• Save
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah

  • 13,119 views
Uploaded on

Capacity Building DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Losari Roxy Hotel Jakarta, 9 Oktober 2009

Capacity Building DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Losari Roxy Hotel Jakarta, 9 Oktober 2009

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • salamualaikum pak dadang...saya staff pengajar pada jurusan ilmu pemerintahan universitas abdurrab pekanbaru riau. saya sangat tertarik dan ingin lebih mendalami materi tentang RPJM dan RPJP dan juga materi2 bapak yg lainnya. bagaimana cara utk mendaptkn materi2 tersebut pak? sudilah kiranya bapak berbagi ilmu kepada kami. mudah2an menjadi amal ibadah sholeh bagi bapak..amin. e-mail saya : sayeedsaga@gmail.com
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • adakah materi pdf nya? terimakasih ..
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Terima kaksih Pak Dadang ,semoga ilmu tsb menjadi amal ibadah
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Terima kasih banyak Pak Dadang ilmunya sangat bermanfaat bagi kami
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
13,119
On Slideshare
13,099
From Embeds
20
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
4
Likes
15

Embeds 20

http://www.slideshare.net 20

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. BAPPENAS
  • 2. File Presentasi ini bisa didownload di
    • http://www.ziddu.com/download/6793699/2009_046_HSU_RPJPMD.pdf.html
    www.dadangsolihin.com
  • 3. Materi
    • Perwakilan Rakyat
    • Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
    • Perencanaan Pembangunan Daerah
    • Kegagalan Perencanaan
    • Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal
    • Penyusunan RPJD dan RPJMD
    www.dadangsolihin.com
  • 4.  
  • 5. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Sumber : ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005) www.dadangsolihin.com Pemda Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Produk-produk Fungsi DPRD Parpol Program partai dan janji kampanye LSM Kebijakan dan program khusus LSM Ormas Agenda lobi dan tekanan politik Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda KDH, Sekda, SKPD DPRD Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus Parpol Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Partai LSM Berbagai bentuk dan jenis LSM Ormas Berbagai bentuk dan jenis Ormas Lembaga Intermediary Gender Laki Perempuan Ekonomi Kaya Miskin Domisili Tetap Tidak Tetap Keamanan Mapan Rentan Organisasi Kelompok Individual Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Lingkungan Lingkungan yang sehat dan lestari Arena Pembangunan Sosial Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Ekonomi Pertumbuhan dan pemerataan Kelembagaan Pembuatan keputusan partisipatif
  • 6. Wadah Perwakilan Rakyat www.dadangsolihin.com Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat B erbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu B erbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional
    • M ana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?
    • Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?
    • Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?
    • Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?
  • 7. Siklus Representasi Wakil Rakyat Sumber: NDI, LGSP www.dadangsolihin.com Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi) R A K Y A T PEMILU DPRD MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat Fungsi Legislasi Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan Representasi Rakyat (keterwakilan)
  • 8. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
    • Secara substansial
      • perlindungan hak
      • peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
    • Secara prosedural
      • mengikuti prosedur hukum yang benar
      • melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
    • Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
    • Sistem pendukung ( supporting system ) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
    www.dadangsolihin.com
  • 9.  
  • 10. Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development)
    • Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
    • Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.
    • Peningkatan kebebasan (freedom/ democracy ) setiap orang.
    www.dadangsolihin.com
  • 11. How?
    • Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
      • antar daerah
      • antar sub daerah
      • antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
    • Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
    • Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
    • Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
    • Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
    www.dadangsolihin.com
  • 12. Pembangunan Daerah (1)
    • Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:
      • memberikan pelayanan kepada masyarakat,
      • mengelola sumber daya ekonomi daerah.
    www.dadangsolihin.com
  • 13. Pembangunan Daerah (2)
    • Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:
      • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
      • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
    www.dadangsolihin.com
  • 14. Pembangunan Daerah (3)
    • Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).
    • Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta , dan masyarakat.
    www.dadangsolihin.com
  • 15. Pembangunan Daerah (4)
    • Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.
    • Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.
    • Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.
    www.dadangsolihin.com
  • 16. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance www.dadangsolihin.com Government Governance
    • Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
    • Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.
    • Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
  • 17. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
    • Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
    • Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good .
    www.dadangsolihin.com Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
  • 18. Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
  • 19. Troika www.dadangsolihin.com
  • 20. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
  • 21. Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA www.dadangsolihin.com
  • 22. Perumusan Visi Daerah PEMDA Stakeholders www.dadangsolihin.com
  • 23. Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
    • Pembangunan Ekonomi
      • Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan
      • Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil
      • Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah
    • Pembangunan Sosial
      • Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).
    www.dadangsolihin.com
  • 24. Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
    • Pembangunan Prasarana Wilayah
      • Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah.
      • Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur.
      • Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik.
      • Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
      • Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur.
    www.dadangsolihin.com
  • 25. Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
    • Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
      • Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).
      • Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan.
      • Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan.
    www.dadangsolihin.com
  • 26. Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
      • Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)
      • Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.
      • Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan.
      • Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis.
      • Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.
    www.dadangsolihin.com
  • 27. Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
    • Permasalahan Khusus
    • Lemahnya daya saing investasi
    • Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
    • Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat
    • Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.
    www.dadangsolihin.com
  • 28.  
  • 29. Definisi Perencanaan
    • Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan .
      • Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).
      • Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan
      • Tepat : Dikaitkan dengan tindakan
      • Pilihan-pilihan :
        • Pemilihan tujuan dan kriteria
        • Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan
        • Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan
    www.dadangsolihin.com
  • 30. Syarat Perencanaan
    • Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
    • Tujuan akhir yang dikehendaki.
    • Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
    • Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
    • Masalah-masalah yang dihadapi.
    • Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
    • kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
    • Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
    • Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
    www.dadangsolihin.com
  • 31. Fungsi/Manfaat Perencanaan
    • Sebagai penuntun arah
    • Minimalisasi ketidakpastian
    • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
    • Penetapan standar dan pengawasan kualitas
    www.dadangsolihin.com
  • 32. Tahapan Perencanaan www.dadangsolihin.com
    • Penyusunan Rencana
      • Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah
      • Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga / SKPD
      • Musyawarah Perencanaan Pembangunan
      • Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
    • Penetapan Rencana
      • RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
      • RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
      • RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
  • 33. Tahapan Perencanaan www.dadangsolihin.com
    • Pengendalian Pelaksanaan Rencana
      • Untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
      • D ilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD .
    • Evaluasi Pelaksanaan Rencana
    • untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.
    • Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran ( outputs ), hasil ( outcomes ), dan dampak ( impacts ) dari pelaksanaan rencana pembangunan.
  • 34. Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .
  • 35. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
  • 36.  
  • 37. Kegagalan Perencanaan (1)
    • Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
    • informasinya kurang lengkap,
    • metodologinya belum dikuasai,
    • perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana
    • pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
    www.dadangsolihin.com
  • 38. Kegagalan Perencanaan (2)
    • Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
      • kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.
      • aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
      • masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.
    www.dadangsolihin.com
  • 39. Kegagalan Perencanaan (3)
    • Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
    • Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.
    • Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
    www.dadangsolihin.com
  • 40. Kegagalan Perencanaan (4)
    • Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
      • Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
      • Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
      • Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).
    www.dadangsolihin.com
  • 41. Sistem Perencanaan yang Berhasil
    • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
    • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.
    www.dadangsolihin.com
  • 42. Perencanaan yang Ideal
    • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
    • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
    • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
    • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).
    • Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting).
    www.dadangsolihin.com
  • 43. www.dadangsolihin.com
  • 44. Penyusunan RPJ P D www.dadangsolihin.com
  • 45. Step by Step Penyusunan RPJPD (1)
    • Tahap Persiapan
    • Orientasi perencanaan daerah
    • Pembentukan tim penyusun RPJPD
    • Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RPJPD
    • Identifikasi stakeholder
    • Penentuan stakeholder untuk konsultasi publik dan FGD
    • Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJPD
    • Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJPD
    • Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJPD
    • Sosialisasi bahwa Daerah akan menyusun RPJPD
    • Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJPD
    www.dadangsolihin.com
  • 46. Step by Step Penyusunan RPJPD (2)
    • Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJP Daerah
    • Pengumpulan data dan informasi
    • Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
    • Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
    • Review RTRW Provinsi dan Review RTRW Kab/Kota
    • Review RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi
    • Draft Rumusan Isu Strategis Daerah Jangka Panjang
    • FGDs Profil Daerah , Prediksi & Isu Strategis Daerah Jangka Panjang
    • Penetapan isu strategis dan draft visi-misi
    • Perumusan arah pembangunan daerah jangka panjang
    • FGDs Visi-Misi dan Arah Pembangunan Daerah jangka panjang
    • Formulasi Dokumen Rancangan RPJPD
    www.dadangsolihin.com
  • 47. Step by Step Penyusunan RPJPD (3)
    • Tahap Pelaksanaan Musrenbang Akhir RPJP Daerah
    • Musrenbang RPJPD
    • Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah
    • Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah
    • Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RPJPD
    • Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda RPJPD
    • Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah
    • Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten
    • Konsultasi dan Diskusi dgn lampirannya kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten
    • Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada DPRD
    • Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJPD
    • Penetapan Ranperda menjadi PERDA
    • Dokumen RPJP-D yang telah disyahkan
    www.dadangsolihin.com
  • 48. Tata Cara Penyusunan RPJPD www.dadangsolihin.com Sosialisasi , Konsultasi Publik, dan jaring asmar a Musrenbang Jangka Panjang Daerah Rumusan h asil kesepakatan & komitmen Rancangan Visi & Misi Saran, tanggapan, R ekomendasi stakeholders
    • - Geomorfologi & lingkungan
    • - Ekonomi & SDA
    • Demografi
    • Prasarana dan s arana
    • dll.
    Prediksi Kondisi Umum Daerah Rancangan Arah Pembangunan Rencana tata ruang
    • M erumuskan gambaran awal
    • Visi
    • Misi
    • Arah P embangunan
    Rancangan RPJP Penetapan Perda ttg RPJPD Peraturan Daerah ttg RPJP Daerah
    • - Visi
    • Misi
    • Arah
    • P embangunan
      • ▪ Arahan Umum
      • ▪ Fungsi & peran sub wilayah/ kawasan
    Rancangan Akhir RPJPD
  • 49. Outline RPJPD
    • Pendahuluan;
    • Gambaran Umum Kondisi Daerah;
    • Analisis Isu-isu Strategis;
    • Visi dan Misi Daerah;
    • Arah Kebijakan;
    • Kaidah Pelaksanaan.
    • Pasal 40 PP 8 / 2008
    www.dadangsolihin.com
  • 50. Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (1) www.dadangsolihin.com Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan RPJPD 1.3 Landasan Hukum Perlunya Penyusunan RPJPD
    • UU No 25/2004
    • UU No 32/2004
    • SE Mendagri No 050/2020/SJ
    1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
    • RPJP Nasional
    • RPJP Provinsi
    • RTRW Nasional
    • RTRW Provinsi
    1.5 Sistematika Penulisan
  • 51. Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (2) www.dadangsolihin.com Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH 2.1 Profil Kinerja Capaian Pembangunan Daerah Masa Kini 2.1.1 Pelayanan umum 2.1.2 Ketertiban dan keamanan 2.1.3 Ekonomi 2.1.4 Lingkungan hidup 2.1.5 Perumahan dan fasilitas umum 2.1.6 Kesehatan 2.1.7 Pariwisata dan budaya 2.1.8 Pendidikan 2.1.9 Perlindungan sosial
  • 52. Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (3) www.dadangsolihin.com 2.2 Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah 2.2.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 2.2.2 Demografi 2.2.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam 2.2.4 Sosial Budaya dan Politik 2.2.5 Prasarana dan Sarana 2.2.6 Pemerintahan 2.3 Implikasi pada Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Masa Depan 2.3.1 Pelayanan umum 2.3.2 Ketertiban dan keamanan 2.3.3 Ekonomi 2.3.4 Lingkungan hidup 2.3.5 Perumahan dan fasilitas umum 2.3.6 Kesehatan 2.3.7 Pariwisata dan budaya 2.3.8 Pendidikan 2.3.9 Perlindungan sosial
  • 53. Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (4) www.dadangsolihin.com Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 Visi 3.2 Misi 3.3 Arah dan Strategi Pembangunan Daerah Jangka Panjang 3.3.1 Arahan dan Strategi Pembangunan jangka Panjang 3.3.2 Peran Sub Wilayah Pembangunan Daerah Bab IV PENUTUP Lampiran
  • 54. Checklist: RPJ P D yang Berkualitas (1)
    • Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah
    • Ada kejelasan rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah masa kini
    • Ada identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh pada kinerja pembangunan daerah saat ini
    • Ada analisis atas kecenderungan perkembangan dan perubahan faktor- faktor eksternal di masa depan
    www.dadangsolihin.com
  • 55. Checklist: RPJ P D yang Berkualitas (2)
    • Ada identifikasi tantangan dan peluang utama pembangunan daerah
    • Ada rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang merespon tantangan dan mengoptimasikan peluang masa depan
    • Ada keterlibatan dari stakeholder kelompok marjinal, perempuan, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi dalam semua tahapan proses penyusunan RPJPD
    • Ada pengorganisasian keterlibatan stakeholders yang terarah oleh fasilitator yang kompeten dalam dalam jaring aspirasi isu dan harapan masyarakat, forum konsultasi publik, dan Musrenbang RPJPD
    www.dadangsolihin.com
  • 56. Penyusunan RPJMD www.dadangsolihin.com
  • 57. Step by Step Penyusunan RPJ M D (1)
    • Tahap Persiapan
    • Orientasi Perencanaan Daerah
    • Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
    • Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
    • Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
    • Orientasi Renstra SKPD
    • Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
    • Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
    • Identifikasi Stakeholder
    • Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
    • Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD
    • Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
    • Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
    www.dadangsolihin.com
  • 58. Step by Step Penyusunan RPJ M D (2)
    • Tahap Persiapan
    • Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
    • Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD
    • Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Daerah
    • Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan
    • Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
    • Kajian terhadap RPJMD
    • Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
    • Analisis keuangan daerah
    • Kajian RTRW-D
    • Review RPJMD Provinsi dan Nasional
    • Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
    • Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
    www.dadangsolihin.com
  • 59. Step by Step Penyusunan RPJ M D (3)
    • Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Daerah
    • FGDs untuk setiap Topik
    • Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
    • Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD
    • Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra RPJMD
    • Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan RPJMD
    • Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
    • Tupoksi RPJMD
    • Perumusan Visi dan Misi RPJMDM
    • Evaluasi Renstra RPJMD (Renstra Dinas) periode lalu
    • Review Renstra K/L dan Renstra RPJMD Provinsi
    • Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
    • Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
    • Pembahasan Forum RPJMD
    www.dadangsolihin.com
  • 60. Step by Step Penyusunan RPJ M D (4)
    • Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra RPJMD
    • Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum RPJMD
    • Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra RPJMD
    • Musrenbang RPJMD M 38Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
    • Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra RPJMD
    • Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
    • Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
    • Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
    www.dadangsolihin.com
  • 61. Step by Step Penyusunan RPJ M D (5)
    • Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD
    • Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten
    • Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
    • Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
    • Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
    • Penetapan Ranperda menjadi Perda
    • Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
    • Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan
    www.dadangsolihin.com
  • 62. Langkah Penyusunan RPJMD www.dadangsolihin.com Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD
    • Visi, Misi Kepala Daerah
    • Strategi Pembangunan Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah
    • Program SKPD
    • Visi,Misi Kepala Daerah
    • Strategi Pembangunan Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah
    e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Indikator SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD
  • 63. Outline RPJMD
    • Pendahuluan
    • Gambaran umum kondisi daerah
    • Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan
    • Analisis isu-isu strategis;
    • Visi, misi, tujuan dan sasaran
    • Strategi dan arah kebijakan
    • Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah
    • Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
    • Penetapan indikator kinerja daerah
    • Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
    • Pasal 40 PP 8 / 2008
    www.dadangsolihin.com
  • 64. Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (1) www.dadangsolihin.com Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan
  • 65. Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (2) www.dadangsolihin.com Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh 2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan 2.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2.11 Perlindungan sosial 2.12 Keuangan Daerah 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah
  • 66. Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (3) www.dadangsolihin.com Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait 3.1 RPJM Nasional 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi) 3.3 RPJM Provinsi 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota(untuk RPJM Kabupaten/ Kota) Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah Mengemukakan secara jelas visi, misi dan agenda (program) Kepala Daerah Terplih 4.1 Visi 4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada)
  • 67. Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (4) www.dadangsolihin.com Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah. 5.1 Tujuan 5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi pemerintahan daerah) 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
  • 68. Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (5) www.dadangsolihin.com Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif 6.1 Program Pembangunan 6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan 6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah
  • 69. Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (6) www.dadangsolihin.com Bab VII Kaidah Pelaksanaan Mengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD 7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD 7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD 7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD
  • 70. Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (7) www.dadangsolihin.com Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD 3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan Belanja) 5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
  • 71. Checklist: RPJMD yang Berkualitas (1)
    • Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah
    • Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah
    • Ada kesesuaian antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah
    • Ada kesesuaian antara visi, misi dan agenda KDH terpilih dengan usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pembangunan daerah
    www.dadangsolihin.com
  • 72. Checklist: RPJMD yang Berkualitas (2)
    • Ada kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah
    • Ada kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pembangunan daerah
    • Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah
    • Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah
    www.dadangsolihin.com
  • 73. Checklist: RPJMD yang Berkualitas (3)
    • Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah
    • Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan kendala fiskal daerah
    • Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional
    • Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD
    www.dadangsolihin.com
  • 74. Terima Kasih www.dadangsolihin.com
  • 75. Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com