• Save
Peran dan Fungsi  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

on

  • 13,007 views

Diklat Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah

Diklat Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda Kabupaten Dogiyai; Bintang Hotel-Jakarta, 26 Agustus 2009

Statistics

Views

Total Views
13,007
Views on SlideShare
12,988
Embed Views
19

Actions

Likes
5
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 19

http://www.slideshare.net 19

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Presentation Transcript

  • 1. BAPPENAS
  • 2. File Presentasi ini bisa didownload di
    • http://www.ziddu.com/download/6212001/2009_041_Inersia_3.pdf.html
    www.dadangsolihin.com
  • 3. www.dadangsolihin.com
  • 4. Materi
    • Tugas dan Fungsi Bappeda
    • Susunan dan Struktur Organisasi
    • Tupoksi Kepala Badan
    • Tupoksi Sekretariat
    • Tupoksi Bidang Ekonomi
    • Tupoksi Bidang Sosial Budaya
    • Tupoksi Bidang Fisik dan Prasarana
    • Tupoksi Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendataan dan Pelaporan
    • Tupoksi Bidang Penanaman Modal
    • UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional
    • Tata Kerja
    www.dadangsolihin.com
  • 5. Tugas dan Fungsi Bappeda (Permendagri 57/2007 tentang Juknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah)
    • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas
      • Perumusan kebijakan perencanaan daerah,
      • Koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
    www.dadangsolihin.com
  • 6. Tugas dan Fungsi Bappeda dalam Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .
  • 7. Tugas dan Fungsi Bappeda dalam Tahapan Perencanaan www.dadangsolihin.com
    • Penyusunan Rencana
      • Rancangan Rencana Pembangunan Daerah
      • Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
      • Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah
    • Pengendalian Pelaksanaan Rencana
      • Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
    • Evaluasi Pelaksanaan Rencana
      • Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD.
      • Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
  • 8. Tugas dan Fungsi Bappeda dalam Penyusunan RPJPD
    • Visi, misi, dan arah pembangunan Daerah
    • Mengacu pada RPJP Nasional.
    www.dadangsolihin.com Rancangan RPJPD Musrenbang RPJPD Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda Proses Teknokratik oleh Bappeda
    • B ahan Rancangan RPJP
    • M elibatkan Masyarakat
    Oleh Bappeda Oleh DPRD
  • 9. Tugas dan Fungsi Bappeda dalam Penyusunan RPJMD Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD
    • Visi, Misi Kepala Daerah
    • Strategi Pembangunan Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah
    • Program SKPD
    • Visi,Misi Kepala Daerah
    • Strategi Pembangunan Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah
    e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) www.dadangsolihin.com SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD
  • 10. Tugas dan Fungsi Bappeda dalam Penyusunan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD
    • Prioritas Pembangunan
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah
    • Program SKPD
    • Prioritas Pembangunan Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif
    d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota
    • Sinkronisasi Program SKPD
    • Harmonisasi Dekon dan TP
    MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat
    • Harmonisasi Dekon dan TP
    (4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS
    • Sinkronisasi Program KL/SKPD
    • Harmonisasi Dekon dan TP
    Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) www.dadangsolihin.com SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD
  • 11. Langkah Penyusunan APBD www.dadangsolihin.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RKPD KUA Nota Kesepakatan KUA PPAS Nota Kesepakatan PPA SE-KDH Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Pembahasan RKA-SKPD Perbaikan RKA-SKPD Rancangan APBD Bappeda Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 10 11 12 13 14 15 16 17 Pembahasan Rancangan APBD TAPD Persetujuan DPRD Raperda APBD Penyusunan Rancangan Per-KDH Penjabaran APBD P P K D Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH Penjabaran APBD SK Mendagri Evaluasi Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD Pembahasan Pimpinan DPRD Ha s il Evaluasi Mendagri Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD SK Pimpinan DPRD Penyempurnaan Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD Penetapan Perda dan Per-KDH Penjabaran APBD oleh KDH 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Penyusunan Rancangan DPA-SKPD SKPD Verifikasi Rancangan DPA-SKPD TAPD Pengesahan DPA-SKPD PPKD Persetujuan DPA-SKPD Sekda Pendistribusian DPA-SKPD PPKD Pelaksanaan DPA-SKPD SKPD Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban
  • 12. Susunan Organisasi
    • Kepala Badan;
    • Sekretariat;
    • Bidang Ekonomi;
    • Bidang Sosial Budaya;
    • Bidang Fisik dan Prasarana;
    • Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendataan dan Pelaporan;
    • Bidang Penanaman Modal;
    • UPT; dan
    • Kelompok Jabatan Fungsional.
    www.dadangsolihin.com
  • 13. Struktur Organisasi www.dadangsolihin.com Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kelompok Jabatan Fungsional Sekretaris Bidang Ekonomi Bidang Sosial Budaya Bidang Fisik dan Prasarana Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendataan dan Pelaporan Bidang Penanaman Modal Unit Pelaksana Teknis
  • 14. Tupoksi Kepala Badan
    • Kepala Badan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal.
    www.dadangsolihin.com
  • 15. Sekretariat (1)
      • Tugas:
      • Melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Bappeda dan Penanaman Modal yang meliputi:
        • Urusan Umum dan Kepegawaian,
        • Urusan Keuangan, Serta
        • Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan.
    www.dadangsolihin.com
  • 16. Sekretariat (2)
    • Fungsi :
    • Penyusunan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan dan perencanaan pembangunan dengan satuan organisasi di lingkungan Bappeda dan Penanaman Modal;
    • Pengelolaan program Administrasi Umum dan Kepegawaian;
    • Pengelolaan program Penyusunan Rencana Kegiatan dan Administrasi Keuangan; dan
    • Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
    www.dadangsolihin.com
  • 17. Sekretariat (3)
    • Sekretariat terdiri dari :
    • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    • Sub Bagian Keuangan; dan
    • Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan.
    www.dadangsolihin.com
  • 18. Sekretariat (4)
    • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
    • Administrasi umum
      • Urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, kepustakaan
    • Kepegawaian
      • Pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan
    www.dadangsolihin.com
  • 19. Sekretariat (5)
    • Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
    • Penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
    • Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas:
    • Mengumpulkan, menghimpun dan menginventarisasi perencanaan dari masing-masing Bidang,
    • Monitoring dan evaluasi,
    • Mendokumentasikan kegiatan terhadap program pembangunan Bappeda dan Penanaman Modal.
    www.dadangsolihin.com
  • 20. Bidang Ekonomi (1)
    • Tugas
    • Mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang pertanian, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, energi dan sumber daya mineral .
    • Fungsi :
    • Penyusunan, pengkoordinasian program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, energi dan sumber daya mineral ;
    www.dadangsolihin.com
  • 21. Bidang Ekonomi (2)
    • Fungsi :
    • Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang pertanian, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan , yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
    • Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang perhubungan, tenaga kerja, energi dan sumber daya mineral yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.
    www.dadangsolihin.com
  • 22. Bidang Ekonomi (3)
    • Bidang Ekonomi terdiri dari :
    • Sub Bidang Pertanian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Industri dan Perdagangan , mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan .
    • Sub Bidang Perhubungan, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan perhubungan, tenaga kerja, pertambangan, energi dan sumber daya mineral .
    www.dadangsolihin.com
  • 23. Bidang Sosial Budaya (1)
      • Tugas
      • Mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang pendidikan, seni budaya, pemuda, olah raga, kesehatan, hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi, sosial, agama, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pariwisata .
      • fungsi :
      • Penyusunan, pengkoordinasian program tahunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, seni budaya, pemuda, olah raga, kesehatan, hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi, sosial, agama, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pariwisata .
    www.dadangsolihin.com
  • 24. Bidang Sosial Budaya (2)
      • Fungsi :
      • Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang pendidikan, seni budaya, pemuda, olah raga, kesehatan, hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; dan
      • penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang sosial, agama, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pariwisata yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.
    www.dadangsolihin.com
  • 25. Bidang Sosial Budaya (3)
    • Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
    • Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan pendidikan, seni budaya, pemuda, olah raga, kesehatan, hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi .
    • Sub Bidang Sosial Budayadan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan sosial, agama, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pariwisata .
    www.dadangsolihin.com
  • 26. Bidang Fisik dan Prasarana (1)
    • Tugas
    • Mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang lingkungan hidup, tata ruang, pertanahan, perumahan/ keciptakaryaan, fasilitas umum, prasarana jalan/kebinamargaan, pos dan telekomunikasi serta pengairan .
    • Fungsi :
    • Penyusunan, pengkoordinasian program tahunan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi, lingkungan hidup, tata ruang, pertanahan, perumahan/keciptakaryaan, fasilitas umum, prasarana jalan, pos dan telekomunikasi, bina marga dan pengairan .
    www.dadangsolihin.com
  • 27. Bidang Fisik dan Prasarana (2)
    • Fungsi :
    • Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan yang disusun oleh perangkat daerah dan badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
    • Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang perumahan/ keciptakaryaaan, fasilitas umum, prasarana jalan/kebinamargaan, pos dan telekomunikasi dan pengairan yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.
    www.dadangsolihin.com
  • 28. Bidang Fisik dan Prasarana (3)
    • Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
    • Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan .
    • Sub Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang perumahan dan fasilitas umum dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan perumahan/keciptakaryaan, prasarana jalan/ kebinamargaan, pos dan telekomunikasi serta pengairan .
    www.dadangsolihin.com
  • 29. Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik, Pendataan dan Pelaporan (1)
    • Tugas
    • Mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, menghimpun data, statistik, melakukan analisa dan penilaian, pemantauan dan menyusun laporan pelaksanaan pembangunan serta penyusunan statistik dan dokumentasi.
    • Fungsi :
    • Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penelitian dan pengembangan; dan
    • Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program statistik, pendataan dan pelaporan.
    www.dadangsolihin.com
  • 30. Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik, Pendataan dan Pelaporan (2)
    • Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik, Pendataan dan Pelaporan terdiri dari :
    • Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan penelitian dan pengembangan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana.
    • Sub Bidang Statistik, Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program statistik, pendataan dan pelaporan dalam arti mengumpulkan, mempersiapkan dan menganalisa data dasar untuk perencanaan pembangunan, penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota, pengembangan jejaring statistik khusus skala kota, pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survei antar sensus skala kota, survei skala nasional, survei sosial dan ekonomi dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan.
    www.dadangsolihin.com
  • 31. Bidang Penanaman Modal (1)
    • Tugas
    • Mengkoordinasikan penyelenggaraan penanaman modal.
    • Fungsi
    • Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program
    • Promosi dan kerjasama investasi;
    • Pembinaan dan pengawasan investasi.
    www.dadangsolihin.com
  • 32. Bidang Penanaman Modal (2)
    • Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
    • Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan program Promosi dan Kerjasama Investasi dalam arti penyusunan rencana dan program investasi, menilai dan mengevaluasi permohonan penanaman modal sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku, penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penanaman modal, penyusunan dan pengolahan data/informasi investasi serta pelaksanaan kegiatan promosi daerah.
    • SubBidang Pembinaan dan Pengawasan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan program pembinaan dan pengawasan investasi dalam arti melaksanakan pengkoordinasian pembinaan, pengawasan, perizinan dan pengendalian kegiatan investasi di daerah.
    www.dadangsolihin.com
  • 33. UPT dan Jabatan Fungsional
    • Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana Operasional Bappeda dan Penanaman Modal di lapangan.
    • Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan;
    • Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
    • Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional.
    • Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
    • Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
    www.dadangsolihin.com
  • 34. Tata Kerja (1)
    • Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
    • Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    • Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
    www.dadangsolihin.com
  • 35. Tata Kerja (2)
    • Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
    • Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
    www.dadangsolihin.com
  • 36. Terima Kasih www.dadangsolihin.com
  • 37. Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com