Your SlideShare is downloading. ×
0
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

7,355

Published on

Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kota Bontang, Kalimantan Timur; Bontang, 3 Desember 2008

Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kota Bontang, Kalimantan Timur; Bontang, 3 Desember 2008

Published in: Education, Technology, Business
1 Comment
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
7,355
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
8
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kota Bontang, Kalimantan Timur Bontang, 3 Desember 2008
  • 2. File Presentasi ini bisa didownload di
    • http://www.ziddu.com/download/4097841/2008_066_Bontang_IndikatorKinerja.pdf.html
    www.dadangsolihin.com
  • 3. www.dadangsolihin.com
  • 4. Materi
    • Isu dan Masalah Pembangunan Daerah
    • Perencanaan Pembangunan Daerah
    • Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
    www.dadangsolihin.com
  • 5. Isu dan Masalah Pembangunan Daerah Bagian 1
  • 6. Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development)
    • P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
    • P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang .
    • P eningkatan kebebasan (f reedom/ democracy ) setiap orang.
    www.dadangsolihin.com
  • 7. How?
    • Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
      • antar daerah
      • antar sub daerah
      • antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
    • Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
    • Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
    • Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
    • Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
    www.dadangsolihin.com
  • 8. Pembangunan Daerah (1)
    • Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:
      • memberikan pelayanan kepada masyarakat,
      • mengelola sumber daya ekonomi daerah.
    www.dadangsolihin.com
  • 9. Pembangunan Daerah (2)
    • Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:
      • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
      • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
    www.dadangsolihin.com
  • 10. Pembangunan Daerah (3)
    • Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).
    • Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta , dan masyarakat.
    www.dadangsolihin.com
  • 11. Pembangunan Daerah (4)
    • Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.
    • Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.
    • Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.
    www.dadangsolihin.com
  • 12. www.dadangsolihin.com Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance Government Governance
    • Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
    • Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.
    • Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
  • 13. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
    • Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
    • Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good .
    www.dadangsolihin.com Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
  • 14. Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
  • 15. Troika www.dadangsolihin.com
  • 16. Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
  • 17. Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan www.dadangsolihin.com
  • 18. Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
    • Pembangunan Ekonomi
      • Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan
      • Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil
      • Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah
    • Pembangunan Sosial
      • Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).
    www.dadangsolihin.com
  • 19. Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
    • Pembangunan Prasarana Wilayah
      • Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah.
      • Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur.
      • Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik.
      • Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
      • Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur.
    www.dadangsolihin.com
  • 20. Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
    • Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
      • Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).
      • Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan.
      • Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan.
    www.dadangsolihin.com
  • 21. Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
      • Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)
      • Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.
      • Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan.
      • Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis.
      • Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.
    www.dadangsolihin.com
  • 22. Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
    • Permasalahan Khusus
    • Lemahnya daya saing investasi
    • Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
    • Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat
    • Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.
    www.dadangsolihin.com
  • 23. Perencanaan Pembangunan Daerah Bagian 2
  • 24. Definisi Perencanaan
    • Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan .
      • Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).
      • Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan
      • Tepat : Dikaitkan dengan tindakan
      • Pilihan-pilihan :
        • Pemilihan tujuan dan kriteria
        • Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan
        • Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan
    www.dadangsolihin.com
  • 25. Syarat Perencanaan
    • Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
    • Tujuan akhir yang dikehendaki.
    • Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
    • Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
    • Masalah-masalah yang dihadapi.
    • Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
    • kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
    • Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
    • Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
    www.dadangsolihin.com
  • 26. Syarat Perencanaan . . .
    • Faktual dan Realistis
    • Logis dan Rasional
    • Fleksibel
    • Komitmen
    • Komprehensif atau menyeluruh
    www.dadangsolihin.com
  • 27. Fungsi/Manfaat Perencanaan www.dadangsolihin.com Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas
  • 28. Kegagalan Perencanaan www.dadangsolihin.com
  • 29. Kegagalan Perencanaan (1)
    • Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
    • informasinya kurang lengkap,
    • metodologinya belum dikuasai,
    • perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana
    • pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
    www.dadangsolihin.com
  • 30. Kegagalan Perencanaan (2)
    • Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
      • kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.
      • aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
      • masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.
    www.dadangsolihin.com
  • 31. Kegagalan Perencanaan (3)
    • Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
    • Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.
    • Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
    www.dadangsolihin.com
  • 32. Kegagalan Perencanaan (4)
    • Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
      • Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
      • Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
      • Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).
    www.dadangsolihin.com
  • 33. Bias-bias dalam Perencanaan Pembangunan www.dadangsolihin.com
  • 34. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (1)
    • Bias pertama
    • Adanya kecenderungan berpikir bahwa:
      • dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya,
      • dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan
      • dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya.
    • Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang demikian.
    www.dadangsolihin.com
  • 35. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (2)
    • Bias kedua
    • Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah ( grass-root ).
    • Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat.
    www.dadangsolihin.com
  • 36. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (3)
    • Bias ketiga
    • Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial.
    • Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena:
      • kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan
      • mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah.
    www.dadangsolihin.com
  • 37. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (4)
    • Bias keempat
    • Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri.
    • Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang:
      • terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini.
      • pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor.
    www.dadangsolihin.com
  • 38. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (5)
    • Bias kelima
    • Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan.
    • Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya.
    • Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat.
    www.dadangsolihin.com
  • 39. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (6)
    • Bias keenam
    • Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya.
    • Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri.
    • Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat.
    • Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan.
    www.dadangsolihin.com
  • 40. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (7)
    • Bias ketujuh
    • Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan.
    • Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial ( charity ) dan bukan usaha penguatan ekonomi.
    www.dadangsolihin.com
  • 41. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (8)
    • Bias kedelapan
    • Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan.
    • Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari ( sustainable ), tetapi umumnya dalam kerangka waktu ( time frame ) yang lebih panjang.
    • Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan.
    www.dadangsolihin.com
  • 42. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (9)
    • Bias kesembilan
    • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu.
    • Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi.
    • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan.
    www.dadangsolihin.com
  • 43. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (10)
    • Bias kesepuluh
    • Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi.
    • Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuh.
    www.dadangsolihin.com
  • 44. Sistem Perencanaan yang Berhasil
    • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
    • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.
    www.dadangsolihin.com
  • 45. Perencanaan yang Ideal
    • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
    • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
    • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
    • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).
    • Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting).
    www.dadangsolihin.com
  • 46. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bagian 3
  • 47. Materi
    • Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi
    • Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang)
    • Pengertian Indikator Kinerja
    • Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja
    • Penjabaran Indikator Kinerja RPJMN 2004-2009
    www.dadangsolihin.com
  • 48.
    • Sederhana dan mudah dikontrol
    • Kapasitas evaluasi yang kuat
    • Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi
    • Adanya penghargaan terhadap kinerja
    • Kejelasan status hasil evaluasi
    Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi www.dadangsolihin.com
  • 49. Gambaran Sistem M$E (Sekarang dan Akan Datang) www.dadangsolihin.com Sekarang Akan Datang
    • Adanya berbagai macam peraturan yang mengamanatkan agar sektor (K/L) dan daerah menyusun laporan evaluasi kinerja pembangunan
      • Depdagri
      • LAN
      • Menpan
      • Departemen Keuangan
      • Bappenas
      • Setneg
      • K/L terkait
    • Tidak adanya implikasi/dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi
    • Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)
    • Evaluasi top-down
    • Evaluasi fragmentasi 1 waktu
    • Evaluasi pasif
    • Kurangnya penghargaan terhadap hasil evaluasi
    • Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah
    • Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif
    • Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya
    • Lebih efisien dan biaya rendah
    • Memperkenalkan evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom-up
    • Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi
    • Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal)
    • Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi
    • Adanya komunitas evaluator
  • 50. www.dadangsolihin.com Who does what? + 30 Laws and Regulations regarding M&E Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government
  • 51. Pengertian Indikator Kinerja
    • Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
    • KEGUNAAN
    • dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)
    • petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
    www.dadangsolihin.com
  • 52. Pengertian Kinerja
    • Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)
    • Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995)
    • Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).
    www.dadangsolihin.com
  • 53. Pengembangan Indikator Kinerja
    • Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pada penghitungan biaya keluaran (efisiensi ) . Tujuan kebijakan dan pendekatan program – juga harus dianalisa
    • Indikator bisa diterapkan untuk: (a) Masukan; (b) Efisiensi – Keluaran; (c) Efektivitas – Hasil; (d) Kualitas; dan (e) Kepuasan Pelanggan.
    • Bisa dikaitkan dengan kesepakatan kinerja antara Menteri dan Kepala Lembaga dan para pejabat di bawahnya
    • Indikator memerlukan definisi dan penafsiran yang hati-hati – seringkali diformulasikan, diimplementasikan dan ditafsirkan dengan buruk
    • Harus dikembangkan untuk masing-masing program/kegiatan – ada yang sulit misalnya pertahanan – beberapa lebih mudah misalnya penyelenggara jasa.
    www.dadangsolihin.com
  • 54. Fungsi Indikator Kinerja
    • memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan
    • menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders
    • membangun dasar pengukuran, analisis, dan
    • evaluasi kinerja program pembangunan
    www.dadangsolihin.com
  • 55. Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan
  • 56. Jenis Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Input Proses Output Indikator Kinerja Outcomes Benefit Impact
  • 57. www.dadangsolihin.com Terminologi Setiap Tingkatan MANFAAT Tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal HASIL Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran OUTPUT Sesuatu yang langsung diperoleh/ dicapai dari pelaksanaan kegiatan INPUT DAMPAK
    • Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan
    • Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional
    Kegiatan dan sumberdaya/dana yg dibutuhkan agar keluaran sesuai yg diharapkan
  • 58. Indikator Kinerja INPUT
    • Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.
    • Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan
    • Contoh:
    • Jumlah dana yang dibutuhkan
    • Tenaga yang terlibat
    • Peralatan yang digunakan
    • Jumlah bahan yang digunakan
    www.dadangsolihin.com
  • 59. Indikator Kinerja OUTPUT
    • Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.
    • Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.
    • Contoh:
    • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan
      • Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi
      • Jumlah permohonan yang diselesaikan
      • Jumlah pelatihan / peserta pelatihan
      • Jumlah jam latihan dalam sebulan
    • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan
      • Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli
      • Jumlah komputer yang dibeli
      • Jumlah gedung /jembatan yg dibangun
      • meter panjang jalanyang dibangun/rehab
    www.dadangsolihin.com
  • 60. Indikator Kinerja OUTCOME
    • Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran .
    • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai.
    • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.
    • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.
    www.dadangsolihin.com
  • 61. Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome
    • Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan
      • Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan
      • tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)
      • kemenangan tim dlm setiap pertandingan
    • Peningkatan langsung hal-hal yg positif
      • kenaikan prestasi kelulusan siswa
      • peningkatan daya tahan bangunan
      • Penambahan daya tampung siswa
    • Penurunan langsung hal-hal yang negatif
      • Penurunan Tingkat Kemacetan
      • Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas
    www.dadangsolihin.com
  • 62. Indikator Kinerja BENEFIT
    • Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil/outcome.
    • Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang.
    • Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, dana dll)
    • Contoh:
    • Peningkatan hal yg positif dlm jangka menengah dan jangka panjang
      • % Kenaikan Lapangan kerja
      • Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat
    • Penurunan hal yang negatif dlm jangka panjang
      • Penurunan Tingkat Penyakit TBC
      • Penurunan Tingkat Kriminalitas
      • Penurunan Tingkat Kecelakaan lalulintas
    www.dadangsolihin.com
  • 63. Indikator Kinerja DAMPAK
    • Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.
    • Contoh:
    • Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang
      • % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat
      • Peningkatan cadangan pangan
      • Peningkatan PDRB sektor tertentu
    • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang
      • Penurunan Tingkat kemiskinan
      • Penurunan Tingkat Kematian
    www.dadangsolihin.com
  • 64. Persyaratan Indikator Kinerja: SMART
    • S PESIFIC -jelas, tidak mengundang multi interpretasi
    • M EASUREABLE -dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
    • A TTAINABLE -dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
    • R ELEVANT (information needs of the people who will use the data)
    • T IMELY -tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)
    www.dadangsolihin.com
  • 65. Sumber Pembuktian (Means of Verification)
    • How should the information be collected, eg. sample survey
    • What source is most appropriate?
    • Who should do it?
    • When and How often should the information be collected, analyzed & reported
    • What formats are required to record the data being collected?
    www.dadangsolihin.com
  • 66. Prosedur Pelaksanaan Evaluasi
  • 67. Penyusunan Indikator
    • Indikator masukan (input)
      • Cantumkan jumlah dana untuk setiap jenis masukan
      • Tentukan unit kegiatan (investasi) yang dilakukan dalam satu ruang lingkup kegiatan yang rinci.
      • Identifikasikan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
      • Tentukan jangka waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
    • Indikator keluaran (output)
      • Tentukan jenis dan jumlah keluaran fisik dalam satuan fisiknya seperti kilometer jalan, hektar tanah, ton pupuk, jumlah orang yang dilatih dan lainnya.
    www.dadangsolihin.com
  • 68. Penetapan Indikator
    • Indikator hasil (outcome)
      • Tentukan ukuran kuantitatif yang menunjukkan fungsi lansung keluaran setelah kegiatan selesai, misalnya pembangunan jalan sepanjang 15 Km, Pelatihan tenaga pelaksana perencanaan 50 orang.
      • Tentukan ukuran kualitatif yang menunjukkan langsung keluaran, misalnya ; biaya yang dikeluarkan 80 % dibawah pagu.
      • Uraikan dengan singkat fungsi langsung yang diharapkan dari keluaran
    www.dadangsolihin.com
  • 69. Penetapan Indikator . . .
    • Indikator Manfaat
      • Tentukan hasil positif/negatif dari kegiatan yang sesuai dengan sasaran lingkungan secara regional, misalnya perekonomian tumbuh melalui munculnya central bisnis disekitar pembangunan jalan tersebut.
      • Sebutkan manfaat yang dicapai dan dapat berfungsi secara optimal
    • Indikator dampak
      • Tentukan hasil positif/negatif kegiatan yang sesuai dengan sasaran regional/nasional
      • Misalnya peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor transportasi yang lancar, yang memudahkan arus barang dari satu tempat ketempat lain (diperlukan analisis dan rentang waktu).
    www.dadangsolihin.com
  • 70. Proses Penggunaan Indikator
    • Tentukan Indikator Kuantitatif (sumber daya yang digunakan),
        • Bandingkan estimasi pengerahan sumber daya dengan sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan hasil.
        • Misalnya: Estimasi pengerahan sumber daya (100% ) : sumber daya yg digunakan (80%), maka terjadi effisiensi penggunaan sumber daya 20 %
    • Tentukan Indikator Kualitatif ( hasil fisik dan Non fisik)
        • Bandingkan rencana yang diharapkan dengan hasil setelah pelaksanaan kegiatan selesai (apakah sesuai dengan spesifikasi, standar )
        • Bagaimana dampaknya, apakah berdampak positif/negatif
        • Bagaimana manfaatnya, apakah positif/negatif ?
    www.dadangsolihin.com
  • 71. Target Kinerja
    • Merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai.
    • Target Kinerja harus:
      • Berupa angka numerik
      • Dapat diperbandingkan
      • Cukup spesifik.
    • Contoh:
    • Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi Sumsel 2005-2025
    www.dadangsolihin.com Aspek Sasaran Parameter Indikator Target 2025 SDM Terwujudnya masyarakat yang ... Peningkatan kualitas manusia IPM ?
  • 72. Realisasi/Capaian Kinerja
    • Merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu kegiatan/ program tertentu.
    • Realisasi/capaian kinerja harus:
      • Berupa angka numerik
      • berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya
    www.dadangsolihin.com
  • 73. Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja
    • Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan)
    • Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja.
      • Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan.
    • Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan.
    www.dadangsolihin.com
  • 74. Penjabaran Indikator Kinerja RPJMN 2004-2009 www.dadangsolihin.com VISI MISI AGENDA STRATEGI POKOK SASARAN PRIORITAS SASARAN PRIORITAS Fokus pada tujuan pembangunan Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN
  • 75. Visi Pembangunan Nasional
    • Terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai;
    • Terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta
    • Terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa, dan negara yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan
    www.dadangsolihin.com
  • 76. Strategi Pokok
    • STRATEGI PENATAAN KEMBALI INDONESIA
      • Menyelamatkan sistem ketatanegaraan RI berdasarkan semangat ,jiwa, dan konsensus dasar;
      • Tetap tegaknya NKRI;
      • Tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
    • STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA
      • Diarahkan untuk membangun di segala bidang merupakan perwujudan amanat Pembukaan UUD NRI 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.
    www.dadangsolihin.com
  • 77. Misi Pembangunan Nasional
    • Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai ;
    • Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis ;
    • Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera .
    www.dadangsolihin.com
  • 78. Agenda Pembangunan Nasional
    • Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai
    • Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
    • Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia
    www.dadangsolihin.com
  • 79. Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai www.dadangsolihin.com Sasaran Prioritas
    • Meningkatnya rasa aman dan damai
    • Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok;
    • Pengembangan budaya yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur;
    • Peningkatan keamananm ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas
    • Semakin kokohnya NKRI
    • Pencegahan dan penanggulangan separatisme;
    • Pencegahan dan penanggulangan terorisme;
    • Peningkatan kemampuan pertahanan negara.
  • 80. Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis www.dadangsolihin.com Sasaran Prioritas
    • Meningkatnya keadilan dan penegakan hukum
    • Pembenahan sistem hukum nasional dan politik hukum;
    • Penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk;
    • Penghormatan, pemenuhan, dan penegakan atas hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia
    • Keadilan gender
    • Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
    • Otonomi Daerah
    • Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah
    • Meningkatnya pelayanan birokrasi
    • Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa
    • Terlaksananya pemilu 2009 secara demokratis, jujur, dan adil
    • Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh
  • 81. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia www.dadangsolihin.com Sasaran Prioritas
    • Penurunan
      • jumlah penduduk miskin dari 16,6% menjadi 8,2%,
      • pengangguran terbuka dari 9,5% menjadi 5,1%.
    • Penanggulangan kemiskinan;
    • Peningkatan investasi dan ekspor non migas
    • Peningkatan daya saing industri manufaktur
    • Revitalisasi pertanian;
    • Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menenngah;
    • Peningkatan pengelolaan BUMN
    • Peningkatan kemampuan Iptek
    • Perbaikan iklim keytenaga-kerjaan
    • Pemantapan stabilitas ekonomi makro
    • Pengurangan kesenjangan antar wilayah
    • Pembangunan perdesaan
    • Pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah
  • 82. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia www.dadangsolihin.com Sasaran Prioritas
    • Meningkatnya kualitas manusia Indonesia
    • Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas
    • Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas
    • Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial
    • Pembangunan kependudukan, dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga;
    • Peningkatan kualitas kehidupan beragama
    • Membaiknya mutu LH
    • Perbaikan pengelolaan SDA dan pelestarian mutu lingkungan hidup
    • Membaiknya Infrastruktur
    • Percepatan pembangunan infrastruktur
  • 83. Kebutuhan akan Indikator Pembangunan www.dadangsolihin.com Contoh: Prioritas Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Sasaran Prioritas Indikator??
          • Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat atau antargolongan di daerah-daerah rawan konflik;
          • Terpeliharanya situasi aman dan damai;
          • Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan.
            • Indeks Kriminalitas di wilayah konflik
  • 84. Sasaran Penting RPJMN 2004-2009 Ekonomi Makro (1) www.dadangsolihin.com Indikator Sasaran 2005 2006 2007 2008 2009
    • Penggangguran terbuka
    • Jumlah (juta orang)
    • % terhadap angkatan kerja
    9,9 9,5 9,4 8,9 8,5 7,9 7,3 6,6 5,7 5,1
    • Penduduk miskin
    • Jumlah (juta orang)
    • % terhadap penduduk
    - - - - - - - - 18,8 8,2
    • Pertumbuhan Ekonomi
    • Pertumbuhan PDB (%)
    • PDB per kapita (ribu Rp.)
    5,5 7.946 6,1 8.333 6,7 8.791 7,2 9.317 7,6 9.914 Laju inflasi, Ind Harga Kons (%) 7,0 5,5 5,0 4,0 3,0
    • Neraca Pembayaran
    • Transaksi Berjalan/PDB (%)
    • Cadangan devisa (US$ miliar)
    1,6 36,8 0,5 36,0 0,1 35,6 -0,2 35,2 -0,6 35,9
    • Keuangan Negara
    • Keseimbangan Primer APBN/PDB (%)
    • Surplus/Defisit APBN/PDB (%)
    1,8 -0,7 1,7 -0,6 1,9 -0.3 1,9 -0,0 2,0 0,3
  • 85. Sasaran Penting RPJMN 2004-2009 Ekonomi Makro (2) www.dadangsolihin.com Indikator Sasaran 2005 2006 2007 2008 2009
    • Pertumbuhan PDB sisi pengeluaran (%)
    • Konsumsi
    • Investasi
    • Ekspor
    • Impor
    4,1 14,6 5,7 10,3 5,2 17,8 6,0 8,6 5,0 16,3 6,4 10,2 5,8 14,3 7,4 10,8 6,3 12,8 10,1 11,0
    • Pertumbuhan PDB sisi produksi (%)
    • Pertanian
    • Industri Pengolahan
    • Industri Pengolahan Non-migas
    • Lainnya
    3,2 6,1 6,8 5,8 3,4 6,9 7,7 6,3 3,6 7,8 8,7 6,9 3,6 8,6 9,4 7,4 3,8 9,5 10,2 7,6
    • Tenaga Kerja
    • Kesempatan Kerja (juta orang)
    • Pertanian
    • distribusi (%)
    • Industri Pengolahan
    • distribusi (%)
    • Lainnya
    • distribusi (%)
    94,2 43,8 46,5 11,1 11,8 39,3 41,7 96,7 44,4 45,9 11,5 11,9 40,8 42,2 99,7 44,9 45,1 12,0 12,0 42,7 42,9 103,0 45,4 44,1 12,7 12,3 44,9 43,6 106,6 45,7 42,9 13,4 12,6 47,4 44,5
  • 86. Sasaran Penting RPJMN 2004-2009 Sektor Utama Lainnya www.dadangsolihin.com Sektor Sasaran Pendidikan
    • Meningkatnya secara nyata p ersentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
    • Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah
    • Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini
    • Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas menjadi 5 persen
    Kesehatan
    • Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun;
    • Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1000 kelahiran hidup;
    • Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup; dan
    • Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 25,8 persen menjadi 20,0 persen.
  • 87. Sasaran Penting RPJMN 2004-2009 Sektor Utama Lainnya www.dadangsolihin.com Sektor Sasaran Lingkungan Hidup
    • Meningkatnya kualitas air permukaan (sungai, danau dan situ) dan kualitas air tanah disertai pengendalian dan pemantauan terpadu antar sektor
    • Terkendalinya pencemaran pesisir dan laut
    Prasarana dan Sarana
    • M eningkatnya kondisi dan kualitas pelayanan berbagai prasarana dan sarana dengan menurunkan tingkat backlog pemeliharaan .
    • Meningkatnya aksesibilitas setiap golongan masyarakat dan setiap daerah terhadap layanan prasarana dan sarana yang berkualitas.
    • Revitalisasi pengelolaan kelembagaan prasarana dan sarana
    • Peningkatan kapasitas penyediaan prasarana dan sarana bagi pemerintah daerah
  • 88. Agenda Pembangunan dan Indikator Pencapaian (Daerah) www.dadangsolihin.com Agenda Pembangunan Nasional Indikator Aman dan Damai
    • Indeks kriminalitas
    • HDI dan HPI daerah konflik
    Adil dan Demokratis
    • Angka Gender-related Development Index (GDI); dan
    • Angka Gender Empowerment Measurement (GEM)
    • Kesejahteraan anak:
    • - Angka partisipasi sekolah (APS)
    • - Status gizi balita buruk
    • - Persalinan bayi oleh tenaga kesehatan
    • 4. Perlindungan anak:
    • - Pekerja anak (%)
    • - Jumlah anak yang memilki akte kelahiran
    • 5. Peraturan daerah yang spesifik mengenai mekanisme dan koordinasi dana dekonsentrasi
    • 6. Perbaikan proses penyelenggaraan Musrenbang
  • 89. Agenda Pembangunan dan Indikator Pencapaian (Daerah) www.dadangsolihin.com Agenda Pembangunan Nasional Indikator Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
          • Ekonomi
          • Pertumbuhan PDRB
          • Struktur PBRB dan PDRB per kapita
          • Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka
          • Jumlah penduduk miskin
          • Investasi dan aktivitas ekspor-impor
          • Peningkatan peran UKM
          • Pendidikan
          • Angka Buta Aksara penduduk usia 15 tahun keatas
          • Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk setiap jenjang pendidikan
          • Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap kelompok usia sekolah
          • Angka Melanjutkan sekolah
          • Angka putus sekolah
          • Angka mengulang kelas
          • Rata-rata lama penyelesaian pendidikan
  • 90. Agenda Pembangunan dan Indikator Pencapaian (Daerah) www.dadangsolihin.com Agenda Pembangunan Nasional Indikator Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
          • Kesehatan
          • Umur Harapan Hidup (UHH)
          • Angka Kematian Bayi (AKB)
          • Angka Kematian Ibu (AKI)
          • Prevalensi Gizi Kurang
          • Kependudukan dan KB
          • Laju pertumbuhan penduduk (%)
          • Unmet need KB (%)
          • Total Fertility Rate/TFR (per perempuan)
          • Partisipasi laki-laki dalam ber-KB (%)
          • Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%)
          • Prasarana dan Sarana
          • Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan berbagai prasarana dan sarana
  • 91. Terima Kasih
  • 92.
    • Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
    • He got various training around the globe, included Shanghai International Program for Development Evaluation Training (2008) , Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005). the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004). Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003). Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002). Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001). and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
    • You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202
    Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile www.dadangsolihin.com

×