Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

on

  • 1,125 views

Capacity Building Bappeda Kabupaten Rokan Hilir di Parai Beach Hotel-Bangka, 6 Desember 2013

Capacity Building Bappeda Kabupaten Rokan Hilir di Parai Beach Hotel-Bangka, 6 Desember 2013

Statistics

Views

Total Views
1,125
Views on SlideShare
1,117
Embed Views
8

Actions

Likes
1
Downloads
33
Comments
0

1 Embed 8

http://www.slideee.com 8

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Presentation Transcript

  • dadang-solihin.blogspot.com 2
  • dadang-solihin.blogspot.com 3
  • Materi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kebijakannya • Kedudukan RTRWN, RTRWP, dan RTRWK • Prosedur Persetujuan Substansi Raperda Tata Ruang • Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perspektif Anggaran berbasis Kinerja • Tujuan dan Permasalahan Pembangunan • Keselarasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan • Reformasi Perencanaan: UU 25/2004 tentang SPPN • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dadang-solihin.blogspot.com 4 View slide
  • Latar Belakang 5 • Pembangunan nasional dilakukan untuk mewujudkan tujuan bersama secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (UU 25/2004 tentang SPPN) • Dalam melaksanakan pembangunan nasional/daerah, ada 2 (dua) acuan: 1. Dokumen Rencana Pembangunan 2. Rencana Tata Ruang Wilayah UU 26/2007 tentang Penataan Ruang • Pasal 22 (1) , 25 (1) dan 28: Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Prov/Kab/Kota mengacu pada: a. …….; b. …….; c. RPJPD. • Pasal 23 (2), 26 (2) dan 28: Rencana Tata Ruang Wilayah Prov/Kab/Kota menjadi pedoman untuk: a. Penyusunan RPJPD; b. Penyusunan RPJMD; c. …… PP 8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah • Pasal 29 (1) : Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi serta rencana tata ruang • Pasal 3 : Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dadang-solihin.blogspot.com 5 View slide
  • Latar Belakang • Apabila kedua rencana tersebut tidak sinergi, maka: Program-program dalam RTRW tidak dianggarkan di dalam rencana pembangunan (RPJMD dan RKPD) 2. Pelaksanaan rencana pembangunan berpotensi dikenai sanksi (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang) karena tidak sesuai dengan RTRW 1. • Sebagai informasi, menurut data Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU, hingga 7 Desember 2012 baru ditetapkan: a) 13 Perda RTRW Provinsi (dari total 33 Provinsi), b) 177 Perda RTRW Kabupaten (dari total 398 Kabupaten), c) 52 Perda RTRW Kota (dari total 93 Kota) dadang-solihin.blogspot.com 6
  • dadang-solihin.blogspot.com 7
  • Kedudukan RTRWN, RTRWP, dan RTRWK dadang-solihin.blogspot.com 8
  • RTRWN Keterpaduan Rencana Tata Ruang RTRW Kabupaten RDTR RTRWP RTRW Kota • Secara komplementer dan berjenjang, sistem NASIONAL yang termuat dalam RTRWN serta rencana rincinya (RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional) harus tercantum dalam Rencana Tata Ruang lainnya yang ada di bawahnya, yaitu RTRWP, RTRW Kabupaten dan RTRW Kota hingga ke RDTR. dadang-solihin.blogspot.com 9
  • Tata Cara Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota 3 bulan 3 bulan 6 bulan 6 bulan Persiapan Administrasi –TOR –Tim/Tenaga Ahli –Pelelangan/Swakelola Persiapan Pelaksanaan –Studi Literatur –Pengumpulan Data Sekunder –Perencanaan Survei Survei dan Pengumpulan Data –Kuesioner –Wawancara –Meliputi berbagai aspek: ekonomi, demografi, transportasi, topografi, dll Analisis Data –Proyeksi –Statistik –Penyajian –Meliputi: kesesuaian lahan, –demografi, kebutuhan –infrastruktur, dll A Daftar Periksa Perancangan Kelengkapan –Struktur ruangan Administrasi 6 bulan –Pola ruang –Kawasan strategis provinsi –Arahan pemanfaatan ruang –Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Laporan Pendahuluan Konsultasi dan Pembahasan –Konsultasi publik 3 bulan –Persetujuan substansi Laporan Survei Berita acara pembahasan Final Produk Rencana & Raperda 6 bulan –Perda RTRW –Lampiran peta Perda RTRW Naskah Akademis A Pengesahan dan Penetapan –Draft buku rencana –Peta rencana Sosialisasi/Diseminasi –Penggandaan 3 bulan –Papan informasi –Kotak saran –Publikasi media massa dadang-solihin.blogspot.com –Booklet –Leaflet 10
  • Ketentuan Penyusunan RTRW Kabupaten Pasal 26 ayat (7) ditetapkan dengan Pasal 26 ayat (3) Dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan & administrasi pertanahan Pasal 26 ayat (4) mengacu Peraturan Daerah Kabupaten ― Perkembangan permasalahan provinsi & hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten ― Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten ― Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten ― Daya dukung & daya tampung lingkungan hidup ― RPJPD ― RTRWK yang berbatasan ― RTR kawasan strategis kabupaten ― RTRWN & RTRWP ― Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang ― RPJPD Pasal 25 ayat (1) Pasal 25 ayat (2) RTRW Kabupaten memuat jangka waktu 20 tahun Pasal 26 ayat (1) pedoman untuk Ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun Pasal 26 ayat (5) Pasal 26 ayat (6) Ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal: ― Perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana dalam skala besar; dan/atau ― Perubahan batas teritorial negara provinsi dan/atau kabupaten Pasal 26 ayat (2) ― Penyusunan RPJPD ― Penyusunan RPJMD ― Pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten ― Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan & keseimbangan antarsektor ― Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi ― Penataan ruang kawasan strategis kabupaten dadang-solihin.blogspot.com ― Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten ― Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten ― Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya kabupaten ― Penetapan kawasan strategis kabupaten ― Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan ― Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi 11
  • Muatan RTRW sesuai UU 26/2007 Bab I: Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Azas, Tujuan, Sasaran; Visi dan Misi Penataan Ruang 1.3. Visi dan Misi Penataan Ruang 1.4. Ruang Lingkup 1.4.1. Lingkup Ruang 1.4.2. Lingkup Kegiatan 1.4.3. Waktu Perencanaan 1.5. Ketentuan Umum 1.6. Dasar Hukum 1.7. Sistematika Penyajian Bab II: Potensi, Masalah dan Prospek Pengembangan Wilayah 2.1. Potensi, Masalah dan Prospek Struktur Ruang Wilayah 2.2. Potensi, Masalah dan Prospek Pengembangan Pola Ruang Wilayah 2.3. Potensi, Masalah dan Prospek Pengembangan Kawasan Strategis 2.4. Potensi, Masalah dan Prospek Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (jika ada) 1/3 Bab III: Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah 3.1. Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. Kebijakan dan strategi Sistem Perdesaan Kebijakan dan Strategi Sistem Perkotaan Kebijakan dan Strategi Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah 3.2. Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. Kebijakan dan Strategi Pemantapan Kawasan Lindung Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya 3.3. Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis 3.4. Kebijakan dan Strategi Penetapan Fungsi Kawasan Pesisir dan PulauPulau Kecil (jika ada) dadang-solihin.blogspot.com 12
  • Muatan RTRW sesuai UU 26/2007 Bab IV : Rencana Struktur Ruang Wilayah 4.1. Penetapan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan 4.1.1. Sistem Perdesaan 4.1.2. Sistem Perkotaan 4.1.2.1. Orde Perkotaan 4.1.2.2. Rencana Hirarki (Besaran) Perkotaan 4.1.2.3. Rencana Sistem dan Fungsi Perwilayahan 4.1.2.4. Pengembangan Fasilitas Kawasan Perkotaan 4.1.2.5. Pengembangan Perkotaan Metropolitan (jika ada) 4.2. Rencana Sistem Prasarana Wilayah 4.2.1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi 4.2.1.1. Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Darat 4.2.1.2. Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Laut 4.2.1.3. Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Udara 4.2.2. Rencana Prasarana Telematika 4.2.3. Rencana Sistem Prasarana Pengairan 4.2.4. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi 4.2.5. Rencana Sistem Prasarana Lingkungan 4.2.6. Rencana Ruang di Dalam Bumi 2/3 Bab V Rencana Pola Ruang Wilayah 5.1. Rencana Pola Pemantapan Kawasan Lindung 5.1.1. Kawasan yang Memberi Perlindungan Kawasan Bawahannya 5.1.2. Kawasan Perlindungan Setempat 5.1.3. Kawasan Suaka Alam 5.1.4. Kawasan Pelestarian Alam 5.1.5. Kawasan Bencana Alam 5.1.6. Kawasan Lindung Lainnya 5.2. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya 5.2.1. Kawasan Hutan Produksi 5.2.2. Kawasan Pertanian 5.2.3. Kawasan Pertambangan 5.2.4. Kawasan Eksploitasi Sumberdaya Air dan Mineral 5.2.5. Kawasan Peruntukan Industri 5.2.6. Kawasan Pariwisata 5.2.7. Kawasan Permukiman 5.2.8. Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 5.2.9. Ruang di Dalam Bumi 5.2.10. (Kawasan lain-lain jika ada dan diperlukan) dadang-solihin.blogspot.com 13
  • Muatan RTRW sesuai UU 26/2007 5.3. Rencana Pengelolaan Kawasan 5.3.1. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung 5.3.1.1. Pengelolaan Kawasan yang Memberi Perlindungan Kawasan Bawahnya 5.3.1.2. Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat 5.3.1.3. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam 5.3.1.4. Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana 5.3.1.5. Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam 5.3.1.6. Pengelolaan Kawasan Lindung Lainnya 5.3.2. Rencana Pengelolaan Kawasan Budidaya 5.3.2.1. Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi 5.3.2.2. Rencana Pengelolaan Kawasan Pertanian 5.3.2.3. Rencana Pengelolaan Kawasan Pertambangan 5.3.2.4. Rencana Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri 5.3.2.5. Rencana Pengelolaan Kawasan Pariwisata 5.3.2.6. Rencana Pengelolaan Kawasan Permukiman 5.3.2.7. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Budaya dan Sejarah 5.3.2.8. Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 5.3.3 Rencana Pengelolaan Penatagunaan Tanah, Air, Udara dan Sumberdaya Alam Lainnya 5.3.3.1. Rencana Penatagunaan Tanah 5.3.3.2. Rencana Penatagunaan Air 5.3.3.3. Rencana Penatagunaan Udara 5.3.3.4. Rencana Penatagunaan Hutan 5.3.3.5. Rencana Penatagunaan sumberdaya Alam lainnya 3/3 Bab VI : Penetapan Kawasan Strategis Wilayah 6.1. Penetapan Kawasan Strategis 6.1.2. Rencana Strategis Pengembangan Kawasan Ekonomi 6.1.3. Kawasan Strategis Sosio-kultural 6.1.4. Kawasan Strategis Teknologi Tinggi 6.1.5. Rencana Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup Bab VII : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah 7.1. Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis 7.1.1. Koordinasi Penataan Ruang 7.1.2. Penataan Ruang 7.2. Prioritas dan Tahapan Pembangunan Bab VIII : Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah 8.1. Pengaturan Zonasi 8.2.Ketentuan Perizinan 8.3. Ketentuan Insentif dan Disinsentif 8.4. Arahan Sanksi Bab IX : Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang 9.1. Hak Masyarakat 9.2. Kewajiban Masyarakat 9.3. Peran Serta Masyarakat Bab X : Penutup 10.1. Kesimpulan 10.2. Rekomendasi dadang-solihin.blogspot.com 14
  • dadang-solihin.blogspot.com 15
  • Latar Belakang • UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah: – Pasal 185, 186, 189 dan 222 serta Penjelasan Umum angka 9 (sembilan) poin 1 (satu) → Pengawasan terhadap Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebelum disahkan oleh Kepala Daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Mendagri untuk Raperda RTRW Provinsi, dan oleh Gubernur untuk Raperda RTRW Kabupaten/Kota. • UU 26/2007 tentang Penataan Ruang: – Pasal 18 ayat 1 (satu) → Penetapan Perda provinsi tentang RTRW Provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri. – Pasal 18 ayat 2 (dua) → Penetapan Rancangan Perda kabupaten/ kota tentang RTRW Kabupaten/Kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur. – Persetujuan substansi oleh Menteri tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut sebagai bagian dari proses/mekanisme evaluasi. dadang-solihin.blogspot.com 16
  • Perencanaan Tata Ruang Daerah (Pasal 2 s/d 5) PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) RTRW Provinsi (Perda Provinsi) RTRW Kab/Kota (Perda Kab/Kota) RTR Kawasan Strategis Provinsi (Perda Provinsi) • Gubernur dibantu BKPRD Provinsi mengoordinasikan penyusunan rancangan perda RTRWP dan RTR Kawasan Strategis Provinsi dengan memperhatikan RTRWP yang berbatasan, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRWN. RDTR Kab/Kota (Perda Kab/Kota) RTR Kawasan Strategis Kab/Kota (Perda Kab/Kota) • Bupati/Walikota dibantu BKPRD Kabupaten/Kota menggordinasikan penyusunan rancangan perda RTRWK/K, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan RTRWK/K yang berbatasan, RTRWP, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRWN. dadang-solihin.blogspot.com 17
  • dadang-solihin.blogspot.com 18
  • Penyusunan, Konsultasi dan Evaluasi Raperda Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota GUBERNUR C.q. BKPRD Provinsi PENYUSUNAN -Permendagri; -Permenkimpraswil/PU; -Permen Kelautan dan Perikanan; -Dll. Dihasilkan KONSULTASI Substansi Teknis Surat Rekomendasi Atas Dasar Surat Rekomendasi Dikoordinasi oleh BKTRN Instansi yang Membidangi Bidang Tata Ruang Dihasilkan Persetujuan Substansi Teknis Raperda yang telah disetujui DPRD diajukan oleh bupati/walikota Dilakukan Diselenggarakan EVALUASI GUBERNUR Raperda RTRWK/K MENDAGRI Dapat Melibatkan Hasil : Dilaporkan Bupati/Walikota Menetapkan Raperda menjadi Perda Surat Permintaan Evaluasi dari Bupati/ Walikota Instansi yang Membidangi Bidang Tata Ruang dadang-solihin.blogspot.com 19
  • Konsultasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota (Pasal 10 s/d 13) • • Bupati/Walikota mengkonsultasikan rancangan perda tentang RTRWK/K, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan RDTRK/K kepada instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang yang dikoordinasikan oleh BKTRN guna mendapatkan persetujuan substansi. Materi konsultasi meliputi rancangan perda tentang RTRWK/K, RTR Kawasan Strategis Provinsi, atau RDTR Kabupaten/Kota beserta lampirannya berupa dokumen RTR Kabupaten/Kota dan album peta. dadang-solihin.blogspot.com 20
  • Konsultasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota (Pasal 10 s/d 13) • • Konsultasi dilakukan setelah rancangan perda dibahas di BKPRD Provinsi dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur serta sebelum rancangan perda disetujui bersama DPRD. Persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang menjadi bahan Gubernur dalam melakukan : – Evaluasi terhadap rancangan perda tentang RTRWK/K, rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan rancangan perda tentang RDTR Kabupaten/Kota; – Klarifikasi terhadap Perda tentang RTRWK/K, Perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan Perda tentang RDTR Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 21
  • Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota Dilakukan setelah : (Pasal 20 s/d 22) 1. Ada persetujuan Bupati/Walikota bersama DPRD Kab/Kota 2. Ada surat rekomendasi Gubernur untuk mendapatkan surat persetujuan substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang Pasal 20 ayat 1 Disampaikan kepada Gubernur Paling lambat 3 (tiga) hari kerja RAPERDA RTR KABUPATEN/KOTA DILENGKAPI DENGAN LAMPIRANNYA (Dokumen RTR dan Album Peta) Pasal 20 ayat 3 Hasil Evaluasi dituangkan dalam Keputusan Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja PELAKSANAAN EVALUASI (Gubernur berkoordinasi dengan BKPRD Provinsi) Pasal 20 ayat 4 Bupati/Walikota melaporkan hasilnya kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja Pasal 22 Gubernur melaporkan Hasil evaluasi kepada MDN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja HASIL EVALUASI Ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dadang-solihin.blogspot.com Apabila tidak ditindaklanjuti …. 22
  • Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota (Pasal 20 s/d 22) Pasal 21 ayat 1 HASIL EVALUASI RAPERDA RTR KAB/KOTA Apabila tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD Bupati/Walikota dan DPRD tetap menetapkan Raperda menjadi Perda Dilakukan PEMBATALAN PERDA (oleh Gubernur) Pasal 21 ayat 2 Ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan perubahan Perda RTR Kabupaten/Kota sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan Pasal 21 ayat 3 Paling lambat 1 (satu) tahun setelah tanggal pembatalan Perda dadang-solihin.blogspot.com 23
  • Indikator Evaluasi Rancangan Perda Tata Ruang Kabupaten/Kota TAHAPAN RAPERDA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA INDIKATOR INPUT (Pasal 23.a) Tersedianya Raperda Beserta Lampirannya Rancangan perda beserta dokumen rencana dan album peta (Pasal 24) PROSES (Pasal 23.b) Terpenuhinya Prosedur Penyusunan Raperda Beserta Lampirannya • B.A rapat konsultasi dengan instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang; • Persetujuan bersama dengan DPRD Kab/Kota atas Raperda beserta lampirannya ; • B.A konsultasi publik; • B.A rapat konsultasi dengan pemerintah daerah Provinsi; • B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Kab/Kota yang berbatasan. (Pasal 25) OUTPUT (Pasal 23.c) Terwujudnya Sinkronisasi dan Harmonisasi Dengan RTRWN, RTR Pulau KEP, RTRWP dan RTRWK/K yang Berbatasan  Surat persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang;  Surat rekomendasi dari Gubernur;  Surat kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan;  Matrik tindak lanjut usulan perbaikan dalam proses persetujuan teknis. (Pasal 26) dadang-solihin.blogspot.com 24
  • Ketentuan Penutup • • • Daerah Provinsi pemekaran yang belum memiliki DPRD sehingga belum dapat membentuk perda, pengaturan tata ruang daerah berdasarkan pada perda Provinsi induk (Pasal 28 ayat 1). Daerah Kabupaten/Kota pemekaran yang belum memiliki DPRD sehingga belum dapat membentuk perda, pengaturan tata ruang daerah berdasarkan pada perda Kabupaten/Kota induk (Pasal 28 ayat 2). Tata cara evaluasi terhadap perubahan Perda tentang RTRWP, Perda tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi, Perda tentang RTRWK/K, Perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan Perda tentang RDTR Kabupaten/Kota mutatis mutandis berdasarkan pada Peraturan Menteri ini (Pasal 29). dadang-solihin.blogspot.com 25
  • dadang-solihin.blogspot.com 26
  • dadang-solihin.blogspot.com 27
  • Apa Itu Pembangunan? Pembangunan adalah:  proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik  melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Tujuan Pembangunan: 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. (Kartasasmita, 1997) (Todaro, 2000) dadang-solihin.blogspot.com 28
  • How? 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 29
  • Tantangan dalam Pembangunan Daerah • Mengurangi ketimpangan Sarana dan Prasarana yang memadai dan berkualitas • Memberdayakan masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg kondusif Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas • Menjaga kelestarian SDA Koordinasi yang semakin baik antar stakeholders Peningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 30
  • PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:  Memberikan pelayanan kepada masyarakat,  Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,  Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.  Mengelola sumber daya ekonomi daerah. dadang-solihin.blogspot.com 31
  • dadang-solihin.blogspot.com 32
  • dadang-solihin.blogspot.com 33
  • Indikator Kinerja dan Log-Frame AT INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT OUTCOME OUTPUT INPUT ABK KPJM dadang-solihin.blogspot.com 34
  • Alur Pikir Logic Model Metode Penyusunan IMPACTS Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah OUTCOMES Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTPUTS Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) ACTIVITIES Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja Metode Pelaksanaan INPUTS Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007 dadang-solihin.blogspot.com 35
  • Hirarki dari Visi ke Program Visi • Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi • Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Tujuan/ Sasaran • Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Strategi • Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan Program • Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. • Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. dadang-solihin.blogspot.com 36
  • Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program (Mengacu pada Struktur UU 25/2004) Visi X Visi Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJA PRIMA Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program Kebingungan X Sasaran Strategi Kebijakan Program Frustrasi Program Tidak Terarah Program Tidak Efektif Program Salah Langkah Misi X Strategi Visi Misi Sasaran X Visi Misi Sasaran Strategi Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Kebijakan X Kebijakan dadang-solihin.blogspot.com X Tidak Efisien 37
  • dadang-solihin.blogspot.com 38
  • Apa itu SPPN SPPN adalah Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  Untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan   Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 39
  • Tujuan SPPN 1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 40
  • Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 41
  • Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL Dokumen DAERAH Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com 42
  • Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART  SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi  MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)  ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)  RELEVANT (information needs of the people who will use the data)  TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 43
  • Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 44
  • Perencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 45
  • Fungsi/Manfaat Perencanaan • • • • • Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 46
  • dadang-solihin.blogspot.com 47
  • 1/2 Apa itu RPJMD • • RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada: 1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. dadang-solihin.blogspot.com 48
  • 2/2 Apa itu RPJMD RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. dadang-solihin.blogspot.com 49
  • Substansi RPJMD • RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH • • kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. dadang-solihin.blogspot.com 50
  • Step by Step Penyusunan RPJMD 5 3 1 Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD Persiapan Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD Penetapan Perda/Perkada tentang RPJMD 2 4 6 dadang-solihin.blogspot.com 51
  • 1 Tahap Persiapan 1. Orientasi Perencanaan Daerah 2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD 3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD 4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih 5. Orientasi Renstra SKPD 6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD 7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD 8. Identifikasi Stakeholder 9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik 10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD 11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD 12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD 13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD 14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 52
  • 2 Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD 1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan 2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan 3. Kajian terhadap RPJMD 4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih 5. Analisis keuangan daerah 6. Kajian RTRW-D 7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional 8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat 9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD 10. FGDs untuk setiap Topik 11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs 12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 53
  • 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah Tupoksi SKPD Perumusan Visi dan Misi RPJMD Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan) Pembahasan Forum SKPD Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD Musrenbang RPJMD Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 54
  • 4 Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD 1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah 2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD 3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD 4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD dadang-solihin.blogspot.com 55
  • 5 Tahap Penetapan Perda/Perkada tentang RPJMD 1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten 2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten 3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD 4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD 5. Penetapan Ranperda menjadi Perda 6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan 7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan dadang-solihin.blogspot.com 56
  • Langkah Penyusunan RPJMD (1) Indikator Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3) SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD (4) e) Program SKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) b) c) d) e) Visi, Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (5) Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD (7) (6) dadang-solihin.blogspot.com Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 57
  • Janji Jokowi – Ahok 2012-2017 1. Revitalisasi Pemukiman Padat dan Kumuh 2. Mengatasi Banjir 3. Merintis Angkutan Massal 4. Layanan Kesehatan Gratis 5. Bangun Mal PKL Revitalisasi Pasar Tradisional 6. Menyediakan Ruang Publik 7. Birokrasi Bersih Profesional 8. Gubernur - Wagub Tanpa Voorijder 9. Pendidikan Gratis dadang-solihin.blogspot.com 58
  • Sistematika Penulisan RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bab I 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Provinsi/Kabupaten/Kota 1/3 Pendahuluan Latar Belakang Penyusunan RPJMD Landasan Hukum Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya Sistematika Penulisan Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsifungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh 2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan dadang-solihin.blogspot.com 59
  • Sistematika Penulisan RPJMD 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Pariwisata dan Budaya Pendidikan Perlindungan sosial Keuangan Daerah Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait 3.1 RPJM Nasional 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi) 3.3 RPJM Provinsi 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota) Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah 4.1 Visi 4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada) 2/3 Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah. 5.1 Tujuan 5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi pemerintahan daerah) 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif 6.1 Program Pembangunan 6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan dadang-solihin.blogspot.com 60
  • Sistematika Penulisan RPJMD 6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah Bab VII Kaidah Pelaksanaan Mengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD 7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD 7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD 7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD 3/3 Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurangkurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD 3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan Belanja) 5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah dadang-solihin.blogspot.com 61
  • 1/3 Evaluasi Kualitas RPJMD 1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah . 2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah . 3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .  Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)  Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats) dadang-solihin.blogspot.com 62
  • Evaluasi Kualitas RPJMD 4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan: 2/3 .  Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)  Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats) 5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah. . 6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah. . dadang-solihin.blogspot.com 63
  • Evaluasi Kualitas RPJMD 3/3 7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah . 8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan kendala fiskal daerah . 9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional . 10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD . 11. Kualitas RPJMD sudah SMART . dadang-solihin.blogspot.com 64
  • dadang-solihin.blogspot.com 65