Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
  • Save
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja

  • 12,367 views
Published

Seminar Capacity Building FGNI Pemda Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kutai Barat; Hotel Inna Bali-Denpasar, 21 Maret 2009 …

Seminar Capacity Building FGNI Pemda Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kutai Barat; Hotel Inna Bali-Denpasar, 21 Maret 2009

Published in Education , Technology , Business
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • maturnuwun materinya bapak dadang......utk wawasan pengawasan dlm tugas kami.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • trm ksh pak..
    bgus materinya
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • suka mater-materinya P Dadang
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Yth. Pak Dadang untuk download bahan yang Bapak paparkan bagaimana..? kebetulan substansinya sangat kami butuhkan untuk menambah wawasan dalam perencanaan di tempat kami ..., terima kasih sebelumnya.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • sangat berterima kasih kepada bapak yang selalu rajin memberi wawasan kepada kami para perencana daerah. Semoga tidak bosan.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
12,367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
6
Likes
16

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas Seminar Capacity Building FGNI Pemda Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kutai Barat Hotel Inna Bali-Denpasar, 21 Maret 2009 BAPPENAS
  • 2. File Presentasi ini bisa didownload di http://www.ziddu.com/download/4117027/2009_009_Denpasar.pdf.html www.dadangsolihin.com 2
  • 3. www.dadangsolihin.com 3
  • 4. MateriMateri • Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah • Perencanaan Pembangunan Daerah • Kegagalan Perencanaan • Perwakilan Rakyat • Anggaran Berbasis Kinerja dan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah • Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD www.dadangsolihin.com 4
  • 5. Apa Tujuan Pembangunan?Apa Tujuan Pembangunan? (Todaro: the three objectives of development) 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. www.dadangsolihin.com 6
  • 6. How?How? 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 1. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 2. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 4. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). www.dadangsolihin.com 7
  • 7. Pembangunan Daerah (1)Pembangunan Daerah (1)  Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah. www.dadangsolihin.com 8
  • 8. Pembangunan Daerah (2)Pembangunan Daerah (2)  Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. www.dadangsolihin.com 9
  • 9. Pembangunan Daerah (3)Pembangunan Daerah (3) • Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). • Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. www.dadangsolihin.com 10
  • 10. Pembangunan Daerah (4)Pembangunan Daerah (4) • Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. • Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. • Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. www.dadangsolihin.com 11
  • 11. Pergeseran Paradigma:Pergeseran Paradigma: FFrom Government to Governancerom Government to Governance Government Governance  Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,  Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.  Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. www.dadangsolihin.com 12
  • 12. Pelaku Pembangunan: Paradigma GovernancePelaku Pembangunan: Paradigma Governance  Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. www.dadangsolihin.com 13  Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui Pelayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
  • 13. Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com 14 Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
  • 14. TroikaTroika www.dadangsolihin.com 15
  • 15. Troika: Pola HubunganTroika: Pola Hubungan aantara Pemerintah, Duniantara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta,Usaha Swasta, ddan Masyarakatan Masyarakat www.dadangsolihin.com 16 VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara PemerintahPemerintah MasyarakatMasyarakat Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance
  • 16. Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi Daerah www.dadangsolihin.com 17 Stakeholders PEMDA
  • 17. Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi Daerah www.dadangsolihin.com 18 PEMDA Stakeholders
  • 18. TernyataTernyata Pemerintah Masih DiperlukanPemerintah Masih Diperlukan www.dadangsolihin.com 19
  • 19. Permasalahan Pembangunan Daerah (1)Permasalahan Pembangunan Daerah (1) 1.1. Pembangunan EkonomiPembangunan Ekonomi  Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan  Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil  Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah 2.2. Pembangunan SosialPembangunan Sosial  Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). www.dadangsolihin.com 20
  • 20. Permasalahan Pembangunan Daerah (2)Permasalahan Pembangunan Daerah (2) 3.3. Pembangunan Prasarana WilayahPembangunan Prasarana Wilayah  Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah.  Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur.  Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik.  Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.  Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. www.dadangsolihin.com 21
  • 21. Permasalahan Pembangunan Daerah (3)Permasalahan Pembangunan Daerah (3) 4.4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan HidupPembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup  Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).  Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan.  Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. www.dadangsolihin.com 22
  • 22. Permasalahan Pembangunan Daerah (4)Permasalahan Pembangunan Daerah (4) 5.5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)  Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan.  Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis.  Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung. www.dadangsolihin.com 23
  • 23. Permasalahan Pembangunan Daerah (5)Permasalahan Pembangunan Daerah (5) 6.6. Permasalahan KhususPermasalahan Khusus  Lemahnya daya saing investasi  Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha  Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat  Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. www.dadangsolihin.com 24
  • 24. Definisi PerencanaanDefinisi Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan.  Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).  Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan  Tepat : Dikaitkan dengan tindakan  Pilihan-pilihan : 1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan www.dadangsolihin.com 26
  • 25. Syarat PerencanaanSyarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. www.dadangsolihin.com 27
  • 26. Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan • Sebagai penuntun arah • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan kualitas www.dadangsolihin.com 28
  • 27. Kegagalan Perencanaan (1)Kegagalan Perencanaan (1) 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: www.dadangsolihin.com 30  informasinya kurang lengkap,  metodologinya belum dikuasai,  perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana  pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan- pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
  • 28. Kegagalan Perencanaan (2)Kegagalan Perencanaan (2) 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.  kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. www.dadangsolihin.com 31
  • 29. Kegagalan Perencanaan (3)Kegagalan Perencanaan (3) 3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. www.dadangsolihin.com 32  Misalnya, orientasi semata- mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.  Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
  • 30. Kegagalan Perencanaan (4)Kegagalan Perencanaan (4) 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.  Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.  Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). www.dadangsolihin.com 33
  • 31. Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. www.dadangsolihin.com 34
  • 32. Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). www.dadangsolihin.com 35
  • 33. Perwakilan RakyatPerwakilan Rakyat
  • 34. Wadah Perwakilan RakyatWadah Perwakilan Rakyat www.dadangsolihin.com 37 Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional  Mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?  Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?  Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?  Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?
  • 35. www.dadangsolihin.com 38 Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam PembangunanStruktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Pemda Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Produk-produk Fungsi DPRD Parpol Program partai dan janji kampanye LSM Kebijakan dan program khusus LSM Ormas Agenda lobi dan tekanan politik Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda KDH, Sekda, SKPD DPRD Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus Parpol Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Partai LSM Berbagai bentuk dan jenis LSM Ormas Berbagai bentuk dan jenis Ormas Lembaga Intermediary Gender Laki Perempuan Ekonomi Kaya Miskin Domisili Tetap Tidak Tetap Keamanan Mapan Rentan Organisasi Kelompok Individual Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Lingkungan Lingkungan yang sehat dan lestari Arena Pembangunan Sosial Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Ekonomi Pertumbuhan dan pemerataan Kelembagaan Pembuatan keputusan partisipatif Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
  • 36. KelompokKelompok MMedianedian  Mereka adalah para pemain politik di tingkat 'meso' atau tengah yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan.  Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi.  Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar' karena mampu masuk dalam berbagai kalangan dengan mudah.  Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat dan kepentingan mereka.  Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual. www.dadangsolihin.com 39
  • 37. PPendukungendukung PPemiluemilu  Pada umumnya mereka mendapatkan akses pemanfaatan fasilitas publik dan sumberdaya pembangunan secara lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan.  Karena posisi yang berada di lapisan tengah, mereka dapat diakses baik oleh para penguasa formal maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya ketergantungan terhadap kelompok median ini. www.dadangsolihin.com 40
  • 38. Fungsi DPRD menurut UUFungsi DPRD menurut UU 1. Legislasi: kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. 2. Anggaran: kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD. 3. Pengawasan: kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Sumber: UU 32/2004 www.dadangsolihin.com 41
  • 39. Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998) • DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif. • Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat. • Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas konstituen. • Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim. www.dadangsolihin.com 42
  • 40. Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini) • DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu. • Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah. • Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan- keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di daerahnya. • Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini. www.dadangsolihin.com 43
  • 41. Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1) • Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia. • Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa. www.dadangsolihin.com 44
  • 42. Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2) • Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik. • Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi. • DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya. www.dadangsolihin.com 45
  • 43. Mengapa Hal Ini Terjadi?Mengapa Hal Ini Terjadi? • Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. • Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai. • Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali. • “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang. www.dadangsolihin.com 46
  • 44. Kemauan untuk MereformasiKemauan untuk Mereformasi • Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-hari. • Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi. • DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi. www.dadangsolihin.com 47
  • 45. Best Practices (1)Best Practices (1) Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi • Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan. Penggunaan Masa Reses yang Bermakna • Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk melakukan konsultasi dengan para konsituennya. • Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing. www.dadangsolihin.com 48
  • 46. Best Practices (2)Best Practices (2) Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah. • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan. www.dadangsolihin.com 49
  • 47. Best Practices (3)Best Practices (3) Dengar Pendapat Publik • Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan masyarakat melalui dengar pendapat publik. • Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah. • Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih. www.dadangsolihin.com 50
  • 48. Best Practices (4)Best Practices (4) Transparansi Anggaran • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam bentuk poster. • Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio untuk membicarakan anggaran daerah. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD. www.dadangsolihin.com 51
  • 49. Orientasi Dasar Politik DPRDOrientasi Dasar Politik DPRD 1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga.  Penanggulangan kemiskinan;  Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;  Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. www.dadangsolihin.com 52
  • 50. www.dadangsolihin.com 53 Orientasi Dasar Politik DPRDOrientasi Dasar Politik DPRD . . .. . . 2. Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.  Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.  Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.
  • 51. www.dadangsolihin.com 54 Orientasi Dasar Politik DPRDOrientasi Dasar Politik DPRD . . .. . . 3. Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan.  Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.  Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.
  • 52. www.dadangsolihin.com 55 Orientasi Dasar Politik DPRD . . . 4. Membangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif.  Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya.  Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.
  • 53. Siklus Representasi Wakil RakyatSiklus Representasi Wakil Rakyat  Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.  Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.  Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.  Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik. www.dadangsolihin.com 56
  • 54. www.dadangsolihin.com 57 Siklus Representasi Wakil RakyatSiklus Representasi Wakil Rakyat Sumber: NDI, LGSP Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi) R A K Y A T PEMILU DPRD MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat Fungsi Legislasi Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan Representasi Rakyat (keterwakilan)
  • 55. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (1)Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (1)  Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.  Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.  DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok- kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara. www.dadangsolihin.com 58
  • 56. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (2)Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (2)  Secara substansial  perlindungan hak  peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek  Secara prosedural  mengikuti prosedur hukum yang benar  melibatkan masyarakat di dalam prosesnya  Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.  Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi. www.dadangsolihin.com 59
  • 57. www.dadangsolihin.com 60
  • 58. Pengertian Indikator KinerjaPengertian Indikator KinerjaPengertian Indikator KinerjaPengertian Indikator Kinerja  Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN  dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex- ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)  petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran www.dadangsolihin.com 61
  • 59. Pengertian KinerjaPengertian Kinerja  Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)  Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995)  Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995). www.dadangsolihin.com 62
  • 60. Fungsi Indikator KinerjaFungsi Indikator KinerjaFungsi Indikator KinerjaFungsi Indikator Kinerja • Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan • Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders • Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan www.dadangsolihin.com 63
  • 61. Kedudukan Indikator KinerjaKedudukan Indikator KinerjaKedudukan Indikator KinerjaKedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com 64 Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja KuantitatifKualitatif Sasaran dan Tujuan
  • 62. Logic Model Theory www.dadangsolihin.com 65 Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubahDAMPAK Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTCOME Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) OUTPUT Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan KEGIATAN Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja INPUT Metode Pelaksanaan MetodePenyusunan Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
  • 63. Indikator Kinerja INPUTIndikator Kinerja INPUTIndikator Kinerja INPUTIndikator Kinerja INPUT • Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. • Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan Contoh: • Jumlah dana yang dibutuhkan • Tenaga yang terlibat • Peralatan yang digunakan • Jumlah bahan yang digunakan www.dadangsolihin.com 66
  • 64. Indikator Kinerja OUTPUTIndikator Kinerja OUTPUTIndikator Kinerja OUTPUTIndikator Kinerja OUTPUT • Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. • Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Contoh: • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi – Jumlah permohonan yang diselesaikan – Jumlah pelatihan / peserta pelatihan – Jumlah jam latihan dalam sebulan • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan – Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli – Jumlah komputer yang dibeli – Jumlah gedung /jembatan yg dibangun – meter panjang jalanyang dibangun/rehab www.dadangsolihin.com 67
  • 65. Indikator Kinerja OUTCOMEIndikator Kinerja OUTCOMEIndikator Kinerja OUTCOMEIndikator Kinerja OUTCOME • Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran. • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. www.dadangsolihin.com 68
  • 66. Menentukan Indikator Outcome (1)Menentukan Indikator Outcome (1)Menentukan Indikator Outcome (1)Menentukan Indikator Outcome (1) 1. Indikator outcome mencerminkan indikator output terpenting www.dadangsolihin.com 69 Indikator outcome : 1. Indikator output 1a 2. Indikator output 2b, 2c 3. Indikator output 3b 4. Indikator output 4a OUTPUT 2 Indikator 2a Indikator 2b Indikator 2c OUTPUT 2 Indikator 2a Indikator 2b Indikator 2c OUTPUT 1 Indikator 1a Indikator 1b Indikator 1c OUTPUT 1 Indikator 1a Indikator 1b Indikator 1c OUTPUT 3 Indikator 3a Indikator 3b Indikator 3c OUTPUT 3 Indikator 3a Indikator 3b Indikator 3c OUTPUT 4 Indikator 4a Indikator 4b Indikator 4c OUTPUT 4 Indikator 4a Indikator 4b Indikator 4c OUTCOMEOUTCOME
  • 67. Menentukan Indikator Outcome (2)Menentukan Indikator Outcome (2)Menentukan Indikator Outcome (2)Menentukan Indikator Outcome (2) 2. Indikator outcome merupakan composite index dari indikator output – Indeks gabungan (composite indexes) diperoleh dengan membobot output www.dadangsolihin.com 70 OUTPUT 2 Indikator : (Ptb) OUTPUT 2 Indikator : (Ptb) OUTPUT 1 Indikator : (Pta) OUTPUT 1 Indikator : (Pta) OUTPUT 3 Indikator : (Ptc) OUTPUT 3 Indikator : (Ptc) OUTCOME Indikator : (I = (∑Pt / ∑Pt-1) x 100) OUTCOME Indikator : (I = (∑Pt / ∑Pt-1) x 100)
  • 68. Menentukan Indikator Outcome (3)Menentukan Indikator Outcome (3)Menentukan Indikator Outcome (3)Menentukan Indikator Outcome (3) 3. Indikator outcome merupakan hasil Survei – Indikator output harus mendukung pencapaian outcome, meskipun tidak terkait langsung dalam penyusunan indikator outcome www.dadangsolihin.com 71 OUTCOME (mis : IHSG, IPM, APK) OUTCOME (mis : IHSG, IPM, APK) OUTPUT 3 Indikator output OUTPUT 3 Indikator output OUTPUT 2 Indikator output OUTPUT 2 Indikator output OUTPUT 1 Indikator output OUTPUT 1 Indikator output
  • 69. Contoh:Contoh: Ukuran Kinerja Indikator OutcomeUkuran Kinerja Indikator Outcome Contoh:Contoh: Ukuran Kinerja Indikator OutcomeUkuran Kinerja Indikator Outcome • Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan • Peningkatan langsung hal-hal yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa • Penurunan langsung hal-hal yang negatif – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas www.dadangsolihin.com 72
  • 70. Indikator Kinerja IMPACTIndikator Kinerja IMPACTIndikator Kinerja IMPACTIndikator Kinerja IMPACT • Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. Contoh: • Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat – Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian www.dadangsolihin.com 73
  • 71. Persyaratan Indikator Kinerja:Persyaratan Indikator Kinerja: SMARTPersyaratan Indikator Kinerja:Persyaratan Indikator Kinerja: SMART • SPESIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”) • ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) • RELEVANT (information needs of the people who will use the data) • TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) www.dadangsolihin.com 74
  • 72. Sumber Pembuktian (Means of Verification) Sumber Pembuktian (Means of Verification) • How should the information be collected, eg. sample survey • What source is most appropriate? • Who should do it? • When and How often should the information be collected, analyzed & reported • What formats are required to record the data being collected? www.dadangsolihin.com 75
  • 73. Langkah-LangkahLangkah-Langkah Menyusun Indikator KinerjaMenyusun Indikator Kinerja Langkah-LangkahLangkah-Langkah Menyusun Indikator KinerjaMenyusun Indikator Kinerja 1. Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) 2. Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja. – Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan. 1. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan. 76www.dadangsolihin.com
  • 74. www.dadangsolihin.com 77 Anggaran Berbasis KinerjaAnggaran Berbasis Kinerja
  • 75. www.dadangsolihin.com 78 Apa itu ABK?Apa itu ABK?  Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja.  ABK terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran (budget entity).
  • 76. Landasan HukumLandasan Hukum  UU 17/2003 tentang Keuangan Negara;  UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;  UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pemb Nasional;  UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;  PP 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L Good Governance: discipline, sustainable, transparent, efficient, accountable  TAP MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;  UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;  Inpres 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 79www.dadangsolihin.com
  • 77. Pengertian ABKPengertian ABK  ABK adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. (Pasal 7 ayat (1) PP 21/2004)  Dalam ABK diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. (Pasal 7 ayat (2) PP 21/2004) www.dadangsolihin.com 80
  • 78. www.dadangsolihin.com 81 Tujuan ABKTujuan ABK  Dengan penyusunan ABK diharapkan rencana dan program-program pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada: – terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan, – dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, – tercapainya efisiensi serta peningkatan produktivitas di dalam pengelolaan sumberdaya dan peningkatan kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian nasional. – mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
  • 79. Reformasi Sistem PenganggaranReformasi Sistem Penganggaran PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU Visi: Melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN Visi: Melaksanakan program kerja presiden terpilih Misi: Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan Penganggaran berdasarkan pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Misi: Pelaksanaan kerangka regulasi serta kerangka investasi dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP Anggaran disusun berdasarkan RKP dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara 82www.dadangsolihin.com
  • 80. Reformasi Sistem PenganggaranReformasi Sistem Penganggaran www.dadangsolihin.com 83 Paradigma Lama Paradigma Baru
  • 81. Penerapan ABK Mengubah Fokus Pengukuran www.dadangsolihin.com 84 Besarnya Jumlah Alokasi Sumber Daya Hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya FLEKSIBILITAS bergeser
  • 82. Latar Belakang: 3 TuntutanLatar Belakang: 3 Tuntutan Melahirkan sejumlah produk hukum yang melandasi perubahan menuju era reformasi yang mengedepankan: disiplin, kesinambungan, transparan, effisien, dan akuntabel. 85www.dadangsolihin.com 1. azas keseimbangan (checks and balances) dalam penganggaran 2. penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) 3. Komitmen dalam menggunakan sumber daya yang terbatas.
  • 83. Pendekatan Sistem PenganggaranPendekatan Sistem Penganggaran  Anggaran negara mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi  Fungsi alokasi dilaksanakan agar sumber daya yang langka dapat dialokasikan secara efisien dan efektif sesuai skala prioritas guna mencapai tujuan negara;  Pendekatan tradisional (line item budget) menempatkan klasifikasi ekonomi (jenis-belanja) sebagai instrument utama pengalokasian anggaran;  Penerapan prinsip “Good Governance” menuntut penggeseran pendekatan tradisional ke ABK yang didukung dengan pendekatan Penganggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. www.dadangsolihin.com 86
  • 84. Manfaat Penerapan ABK (1)Manfaat Penerapan ABK (1) Transparansi  Meningkatkan transparansi dengan menekankan kejelasan hubungan antara penggunaan anggaran dengan kinerja pemerintah sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran dan pelaksanaannya.  Melalui penuangan kebijakan pemerintah ke dalam program-program, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya kepada rakyat secara jelas dan mudah dipahami.  Penganggaran dan pencatatan akuntansi dapat dilakukan menurut program sehingga pemisahan data biaya dan penerimaan per program memperjelas untuk pengambilan keputusan, di samping memberikan gambaran yang jelas pula mengenai keluaran dan hasil yang diharapkan;  Dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lebih mendasarkan pada pengelompokan menurut jenis belanja, penganggaran yang disusun berdasarkan program jelas lebih relevan dan mudah diakses oleh para politisi dan publik. www.dadangsolihin.com 87
  • 85. Manfaat Penerapan ABK (2)Manfaat Penerapan ABK (2) Pola Penganggaran  Mengubah pola penganggaran dari semula terfokus pada bagaimana mendapatkan anggaran & membelanjakannya menjadi bagaimana membiayai kegiatan berdasarkan program dengan tujuan tertentu sesuai prioritas (money follow function).  Prosesnya dimulai dengan menentukan keluaran dan hasil yang diharapkan sesuai tujuan dan sasaran program, kemudian baru ditetapkan inputnya yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud.  Hal ini tidak berarti bahwa pendekatan tradisional ditinggalkan, akan tetapi tetap digunakan dalam rangka pencatatan dan pengendalian, hanya saja pengelolaannya diserahkan kepada K/L.  Tujuan yang luas & strategis ditetapkan oleh pembuat kebijakan, disusul dengan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dimaksud.  Pengukuran kinerja juga bisa disusun guna mengukur efektifitas dari kegiatan pencapaian tujuan yang diinginkan. www.dadangsolihin.com 88
  • 86. Manfaat Penerapan ABK (3)Manfaat Penerapan ABK (3) Penentuan Prioritas  Pendekatan ABK memberikan peluang kepada Lembaga Penentu/pembuat Kebijakan seperti Kabinet dan DPR untuk dapat menentukan prioritas secara lebih rasional.  Hal ini dimungkinkan karena anggaran program pemerintah tidak sekedar menggambarkan pengelompok an menurut organisasi dan jenis belanja, akan tetapi lebih dari itu di dalam program secara jelas tercermin hasil yang diinginkan untuk dicapai.  Pendekatan ABK membawa kejelasan atas fokus kebijakan pemerintah, bagaimana kegiatan administrasi pendukung menunjang tujuan dan target, serta bagaimana anggaran dibagi diantara berbagai prioritas. www.dadangsolihin.com 89
  • 87. Manfaat Penerapan ABK (4)Manfaat Penerapan ABK (4) Efisiensi Birokrasi  Penerapan ABK berpotensi besar meningkatkan efisiensi birokrasi. ABK mencerminkan harapan bahwa birokrasi terselenggara dalam performa yang prima yang mendorong terfokuskannya pencapaian hasil.  Hal ini terjadi karena dengan adanya lembaga yang bertanggung- jawab atas penyediaan layanan barang dan jasa publik sementara K/L lebih difokuskan pada tanggungjawab pengaturan regulasinya, maka kejelasan pengaturan kewenangan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan oleh birokrasi. www.dadangsolihin.com 90
  • 88. Penyusunan RPJPD, RPJMD, RenstraPenyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPDSKPD, RKPD, dan Renja SKPD Penyusunan RPJPD, RPJMD, RenstraPenyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPDSKPD, RKPD, dan Renja SKPD www.dadangsolihin.com 91
  • 89. 92 Dokumen PerencanaanDokumen PerencanaanDokumen PerencanaanDokumen Perencanaan www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
  • 90. Penyusunan RPJPD dan RPJMDPenyusunan RPJPD dan RPJMDPenyusunan RPJPD dan RPJMDPenyusunan RPJPD dan RPJMD www.dadangsolihin.com 93
  • 91. Sosialisasi, Konsultasi Publik, dan jaring asmara Musrenbang Jangka Panjang Daerah Rumusan hasil kesepakatan & komitmen Rancangan Visi & Misi Saran, tanggapan, Rekomendasi stakeholders Tata Cara Penyusunan RPJPDTata Cara Penyusunan RPJPD - Geomorfologi & lingkungan - Ekonomi & SDA - Demografi - Prasarana dan sarana - dll. Prediksi Kondisi Umum Daerah Rancangan Arah Pembangunan Rencana tata ruang Merumuskan gambaran awal - Visi - Misi - Arah Pembangunan Rancangan RPJP Penetapan Perda ttg RPJPD Peraturan Daerah ttg RPJP Daerah - Visi - Misi - Arah Pembangunan ▪ Arahan Umum ▪ Fungsi & peran sub wilayah/ kawasan Rancangan Akhir RPJPD www.dadangsolihin.com 94
  • 92. Sistematika Penulisan RSistematika Penulisan RPJPPJP DaerahDaerah Bab I Pendahuluan Bab II Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah Bab III Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah Bab IV Penutup www.dadangsolihin.com 95
  • 93. Langkah Penyusunan RPJMD www.dadangsolihin.com 96 Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) Visi, Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah e) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Indikator
  • 94. Outline RPJMD berdasarkan PP 8/2008 1. Pendahuluan 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan 4. Analisis Isu-isu Strategis; 5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 6. Strategi dan Arah Kebijakan 7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah 8. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan 9. Penetapan Indikator Kinerja Daerah 10. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan www.dadangsolihin.com 97
  • 95. Checklist: RPJMD yang Berkualitas 1. Adanya Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 2. Profil Daerah dan Prediksi ke Depan 3. Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah 4. Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah 5. Isu Strategis Daerah 6. Rumusan Tujuan 7. Rumusan Strategi 8. Rumusan Kebijakan 9. Rumusan Program Pembangunan Daerah 10. Rumusan Arah Kebijakan Keuangan Daerah 11. Keterkaitan antar Elemen Dokumen RPJMD 12. Kemudahan RPJMD dalam Mendukung Terlaksanannya Rencana www.dadangsolihin.com 98
  • 96. Penyusunan Renstra SKPD,Penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPDRKPD, dan Renja SKPD Penyusunan Renstra SKPD,Penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPDRKPD, dan Renja SKPD www.dadangsolihin.com 99
  • 97. Tahapan PenyusunanTahapan Penyusunan Rencana Pembangunan DaerahRencana Pembangunan Daerah Tahapan PenyusunanTahapan Penyusunan Rencana Pembangunan DaerahRencana Pembangunan Daerah www.dadangsolihin.com 100 Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 4 ayat 1) RPJPD RKPD RPJM D Dokumen Perencanaa n Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan (Pasal 4 ayat 2) Penyusunan Rancangan Awal Pelaksanaan Musrenbang Perumusan Rancangan Akhir Penetapan Rencana RPJPD RPJMD RKPD 100www.dadangsolihin.com
  • 98. Penyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPD www.dadangsolihin.com 101
  • 99. Apa Itu Renstra SKPD (1)Apa Itu Renstra SKPD (1)Apa Itu Renstra SKPD (1)Apa Itu Renstra SKPD (1) • Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. • Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. www.dadangsolihin.com 102
  • 100. Apa Itu Renstra SKPD (2)Apa Itu Renstra SKPD (2)Apa Itu Renstra SKPD (2)Apa Itu Renstra SKPD (2) • Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; 1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2) Bagaimana mencapainya; 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. • Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis. www.dadangsolihin.com 103
  • 101. Outline Renstra SKPDOutline Renstra SKPDOutline Renstra SKPDOutline Renstra SKPD 1. Pendahuluan; 2. Gambaran pelayanan SKPD; 3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; 4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan 5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Pasal 40 (4) PP 8/2008 www.dadangsolihin.com 104
  • 102. Penyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPD www.dadangsolihin.com 105 Rancangan Renstra- SKPD oleh SKPD Memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya Masukan Rancangan Renstra SKPD Renstra SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD Mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif Pasal 26 Pasal 25 ayat 2 dan 4 Pasal 27 ayat 3
  • 103. Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMDRenstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD www.dadangsolihin.com 106 Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) Visi, Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah e) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Renstra SKPD
  • 104. Checklist: Renstra SKPD yang BerkualitasChecklist: Renstra SKPD yang Berkualitas (1)(1) Checklist: Renstra SKPD yang BerkualitasChecklist: Renstra SKPD yang Berkualitas (1)(1) 1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD. 2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. 3. Ada kajian perspektif masa depan SKPD; mengantisipasi perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD kepada masyarakat lebih efisien dan efektif. www.dadangsolihin.com 107
  • 105. Checklist: Renstra SKPD yang BerkualitasChecklist: Renstra SKPD yang Berkualitas (2)(2) Checklist: Renstra SKPD yang BerkualitasChecklist: Renstra SKPD yang Berkualitas (2)(2) 4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pelayanan SKPD kepada masyarakat. 5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD. 6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD www.dadangsolihin.com 108
  • 106. Checklist: Renstra SKPD yang BerkualitasChecklist: Renstra SKPD yang Berkualitas (3)(3) Checklist: Renstra SKPD yang BerkualitasChecklist: Renstra SKPD yang Berkualitas (3)(3) 7. Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program pembangunan pelayanan SKPD. 8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD. 9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan kendala fiskal SKPD. 10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan. 11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra SKPD www.dadangsolihin.com 109
  • 107. StepStep bby Step Penyusunan Renstra SKPDy Step Penyusunan Renstra SKPDStepStep bby Step Penyusunan Renstra SKPDy Step Penyusunan Renstra SKPD 1. Persiapan 2. Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah 3. Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD 4. Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka Menengah 5. Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/ Renstra SKPD 6. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD www.dadangsolihin.com 110
  • 108. Penyusunan RKPDPenyusunan RKPDPenyusunan RKPDPenyusunan RKPD www.dadangsolihin.com 111
  • 109. Apa Itu RKPD?Apa Itu RKPD?Apa Itu RKPD?Apa Itu RKPD? • RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun ke depan. • RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. • RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah. www.dadangsolihin.com 112
  • 110. OutlineOutline RKPDRKPDOutlineOutline RKPDRKPD 1. Pendahuluan; 2. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; 3. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; 4. Prioritas dan sasaran pembangunan; 5. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Pasal 40 (3) PP 8/2008 www.dadangsolihin.com 113
  • 111. Langkah Penyusunan RKPDLangkah Penyusunan RKPD www.dadangsolihin.com 114 Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD Rancangan Akhir RKPD a) Prioritas Pembangunan b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah d) Program SKPD a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah  Pagu Indikatif SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota a. Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (4)Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei (8) (9) (10) (11.a) (11.b) (12) (13) (14) (15)
  • 112. Checklist: RKPD yang Berkualitas (1)Checklist: RKPD yang Berkualitas (1)Checklist: RKPD yang Berkualitas (1)Checklist: RKPD yang Berkualitas (1) 1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pembangunan daerah dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD. 2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pembangunan daerah masa kini dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib, atau urusan pilihan. 3. Ada kajian perspektif masa depan daerah; mengantisipasi perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja daerah dalam pembangunan dapat ditingkatkan, lebih efisien, dan efektif. www.dadangsolihin.com 115
  • 113. Checklist: RKPD yang Berkualitas (2)Checklist: RKPD yang Berkualitas (2)Checklist: RKPD yang Berkualitas (2)Checklist: RKPD yang Berkualitas (2) 4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja pembangunan daerah. 5. Ada konsistensi dan hubungan yang jelas antara RKPD dengan visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD, RKP, dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh MENDAGRI. 6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. 7. Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan mengakomodasikan STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL. www.dadangsolihin.com 116
  • 114. Checklist: RKPD yang Berkualitas (3)Checklist: RKPD yang Berkualitas (3)Checklist: RKPD yang Berkualitas (3)Checklist: RKPD yang Berkualitas (3) 8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dan kendala fiskal daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan RKPD 9. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil kesepakatan Musrenbang dan Forum Multi Stakeholder SKPD. www.dadangsolihin.com 117
  • 115. StepStep bby Step Penyusunan RKPDy Step Penyusunan RKPDStepStep bby Step Penyusunan RKPDy Step Penyusunan RKPD 1. Persiapan 2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD 3. Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD 4. Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah 5. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD 6. Penetapan RKPD dan Renja SKPD www.dadangsolihin.com 118
  • 116. Penyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPD www.dadangsolihin.com 119
  • 117. Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD? • Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. • Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. • Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. • Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya. www.dadangsolihin.com 120
  • 118. Outline Renja SKPDOutline Renja SKPDOutline Renja SKPDOutline Renja SKPD 1. Pendahuluan; 2. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; 3. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan; 4. Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD; 5. Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; 6. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; 7. Penutup. Pasal 40 (5) PP 8/2008 www.dadangsolihin.com 121
  • 119. Penyusunan Renja SKPD (1)Penyusunan Renja SKPD (1)Penyusunan Renja SKPD (1)Penyusunan Renja SKPD (1) www.dadangsolihin.com 122 Rancangan Renja-SKPD oleh SKPD Memuat kebijakan, program dan kebijakan pembangunan Masukan Rancangan Renja SKPD Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD untuk menentukan prioritas pembangunan Mengacu kepada rancanga awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat Renja SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD Pasal 28 Pasal 27 ayat 5 Pasal 27 ayat 1 dan 3 Pasal 27 ayat 2
  • 120. Penyusunan Renja SKPD (2)Penyusunan Renja SKPD (2)Penyusunan Renja SKPD (2)Penyusunan Renja SKPD (2) • RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah. • Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan kualitas rencana daerah diatasnya. www.dadangsolihin.com 123
  • 121. Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (1)Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (1)Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (1)Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (1) 1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD. 2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan fungsi pokoknya, urusan wajib, atau urusan pilihan. 3. Ada kajian perspektif masa depan daerah; mengantisipasi perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja SKPD dapat ditingkatkan, lebih efisien, dan efektif. www.dadangsolihin.com 124
  • 122. Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (2)Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (2)Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (2)Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (2) 4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat 5. Ada benang merah yang jelas antara Renja SKPD dengan TUPOKSI SKPD, visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD, RKP, dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh MENDAGRI 6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari RKPD ke dalam perumusan tujuan (SMART), strategi dan kebijakan, kriteria penentuan prioritas Program dan Kegiatan yang tepat dan efektif dari pelayanan SKPD 7. Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan mengakomodasikan Stándar Pelayanan Minimal www.dadangsolihin.com 125
  • 123. Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (3)Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (3)Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (3)Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (3) 8. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renja SKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil kesepakatan MUSRENBANG dan Forum Multi Stakeholder SKPD www.dadangsolihin.com 126
  • 124. StepStep bby Step Penyusunany Step Penyusunan Renja SKPDRenja SKPDStepStep bby Step Penyusunany Step Penyusunan Renja SKPDRenja SKPD 1. Persiapan 2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD 3. Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD 4. Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah 5. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD 6. Penetapan RKPD dan Renja SKPD www.dadangsolihin.com 127
  • 125. Terima KasihTerima KasihTerima KasihTerima Kasih www.dadangsolihin.com 128
  • 126. Tentang NarasumberTentang Narasumber www.dadangsolihin.com 129