Penyusunan Dokumen RPJP Daerah

  • 15,696 views
Uploaded on

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun.

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun.

More in: Technology , Real Estate
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Maaf pak power point bapak saya jadikan referensi penyusunan paper saya. Terimakasih banyak sangat bermanfaat
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • apakah saya boleh meminta paparan ini. saya butuh untuk jadi pegangan penyusunan RPJP dan RPJM. terima kasih sebelumnya. saya tunggu balasannya
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Assalamu alaikum wr.wb.
    Saya pingin miliki powert point bapak, terutama mengenai pedoman penuyusunan RPJP, RPJM, RKP dan Resntra. Saya salah satu Tim EKPD Sultra

    Terima Kasih

    Dasmin Sidu
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • apakah visi misi RPJM harus sama dengan visi misi di RPJP, kalo berubah dasarnya apa ?
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
15,696
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
368
Comments
4
Likes
12

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. PENYUSUNAN DOKUMEN RPJP DAERAH Pelatihan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk DPRD Kota Depok Hotel Sangga Buana, Cipanas, Puncak, Kabupaten Cianjur 19 – 21 Juli 2006 Drs. H. Dadang Solihin, MA
  • 2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 1
  • 3.
    • RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 tahunan.
    • RPJP Daerah bersifat makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dengan proses penyusunannya harus dilakukan secara partisipasif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan.
    • RPJP Daerah Provinsi mengacu pada RPJP Nasional.
    • RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP Daerah Provinsi.
    • Memperhatikan seluruh aspirasi stakeholders pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJP Daerah.
    Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
  • 4.
    • Apabila RPJP di atasnya belum tersedia, maka penyusunan RPJP Daerah Provinsi dan atau RPJP Daerah Kabupaten/Kota dilakukan secara simultan dan terkoordinasi.
    • Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsi dilakukan, selambatnya 3 bulan setelah penetapan RPJP Nasional.
    • Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten/Kota dilakukan, selambatnya 3 bulan setelah penetapan RPJP Daerah Provinsi.
    • Bagi Daerah yang belum dapat menyelesaikan penyusunan dan atau penetapan RPJP Daerah, maka Kepala Daerah terpilih berkewajiban melanjutkan penyelesaiannya.
    Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
  • 5.
    • Khusus bagi daerah-daerah yang sedang mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Langsung, kegiatan penyusunan Rancangan RPJP Daerah dapat dilaksanakan oleh penjabat ( caretaker ) Kepala Daerah.
    • Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsi dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sebelum ditetapkan.
    • R ancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten/Kota dikonsultasikan kepada Gubernur cq. Bappeda, sebelum ditetapkan.
    Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
  • 6. Sistematika Penulisan R PJP Daerah
    • Bab I Pendahuluan
    • Bab I I Kondisi, Analisis d an Prediksi Kondisi Umum Daerah
    • Bab I II Visi, Misi, d an Arah Pembangunan Daerah
    • Bab I V Penutup
  • 7. Bab I Pendahuluan
    • 1.1 Latar Belakang
      • Latar belakang pembentukan Daerah.
      • pengertian RPJP Daerah. dan
      • proses penyusunan RPJP Daerah.
    • 1.2 Maksud dan Tujuan
      • Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJP Daerah,
      • menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan
      • menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota.
    Sistematika Penulisan R PJP Daerah
  • 8.
    • 1.3 Landasan Hukum
    • Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya termasuk Undang-Undang pembentukan daerah dan rencana tata ruang wilayah.
    • 1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
      • Mengacu pada arah pembangunan pada RPJP Nasional/Provinsi,
      • memperhatikan tujuan dibentuknya daerah,
      • memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Pulau.
    • 1.5 Sistematika Penulisan
    • Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJP Daerah ini.
    Sistematika Penulisan R PJP Daerah
  • 9. Bab I I Kondisi, Analisis d an Prediksi Kondisi Umum Daerah
    • 2.1. Kondisi d an Analisis
      • 2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
      • 2.1.2 Demografi
      • 2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam
      • 2.1.4 Sosial Budaya dan Politik
      • 2.1.5 Prasarana dan sarana
      • 2.1.6 Pemerintahan
      • 2.1.7 Data/informasi lainnya yang mendukung dan dianggap penting.
    • 2.2 . Prediksi Kondisi Umum Daerah
    • Merupakan prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun dengan selang waktu 5 tahunan berdasarkan sintesa hasil analisis.
    Sistematika Penulisan R PJP Daerah
  • 10. 2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
    • Input :
    • Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang):
      • permasalahan
      • capaian/keberhasilan
    • Analisis:
    • proyeksi peluang
    • proyeksi ancaman
    • proyeksi permasalahan
    • proyeksi keberhasilan
    • Output
    • Prediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
    Sistematika Penulisan R PJP Daerah
  • 11. 2.1.2 Demografi
    • Input:
    • Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang):
      • permasalahan
      • capaian/keberhasilan
    • Analisis:
    • proyeksi peluang
    • proyeksi ancaman
    • proyeksi permasalahan
    • proyeksi keberhasilan
    • Output
    • Prediksi Kondisi Demografi
    Sistematika Penulisan R PJP Daerah
  • 12. 2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam
    • Input:
    • Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang):
      • permasalahan
      • capaian/keberhasilan
    • Analisis:
    • proyeksi peluang
    • proyeksi ancaman
    • proyeksi permasalahan
    • proyeksi keberhasilan
    • Output
    • Prediksi Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam
    Sistematika Penulisan R PJP Daerah
  • 13. Bab I II Visi, Misi, d an Arah Pembangunan Daerah
    • 3.1 Visi
    • Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon dan atau motto.
    • 3.2 Misi
    • Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
    • 3.3 Arah Pembangunan Daerah
    • Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah, yang meliputi: Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang, utamanya memuat kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah DaerahPeran sub-wilayah pembangunan di daerahnya yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
    Sistematika Penulisan R PJP Daerah
  • 14. Bab I V Penutup
    • RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
    • sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah, dan
    • pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah
    Sistematika Penulisan R PJP Daerah
  • 15. Tahapan Penyusunan RPJP Daerah
    • Penyiapan Rancangan RPJP Daerah .
    • Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
    • Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah .
    • Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah .
  • 16.
    • Penyiapan rancangan RPJP Daerah untuk mendapatkan gambaran awal dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dan selanjutnya menjadi bahan bahasan dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
    • Rancangan RPJP Daerah dimaksud dilampiri dengan hasil analisis yang menggambarkan kondisi umum daerah dalam periode perencanaan 20 tahun ke depan, sebagai bahan masukan bagi para stakeholders pembangunan merumuskan dan menyepakati visi, misi, dan arah pembangunan daerah.
    Tahapan Penulisan R PJP Daerah Penyiapan Rancangan RPJP Daerah Tahap 1 :
  • 17.
    • Langkah-langkah :
    • Membentuk Tim Fasilitasi RPJP Daerah untuk semua tahapan perencanaan, dengan komposisi mempertimbangkan lingkup bidang yang akan dianalisis.
    • Menyusun rencana kerja penyiapan dokumen RPJP Daerah.
    • Menyiapkan Daftar Isi RPJP Daerah.
    • Menyiapkan data kondisi umum daerah dan melakukan analisis dalam menyusun prediksi kondisi umum daerah ke depan.
    • Menyusun rancangan Visi dan Misi Daerah.
    • Menyusun rancangan Arah Pembangunan Daerah.
    • Melakukan sosialisasi, konsultasi publik, dan atau penjaringan aspirasi stakeholders pembangunan atas rancangan RPJP Daerah.
    Tahapan Penulisan R PJP Daerah
  • 18.
    • Musrenbang Jangka Panjang Daerah merupakan forum konsultasi dengan para stakeholders pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disusun, dibawah koordinasi Kepala Bappeda.
    • Mendapatkan komitmen para stakeholders pembangunan yang menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJP Daerah.
    Tahapan Penulisan R PJP Daerah Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Tahap 2 :
  • 19. Stakeholders Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small/medium/large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
  • 20. STAKEHOLDERS PEMDA Musrenbang Jangka Panjang Daerah
  • 21. Musrenbang Jangka Panjang Daerah PEMDA STAKEHOLDERS
  • 22.
    • Langkah-langkah :
    • Dokumen yang disiapkan :
      • RPJP Nasional/Provinsi dan analisisnya yang akan digunakan dalam pembahasan rancangan RPJP Daerah.
      • Rancangan RPJP Daerah serta data dan hasil analisis kondisi umum daerah.
      • Dokumen hasil sosialisasi, konsultasi, dan penjaringan aspirasi dari para pemangku-kepentingan pembangunan terhadap rancangan RPJP Daerah.
    • Persiapan:
      • Panduan pelaksanaan yang memuat durasi, tanggal/waktu pelaksanaan, mekanisme, dan susunan acara dengan kelompok bahasan sebagai berikut:
        • Pemaparan dan penyepakatan prediksi kondisi umum daerah.
        • Pemaparan dan penyepakatan visi dan misi daerah.
        • Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan daerah.
      • Mengirim surat undangan kepada peserta.
    Tahapan Penulisan R PJP Daerah
  • 23.
    • Pelaksanaan:
      • Pemaparan kondisi umum daerah dan analisisnya, serta penyepakatan prediksi daerah.
      • Pemaparan dan penyepakatan visi dan misi daerah.
      • Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan daerah.
      • Merumuskan hasil kesepakatan para stakeholders pembangunan.
      • Membacakan hasil rumusan oleh Kepala Bappeda.
    • Keluaran:
    • Materi kesepakatan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagai bahan utama penyempurnaan rancangan RPJP Daerah.
    Tahapan Penulisan R PJP Daerah
  • 24.
    • Peserta:
      • Para Satuan Kerja Perangkat Daerah, anggota DPRD, instansi/lembaga daerah, TNI dan POLRI, Pengadilan dan Kejaksaan, para stakeholders pembangunan daerah lainnya, serta wakil Kementerian/Lembaga yang terkait.
      • Bagi daerah provinsi selain unsur-unsur terkait di atas, berkewajiban mengikutsertakan wakil Bappeda Kabupaten/Kota di wilayahnya.
      • Bagi daerah kabupaten/kota selain unsur-unsur terkait di atas, berkewajiban mengikutsertakan wakil Bappeda Provinsi.
      • Selain unsur-unsur peserta di atas, dapat juga diikutsertakan pihak-pihak lain yang dianggap penting.
    • Nara Sumber:
      • Kepala Bappeda sebagai penyampai Rancangan RPJP Daerah.
      • Fasilitator/Tenaga Ahli yang mendukung penyusunan rancangan RPJP Daerah.
      • Fasilitator/Tenaga Ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
    Tahapan Penulisan R PJP Daerah
  • 25.
    • Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dengan bahan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
    • Rancangan akhir ini disampaikan kepada Kepala Daerah, dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
    • Langkah-langkah:
      • Menyusun rancangan akhir RPJP Daerah dengan memuat kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah dibantu Tim Fasiltasi.
      • Menyusun naskah akademis rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah dibantu Tim Fasilitasi dan Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum.
      • Menyampaikan rancangan akhir RPJP Daerah beserta naskah akademis dan naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah kepada Kepala Daerah.
    Tahapan Penulisan R PJP Daerah Penyusunan R ancangan A khir RPJP Daerah Tahap 3 :
  • 26.
    • Untuk memenuhi perundang-undangan yang berlaku, maka RPJP Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambatnya 3 bulan setelah penetapan RPJP Nasional.
    • Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah kabupaten/kota dilakukan selambatnya 3 bulan setelah penetapan RPJP Daerah provinsi.
    • Langkah-langkah:
      • Menyiapkan Surat Kepala Daerah, perihal penyampaian naskah rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum, beserta lampirannya kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah.
      • Sebelum RPJP Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah perlu:
        • Melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah untuk RPJP Daerah provinsi.
        • Melakukan konsultasi dengan Gubernur cq. Bappeda Provinsi untuk RPJP Daerah kabupaten/kota.
    Tahapan Penulisan R PJP Daerah Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahap 4 :
  • 27.
    • Terima Kasih
  • 28. Prediksi Kondisi Umum Daerah 2
  • 29.
    • Teknik Proyeksi adalah metoda untuk mendapatkan prediksi masa depan.
    • Analisis secara kuantitatif dapat menggunakan metoda regresi yaitu regresi linier atau berganda.
    • Sedangkan analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan logika teknik proyeksi secara matematis dengan memenuhi prinsip-prinsip:
      • Menentukan objek yang akan diproyeksi secara utuh, merupakan suatu entitas yang independen, dapat dikenali kecenderungannya sepanjang waktu.
      • Melakukan pengamatan runtun waktu ( time-series) minimal sama dengan 10 tahun atau lebih besar.
      • Mengamati kecenderungan atau faktor pengubah secara kualitatif maupun kuantitatif.
      • Melakukan ekstrapolasi atau prediksi ke depan, untuk mendapatkan proyeksi kondisi masa depan.
      • Melakukan prediksi kondisi masa depan yang berkaitan dengan objek-objek amatan.
    Prediksi Kondisi Umum Daerah
  • 30.
    • Langkah-langkah
    • Menentukan objek yang akan diproyeksi secara utuh, yaitu suatu entitas yang dapat dikenali kecenderungan ( trend ) perkembangannya sepanjang waktu. Untuk kepentingan analisis, minimal objek amatan adalah:
      • Geomorfologi dan Lingkungan Hidup.
      • Demografi.
      • Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
      • Sosial Budaya dan Politik.
      • Prasarana dan sarana.
      • Pemerintahan.
    • Melakukan pengamatan runtun waktu ( time-series) terhadap objek amatan tersebut di atas, minimal sama dengan 10 tahun atau lebih besar.
    Prediksi Kondisi Umum Daerah
  • 31.
    • Analisis Kuantitatif
      • Menentukan (beberapa) sub-objek amatan.
      • Menentukan besaran kuantitatif yang dapat digunakan (a.l. metoda regresi dalam melakukan prediksi kondisi objek amatan tersebut).
      • Melakukan analisis regresi untuk memproyeksikan untuk 20 tahun ke depan dengan selang amatan tiap 5 tahun.
      • Memprediksi kondisi masa depan dengan cara melakukan ekstrapolasi.
      • Melakukan kajian korelasi antar objek amatan.
    Prediksi Kondisi Umum Daerah
  • 32.
    • Analisis Kualitatif:
      • Menentukan sub-objek amatan yang dianggap penting, diperlukan keberadaannya, dan atau diperkirakan akan tetap ada ( exist ) hingga akhir tahun rencana.
      • Mengkaji kecenderungan setiap sub-objek amatan, di mana sepanjang waktu pengamatan dapat:
        • menjadi lebih besar atau lebih kecil.
        • menjadi lebih baik atau lebih buruk.
        • jenisnya menjadi semakin bervariasi atau berkurang variasinya.
        • Semakin terkendali (dapat dikelola) atau semakin tidak terkendali (tidak dapat dikelola).
    Prediksi Kondisi Umum Daerah
  • 33.
    • Memprediksi kondisi di masa depan, dengan cara:
      • melakukan perbandingan ( comparation ) dengan daerah lain yang bertipologi sama dan tahapan perkembangannya sudah lebih maju.
      • mengamati kecenderungan yang ada sepanjang waktu, dan melakukan ekstrapolasi (memperpanjang kecenderungan tersebut ke masa depan melampaui tahun pengamatan dan memprediksi akibatnya pada objek amatan).
      • mempertajam ekstrapolasi dengan pertanyaan:
        • apakah di akhir tahun proyeksi (setelah 20 tahun) objek amatan masih ada?.
        • apakah objek amatan semakin terkendali atau sebaliknya?.
        • apakah faktor pengubah yang membuat kecenderungan bekerja secara konsisten?.
        • tindakan apa yang diperlukan agar faktor penentu kecenderungan atau faktor pengubah tersebut dapat dikelola?.
    • Melakukan analisis keterkaitan antar objek amatan dan melakukan analisis sebab akibat antar objek amatan tersebut.
    Prediksi Kondisi Umum Daerah
  • 34.
    • Sintesa Analisis Kuantitatif dan Kualitatif
      • Membuat kesimpulan:
      • Prediksi kondisi masing-masing objek amatan untuk 20 tahun ke depan, dengan mengupayakan kesiapan SDM, khususnya di pihak Pemerintah Daerah untuk menanggulangi masalah dan mencapai visi yang dituju.
      • Melakukan sintesa prediksi Kondisi Umum Daerah 20 tahun ke depan.
    • Catatan:
    • Metoda sebagaimana tersebut di atas merupakan salah satu metode mendapatkan gambaran kondisi daerah di masa depan, untuk memudahkan para stakeholders menyepakati arah pembangunan yang akan dirumuskan dalam RPJP Daerah.
    • Maka dari itu daerah dapat menggunakan metoda pendekatan lain sepanjang dalam analisisnya menggambarkan asumsi dan kondisi masa depan yang terukur, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.
    Prediksi Kondisi Umum Daerah
  • 35. Analisis Lingkungan Strategis
    • Analisis lingkungan internal Daerah
    • Lingkungan internal dapat terdiri dari kekuatan ( Strengths ) dan kelemahan ( Weaknesses ). Analisis ini diarahkan pada:
      • Dukungan semua input pokok yang dibutuhkan Daerah.
      • Proses atau strategi pengolahan ataupun pemanfaatan input tersebut.
      • Hasil yang diperoleh selama ini. dan
      • Perbaikan atau tindakan koreksi yang telah diambil.
  • 36.
    • Analisis lingkungan eksternal Daerah
    • Lingkungan eksternal terdiri dari peluang ( Opportunities ) maupun ancaman ( Threaths ). Umumnya, peluang dan ancaman sebagai elemen lingkungan eksternal meliputi:
      • Kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, fisik dan pendidikan.
      • Peranan yang dimainkan oleh pihak-pihak yang dapat diajak bekerja sama ( collaborators ) dan pihak-pihak yang menjadi pengganggu ( competitors ). serta
      • Dukungan pihak- pihak yang memberikan atau menyediakan sumber daya yang dibutuhkan ( suppliers ).
    Analisis Lingkungan Strategis
  • 37. Isu-Isu Strategis Daerah
    • Isu-isu strategis Daerah pada hakikatnya merupakan masalah atau persoalan atau agenda yang perlu atau harus atau dapat dilakukan atau dikerjakan Daerah yang muncul sebagai konsekuensi dari interaksi antara faktor-faktor internal dengan faktor-faktor eksternal Daerah sehubungan d engan pengembangan misi Daerah.
    • Strategis tidaknya suatu isu tentunya juga harus dinilai dari kerangka urgensitas dan relevansi penanganannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
    Analisis Lingkungan Strategis
  • 38. Matrik SWOT Analisis Lingkungan Strategis Strategi W-T Strategi S - T Ancaman/ Threaths (T) Strategi W - O Strategi S-O Peluang/ Opportunities (O) Lingkungan Eksternal Kelemahan/ Weaknesses (W) Kekuatan/ Strengths (S) Lingkungan Internal
  • 39. Penentuan Isu-Isu Strategis Daerah Analisis Lingkungan Strategis Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang . S – O 1 Minimalkan kelemahan dan hindari ancaman . W - T 4
    • Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang , atau
    • Manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan .
    W – O 3 Gunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman . S – T 2 Prinsip Interaksi No.
  • 40. Pengelompokan Isu-Isu Strategis Daerah Analisis Lingkungan Strategis defensif atau survival stabilisasi atau rasionalisasi diversifikasi tindakan agresif Strategi keunggulan Daerah bersangkutan dibandingkan dengan Daerah lain ( keunggulan komparatif ) S – O 1
    • mengendalikan kerugian ataupun menghindari kemungkinan kehancuran,
    • umumnya dilakukan dalam rangka mempertahankan status quo.
    W - T 4
    • melakukan sesuatu (investasi) atau
    • tidak melakukan apa-apa dalam arti memilih untuk tidak melakukan sesuatu (divestasi).
    W – O 3 mobilisasi atas kekuatan yang dimiliki Daerah. S – T 2 Isu-Isu Strategis Interaksi No.
  • 41.
    • Terima Kasih
  • 42. Perumusan Visi 3
  • 43. Strategy Map Pemerintah Kota ILUSTRASI Pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder Pembangunan ekonomi Penguatan kepemerintahan Peningkatan pelayanan publik + + Iklim usaha kondusif Ekonomi kerakyatan Infrastruktur penunjang kegiatan usaha Pemukiman dengan kelestarian lingkungan Sarana & prasarana pelayanan publik Organisasi dan sistem manajemen kepemerintahan Akuntabilitas manajemen keuangan & sumberdaya RPJM RPJP Relationship Management Operational Excellent Innovation
    • Membangun jejaring bagi pembangunan ekonomi daerah
    • Restrukturisasi regulasi dan administrasi pelayanan publik dan dunia usaha
    • Membangun iklim Komunikasi
    • Senantiasa meningkatkan kualitas layanan prima dgn membangun sikap & perilaku profesional
    • Membangun sarana dan prasarana kepemerintahan
    • Fokus pada penyelsaian masalah customer (bisnis & publik) secara efektif
    • Penataan mekanisme perencanaan, evaluasi dan monitoring, serta sistem pelaporan
    • Kerjasama antar daerah dalam pembangunan wilayah
    • Penyiapan layanan berbasis informat ion, communication, technology ( ICT).
    • Penawaran atraktif bagi calon investor
    Stakeholder Perspective
    • Customer
    • Perspective
    • Public service
    • Commercial
    Internal Process Perspective Learning And Growth
    • Peningkatan potensi SDM dari sisi IPTEK dan IMTAQ,
    • Membangun sikap dan perilaku yg dilandasi nilai-nilai inti budaya Pemerintah Kota
    • Penataan organisasi, sistem manajemen kepemerintahan
    • Restrukturisasi Perda, SOP, dan hal lain yg bertentangan dgn nilai-nilai reformasi
    • Menjalankan good governance secara konsisten
    • Menyiapkan dukungan sarana dan prasarana kegiatan kepemerintahan
    • Memanfaatkan semua aset dan fasilitas Pemerintah Kota secara efektif dan efisien.
  • 44.
    • Visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum daerah dan arah pembangunan dalam RPJP Nasional/Provinsi.
    • Visi mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran daerah dalam konteks pembangunan daerah/ wilayah.
      • Fungsi:
      • kegiatan yang membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif.
      • Peran:
      • kegiatan daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas .
    Perumusan Visi
  • 45. Karakteristik Visi
    • Dapat dibayangkan oleh semua pelaku (imaginabl e)
    • Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (desirabl e)
    • Memungkinkan, wajar dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi dan kapasitas yang ada (feasibl e)
    • Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah di masa depan (focuse d)
    • Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (flexibl e)
    • Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku (communicabl e)
    • Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas dan padat. walaupun tidak tertutup kemungkinan rumusan visi tesebut dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan atau anak kalimat.
    Perumusan Visi
  • 46. Langkah-langkah
    • Mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan visi, antara lain:
      • Informasi Normatif, berupa:
        • rumusan visi daerah yang sudah pernah disusun.
        • nilai-nilai lokal yang masih didukung/dianut dan relevan untuk menjadi visi RPJP Daerah.
        • peran dan fungsi daerah sebagaimana disebutkan dalam RPJP Nasional/Provinsi, atau sementara RPJP Nasional/Provinsi belum memberikan arahan, dimungkinkan penyepakatan secara lokal. dan
        • informasi lainnya berupa nilai-nilai yang dapat dijadikan landasan visi daerah.
      • Informasi Teknis, berupa:
        • Kondisi umum daerah masa kini. dan
        • Prediksi kondisi umum daerah ke depan.
      • Informasi visioner, berupa pandangan para tokoh masyarakat, pakar, dan atau akademisi, tentang rumusan gambaran daerah masa depan.
    Perumusan Visi
  • 47.
    • Merumuskan beberapa pilihan visi dengan dengan pendekatan:
      • singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti.
      • melihat kesesuaian dengan potensi dan kecenderungan pertumbuhan daerah.
      • melihat kesesuaian dengan peran dan fungsi daerah.
      • mencerminkan kondisi yang realistis, dapat dicapai dan terukur.
    Perumusan Visi
  • 48.
    • Menentukan visi daerah, dengan cara:
      • membuat pembobotan atau skoring terhadap setiap visi dengan kriteria dalam butir b. tersebut di atas. dan atau
      • ditentukan dengan pemilihan suara terbanyak dari perumus/peserta yang ada.
    • Bila diperlukan, menambahkan penjelasan atas rumusan visi daerah yang sudah disusun secara singkat dan padat tersebut.
    Perumusan Visi
  • 49. Perumusan Misi
    • Misi disusun untuk mencapai visi dengan cara memperhatikan visi, kondisi umum daerah, dan arah pembangunan dalam RPJP Nasional/Provinsi.
    • Misi mencerminkan upaya-upaya menjalankan fungsi dan peran daerah.
      • Fungsi:
      • kegiatan yang membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif.
      • Peran :
      • kegiatan Daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas.
  • 50. Langkah-langkah
    • Mengkaji visi yang telah ditetapkan.
    • Menyiapkan misi dalam beberapa bentuk uraian untuk mencapai visi.
    • Memastikan misi merupakan sekumpulan kegiatan yang menjadi prasyarat dalam mewujudkan visi.
    • Mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan misi, dengan memperhatikan hasil analisis prediksi kondisi umum daerah ke depan.
    • Menjaring aspirasi dari semua pelaku pembangunan.
    • Merumuskan misi dalam beberapa bentuk dan pilihan, dalam ungkapan yang singkat, padat, dan didahului dengan kata kerja.
    • Memperhatikan hasil kajian dan menilai misi daerah tidak bertentangan atau memiliki konflik secara internal dan atau eksternal.
    • Menyepakati rumusan misi yang dipilih.
    Perumusan M isi
  • 51. Karakteristik M isi
    • Pernyataan hendaknya tidak terlampau umum atau terlalu samar yang berakibat pada ketidakefektifan pernyataan tersebut memberi arahan bagi pengembangan strategi.
    • Pernyataan hendaknya tidak terlampau khusus sehingga tidak perlu berubah terlalu cepat.
    • Pernyataan tidak sekedar sebuah daftar keinginan.
    • Pernyataan tidak seharusnya tenggelam dalam teknologi.
    • Pernyataan harus dapat dikembangkan.
    • Pernyataan harus dapat diterima dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat dan jajaran pemerintah daerah.
    • Pernyataan bukan merupakan sebuah daftar penilaian kinerja.
    • Misi harus dapat dicapai.
    Perumusan M isi
  • 52. VISI Depok Kota Pendidikan, Pemukiman, Perdagangan dan Jasa yang Religius dan Berwawasan Lingkungan
    • MISI
    • Meningkatkan Kualitas Manusia yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    • Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perkotaan terutama dalam bidang Pendidikan, Perdagangan dan Jasa.
    • Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.
    • Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah.
    • Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Secara berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
    VISI -MISI Kota Depok ILUSTRASI
  • 53. Enam Komponen Visi, Misi, dan Hasil Perumusan M isi Keragu-raguan X      Perkembangan lambat dan tidak kompetitif  X     Frustrasi   X    Tidak efektif (pemborosan)    X   Pengembangan tersendat-sendat     X  Pengembangan tanpa arah      X Pengembangan perubahan dan keberhasilan       Hasil Motivasi dan Insentif Keterampilan Profesional SDM & Modal Rancangan Kerja Misi Visi
  • 54. Perumusan Arah Pembangunan Daerah
    • Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah, sebagai pengejawantahan misi yang disepakati oleh seluruh stakeholders pembangunan daerah untuk menjadi koridor pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun, meliputi:
      • Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang, utamanya memuat kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan sosial dasar yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah.
      • Fungsi dan Peran sub-wilayah pembangunan di daerahnya yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
  • 55. Langkah-langkah
    • Mengidentifikasikan objek pembangunan dalam rumusan misi.
    • Mengelompokkan objek pembangunan berdasarkan kesamaan karakter dan keterkaitannya.
    • Merumuskan pilihan arah pembangunan untuk setiap kelompok objek pembangunan untuk mewujudkan misi dan visi.
    • Menentukan arah pembangunan masing-masing kelompok objek pembangunan.
    • Menyepakati arah pembangunan untuk setiap kelompok objek pembangunan.
    • Menyepakati pembagian sub-wilayah/kawasan sesuai arahan rencana tata ruang wilayah.
    • Menjabarkan arah pembangunan ke dalam sub wilayah/kawasan.
    Perumusan Arah Pembangunan Daerah
  • 56.
    • Terima Kasih
  • 57. Analisis Keuangan Daerah 4
  • 58.
    • Arah Kebijakan Keuangan Daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.
    • Untuk memenuhi kebutuhan uraian Arah Kebijakan Keuangan Daerah tersebut maka data yang diperlukan, antara lain mengenai:
      • Sumber pendapatan daerah dan sejarah perkembangannya.
      • Data Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, DAU, DAK), Bantuan Luar Negeri, Penjualan Obligasi, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
    Analisis Keuangan Daerah
  • 59.
    • Alokasi belanja daerah dan sejarah perkembangannya .
    • Data Alokasi Belanja Daerah berupa belanja wajib yaitu pengeluaran-pengeluaran biaya yang harus dilakukan dan tidak bisa dihindari, terdiri dari
      • belanja operasi dan pemeliharaan, dan
      • belanja modal yang dianggap prioritas.
    • Kebijakan umum anggaran.
    • Data kebijakan umum anggaran, meliputi informasi mengenai upaya pengembangan pendapatan daerah dan alokasi belanja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
    Analisis Keuangan Daerah
  • 60.
    • Melakukan Analisis Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah
      • Menentukan asumsi atau perkiraan pertumbuhan perekonomian yang mempengaruhi pengembangan sumber pendapatan, melalui:
        • Pengumpulan data/informasi minimal 5 tahun terakhir mengenai:
          • Data Sensus Penduduk
          • Kabupaten/Kota Dalam Angka
          • Indeks Harga Konsumen
          • PDRB
          • Propeda
          • Data-data statistik resmi lainnya.
        • Proyeksi lima tahun ke depan untuk memperkirakan laju pertumbuhan penduduk, inflasi, laju pertumbuhan perekonomian menurut sektor primer, sekunder, dan tersier, dan tingkat suku bunga daerah.
        • Menetapkan parameter/variabel mengenai proyeksi jumlah penduduk, laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi daerah menurut sektor primer, sekunder dan tersier, income per capita dalam menentukan kewajaran.
    Analisis Keuangan Daerah Analisis dalam Penentuan Kebijakan Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahap 1 :
  • 61.
    • Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah.
      • Membuat daftar sumber pendapatan daerah dalam periode lima tahun terakhir.
      • Mengidentifikasi hasil temuan bentuk-bentuk sumber pendapatan baru, dengan menggunakan asumsi pertumbuhan pada angka 1 di atas.
      • Melakukan kajian dan analisis terhadap bentuk-bentuk sumber pendapatan yang baru dan dianggap potensial dikembangkan.
      • Merumuskan jenis-jenis kebijakan yang perlu diterbitkan serta menyusun program dan indikasi kegiatan guna merealisasikan pengembangan sumber pendapatan baru daerah, berikut pembiayaan pelaksanaannya.
    Analisis Keuangan Daerah
  • 62.
    • Analisis Kemampuan Pinjaman Daerah
      • Mengetahui seluruh beban/kewajiban pinjaman, dilakukan dengan cara:
        • Membuat daftar pinjaman daerah yang masih wajib dibayar, dirinci menurut:
          • jenis-jenis pinjaman.
          • tujuan penggunaan pinjaman.
          • nama lembaga pemberi pinjaman.
          • jangka waktu dan masa tenggang.
          • besaran kewajiban (angsuran pokok dan bunga pinjaman), dan biaya lainnya.
        • Membuat prakiraan besaran kewajiban dari seluruh pinjaman dalam bentuk perhitungan besaran kewajiban dan biaya lainnya.
        • Merumuskan kebijakan penyelesaian terhadap beban/kewajiban pinjaman melalui konsultasi dengan instansi/lembaga terkait, dan lembaga pemberi pinjaman.
    Analisis Keuangan Daerah
  • 63.
    • Menentukan DSCR ( Debt Service Covarage Ratio ) untuk mengetahui peluang Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pinjaman baru, dengan cara membandingkan antara jumlah pendapatan daerah terhadap seluruh besaran kewajiban pinjaman dan biaya lainnya setiap tahun anggaran, melalui rumusan:
    Analisis Keuangan Daerah Y = P + M - OM DSCR = Y/C Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal yang harus dipenuhi/ tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran ybs. = OM Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, penerimaan SDA, dan bagian daerah lainnya. = M Pendapatan Asli Daerah. = P Pendapatan Daerah. = Y Besaran kewajiban pinjaman ditambah biaya lainnya. = C Pendapatan Daerah. = Y Debt Service Covarage Ratio = DSCR
  • 64.
    • Merumuskan arah kebijakan kemampuan pinjaman daerah, sebagai berikut.
      • DSCR > 2,5. Daerah dapat melakukan pinjaman baru.
      • DSCR = 2,5. Daerah dapat melakukan pinjaman baru, dengan syarat untuk proyek/kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan ( cost recovery ).
      • DSCR < 2,5. Daerah tidak dapat melakukan pinjaman baru.
      • Prasyarat tersebut di atas wajib dilakukan daerah pada setiap tahun ingin melakukan pinjaman baru.
      • Merumuskan arah kebijakan kemampuan pinjaman daerah, program dan indikasi kegiatannya.
    Analisis Keuangan Daerah
  • 65.
    • Alternatif sumber pembiayaan dari penjualan/penerbitan obligasi.
      • Menentukan jumlah pendanaan yang diperlukan melalui skema obligasi.
      • Melakukan perbaikan kinerja dan laporan keuangan daerah melalui pembenahan administrasi pengelolaan keuangan daerah untuk memenuhi persyaratan peraturan perundangan dalam penerbitan obligasi, dengan pilihan jenis obligasi:
        • Obligasi Umum ( General Bond ).
        • Obligasi Pendapatan ( Revenue Bond).
        • Obligasi Campuran ( Double Barreled Bond ).
      • Melakukan perhitungan nilai dan komposisi obligasi yang akan diterbitkan.
      • Menjalankan prosedur yang ditentukan untuk menerbitkan obligasi pemerintah daerah.
      • Menginventarisasi kebijakan, program, dan indikasi kegiatan yang diperlukan untuk lima tahun ke depan, sebagai masukan untuk arah kebijakan keuangan daerah.
    Analisis Keuangan Daerah
  • 66. Analisis Keuangan Daerah
    • Melakukan Analisis Belanja
      • Menganalisis proporsi belanja wajib, dilakukan dengan:
        • Pengumpulan data APBD periode lima tahun terakhir.
        • Menyiapkan informasi/data proporsi komponen belanja antara belanja operasional dan pemeliharaan dengan belanja modal, dengan rincian program dan kegiatannya untuk setiap tahun anggaran.
        • Melakukan estimasi belanja lima tahun ke depan, dengan menggunakan parameter/variabel yang sudah ditentukan pada Tahap Pertama butir a.1) di atas.
        • Merumuskan arah kebijakan, konfigurasi program, dan indikasi kegiatan belanja jangka menengah yang dituangkan dalam RPJM Daerah.
    Analisis dalam Penentuan Kebijakan Arah Belanja Daerah Tahap 2 :
  • 67.
    • Menyusun unit harga satuan, serta arah kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan:
      • Melakukan analisis unit harga satuan dari tahun ke tahun dengan memperhatikan tingkat inflasi.
      • Mengkaji dampak kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi terhadap beban keuangan daerah (misal: kenaikan BBM, perubahan struktur gaji pegawai, dan lainnya).
      • Mengestimasi unit harga satuan dengan melakukan proyeksi, menggunakan parameter/variabel yang sudah ditentukan pada Tahap Pertama butir a.1) untuk lima tahun ke depan.
      • Menentukan deviasi unit harga satuan untuk setiap tahun estimasi.
      • Merumuskan arah kebijakan untuk unit harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa.
    Analisis Keuangan Daerah
  • 68.
    • Pengembangan Ekonomi Lokal
      • Analisis Kebijakan Fasilitasi Ekonomi Lokal
        • Memetakan sumber daya daerah yang potensial untuk dapat dikembangkan berdasarkan hasil analisis kondisi umum daerah.
        • Mengidentifikasi program pengembangan ekonomi lokal yang telah dikembangkan oleh masyarakat beserta bentuk kegiatannya.
        • Menyusun rencana tindak untuk merealisasikan program pengembangan ekonomi lokal yang telah berkembang maupun yang potensial untuk dapat dikembangkan berupa:
          • Bentuk-bentuk program pengembangan ekonomi lokal yang telah berkembang, terdiri dari bidang produksi, bidang distribusi, bidang pemasaran, bidang teknologi, bidang permodalan, dan bidang lainnya.
          • Bentuk-bentuk program pengembangan ekonomi lokal yang potensial untuk dapat berkembang, terdiri dari bentuk pengelolaan, bentuk kegiatan usaha, permodalan, peluang pasar, penyerapan tenaga kerja, dan lain sebagainya.
        • Merumuskan arah kebijakan keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi ekonomi lokal.
    Analisis Keuangan Daerah
  • 69.
    • Kemitraan Pemerintah dan Swasta
      • Menginventarisasi potensi unggulan sumber daya daerah yang dapat dikerjasamakan dengan swasta sebagai asset daerah yang terdiri dari asset yang belum disewa, asset yang dipisahkan dari BUMD, dan asset yang sudah dikerjasamakan dengan swasta.
      • Mengidentifikasi rencana usaha yang akan dibangun dilengkapi dengan studi kelayakannya.
      • Menginventarisasi bentuk kemitraan atau kerja sama usaha pemerintah–swasta yang dapat dilaksanakan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
      • Menetapkan bentuk usaha yang bersifat cost recovery dan non cost recovery, berdasarkan perhitungan besaran pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan daerah .
      • Merumuskan bentuk kebijakan pelaksanaan kemitraan Pemerintah-swasta.
    Analisis Keuangan Daerah
  • 70.
    • Menentukan kebijakan arah pengelolaan pendapatan daerah melalui:
      • Menetapkan kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah.
      • Menetapkan kebijakan rencana pinjaman daerah.
      • Menetapkan kebijakan rencana penerbitan obligasi.
    • Menentukan kebijakan arah belanja daerah melalui:
      • Menetapkan kebijakan belanja daerah.
      • Menetapkan kebijakan fasilitasi ekonomi lokal.
      • Menetapkan kebijakan rencana kemitraan pemerintah-swasta.
    • Merumuskan dan menetapkan program dan indikasi kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan daerah sebagai penjabaran kebijakan pada butir a, dan belanja daerah sebagai penjabaran kebijakan pada butir b, untuk periode 5 tahun dalam bentuk tahunan.
    • Menerapkan kebijakan pada penyusunan program dan indikasi kegiatannya untuk pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sehingga efektif dan efisien.
    Analisis Keuangan Daerah Analisis dalam Penentuan Kebijakan Umum Anggaran Tahap 3 :
  • 71.
    • Terima Kasih
  • 72. Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).
    • Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
    • He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
    • You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202
    Dadang Solihin’s Profile