasi).
      www.dadangsolihin.com
    • Identifikasi legal baseline (1)
      • Identikasi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan permasalahan, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan perundang-undangan terbawah.
      • Identikasi instansi pelaksana.
      • Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, dengan mempertimbangkan penulisannya:
        • Kejelasan pasal dan ayat; dan
        • Kepastian preskripsi hukum.
      www.dadangsolihin.com 2.
    • Identifikasi legal baseline (2)
      • Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, dengan mempertimbangkan pelaksanaannya:
        • Ketersediaan dana pelaksanaan;
        • Kapasitas administrasi; dan
        • Penegakan hukum.
      • Identikasi peraturan perundang-undangan yang paling berpotensi untuk dapat memecahkan masalah, apabila keefektifannya ditingkatkan atau dibuat revisi.
      • Identikasi macam-macam instrumen hukum yang mungkin dapat memecahkan masalah.
      www.dadangsolihin.com 2.
      • Bentuk tim penyusun secara resmi.
        • Keanggotaan tidak terlalu besar
        • Masukkan wakil-wakil stakeholders
        • Penuhi kebutuhan wakil-wakil
        • Identifikasi staf pendukung
        • Formalkan dengan Surat Keputusan
      • Komitmen tim penyusun.
        • Komitmen waktu memadai
        • Ruangan – satu ruangan pertemuan
        • Anggaran – jasa-jasa pendukung
      • Aturan prosedural tim penyusun.
      Penyusunan Naskah Akademik (1) www.dadangsolihin.com 3.
      • Identifikasi kelompok penasehat/ pengarah.
        • Identifikasi pakar
        • Identifikasi stakeholders
        • Tentukan cara komunikasi teratur
      • Susun jadwal penyelesaian pekerjaan.
      • Mulai penyusunan ( drafting )
        • Identifikasi isu dan masalah
        • Buat sistematika, tulis teks
        • Perbaiki terus
        • Buat notulensi setiap pertemuan
      Penyusunan Naskah Akademik (2) www.dadangsolihin.com 3.
      • Selenggarakan pertemuan stakeholders dan konsultasi publik untuk membahas draft dan memperoleh masukan:
        • Kirim salinan ( copy ) draft sebelum pertemuan
        • Sediakan data pendukung sebelum pertemuan
      • Revisi dan finalisasi.
      Penyusunan Naskah Akademik (3) www.dadangsolihin.com 3.
    • Penulisan Raperda
      • Penamaan (Judul)
        • jenis peraturan;
        • teritorial/wilayah hukum/yuridiksi (negara, daerah, desa dsb);
        • nomor peraturan;
        • tahun pembuatan;
        • nama peraturan.
      • Contoh :
      www.dadangsolihin.com 4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 17 TAHUN 200 7 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1 TAHUN 200 5 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR
      • Frase/Klausul Permanen
      • Contoh:
      • Pembukaan
      • terdiri atas konsiderans atau dasar pemikiran, dasar hukum pembentukannya dan judul.
      • Batang Tubuh
        • Ketentuan Umum
        • Ketentuan Substansi
        • Ketentuan Sanksi
      • Penutup
      • Lampiran/Penjelasan
      www.dadangsolihin.com DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BEKASI ,
    • Penyelenggaraan Konsultasi Publik
      • Interaksi dengan masyarakat merupakan upaya yang lentur, dan harus diintegrasikan ke dalam proses penulisan rancangan Perda.
      • Proses konsultasi dan penulisan bersifat interaktif, saling mengisi dan mempengaruhi.
      www.dadangsolihin.com 5.
    • Pembahasan di DPRD
      • Pembahasan di DPRD merupakan salah satu bentuk dari dilaksanakannya konsultasi publik.
      • Pembahasan di DPRD tidak dilakukan oleh DPRD semata, melainkan bekerja sama dengan kepala daerah, seperti apa yang diamanatkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
      www.dadangsolihin.com 6.
    • Penetapan Perda
      • Salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan sebuah Perda baru adalah masa transisinya, yaitu tanggal mulai diberlakukannya Perda baru.
      • Sebuah Perda baru sebaiknya ada tenggang waktu antara disahkannya sebuah Perda dengan tanggal mulai diberlakukannya.
      • Hal ini dimaksudkan agar lembaga/instansi pemerintah terkait dan masyarakat dapat melakukan persiapan-persiapan yang memadai untuk pelaksanaan secara efektif.
      • Persiapan pelaksanaan meliputi pembentukan kesadaran masyarakat tentang ketentuan-ketentuan hukum yang baru, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi instansi pelaksana dan aparat penegak hukum mengenai ketentuan-ketentuan spesifik dari Perda yang baru tersebut.
      www.dadangsolihin.com 7.
    • Terima Kasih www.dadangsolihin.com
    • Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com