Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Slide 1: BAPPENAS Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Pontianak, 28 Mei 2008

Slide 2: Materi • Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan • Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi • Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang) • Proses Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi • Pengertian Indikator Kinerja • Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja • Penjabaran Indikator Kinerja Pembangunan dari RPJMN 2004-2009 www.dadangsolihin.com 2

Slide 3: Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan (2) Budgeting (1) Planning (3) Implementation (4) M & E www.dadangsolihin.com 3

Slide 4: Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi Sederhana dan mudah dikontrol   Kapasitas evaluasi yang kuat Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi  Adanya penghargaan terhadap kinerja   Kejelasan status hasil evaluasi www.dadangsolihin.com 4

Slide 5: Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang) Sekarang Akan Datang  Adanya berbagai macam peraturan yang Satu laporan dapat diakses oleh seluruh  mengamanatkan agar sektor (K/L) dan institusi (K/L) dan daerah daerah menyusun laporan evaluasi kinerja Evaluasi dapat dilakukan secara  pembangunan komprehensif  Depdagri Sistem evaluasi yang baru diharapkan   LAN mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan  Menpan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang  Departemen Keuangan satu dengan yang lainnya  Bappenas Lebih efisien dan biaya rendah   Setneg Memperkenalkan evaluasi yang   K/L terkait terintegrasi, sistem top-down dan bottom-  Tidak adanya implikasi/dampak dari up pelaksanaan kegiatan evaluasi Evaluasi yang kontinu untuk proses   Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) pembelajaran institusi  Evaluasi top-down Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal)   Evaluasi fragmentasi 1 waktu Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari  hasil evaluasi  Evaluasi pasif Adanya komunitas evaluator   Kurangnya penghargaan terhadap hasil evaluasi www.dadangsolihin.com 5

Slide 6: Proses Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi • Landasan Hukum Evaluasi Kinerja • Evaluasi terkait dengan kerangka regulasi/kebijakan publik • Collecting opinions – Seminars, Workshops, etc • Pemetaan peraturan dan opini publik • Membangun kerangka kerja (framework) yang baru • Membangun Indikator • Implementasi www.dadangsolihin.com 6

Slide 7: Pengertian Indikator Kinerja  Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN  dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)  petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran www.dadangsolihin.com 7

Slide 8: Pengertian Kinerja  Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)  Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995)  Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995). www.dadangsolihin.com 8

Slide 9: Pengembangan Indikator Kinerja • Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pada penghitungan biaya keluaran (efisiensi). Tujuan kebijakan dan pendekatan program – juga harus dianalisa • Indikator bisa diterapkan untuk: (a) Masukan; (b) Efisiensi – Keluaran; (c) Efektivitas – Hasil; (d) Kualitas; dan (e) Kepuasan Pelanggan. • Bisa dikaitkan dengan kesepakatan kinerja antara Menteri dan Kepala Lembaga dan para pejabat di bawahnya • Indikator memerlukan definisi dan penafsiran yang hati-hati – seringkali diformulasikan, diimplementasikan dan ditafsirkan dengan buruk • Harus dikembangkan untuk masing-masing program/kegiatan – ada yang sulit misalnya pertahanan – beberapa lebih mudah misalnya penyelenggara jasa. www.dadangsolihin.com 9

Slide 10: Fungsi Indikator Kinerja • memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan • menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders • membangun dasar pengukuran, analisis, dan • evaluasi kinerja program pembangunan

Slide 11: Kedudukan Indikator Kinerja Pemantauan Perencanaan Pelaksanaan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kualitatif Kuantitatif Sasaran dan Tujuan www.dadangsolihin.com 11

Slide 12: Jenis Indikator Kinerja Input Output Outcomes Proses Indikator Kinerja Benefit Impact www.dadangsolihin.com 12

Slide 13: Terminologi Setiap Tingkatan  Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat DAMPAK yang diperoleh dari hasil kegiatan  Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional MANFAAT Tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal Segala sesuatu yang mencerminkan HASIL berfungsinya suatu keluaran Sesuatu yang langsung diperoleh/ OUTPUT dicapai dari pelaksanaan kegiatan Kegiatan dan sumberdaya/dana yg INPUT dibutuhkan agar keluaran sesuai yg diharapkan www.dadangsolihin.com 13

Slide 14: Indikator Kinerja INPUT • Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. • Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan Contoh: • Jumlah dana yang dibutuhkan • Tenaga yang terlibat • Peralatan yang digunakan • Jumlah bahan yang digunakan www.dadangsolihin.com 14

Slide 15: Indikator Kinerja OUTPUT • Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. • Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Contoh: • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi – Jumlah permohonan yang diselesaikan – Jumlah pelatihan / peserta pelatihan – Jumlah jam latihan dalam sebulan • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan – Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli – Jumlah komputer yang dibeli – Jumlah gedung /jembatan yg dibangun – meter panjang jalanyang dibangun/rehab www.dadangsolihin.com 15

Slide 16: Indikator Kinerja OUTCOME • Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran. • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. www.dadangsolihin.com 16

Slide 17: Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome • Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan • Peningkatan langsung hal-hal yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa • Penurunan langsung hal-hal yang negatif – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas www.dadangsolihin.com 17

Slide 18: Indikator Kinerja BENEFIT • Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil/outcome. • Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. • Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, dana dll) Contoh: • Peningkatan hal yg positif dlm jangka menengah dan jangka panjang – % Kenaikan Lapangan kerja – Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat • Penurunan hal yang negatif dlm jangka panjang – Penurunan Tingkat Penyakit TBC – Penurunan Tingkat Kriminalitas – Penurunan Tingkat Kecelakaan lalulintas www.dadangsolihin.com 18

Slide 19: Indikator Kinerja DAMPAK • Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. Contoh: • Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat – Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian www.dadangsolihin.com 19

Slide 20: Persyaratan Indikator Kinerja: SMART • SPESIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”) • ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) • RELEVANT (information needs of the people who will use the data) • TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) www.dadangsolihin.com 20

Slide 21: Sumber Pembuktian (Means of Verification) • How should the information be collected, eg. sample survey • What source is most appropriate? • Who should do it? • When and How often should the information be collected, analyzed & reported • What formats are required to record the data being collected? www.dadangsolihin.com 21

Slide 22: Target Kinerja • Merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai. • Target Kinerja harus: 1. Berupa angka numerik 2. Dapat diperbandingkan 3. Cukup spesifik. • Contoh: Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi Kalbar 2005-2025 Aspek Sasaran Parameter Indikator Target 2025 SDM Terwujudnya Peningkatan IPM ? masyarakat kualitas yang ... manusia www.dadangsolihin.com 22

Slide 23: Realisasi/Capaian Kinerja • Merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu kegiatan/ program tertentu. • Realisasi/capaian Kinerja Harus: 1. Berupa angka numerik 2. berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya www.dadangsolihin.com 23

Slide 24: Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja 1. Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) 2. Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja. – Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan. 3. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan. www.dadangsolihin.com 24

Slide 25: Penjabaran Indikator Kinerja Pembangunan dari RPJMN 2004-2009 VISI Dapat diimplementasikan secara operasional Fokus pada tujuan pembangunan STRATEGI MISI AGENDA SASARAN Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN www.dadangsolihin.com 25

Slide 26: Nomenklatur RPJMN 2005-2009 Visi: Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara Misi: 2. Sasaran dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan Strategi: 2. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai korban. 2. Strategi Penataan Kembali Indonesia 3. Sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali 3. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 3. Strategi Pembangunan Indonesia seluruh sistem sosial dan ekonomi. 4. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera  Bab 34 Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana Agenda: Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai (Agenda I) Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan  Bab 35 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis (Agenda II) Pembangunan Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Agenda III) Agenda I Agenda II Agenda III Sasaran Agenda I  3 Sasaran Sasaran Agenda II  5 Sasaran Sasaran Agenda III  5 Sasaran Sasaran pertama adalah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari Sasaran pertama adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 Sasaran pertama adalah terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang memberikan persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu meningkatnya rasa aman dan damai perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; terjaminnya konsistensi seluruh mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 tercermin dari menurunnya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Kemiskinan dan ketegangan dan ancaman konflik memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum. Prioritas pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong antarkelompok maupun golongan penegakan hukum diberikan pada pemberantasan korupsi dengan menindak pelaku tindak pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan masyarakat; menurunnya angka pidana korupsi beserta pengembalian uang hasil korupsi kepada negara; pencegahan dan lingkungan usaha yang sehat. kriminalitas secara nyata di perkotaan penanggulangan terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang. Khusus dalam dan pedesaan; serta menurunnya upaya pemberantasan korupsi, perhatian diberikan pada upaya untuk meningkatkan Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin secara nyata angka perampokan dan pemberdayaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak dari meningkatnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar kejahatan di lautan dan Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) serta pemberdayaan Komisi Pengawas Kejaksaan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan; meningkatnya penyelundupan lintas batas. sebagai pengawasan eksternal dari masyarakat terhadap kinerja aparat kejaksaan. pembangunan pada daerah-daerah terbelakang dan tertinggal; meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk- Sasaran kedua adalah semakin produk unggulan daerah; serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan kokohnya NKRI berdasarkan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan Sasaran kedua adalah terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. berbagai bidang pembangunan yang tercemin dalam berbagai perundangan, program 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang pembangunan, dan kebijakan publik; membaiknya angka GDI (Gender-related Development tercermin tertanganinya kegiatan- Index) dan angka GEM (Gender Empowerment Measurement); dan menurunnya tindak kegiatan yang ingin memisahkan diri Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang secara menyeluruh kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta meningkatnya kesejahteraan dan dari NKRI; meningkatnya daya cegah tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta perlindungan anak. dan tangkal negara terhadap ancaman meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Secara lebih bahaya terorisme bagi tetap tegaknya rinci, sasaran meliputi: Sasaran ketiga adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik •Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang baik serta terjaminnya Indonesia baik dari ancaman dalam pendidikan yang antara lain ditandai oleh .... konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan maupun luar negeri. •Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat perundangan yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan keadilan bagi daerah-daerah untuk yang ditandai oleh ... membangun. •Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, yang ditandai ... •Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil Sasaran ketiga adalah semakin Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang berkualitas yang ditandai ... berperannya Indonesia dalam tercermin dari: (1) berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari •Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; (2) terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi menciptakan perdamaian dunia. Untuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; (3) terhapusnya aturan, peraturan itu, prioritas pembangunan diletakkan meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan pada Pemantapan politik luar negeri kewajibannya dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. masyarakat; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. dan peningkatan kerjasama internasional dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan rangka memperjuangkan kepentingan Sasaran kelima adalah terlaksananya pemilihan umum tahun 2009 secara demokratis, jujur, sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) nasional; melanjutkan komitmen dan adil dengan menjaga momentum konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. Indonesia terhadap pembentukan berdasarkan hasil pemilihan umum secara langsung tahun 2004. Untuk mencapai sasaran identitas dan pemantapan integrasi tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada perwujudan lembaga demokrasi yang makin www.dadangsolihin.com 26 regional khususnya di ASEAN; serta kokoh dengan kebijakan yang diarahkan pada optimalisasi fungsi serta hubungan antar Sasaran kelima adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh melanjutkan komitmen Indonesia lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif; mendorong lebih lanjut upaya pemberdayaan meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan. terhadap upaya-upaya pemantapan masyarakat; meningkatkan kualitas partai-partai politik dan penyelenggaraan pemilu, sejalan perdamaian dunia. dengan amanat konstitusi.

Slide 27: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara 2. Sasaran dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan korban. 3. Sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali seluruh sistem sosial dan ekonomi. Bab Khusus Bab-bab  Bab 34 Penanganan dan Pengurangan Resiko Yang Tidak Termasuk Dalam Bencana dalam Buku RPJMN 2005-2009 salah satu Agenda Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan  Bab 35 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Agenda I Agenda II Agenda III Sasaran Agenda I  3 Sasaran Sasaran Agenda III Sasaran Agenda II  7 Prioritas = 7 Bab  5 Sasaran  5 Sasaran  18 Prioritas = 18 Bab  7 Prioritas = 7 Bab Prioritas untuk Sasaran 1 Prioritas untuk Sasaran 1 Prioritas untuk Sasaran 1 • Penanggulangan Kemiskinan  Bab 16 • Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi • Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum  • Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas  Bab 17 Antarkelompok Masyarakat  Bab 2 Bab 9 • Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur  Bab 18 • Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan • Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk  Bab 10 • Revitalisasi Pertanian  Bab 19 pada Nilai-nilai Luhur  Bab 3 • Penghormatan, Pemenuhan, dan Penegakan atas Hukum • Pemberdayaan Koperasi dan UKM  Bab 20 • Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan dan Pengakuan atas Hak Asasi Manusia  Bab 11 • Peningkatan Pengelolaan BUMN  Bab 21 Penanggulangan Kriminalitas  Bab 4 • Peningkatan Kemampuan IPTEK  Bab 22 • Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan  Bab 23 Prioritas untuk Sasaran 2 • Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro  Bab 24 • Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak  Bab 12 Prioritas untuk Sasaran 2 • Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme  Prioritas untuk Sasaran 2 Bab 5 • Pembangunan Perdesaan  Bab 25 • Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan • Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah  Bab 26 Prioritas untuk Sasaran 3 Terorisme  Bab 6 • Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah  • Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara  Prioritas untuk Sasaran 3 Bab 13 Bab 7 • Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Berkualitas  Bab 27 • Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang lebih Berkualitas  Bab 28 Prioritas untuk Sasaran 4 • Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial  Bab 29 • Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa  • Pembangunan Kependudukan, & Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda & Olahraga  Bab 14 Prioritas untuk Sasaran 3 Bab 30 • Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan • Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama  Bab 31 kerjasama internasional --> Bab 8 Prioritas untuk Sasaran 4 • Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup  Bab Prioritas untuk Sasaran 5 32 • Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh  Bab 15 Prioritas untuk Sasaran 5 www.dadangsolihin.com 27 • Percepatan pembangunan infrastruktur  Bab 33

Slide 28: Contoh Visualisasi Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009 Agenda III. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat SASARAN 1. Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga RKP 2005 RKP 2006 RKP 2007 No Prioritas Indikator Kegiatan Pokok Realisasi RKP 2006 Realisasi RKP 2007 Realisasi 1. Penanggulangan Menurunnya Berkurangnya Jumlah Jumlah Jumlah Berkurangnya Jumlah Kemiskinan persentase jumlah penduduk penduduk di penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk yang miskin bawah garis miskin yang berada miskin hingga yang berada berada di bawah kemiskinan diharapkan di bawah garis mencapai 14,4 di bawah garis kemiskinan sebanyak 35,1 turun menjadi kemiskinan persen pada garis menjadi 8,2 juta; atau 15,97 13,3 persen sebanyak 39,3 akhir tahun kemiskinan persen pada tahun persen juta; atau 2007 sebanyak 2009 17,75 persen 37,17 juta; atau 16,58 persen www.dadangsolihin.com 28

Slide 29: Terima Kasih 29

Slide 30: Dadang Solihin’s Profile Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Bappenas.  Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.  He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.  You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 30