Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD

5,788 views
5,644 views

Published on

Capacity Building DPRD Kabupaten Bangka Tengah di Orchardz Hotel-Jakarta, 3 Juni 2011

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,788
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
455
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD

  1. 1. www.dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. Nama : Dadang Solihin Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah g Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta J k t 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.comwww.dadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi M t i• Alat Kelengkapan DPRD• Tugas Badan Musyawarah, Badan g y , Legislasi Daerah, dan Badan Kehormatan DPRD• Tupoksi DPRD• Mengukur Kinerja DPRD• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah• Perencanaan Pembangunan D P P b Daerah h• Best Practices www.dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. Alat Kelengkapan DPRD PP16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib DPRD1. Pimpinan; y ;2. Badan Musyawarah;3. Komisi;4. Badan Legislasi Daerah; g ;5. Badan Anggaran;6. Badan Kehormatan; dan ;7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Pasal 36 PP16/2010 www.dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Badan Musyawarah1.1 Bamus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.2. Bamus terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan p g jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.3. Susunan keanggotaan Bamus ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi. fraksi4. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Bamus merangkap anggota.5. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Bamus dan bukan sebagai anggota. Pasal 46 PP16/2010 www.dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. 1/2 1/2 Tugas Badan Musyawarah T B d M h1. Menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Ranperda, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan g garis kebijakan y g menyangkut p j yang y g pelaksanaan tugas dan g wewenang DPRD;3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing; www.dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. 2/2 Tugas Badan Musyawarah T B d M h4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;5. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan; p p p g ;6. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Bamus. Pasal 47 PP16/2010 www.dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. 1/2 1/2 Badan Legislasi Daerah• Balegda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. p p p• Susunan dan keanggotaan Balegda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.• Jumlah anggota Balegda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.• Jumlah anggota Balegda setara dengan jumlah anggota satu komisi.• Anggota Balegda diusulkan masing masing fraksi masing-masing fraksi.• Pimpinan Balegda terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Balegda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. www.dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. 2/2 Badan Legislasi Daerah• Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Balegda bukan anggota. gg• Masa jabatan pimpinan Balegda paling lama dua setengah tahun.• Masa keanggotaan Balegda dapat diubah pada setiap tahun anggaran. Pasal 50-52 PP16/2010 www.dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. 1/2 1/2 Tugas Badan Legislasi Daerah T B d L i l iD h1. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas Raperda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;2. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;3. Menyiapkan Raperda usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum Raperda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD; www.dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. 2/2 Tugas Badan Legislasi Daerah T B d L i l iD h5. Memberikan pertimbangan terhadap Raperda yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas Raperda tahun berjalan atau di luar Raperda yang terdaftar dalam program legislasi daerah;6.6 Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Raperda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus; p ;7. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas Raperda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan8. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. www.dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. 1/3 1/3 Badan Kehormatan1. Badan K h1 B d Kehormatan dibentuk oleh DPRD d merupakan alat t dib t k l h dan k l t kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.2.2 Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan DPRD.3. Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD gg p gg dengan ketentuan: a. untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 34 orang b j l h ti orang, d d berjumlah tiga dan b. untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 35 – 50 orang berjumlah lima orang; www.dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. 2/3 Badan Kehormatan4. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.5. Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing masing fraksi masing-masing fraksi.6. Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing masing fraksi berhak mengusulkan satu orang calon anggota Badan Kehormatan.7. Dalam hal di DPRD hanya terdapat dua fraksi, fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan dua orang calon anggota Badan Kehormatan. www.dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. 3/3 Badan Kehormatan8. Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.9. Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.10. Badan Kehormatan dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD. Pasal 56 PP16/2010 www.dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. Tugas T gas Badan Kehormatan1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD anggota DPRD dan/atau masyarakat; DPRD, DPRD,4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurna DPRD.5. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen. Pasal 57 PP16/2010 www.dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. Kewenangan B d K hK Badan Kehormatan t1. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;2.2 Meminta keterangan pengadu saksi dan/atau pihak pihak lain pengadu, saksi, pihak-pihak yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan3.3 Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD. Pasal 58 PP16/2010 www.dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. www.dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. Wadah PW d h Perwakilan Rakyat kil R k tPemerintah Daerah yang dipimpin  Mana yang paling dekatoleh Kepala Daerah yang dipilih dengan rakyat dan secarasecara langsung oleh rakyat nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?DPRD sebagai organisasi politik  Organisasi mana yang terkaitNegara yang berpihak dan berjuang langsung memperjuangkanuntuk kepentingan rakyat kepentingan rakyat?Berbagai partai politik yang  Lembaga dan organisasi manaseharusnya menjadi organisasi politik yang mempunyai sumberdaya i b dsipil tertinggi dari rakyat pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secaraLSM dan berbagai bentuk asosiasi nyata dan cepat memenuhi t d t hiyang menjadi wadah fungsional atas kebutuhan hidup rakyat?perjuangan kepentingan tertentu  Organisasi mana yangBerbagai organisasi kemasyarakatan mempunyai dasar pijakan kuatyang dibentuk mulai dari tingkat dan konkrit di lingkungandusun sampai tingkat nasional rakyat? www.dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda DPRD Parpol LSM Ormas Kebijakan dan Produk-produk Program partai Kebijakan dan Agenda lobi dan Program g Fungsi DPRD g dan janji j j p g program khusus tekanan politik p Pembangunan kampanye LSM Arena Pembangunan Sosial Ekonomi Lingkungan Kelembagaan Kesejahteraan sosial Pertumbuhan dan Lingkungan yang Pembuatan bagi seluruh warga pemerataan sehat dan lestari keputusan partisipatif Lembaga Intermediary Pemda DPRD Parpol LSM Ormas KDH, Sekda, Pimpinan, Pimpinan Partai, Berbagai bentuk Berbagai bentuk SKPD Komisi, Fraksi, Biro-biro dalam dan jenis LSM dan jenis Ormas Kaukus Partai Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Gender Ekonomi Domisili Keamanan Organisasi Laki Kaya y Tetap p Mapan p Kelompok p www.dadang-solihin.blogspot.com 20 Perempuan Miskin Tidak Tetap Rentan Individual Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
  20. 20. Fungsi DPRDmenurut UU 27/20091.1 Legislasi2.2 Anggaran A3. Pengawasan www.dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. Fungsi Legislasi F ngsi• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.• Perda k P d akan menjaga k b l j t sebuah k bij k di d j keberlanjutan b h kebijakan daerah. h• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah daerah.• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan. www.dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. Fungsi Anggaran• Fungsi Anggaran adalah kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah. p• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada daerah kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”. www.dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. Fungsi Penga asan F ngsi Pengawasan• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah daerah.• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah y g p g y j yang progresif memihak masyarakat. y• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah. www.dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)P d F i (1966-• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif.• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat.• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas k i it konstituen. tit• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim rezim. www.dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini) P d F i (S t I i)• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu.• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, pemerintah dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah.• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi d masyarakat di d k i dan k t daerahnya. h• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu di mana masyarakat lalu, memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini. www.dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. 1/2 1/2 Tantangan bagi DPRD yang Efektif T t b i Ef ktif• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia. sehari hari Indonesia• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa. www.dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. 2/2 Tantangan bagi DPRD yang Efektif T t b i Ef ktif• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik.• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam 1 000 penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya. www.dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. Mengapa Hal Ini Terjadi? M H l I i T j di?• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat.• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggota berikut, DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai.• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan k b li ilih kembali.• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan dipilih seringkali melibatkan uang. www.dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. Kemauan untuk M K t k Mereformasi f i• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari- hari.• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi.• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi. t i www.dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. www.dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. Agenda Politik NyataA d P litik N t Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga.  Penanggulangan kemiskinan;  Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;  Pemberantasan k P b t korupsi d reformasi i dan f i birokrasi. www.dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. Argumentasi Politik Mendasar Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.  Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan d t k dapat memperkuat t k t pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. g g g g  Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah penentuan APBD Daerah, dan pengawasan politik. www.dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. Positif dan KonstruktifPemikiran yang selalu mencari upaya y g p yperbaikan.  Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. fungsinya  Sering tanpa disadari kebiasaan ini j justru meningkatkan kapasitas g p modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. t kt litik d k www.dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. Membangun Sistem Umpan Balik Membangun dan memperkokoh sistem g p umpanbalik yang cepat dan efektif.  Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up- date terhadap informasi dan program kerjanya. kerjanya  Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus j g menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat k ti k t akar rumput atau justru t t j t berkembang menjadi partai politik yang mengambang. g g www.dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. Siklus R Sikl Representasi Wakil Rakyat t i W kil R k t Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapat memilihnya, dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik. www.dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. Siklus Representasi Wakil Rakyat RAKYAT PEMILU Representasi Rakyat (keterwakilan) Hubungan dengan DPRD Fungsi Legislasi Pemilih Hubungan dengan MEMBUAT media dan kelompok KEPUTUSAN Fungsi Anggaran u gs gga a kepentingan POLITIK Sumber daya (anggaran, staf, riset Fungsi Pengawasan dan informasi) Perlindungan Peningkatan hak-hak Individu Kesejahteraan Individu dan masyarakat dan MasyarakatSumber: NDI, LGSP www.dadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. 1/2 1/2 Indikator P l k I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik M d t B ik Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara. www.dadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. 2/2 Indikator P l k I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik M d t B ik Secara substansial  p perlindungan hak g  peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek Secara prosedural p  mengikuti prosedur hukum yang benar  melibatkan masyarakat di dalam prosesnya y p y Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi. www.dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. www.dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke 1. 1 Peningkatan standar hidup (levels arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pangan sandang papan pelayanan melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll. dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g p g yang terencana. t memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. orang 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. Todaro, 2000 www.dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. How? Ho ?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (p g y (pemerataan dan keadilan). )2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. p p g j4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam p j g y agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). www.dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. Tantangan dalam Pembangunan Daerah g g • Mengurangi Sarana dan Prasarana yang P ketimpangan memadai dan • Memberdayakan berkualitas masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian kondusif SDA Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitas SDM www.dadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu S hi t i t t kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan p profesional dalam: masyarakat untuk: y Memberikan pelayanan kepada  M ik ti k lit k hid Menikmati kualitas kehidupan masyarakat, yang lebih baik, maju, dan tenteram,, M Mengelola sumber d l l b daya  Peningkatan harkat, martabat, ekonomi daerah. dan harga diri. www.dadang-solihin.blogspot.com 44
  44. 44. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance Daerah Sumberdaya Keseimbangan Peran Tiga Pilar K i b P Ti Pil Pemerintahan P i t h Dunia U h D i Usaha Masyarakat M k t Menjalankan danmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksipolitik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. www.dadang-solihin.blogspot.com 45
  45. 45. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance M b ik h k ekslusif b i Memberikan hak k l if bagi  P Persoalan-persoalan publik l l blik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, pemerintah, civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. mengijinkannya www.dadang-solihin.blogspot.com 46
  46. 46. Pelaku Pembangunan: g Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Pemerintah y Masyarakat Swasta S t Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Good www.dadang-solihin.blogspot.com 47
  47. 47. Model Go ernance Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSMSupranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan P h Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) www.dadang-solihin.blogspot.com 48
  48. 48. Pelaku Pembangunan: Stakeholders g STATE CITIZENS Executive i organized into: i di t Judiciary Community-based organizations g Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Fi i l i tit ti Stock exchange www.dadang-solihin.blogspot.com 49
  49. 49. Troikawww.dadang-solihin.blogspot.com 50
  50. 50. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha www.dadang-solihin.blogspot.com 51
  51. 51. Sinergitas Stakeholders www.dadang-solihin.blogspot.com 52
  52. 52. Sinergitas Stakeholders www.dadang-solihin.blogspot.com 53
  53. 53. www.dadang-solihin.blogspot.com 54
  54. 54. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 ) NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda Jangka Panjang Nasional (Ps. (Ps 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. (Ps 13 Ayat 2) (RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH Jangka Menengah J k M h (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D J k M h Daerah h (Ps. 19 Ayat 3) Nasional (RPJM-Daerah) (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) SKPD)) (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD (Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3) www.dadang-solihin.blogspot.com 55
  55. 55. Persyaratan Dokumen Perencanaan: Perencanaan: SMART SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured g gets managed”) g ) ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) RELEVANT (information needs of the people who will use the data) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) www.dadang-solihin.blogspot.com 56
  56. 56. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:H iliki t h i d hit k1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. www.dadang-solihin.blogspot.com 57
  57. 57. Fungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian p• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan pengawasan kualitas www.dadang-solihin.blogspot.com 58
  58. 58. www.dadang-solihin.blogspot.com 59
  59. 59. 1/4 1/4 Best Practices B tP tiPeraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi• Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan.Penggunaan Masa Reses yang Bermakna• Setiap tahun DPRD memiliki dua kali masa reses untuk tahun, reses, melakukan konsultasi dengan para konsituennya.• Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing. www.dadang-solihin.blogspot.com 60
  60. 60. 2/4 Best Practices B tP tiKeterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah• DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.• Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui kebijakan lokal t k k bij k l k l untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil d l lib tk i i k t i il dalam proses penyusunan peraturan daerah.• Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan. www.dadang-solihin.blogspot.com 61
  61. 61. 3/4 Best Practices B tP tiDengar Pendapat Publik• Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan masyarakat melalui dengar pendapat publik.• Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme konsultatif yang lebih i t ktif dibandingkan dengan komunikasi k lt tif l bih interaktif dib di k d k ik i satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.• Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih. www.dadang-solihin.blogspot.com 62
  62. 62. 4/4 Best Practices B tP tiTransparansi Anggaran• Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam bentuk poster.• B b Beberapa DPRD t l h melakukan di l i t ktif melalui program telah l k k dialog interaktif l l i radio untuk membicarakan anggaran daerah.Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran• Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD. www.dadang-solihin.blogspot.com 63
  63. 63. www.dadang-solihin.blogspot.com 64

×