Your SlideShare is downloading. ×
Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja

9,328
views

Published on

Up-Grading Nasional Fungsi dan Peran DPRD Kota Lubuk Linggau; Hotel Aston-Jakarta, 15 Desember 2008

Up-Grading Nasional Fungsi dan Peran DPRD Kota Lubuk Linggau; Hotel Aston-Jakarta, 15 Desember 2008


1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
9,328
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja Up-Grading Nasional Fungsi dan Peran DPRD Kota Lubuk Linggau Hotel Aston-Jakarta, 15 Desember 2008 Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas BAPPENAS
  • 2. www.dadangsolihin.com
  • 3. Materi Workshop
    • Apa Tujuan Pembangunan?
    • Wadah Perwakilan Rakyat
    • Peran dan Fungsi DPRD
    • Tantangan bagi DPRD yang Efektif
    • Best Practices
    • Orientasi Dasar Politik DPRD
    • Siklus Representasi Wakil Rakyat
    • Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
    • Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat
    • Paradigma Governance
    • Anggaran Berbasis Kinerja
    www.dadangsolihin.com
  • 4. Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development)
    • P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
    • P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang .
    • P eningkatan kebebasan (f reedom/ democracy ) setiap orang.
    www.dadangsolihin.com
  • 5. How?
    • Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
      • antar daerah
      • antar sub daerah
      • antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
    • Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
    • Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
    • Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
    • Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
    www.dadangsolihin.com
  • 6. Wadah Perwakilan Rakyat www.dadangsolihin.com Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat B erbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu B erbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional
    • M ana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?
    • Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?
    • Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?
    • Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?
  • 7. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan www.dadangsolihin.com Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Sumber : ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005) Pemda Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Produk-produk Fungsi DPRD Parpol Program partai dan janji kampanye LSM Kebijakan dan program khusus LSM Ormas Agenda lobi dan tekanan politik Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda KDH, Sekda, SKPD DPRD Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus Parpol Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Partai LSM Berbagai bentuk dan jenis LSM Ormas Berbagai bentuk dan jenis Ormas Lembaga Intermediary Gender Laki Perempuan Ekonomi Kaya Miskin Domisili Tetap Tidak Tetap Keamanan Mapan Rentan Organisasi Kelompok Individual Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Lingkungan Lingkungan yang sehat dan lestari Arena Pembangunan Sosial Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Ekonomi Pertumbuhan dan pemerataan Kelembagaan Pembuatan keputusan partisipatif
  • 8. Kelompok M edian
    • Mereka adalah para pemain politik di tingkat 'meso' atau tengah yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan.
    • Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi.
    • Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar' karena mampu masuk dalam berbagai kalangan dengan mudah.
    • Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat dan kepentingan mereka.
    • Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual.
    www.dadangsolihin.com
  • 9. P endukung P emilu
    • P ada umumnya m ereka mendapatkan akses pemanfaatan fasilitas publik dan sumberdaya pembangunan secara lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan.
    • Karena posisi yang berada di lapisan tengah, mereka dapat diakses baik oleh para penguasa formal maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya ketergantungan terhadap kelompok median ini.
    www.dadangsolihin.com
  • 10. Fungsi DPRD menurut UU
    • Legislasi : kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
    • Anggaran : kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.
    • Pengawasan : kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
    • Sumber : UU 32/2004
    www.dadangsolihin.com
  • 11. Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)
    • DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif.
    • Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat.
    • Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas konstituen.
    • Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim.
    www.dadangsolihin.com
  • 12. Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
    • DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu.
    • Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah.
    • Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di daerahnya.
    • Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.
    www.dadangsolihin.com
  • 13. Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)
    • Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia.
    • Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.
    www.dadangsolihin.com
  • 14. Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)
    • Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik.
    • Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
    • DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya.
    www.dadangsolihin.com
  • 15. Mengapa Hal Ini Terjadi?
    • sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat.
    • Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai.
    • Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali.
    • “ Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang.
    www.dadangsolihin.com
  • 16. Kemauan untuk Mereformasi
    • Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-hari.
    • Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi.
    • DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi.
    www.dadangsolihin.com
  • 17. Best Practices (1)
    • Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi
    • Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan.
    • Penggunaan Masa Reses yang Bermakna
    • Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk melakukan konsultasi dengan para konsituennya.
    • Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.
    www.dadangsolihin.com
  • 18. Best Practices (2)
    • Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah
    • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.
    • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah.
    • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan.
    www.dadangsolihin.com
  • 19. Best Practices (3)
    • Dengar Pendapat Publik
    • Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan masyarakat melalui dengar pendapat publik.
    • Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.
    • Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.
    www.dadangsolihin.com
  • 20. Best Practices (4)
    • Transparansi Anggaran
    • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam bentuk poster.
    • Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio untuk membicarakan anggaran daerah.
    • Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran
    • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.
    www.dadangsolihin.com
  • 21. Orientasi Dasar Politik DPRD
    • A genda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga .
      • Penanggulangan kemiskinan;
      • Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
      • Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
    www.dadangsolihin.com
  • 22. Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
    • Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.
      • D engan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
      • Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.
    www.dadangsolihin.com
  • 23. Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
    • P emikiran yang selalu mencari upaya perbaikan .
      • A nggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
      • Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.
    www.dadangsolihin.com
  • 24. Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
    • M embangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif .
      • P ara anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya.
      • Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.
    www.dadangsolihin.com
  • 25. Siklus Representasi Wakil Rakyat
    • Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
    • Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
    • J ika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.
    • Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.
    www.dadangsolihin.com
  • 26. Siklus Representasi Wakil Rakyat www.dadangsolihin.com Sumber: NDI, LGSP Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi) R A K Y A T PEMILU DPRD MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat Fungsi Legislasi Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan Representasi Rakyat (keterwakilan)
  • 27. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
    • Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
    • Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.
    • DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara.
    www.dadangsolihin.com
  • 28. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
    • Secara substansial
      • perlindungan hak
      • peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
    • Secara prosedural
      • mengikuti prosedur hukum yang benar
      • melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
    • K omunikasi dan hubungan dengan konstituen , media serikat , Ormas, LSM, perguruan tinggi , dan lain-lain.
    • S istem pendukung ( supporting system ) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
    www.dadangsolihin.com
  • 29. Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat
    • Tertinggi
    • K ebutuhan sebagai aspirasi bersama (atau banyak pihak) untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki kondisi.
    • Menengah
    • K epentingan, yakni hak-hak so s ial-ekonomi-politik individu maupun kelompok masyarakat .
    • Terendah
    • K einginan individu atau kelompok orang untuk keperluan jangka pendek, yakni kebutuhan isi perut dan kedudukan (ekonomi-politik)
    www.dadangsolihin.com Sumber: LGSP Tertinggi Menengah Terendah
  • 30. www.dadangsolihin.com Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance Government Governance
    • Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
    • Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.
    • Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
  • 31. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
    • Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
    • Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good .
    www.dadangsolihin.com Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
  • 32. Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
  • 33. Troika www.dadangsolihin.com
  • 34. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
  • 35. Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan www.dadangsolihin.com
  • 36. Anggaran Berbasis Kinerja www.dadangsolihin.com
  • 37. Apa itu ABK?
    • Anggaran Berbasis Kinerja ( Performance Based Budgeting ) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja.
    • ABK terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran ( budget entity ).
    www.dadangsolihin.com
  • 38. Landasan Hukum www.dadangsolihin.com
    • UU 17/2003 tentang Keuangan Negara;
    • UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
    • UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pemb Nasional;
    • UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
    • PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
    • PP 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L
    Good Governance: discipline, sustainable, transparent, efficient, accountable
    • TAP MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
    • UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
    • Inpres 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .
  • 39. Pengertian ABK
      • ABK adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
      • (Pasal 7 ayat (1) PP 21/2004)
      • Dalam ABK diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.
      • (Pasal 7 ayat (2) PP 21/2004)
    www.dadangsolihin.com
  • 40. Tujuan ABK
    • Dengan penyusunan ABK diharapkan rencana dan program-program pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada :
      • terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan,
      • dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik,
      • tercapainya efisiensi serta peningkatan produktivitas di dalam pengelolaan sumberdaya dan peningkatan kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian nasional.
      • mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
    www.dadangsolihin.com
  • 41. Reformasi Sistem Penganggaran www.dadangsolihin.com PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
    • Visi:
    • Melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN
    • Visi:
    • Melaksanakan program kerja Presiden/Kepala Daerah terpilih
    • Misi:
    • Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan
    • Penganggaran berdasarkan pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
    • Misi:
    • Pelaksanaan kerangka regulasi serta kerangka investasi dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/D
    • Anggaran disusun berdasarkan RKP/D dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara
  • 42. Reformasi Sistem Penganggaran www.dadangsolihin.com Paradigma Lama Paradigma Baru
  • 43. Penerapan ABK
    • Mengubah Fokus Pengukuran
    www.dadangsolihin.com FLEKSIBILITAS bergeser Besarnya Jumlah Alokasi Sumber Daya Hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya
  • 44. Latar Belakang: 3 Tuntutan www.dadangsolihin.com Melahirkan sejumlah produk hukum yang melandasi perubahan menuju era reformasi yang mengedepankan: disiplin, kesinambungan, transparan, effisien, dan akuntabel.
    • azas keseimbangan ( checks and balances) dalam penganggaran
    • penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance)
    • Komitmen dalam menggunakan sumber daya yang terbatas.
  • 45. Pendekatan Sistem Penganggaran
    • Anggaran negara mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi
    • Fungsi alokasi dilaksanakan agar sumber daya yang langka dapat dialokasikan secara efisien dan efektif sesuai skala prioritas guna mencapai tujuan negara;
    • Pendekatan tradisional (line item budget) menempatkan klasifikasi ekonomi (jenis-belanja) sebagai instrument utama pengalokasian anggaran;
    • Penerapan prinsip “Good Governance” menuntut penggeseran pendekatan tradisional ke ABK yang didukung dengan pendekatan Penganggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
    www.dadangsolihin.com
  • 46. Manfaat Penerapan ABK (1)
    • Transparansi
    • Meningkatkan transparansi dengan menekankan kejelasan hubungan antara penggunaan anggaran dengan kinerja pemerintah sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran dan pelaksanaannya.
    • Melalui penuangan kebijakan pemerintah ke dalam program-program, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya kepada rakyat secara jelas dan mudah dipahami.
    • Penganggaran dan pencatatan akuntansi dapat dilakukan menurut program sehingga pemisahan data biaya dan penerimaan per program memperjelas untuk pengambilan keputusan, di samping memberikan gambaran yang jelas pula mengenai keluaran dan hasil yang diharapkan;
    • Dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lebih mendasarkan pada pengelompokan menurut jenis belanja, penganggaran yang disusun berdasarkan program jelas lebih relevan dan mudah diakses oleh para politisi dan publik.
    www.dadangsolihin.com
  • 47. Manfaat Penerapan ABK (2)
    • Pola Penganggaran
    • Mengubah pola penganggaran dari semula terfokus pada bagaimana mendapatkan anggaran & membelanjakannya menjadi bagaimana membiayai kegiatan berdasarkan program dengan tujuan tertentu sesuai prioritas (money follow function) .
    • Prosesnya dimulai dengan menentukan keluaran dan hasil yang diharapkan sesuai tujuan dan sasaran program, kemudian baru ditetapkan inputnya yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud.
    • Pengukuran kinerja juga bisa disusun guna mengukur efektifitas dari kegiatan pencapaian tujuan yang diinginkan.
    www.dadangsolihin.com
  • 48. Manfaat Penerapan ABK (3)
    • P enentuan Prioritas
    • Pendekatan ABK memberikan peluang kepada Lembaga Penentu/pembuat Kebijakan seperti Kabinet dan DPR untuk dapat menentukan prioritas secara lebih rasional.
    • Hal ini dimungkinkan karena anggaran program pemerintah tidak sekedar menggambarkan pengelompok an menurut organisasi dan jenis belanja, akan tetapi lebih dari itu di dalam program secara jelas tercermin hasil yang diinginkan untuk dicapai.
    • P endekatan ABK membawa kejelasan atas fokus kebijakan pemerintah, bagaimana kegiatan administrasi pendukung menunjang tujuan dan target, serta bagaimana anggaran dibagi diantara berbagai prioritas.
    www.dadangsolihin.com
  • 49. Manfaat Penerapan ABK (4)
    • Efisiensi Birokrasi
    • Penerapan ABK berpotensi besar meningkatkan efisiensi birokrasi. ABK mencerminkan harapan bahwa birokrasi terselenggara dalam performa yang prima yang mendorong terfokuskannya pencapaian hasil.
    • Hal ini terjadi karena dengan adanya lembaga yang bertanggung- jawab atas penyediaan layanan barang dan jasa publik sementara K/L lebih difokuskan pada tanggungjawab pengaturan regulasinya, maka kejelasan pengaturan kewenangan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan oleh birokrasi.
    www.dadangsolihin.com
  • 50. ABK
    • Secara konsepsi penerapan ABK merupakan proses transformasi yang mengedepankan pencapaian efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya.
    www.dadangsolihin.com BIAYA PROSES KELUARAN HASIL ekonomis SUMBER DAYA Efisien secara ekonomi efektivitas Penghargaan tertinggi Anggaran tradisional Anggaran berbasis Keluaran Anggaran berbasis hasil anggaran kinerja Efisien secara teknis mengubah arah/orientasi penganggaran melalui
    • azas keseimbangan ( checks and balances) dalam penganggaran
    • penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance)
    • Komitmen dalam menggunakan sumber daya yang terbatas.
    Pelaksanaan anggaran terpadu, anggaran berbasis (berorientasi) kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Tuntutan Lingkungan
  • 51. TERIMA KASIH www.dadangsolihin.com
  • 52.
    • Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
    • He got various training around the globe, included Shanghai International Program for Development Evaluation Training (2008) , Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
    • You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202
    Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile www.dadangsolihin.com