Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja

Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas Seminar Capacity Building FGNI Pemda Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kutai Barat Hotel Inna Bali-Denpasar, 21 Maret 2009 BAPPENAS

File Presentasi ini bisa didownload di

http://www.ziddu.com/download/4117027/2009_009_Denpasar.pdf.html

www.dadangsolihin.com

Materi

Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegagalan Perencanaan

Perwakilan Rakyat

Anggaran Berbasis Kinerja dan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD

Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development)

P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang .

P eningkatan kebebasan (f reedom/ democracy ) setiap orang.

How?

Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah

antar sub daerah

antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Menciptakan atau menambah lapangan kerja.

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Pembangunan Daerah (1)

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:

memberikan pelayanan kepada masyarakat,

mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:

tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta , dan masyarakat.

Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.

Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.

Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance www.dadangsolihin.com Government Governance

Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good .

Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja

Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS

Troika www.dadangsolihin.com

Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance

Perumusan Visi Daerah www.dadangsolihin.com Stakeholders PEMDA

Perumusan Visi Daerah www.dadangsolihin.com PEMDA Stakeholders

Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan www.dadangsolihin.com

Permasalahan Pembangunan Daerah (1)

Pembangunan Ekonomi

Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan

Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil

Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah

Pembangunan Sosial

Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).

Pembangunan Prasarana Wilayah

Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah.

Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur.

Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik.

Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.

Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur.

Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).

Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan.

Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan.

Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)

Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan.

Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis.

Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.

Permasalahan Khusus

Lemahnya daya saing investasi

Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha

Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat

Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.

Definisi Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan .

Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).

Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan

Tepat : Dikaitkan dengan tindakan

Pilihan-pilihan :

Pemilihan tujuan dan kriteria

Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan

Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan

Syarat Perencanaan

Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

Tujuan akhir yang dikehendaki.

Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Masalah-masalah yang dihadapi.

Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan

Sebagai penuntun arah

Minimalisasi ketidakpastian

Minimalisasi inefisiensi sumberdaya

Penetapan standar dan pengawasan kualitas

Kegagalan Perencanaan (1)

Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:

informasinya kurang lengkap,

metodologinya belum dikuasai,

perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana

pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.

kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.

aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,

masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.

Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.

Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.

Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).

Sistem Perencanaan yang Berhasil

Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.

Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.

Perencanaan yang Ideal

Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).

Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting).

Perwakilan Rakyat

Wadah Perwakilan Rakyat www.dadangsolihin.com Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat B erbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu B erbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional

M ana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?

Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?

Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?

Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?

Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan www.dadangsolihin.com Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Sumber : ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005) Pemda Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Produk-produk Fungsi DPRD Parpol Program partai dan janji kampanye LSM Kebijakan dan program khusus LSM Ormas Agenda lobi dan tekanan politik Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda KDH, Sekda, SKPD DPRD Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus Parpol Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Partai LSM Berbagai bentuk dan jenis LSM Ormas Berbagai bentuk dan jenis Ormas Lembaga Intermediary Gender Laki Perempuan Ekonomi Kaya Miskin Domisili Tetap Tidak Tetap Keamanan Mapan Rentan Organisasi Kelompok Individual Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Lingkungan Lingkungan yang sehat dan lestari Arena Pembangunan Sosial Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Ekonomi Pertumbuhan dan pemerataan Kelembagaan Pembuatan keputusan partisipatif

Kelompok M edian

Mereka adalah para pemain politik di tingkat 'meso' atau tengah yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan.

Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi.

Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar' karena mampu masuk dalam berbagai kalangan dengan mudah.

Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat dan kepentingan mereka.

Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual.

P endukung P emilu

P ada umumnya m ereka mendapatkan akses pemanfaatan fasilitas publik dan sumberdaya pembangunan secara lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan.

Karena posisi yang berada di lapisan tengah, mereka dapat diakses baik oleh para penguasa formal maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya ketergantungan terhadap kelompok median ini.

Fungsi DPRD menurut UU

Legislasi : kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.

Anggaran : kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.

Pengawasan : kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

Sumber : UU 32/2004

Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)

DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif.

Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat.

Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas konstituen.

Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim.

Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)

DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu.

Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah.

Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di daerahnya.

Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.

Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)

Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia.

Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.

Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)

Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik.

Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.

DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya.

Mengapa Hal Ini Terjadi?

Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat.

Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai.

Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali.

“ Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang.

Kemauan untuk Mereformasi

Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-hari.

Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi.

DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi.

Best Practices (1)

Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi

Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan.

Penggunaan Masa Reses yang Bermakna

Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk melakukan konsultasi dengan para konsituennya.

Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.

Best Practices (2)

Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah

DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.

Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah.

Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan.

Best Practices (3)

Dengar Pendapat Publik

Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan masyarakat melalui dengar pendapat publik.

Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.

Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.

Best Practices (4)

Transparansi Anggaran

Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam bentuk poster.

Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio untuk membicarakan anggaran daerah.

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran

Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.

Orientasi Dasar Politik DPRD

A genda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga .

Penanggulangan kemiskinan;

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;

Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

Orientasi Dasar Politik DPRD . . .

Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.

D engan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.

Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.

P emikiran yang selalu mencari upaya perbaikan .

A nggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.

M embangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif .

P ara anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya.

Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.

Siklus Representasi Wakil Rakyat

Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.

Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

J ika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.

Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.

Siklus Representasi Wakil Rakyat www.dadangsolihin.com Sumber: NDI, LGSP Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi) R A K Y A T PEMILU DPRD MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat Fungsi Legislasi Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan Representasi Rakyat (keterwakilan)

Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (1)

Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.

DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara.

Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (2)

Secara substansial

perlindungan hak

peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek

Secara prosedural

mengikuti prosedur hukum yang benar

melibatkan masyarakat di dalam prosesnya

K omunikasi dan hubungan dengan konstituen , media serikat , Ormas, LSM, perguruan tinggi , dan lain-lain.

S istem pendukung ( supporting system ) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.

Pengertian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan

KEGUNAAN

dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)

petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran

Pengertian Kinerja

Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)

Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995)

Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).

Fungsi Indikator Kinerja

Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan

Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders

Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan

Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan

Logic Model Theory www.dadangsolihin.com Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah DAMPAK Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTCOME Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) OUTPUT Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan KEGIATAN Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja INPUT Metode Pelaksanaan Metode Penyusunan Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information , National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

Indikator Kinerja INPUT

Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan

Contoh:

Jumlah dana yang dibutuhkan

Tenaga yang terlibat

Peralatan yang digunakan

Jumlah bahan yang digunakan

Indikator Kinerja OUTPUT

Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Contoh:

Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan

Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi

Jumlah permohonan yang diselesaikan

Jumlah pelatihan / peserta pelatihan

Jumlah jam latihan dalam sebulan

Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan

Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli

Jumlah komputer yang dibeli

Jumlah gedung /jembatan yg dibangun

meter panjang jalanyang dibangun/rehab

Indikator Kinerja OUTCOME

Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran .

Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai.

Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.

Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.

Menentukan Indikator Outcome (1)

Indikator outcome mencerminkan indikator output terpenting

Indikator outcome :

Indikator output 1a

Indikator output 2b, 2c

Indikator output 3b

Indikator output 4a

OUTPUT 2 Indikator 2a Indikator 2b Indikator 2c OUTPUT 1 Indikator 1a Indikator 1b Indikator 1c OUTPUT 3 Indikator 3a Indikator 3b Indikator 3c OUTPUT 4 Indikator 4a Indikator 4b Indikator 4c OUTCOME

Indikator outcome merupakan composite index dari indikator output

Indeks gabungan ( composite indexes ) diperoleh dengan membobot output

www.dadangsolihin.com OUTPUT 2 Indikator : (Pt b ) OUTPUT 1 Indikator : (Pt a ) OUTPUT 3 Indikator : (Pt c ) OUTCOME Indikator : ( I = (∑P t / ∑P t-1 ) x 100)

Indikator outcome merupakan hasil Survei

Indikator output harus mendukung pencapaian outcome, meskipun tidak terkait langsung dalam penyusunan indikator outcome

www.dadangsolihin.com OUTCOME (mis : IHSG, IPM, APK) OUTPUT 3 Indikator output OUTPUT 2 Indikator output OUTPUT 1 Indikator output

Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome

Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan

Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan

tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)

kemenangan tim dlm setiap pertandingan

Peningkatan langsung hal-hal yg positif

kenaikan prestasi kelulusan siswa

peningkatan daya tahan bangunan

Penambahan daya tampung siswa

Penurunan langsung hal-hal yang negatif

Penurunan Tingkat Kemacetan

Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas

Indikator Kinerja IMPACT

Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Contoh:

Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang

% Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat

Peningkatan cadangan pangan

Peningkatan PDRB sektor tertentu

Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang

Penurunan Tingkat kemiskinan

Penurunan Tingkat Kematian

Persyaratan Indikator Kinerja: SMART

S PESIFIC -jelas, tidak mengundang multi interpretasi

M EASUREABLE -dapat diukur (“What gets measured gets managed”)

A TTAINABLE -dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)

R ELEVANT (information needs of the people who will use the data)

T IMELY -tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

Sumber Pembuktian (Means of Verification)

How should the information be collected, eg. sample survey

What source is most appropriate?

Who should do it?

When and How often should the information be collected, analyzed & reported

What formats are required to record the data being collected?

Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja

Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan)

Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja.

Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan.

Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan.

Anggaran Berbasis Kinerja www.dadangsolihin.com

Apa itu ABK?

Anggaran Berbasis Kinerja ( Performance Based Budgeting ) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja.

ABK terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran ( budget entity ).

Landasan Hukum www.dadangsolihin.com

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara;

UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pemb Nasional;

UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

PP 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L

Good Governance: discipline, sustainable, transparent, efficient, accountable

TAP MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;

Inpres 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

Pengertian ABK

ABK adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

(Pasal 7 ayat (1) PP 21/2004)

Dalam ABK diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.

(Pasal 7 ayat (2) PP 21/2004)

Tujuan ABK

Dengan penyusunan ABK diharapkan rencana dan program-program pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada :

terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan,

dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik,

tercapainya efisiensi serta peningkatan produktivitas di dalam pengelolaan sumberdaya dan peningkatan kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian nasional.

mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Reformasi Sistem Penganggaran www.dadangsolihin.com PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU

Visi:

Melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN

Visi:

Melaksanakan program kerja presiden terpilih

Misi:

Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan

Penganggaran berdasarkan pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

Misi:

Pelaksanaan kerangka regulasi serta kerangka investasi dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP

Anggaran disusun berdasarkan RKP dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara

Reformasi Sistem Penganggaran www.dadangsolihin.com Paradigma Lama Paradigma Baru

Penerapan ABK

Mengubah Fokus Pengukuran

www.dadangsolihin.com FLEKSIBILITAS bergeser Besarnya Jumlah Alokasi Sumber Daya Hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya

Latar Belakang: 3 Tuntutan www.dadangsolihin.com Melahirkan sejumlah produk hukum yang melandasi perubahan menuju era reformasi yang mengedepankan: disiplin, kesinambungan, transparan, effisien, dan akuntabel.

azas keseimbangan ( checks and balances) dalam penganggaran

penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance)

Komitmen dalam menggunakan sumber daya yang terbatas.

Pendekatan Sistem Penganggaran

Anggaran negara mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi

Fungsi alokasi dilaksanakan agar sumber daya yang langka dapat dialokasikan secara efisien dan efektif sesuai skala prioritas guna mencapai tujuan negara;

Pendekatan tradisional (line item budget) menempatkan klasifikasi ekonomi (jenis-belanja) sebagai instrument utama pengalokasian anggaran;

Penerapan prinsip “Good Governance” menuntut penggeseran pendekatan tradisional ke ABK yang didukung dengan pendekatan Penganggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.

Manfaat Penerapan ABK (1)

Transparansi

Meningkatkan transparansi dengan menekankan kejelasan hubungan antara penggunaan anggaran dengan kinerja pemerintah sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran dan pelaksanaannya.

Melalui penuangan kebijakan pemerintah ke dalam program-program, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya kepada rakyat secara jelas dan mudah dipahami.

Penganggaran dan pencatatan akuntansi dapat dilakukan menurut program sehingga pemisahan data biaya dan penerimaan per program memperjelas untuk pengambilan keputusan, di samping memberikan gambaran yang jelas pula mengenai keluaran dan hasil yang diharapkan;

Dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lebih mendasarkan pada pengelompokan menurut jenis belanja, penganggaran yang disusun berdasarkan program jelas lebih relevan dan mudah diakses oleh para politisi dan publik.

Pola Penganggaran

Mengubah pola penganggaran dari semula terfokus pada bagaimana mendapatkan anggaran & membelanjakannya menjadi bagaimana membiayai kegiatan berdasarkan program dengan tujuan tertentu sesuai prioritas (money follow function) .

Prosesnya dimulai dengan menentukan keluaran dan hasil yang diharapkan sesuai tujuan dan sasaran program, kemudian baru ditetapkan inputnya yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud.

Hal ini tidak berarti bahwa pendekatan tradisional ditinggalkan, akan tetapi tetap digunakan dalam rangka pencatatan dan pengendalian, hanya saja pengelolaannya diserahkan kepada K/L.

Tujuan yang luas & strategis ditetapkan oleh pembuat kebijakan, disusul dengan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dimaksud.

Pengukuran kinerja juga bisa disusun guna mengukur efektifitas dari kegiatan pencapaian tujuan yang diinginkan.

P enentuan Prioritas

Pendekatan ABK memberikan peluang kepada Lembaga Penentu/pembuat Kebijakan seperti Kabinet dan DPR untuk dapat menentukan prioritas secara lebih rasional.

Hal ini dimungkinkan karena anggaran program pemerintah tidak sekedar menggambarkan pengelompok an menurut organisasi dan jenis belanja, akan tetapi lebih dari itu di dalam program secara jelas tercermin hasil yang diinginkan untuk dicapai.

P endekatan ABK membawa kejelasan atas fokus kebijakan pemerintah, bagaimana kegiatan administrasi pendukung menunjang tujuan dan target, serta bagaimana anggaran dibagi diantara berbagai prioritas.

Efisiensi Birokrasi

Penerapan ABK berpotensi besar meningkatkan efisiensi birokrasi. ABK mencerminkan harapan bahwa birokrasi terselenggara dalam performa yang prima yang mendorong terfokuskannya pencapaian hasil.

Hal ini terjadi karena dengan adanya lembaga yang bertanggung- jawab atas penyediaan layanan barang dan jasa publik sementara K/L lebih difokuskan pada tanggungjawab pengaturan regulasinya, maka kejelasan pengaturan kewenangan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan oleh birokrasi.

Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD www.dadangsolihin.com

Dokumen Perencanaan www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)

Penyusunan RPJPD dan RPJMD www.dadangsolihin.com

Sosialisasi , Konsultasi Publik, dan jaring asmar a Musrenbang Jangka Panjang Daerah Rumusan h asil kesepakatan & komitmen Rancangan Visi & Misi Saran, tanggapan, R ekomendasi stakeholders Tata Cara Penyusunan RPJPD www.dadangsolihin.com

- Geomorfologi &

lingkungan

- Ekonomi & SDA

Demografi

Prasarana dan

s arana

dll.

Prediksi Kondisi Umum Daerah Rancangan Arah Pembangunan Rencana tata ruang

M erumuskan gambaran awal

Visi

Misi

Arah

Pembangunan

Rancangan RPJP Penetapan Perda ttg RPJPD Peraturan Daerah ttg RPJP Daerah

- Visi

Misi

Arah

P embangunan

▪ Arahan Umum

▪ Fungsi & peran sub wilayah/ kawasan

Rancangan Akhir RPJPD

Sistematika Penulisan R PJP Daerah

Bab I Pendahuluan

Bab I I Kondisi, Analisis d an Prediksi Kondisi Umum Daerah

Bab I II Visi, Misi, d an Arah Pembangunan Daerah

Bab I V Penutup

Langkah Penyusunan RPJMD www.dadangsolihin.com Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD

Visi, Misi Kepala Daerah

Strategi Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum

Kerangka E konomi Daerah

Program SKPD

Visi,Misi Kepala Daerah

Kebijakan Umum

e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Indikator SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD

Outline RPJMD b erdasarkan PP 8 / 2008

Pendahuluan

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan

Analisis Isu-isu Strategis;

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Checklist: RPJMD yang Berkualitas

Adanya Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Profil Daerah dan Prediksi ke Depan

Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah

Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah

Isu Strategis Daerah

Rumusan Tujuan

Rumusan Strategi

Rumusan Kebijakan

Rumusan Program Pembangunan Daerah

Rumusan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keterkaitan antar Elemen Dokumen RPJMD

Kemudahan RPJMD dalam Mendukung Terlaksanannya Rencana

Penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD www.dadangsolihin.com

Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah www.dadangsolihin.com Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan (Pasal 4 ayat 2) www.dadangsolihin.com Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 4 ayat 1) RPJPD RKPD RPJMD Dokumen Perencanaan Penyusunan Rancangan Awal Pelaksanaan Musrenbang Perumusan Rancangan Akhir Penetapan Rencana RPJPD RPJMD RKPD

Penyusunan Renstra SKPD www.dadangsolihin.com

Apa Itu Renstra SKPD (1)

Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

K ualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.

Apa Itu Renstra SKPD (2)

Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;

Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;

Bagaimana mencapainya;

Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

Outline Renstra SKPD

Pendahuluan;

Gambaran pelayanan SKPD;

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;

Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 40 (4) PP 8/2008

Penyusunan Renstra SKPD www.dadangsolihin.com Memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya Renstra SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD Mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif Pasal 26 Pasal 25 ayat 2 dan 4 Pasal 27 ayat 3 Rancangan Renstra-SKPD oleh SKPD Masukan Rancangan Renstra SKPD

Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD www.dadangsolihin.com Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD

Visi, Misi Kepala Daerah

Kebijakan Umum

Program SKPD

Visi,Misi Kepala Daerah

Kebijakan Umum

e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD Renstra SKPD

Checklist: Renstra SKPD yang Berkualitas (1)

Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.

Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.

Ada kajian perspektif masa depan SKPD; mengantisipasi perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.

Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pelayanan SKPD kepada masyarakat.

Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD.

Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD

Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program pembangunan pelayanan SKPD.

Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD.

Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan kendala fiskal SKPD.

Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra SKPD

Step b y Step Penyusunan Renstra SKPD

Persiapan

Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah

Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD

Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka Menengah

Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/ Renstra SKPD

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Penyusunan RKPD www.dadangsolihin.com

Apa Itu RKPD?

RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun ke depan.

RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah .

Outline RKPD

Pendahuluan;

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;

Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;

Prioritas dan sasaran pembangunan;

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 40 (3) PP 8/2008

Langkah Penyusunan RKPD www.dadangsolihin.com Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD

Prioritas Pembangunan

Kebijakan Umum

Program SKPD

Prioritas Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum

Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif

d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota

Sinkronisasi Program SKPD

Harmonisasi Dekon dan TP

MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat

(4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS

Sinkronisasi Program KL/SKPD

Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD

Checklist: RKPD yang Berkualitas (1)

Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pembangunan daerah dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.

Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pembangunan daerah masa kini dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib, atau urusan pilihan.

Ada kajian perspektif masa depan daerah; mengantisipasi perubahan-perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja daerah dalam pembangunan dapat ditingkatkan, lebih efisien, dan efektif.

Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja pembangunan daerah.

Ada konsistensi dan hubungan yang jelas antara RKPD dengan visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD, RKP, dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh MENDAGRI.

Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan mengakomodasikan STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL.

Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dan kendala fiskal daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan RKPD

Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil kesepakatan Musrenbang dan Forum Multi Stakeholder SKPD.

Step b y Step Penyusunan RKPD

Persiapan

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD

Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD

Penetapan RKPD dan Renja SKPD

Penyusunan Renja SKPD www.dadangsolihin.com

Apa Itu Renja SKPD?

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.

Outline Renja SKPD

Pendahuluan;

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan;

Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;

Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;

Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan;

Penutup.

Pasal 40 (5) PP 8/2008

Penyusunan Renja SKPD (1) www.dadangsolihin.com Memuat kebijakan, program dan kebijakan pembangunan Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD untuk menentukan prioritas pembangunan Mengacu kepada rancanga awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat Renja SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD Pasal 28 Pasal 27 ayat 5 Pasal 27 ayat 1 dan 3 Pasal 27 ayat 2 Rancangan Renja-SKPD oleh SKPD Masukan Rancangan Renja SKPD

Penyusunan Renja SKPD (2)

RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah.

Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan kualitas rencana daerah diatasnya.

Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (1)

Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.

Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan fungsi pokoknya, urusan wajib, atau urusan pilihan.

Ada kajian perspektif masa depan daerah; mengantisipasi perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja SKPD dapat ditingkatkan, lebih efisien, dan efektif.

Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat

Ada benang merah yang jelas antara Renja SKPD dengan TUPOKSI SKPD, visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD, RKP, dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh MENDAGRI

Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari RKPD ke dalam perumusan tujuan (SMART), strategi dan kebijakan, kriteria penentuan prioritas Program dan Kegiatan yang tepat dan efektif dari pelayanan SKPD

Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan mengakomodasikan Stándar Pelayanan Minimal

Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renja SKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil kesepakatan MUSRENBANG dan Forum Multi Stakeholder SKPD

Step b y Step Penyusunan Renja SKPD