Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah -Bappenas Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Pinrang-Sulawesi Selatan Parepare, 26 Desember 2008 BAPPENAS

File Presentasi ini bisa didownload di

http://www.ziddu.com/download/4097838/2008_071_Pare_PP8.pdf.html

www.dadangsolihin.com

Materi

Tujuan Pembangunan

Pembangunan Daerah

Paradigma Governance

Permasalahan Pembangunan Daerah

Perencanaan

Evaluasi

Penyusunan Renstra SKPD

Penyusunan RKPD

Penyusunan Renja SKPD

Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development)

P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang .

P eningkatan kebebasan (f reedom/ democracy ) setiap orang.

How?

Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah

antar sub daerah

antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Menciptakan atau menambah lapangan kerja.

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Pembangunan Daerah (1)

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:

memberikan pelayanan kepada masyarakat,

mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:

tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta , dan masyarakat.

TROIKA

Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.

Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.

Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Troika www.dadangsolihin.com

Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance

Pergeseran Paradigma: F rom Government t o Governance Government Governance

Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,

Sementara aktor di luarnya, hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

Apa Itu Governance? www.dadangsolihin.com

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good .

Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja

Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police Organized Into : Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS

Permasalahan Pembangunan Daerah (1)

Pembangunan Ekonomi

Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan

Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil

Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah

Pembangunan Sosial

Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).

Pembangunan Prasarana Wilayah

Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah.

Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur.

Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik.

Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.

Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur.

Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).

Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan.

Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan.

Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)

Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan.

Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis.

Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.

Permasalahan Khusus

Lemahnya daya saing investasi

Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha

Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat

Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.

Perencanaan www.dadangsolihin.com

Definisi Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan .

Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).

Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan

Tepat : Dikaitkan dengan tindakan

Pilihan-pilihan :

Pemilihan tujuan dan kriteria

Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan

Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan

Syarat Perencanaan

Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

Tujuan akhir yang dikehendaki.

Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Masalah-masalah yang dihadapi.

Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Syarat Perencanaan . . .

Faktual dan Realistis

Logis dan Rasional

Fleksibel

Komitmen

Komprehensif atau menyeluruh

Tahapan Perencanaan www.dadangsolihin.com

Penyusunan Rencana

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah

Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga / SKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

Penetapan Rencana

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda

RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

Tahapan Perencanaan www.dadangsolihin.com

Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

D ilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD .

Evaluasi Pelaksanaan Rencana

untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran ( outputs ), hasil ( outcomes ), dan dampak ( impacts ) dari pelaksanaan rencana pembangunan.

Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)

Kegagalan Perencanaan www.dadangsolihin.com

Kegagalan Perencanaan (1)

Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:

informasinya kurang lengkap,

metodologinya belum dikuasai,

perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana

pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.

kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.

aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,

masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.

Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.

Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.

Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).

Sistem Perencanaan yang Berhasil

Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.

Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.

Perencanaan yang Ideal

Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).

Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting).

Evaluasi www.dadangsolihin.com

Evaluasi www.dadangsolihin.com Tahap Perencanaan ( ex‑ante ) Tahap Pelaksanaan ( on‑going ) Tahap Pasca‑Pelaksanaan ( ex‑post )

dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan

untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya

dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan

untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir

untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan

untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Pengertian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan

KEGUNAAN

dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)

petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran

Pengertian Kinerja

Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)

Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995)

Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).

Fungsi Indikator Kinerja

Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan

Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders

Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan

Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan

Terminologi Setiap Tingkatan www.dadangsolihin.com OUTPUT Sesuatu yang langsung diperoleh/ dicapai dari pelaksanaan kegiatan OUTCOME Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran IMPACT

Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan

Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional

INPUT Kegiatan dan sumberdaya/dana yg dibutuhkan agar keluaran sesuai yg diharapkan

Indikator Kinerja INPUT

Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan

Contoh:

Jumlah dana yang dibutuhkan

Tenaga yang terlibat

Peralatan yang digunakan

Jumlah bahan yang digunakan

Indikator Kinerja OUTPUT

Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Contoh:

Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan

Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi

Jumlah permohonan yang diselesaikan

Jumlah pelatihan / peserta pelatihan

Jumlah jam latihan dalam sebulan

Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan

Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli

Jumlah komputer yang dibeli

Jumlah gedung /jembatan yg dibangun

meter panjang jalanyang dibangun/rehab

Indikator Kinerja OUTCOME

Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran .

Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai.

Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.

Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.

Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome

Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan

Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan

tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)

kemenangan tim dlm setiap pertandingan

Peningkatan langsung hal-hal yg positif

kenaikan prestasi kelulusan siswa

peningkatan daya tahan bangunan

Penambahan daya tampung siswa

Penurunan langsung hal-hal yang negatif

Penurunan Tingkat Kemacetan

Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas

Indikator Kinerja IMPACT

Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Contoh:

Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang

% Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat

Peningkatan cadangan pangan

Peningkatan PDRB sektor tertentu

Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang

Penurunan Tingkat kemiskinan

Penurunan Tingkat Kematian

Persyaratan Indikator Kinerja: SMART

S PESIFIC -jelas, tidak mengundang multi interpretasi

M EASUREABLE -dapat diukur (“What gets measured gets managed”)

A TTAINABLE -dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)

R ELEVANT (information needs of the people who will use the data)

T IMELY -tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

Sumber Pembuktian (Means of Verification)

How should the information be collected, eg. sample survey

What source is most appropriate?

Who should do it?

When and How often should the information be collected, analyzed & reported

What formats are required to record the data being collected?

Logic Model Theory www.dadangsolihin.com Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah DAMPAK Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTCOME Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) OUTPUT Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan KEGIATAN Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja INPUT Metode Pelaksanaan Metode Penyusunan Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information , National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

Menentukan Indikator Outcome (1)

Indikator outcome mencerminkan indikator output terpenting

Indikator outcome :

Indikator output 1a

Indikator output 2b, 2c

Indikator output 3b

Indikator output 4a

OUTPUT 2 Indikator 2a Indikator 2b Indikator 2c OUTPUT 1 Indikator 1a Indikator 1b Indikator 1c OUTPUT 3 Indikator 3a Indikator 3b Indikator 3c OUTPUT 4 Indikator 4a Indikator 4b Indikator 4c OUTCOME

Indikator outcome merupakan composite index dari indikator output

Indeks gabungan ( composite indexes ) diperoleh dengan membobot output

www.dadangsolihin.com OUTPUT 2 Indikator : (Pt b ) OUTPUT 1 Indikator : (Pt a ) OUTPUT 3 Indikator : (Pt c ) OUTCOME Indikator : ( I = (∑P t / ∑P t-1 ) x 100)

Indikator outcome merupakan hasil Survei

Indikator output harus mendukung pencapaian outcome, meskipun tidak terkait langsung dalam penyusunan indikator outcome

www.dadangsolihin.com OUTCOME (mis : IHSG, IPM, APK) OUTPUT 3 Indikator output OUTPUT 2 Indikator output OUTPUT 1 Indikator output

Penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD www.dadangsolihin.com

Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah www.dadangsolihin.com Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan (Pasal 4 ayat 2) www.dadangsolihin.com Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 4 ayat 1) RPJPD RKPD RPJMD Dokumen Perencanaan Penyusunan Rancangan Awal Pelaksanaan Musrenbang Perumusan Rancangan Akhir Penetapan Rencana RPJPD RPJMD RKPD

Penyusunan Renstra SKPD www.dadangsolihin.com

Apa Itu Renstra SKPD (1)

Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

K ualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.

Apa Itu Renstra SKPD (2)

Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;

Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;

Bagaimana mencapainya;

Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

Outline Renstra SKPD

Pendahuluan;

Gambaran pelayanan SKPD;

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;

Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Penyusunan Renstra SKPD www.dadangsolihin.com Memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya Renstra SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD Mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif Pasal 26 Pasal 25 ayat 2 dan 4 Pasal 27 ayat 3 Rancangan Renstra-SKPD oleh SKPD Masukan Rancangan Renstra SKPD

Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD

Visi, Misi Kepala Daerah

Strategi Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum

Kerangka E konomi Daerah

Program SKPD

Visi,Misi Kepala Daerah

Strategi Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum

e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) www.dadangsolihin.com SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD Renstra SKPD

Checklist: Renstra SKPD yang Berkualitas (1)

Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.

Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.

Ada kajian perspektif masa depan SKPD; mengantisipasi perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.

Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pelayanan SKPD kepada masyarakat.

Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD.

Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD

Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program pembangunan pelayanan SKPD.

Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD.

Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan kendala fiskal SKPD.

Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra SKPD

Step b y Step Penyusunan Renstra SKPD

Tahap Persiapan

Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah

Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD

Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka Menengah

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/ Renstra SKPD

Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Penyusunan RKPD www.dadangsolihin.com

Apa Itu RKPD?

RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun ke depan.

RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah .

Outline RKPD

Pendahuluan;

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;

Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;

Prioritas dan sasaran pembangunan;

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Langkah Penyusunan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD

Prioritas Pembangunan

Kebijakan Umum

Program SKPD

Prioritas Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum

Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif

d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota

Sinkronisasi Program SKPD

Harmonisasi Dekon dan TP

MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat

(4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS

Sinkronisasi Program KL/SKPD

Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) www.dadangsolihin.com SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD

Checklist: RKPD yang Berkualitas (1)

Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pembangunan daerah dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.

Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pembangunan daerah masa kini dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib, atau urusan pilihan.

Ada kajian perspektif masa depan daerah; mengantisipasi perubahan-perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja daerah dalam pembangunan dapat ditingkatkan, lebih efisien, dan efektif.

Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja pembangunan daerah.

Ada konsistensi dan hubungan yang jelas antara RKPD dengan visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD, RKP, dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh MENDAGRI.

Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan mengakomodasikan STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL.

Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dan kendala fiskal daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan RKPD

Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil kesepakatan Musrenbang dan Forum Multi Stakeholder SKPD.

Step b y Step Penyusunan RKPD

Tahap Persiapan

Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD

Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD

Tahap Penetapan RKPD dan Renja SKPD

Penyusunan Renja SKPD www.dadangsolihin.com

Apa Itu Renja SKPD?

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.

Outline Renja SKPD

Pendahuluan;

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan;

Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;

Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;

Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan;

Penutup.

Penyusunan Renja SKPD (1) www.dadangsolihin.com Memuat kebijakan, program dan kebijakan pembangunan Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD untuk menentukan prioritas pembangunan Mengacu kepada rancanga awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat Renja SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD Pasal 28 Pasal 27 ayat 5 Pasal 27 ayat 1 dan 3 Pasal 27 ayat 2 Rancangan Renja-SKPD oleh SKPD Masukan Rancangan Renja SKPD

Penyusunan Renja SKPD (2)

RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah.

Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan kualitas rencana daerah diatasnya.

Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (1)

Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.

Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan fungsi pokoknya, urusan wajib, atau urusan pilihan.

Ada kajian perspektif masa depan daerah; mengantisipasi perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja SKPD dapat ditingkatkan, lebih efisien, dan efektif.

Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat

Ada benang merah yang jelas antara Renja SKPD dengan TUPOKSI SKPD, visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD, RKP, dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh MENDAGRI

Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari RKPD ke dalam perumusan tujuan (SMART), strategi dan kebijakan, kriteria penentuan prioritas Program dan Kegiatan yang tepat dan efektif dari pelayanan SKPD

Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan mengakomodasikan Stándar Pelayanan Minimal

Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renja SKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil kesepakatan MUSRENBANG dan Forum Multi Stakeholder SKPD

Step b y Step Penyusunan Renja SKPD

Tahap Persiapan

Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD

Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD

Tahap Penetapan RKPD dan Renja SKPD

Terima Kasih www.dadangsolihin.com

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe, included Shanghai International Program for Development Evaluation Training (2008) , Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005). the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004). Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003). Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002). Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001). and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202

Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile www.dadangsolihin.com