Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD

6,795 views

Published on

Seminar Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo; Clarion Hotel & Convention-Makassar, 4 April 2009

Published in: Education
0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,795
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
82
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD

  1. 1. BAPPENAS
  2. 2. File Presentasi ini bisa didownload di <ul><li>http://www.ziddu.com/download/4168041/2009_011_Wajo.pdf.html </li></ul>www.dadangsolihin.com
  3. 3. www.dadangsolihin.com
  4. 4. Materi <ul><li>Isu dan Masalah Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Apa Tujuan Pembangunan? </li></ul><ul><li>Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Perencanaan Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kegagalan Perencanaan </li></ul><ul><li>Penyusunan RPJMD </li></ul>www.dadangsolihin.com
  5. 5. Pengantar: Lontarak Gowa <ul><li>“ Punna tenamo naerok ripakaingak karaeng maggauka Nganre ngasemmi sosok pabbicaraia Punna majai gauk lompo ri lalang pakrasanganga Punna tenama tumangasseng ri lalang pakrasanganga Punna tenamo nakamaseangngi atanna karaeng maggauka”. </li></ul><ul><li>Sebuah negeri akan rusak oleh lima sebab: </li></ul><ul><ul><li>kalau raja yang memerintah tidak mau dinasihati lagi; </li></ul></ul><ul><ul><li>kalau para hakim dan pejabat kerajaan makan sogok; </li></ul></ul><ul><ul><li>kalau terlampau banyak kejadian besar dalam suatu negara; </li></ul></ul><ul><ul><li>kalau tidak ada cendekiawan dalam suatu negara besar; dan </li></ul></ul><ul><ul><li>kalau raja tidak menyayangi rakyatnya. </li></ul></ul><ul><li>Wasiat Mangkubumi Gowa I Mangadakcinna Daeng Sitaba pada abad ke-17 (Abidin,1999) </li></ul>www.dadangsolihin.com
  6. 7. Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development) <ul><li>P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. </li></ul><ul><li>P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang . </li></ul><ul><li>P eningkatan kebebasan (f reedom/democracy ) setiap orang. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  7. 8. How? <ul><li>Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan </li></ul><ul><ul><li>antar daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>antar sub daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). </li></ul></ul><ul><li>Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. </li></ul><ul><li>Menciptakan atau menambah lapangan kerja. </li></ul><ul><li>Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. </li></ul><ul><li>Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  8. 9. Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: </li></ul><ul><ul><li>memberikan pelayanan kepada masyarakat, </li></ul></ul><ul><ul><li>mengelola sumber daya ekonomi daerah. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  9. 10. Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: </li></ul><ul><ul><li>tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, </li></ul></ul><ul><ul><li>memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  10. 11. Pembangunan Daerah (3) <ul><li>Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). </li></ul><ul><li>Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta , dan masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  11. 12. Pembangunan Daerah (4) <ul><li>Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. </li></ul><ul><li>Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. </li></ul><ul><li>Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  12. 13. Permasalahan Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan Ekonomi </li></ul><ul><ul><li>Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil </li></ul></ul><ul><ul><li>Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah </li></ul></ul><ul><li>Pembangunan Sosial </li></ul><ul><ul><li>Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  13. 14. Permasalahan Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Pembangunan Prasarana Wilayah </li></ul><ul><ul><li>Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  14. 15. Permasalahan Pembangunan Daerah (3) <ul><li>Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup </li></ul><ul><ul><li>Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). </li></ul></ul><ul><ul><li>Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  15. 16. Permasalahan Pembangunan Daerah (4) <ul><ul><li>Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  16. 17. Permasalahan Pembangunan Daerah (5) <ul><li>Permasalahan Khusus </li></ul><ul><li>Lemahnya daya saing investasi </li></ul><ul><li>Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha </li></ul><ul><li>Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat </li></ul><ul><li>Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  17. 18. www.dadangsolihin.com
  18. 19. Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance www.dadangsolihin.com Government Governance <ul><li>Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, </li></ul><ul><li>Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. </li></ul><ul><li>Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. </li></ul>
  19. 20. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance <ul><li>Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. </li></ul><ul><li>Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good . </li></ul>www.dadangsolihin.com Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
  20. 21. Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
  21. 22. Troika www.dadangsolihin.com
  22. 23. Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
  23. 24. Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan www.dadangsolihin.com
  24. 26. Definisi Perencanaan <ul><li>Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan . </li></ul><ul><ul><li>Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). </li></ul></ul><ul><ul><li>Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tepat : Dikaitkan dengan tindakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilihan-pilihan : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pemilihan tujuan dan kriteria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan </li></ul></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  25. 27. Syarat Perencanaan <ul><li>Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: </li></ul><ul><li>Tujuan akhir yang dikehendaki. </li></ul><ul><li>Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). </li></ul><ul><li>Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. </li></ul><ul><li>Masalah-masalah yang dihadapi. </li></ul><ul><li>Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. </li></ul><ul><li>kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. </li></ul><ul><li>Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. </li></ul><ul><li>Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  26. 28. Fungsi/Manfaat Perencanaan <ul><li>Sebagai penuntun arah </li></ul><ul><li>Minimalisasi ketidakpastian </li></ul><ul><li>Minimalisasi inefisiensi sumberdaya </li></ul><ul><li>Penetapan standar dan pengawasan kualitas </li></ul>www.dadangsolihin.com
  27. 29. Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .
  28. 30. Perencanaan dan Penganggaran: Dari RPJP sampai APBD www.dadangsolihin.com RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan
  29. 31. Status Hukum Dokumen Perencanaan www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
  30. 33. Kegagalan Perencanaan (1) <ul><li>Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: </li></ul><ul><li>informasinya kurang lengkap, </li></ul><ul><li>metodologinya belum dikuasai, </li></ul><ul><li>perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana </li></ul><ul><li>pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  31. 34. Kegagalan Perencanaan (2) <ul><li>Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. </li></ul><ul><ul><li>kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. </li></ul></ul><ul><ul><li>aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, </li></ul></ul><ul><ul><li>masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  32. 35. Kegagalan Perencanaan (3) <ul><li>Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. </li></ul><ul><li>Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. </li></ul><ul><li>Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  33. 36. Kegagalan Perencanaan (4) <ul><li>Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. </li></ul><ul><ul><li>Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  34. 37. Sistem Perencanaan yang Berhasil <ul><li>Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. </li></ul><ul><li>Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  35. 38. Perencanaan yang Ideal <ul><li>Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. </li></ul><ul><li>Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. </li></ul><ul><li>Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. </li></ul><ul><li>Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). </li></ul><ul><li>Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  36. 39. www.dadangsolihin.com
  37. 40. Langkah Penyusunan RPJMD Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD <ul><li>Visi, Misi Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul><ul><li>Program SKPD </li></ul><ul><li>Visi,Misi Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul>e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Indikator www.dadangsolihin.com SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD
  38. 41. Checklist: RPJMD yang Berkualitas <ul><li>Adanya keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya </li></ul><ul><li>Profil Daerah dan Prediksi ke depan </li></ul><ul><li>Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah </li></ul><ul><li>Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah </li></ul><ul><li>Isu Strategis Daerah </li></ul><ul><li>Rumusan Tujuan </li></ul><ul><li>Rumusan Strategi </li></ul><ul><li>Rumusan Kebijakan </li></ul><ul><li>Rumusan Program Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Rumusan Arah Kebijakan Keuangan Daerah </li></ul><ul><li>Keterkaitan antar Elemen Dokumen RPJMD </li></ul><ul><li>Kemudahan RPJMD dalam mendukung terlaksanannya rencana </li></ul>www.dadangsolihin.com
  39. 42. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya <ul><li>Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah </li></ul><ul><li>Agenda dan Strategi Pembangunan Nasional yang relevan dan berpengaruh terhadap Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Pola, Struktur, dan Arah Pemanfaatan Ruang Daerah serta Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah </li></ul><ul><li>Kondisi dan Pencapaian Daerah dalam mewujudkan Agenda Pembangunan Regional dan Global </li></ul><ul><li>Kebijakan, Strategi, dan Program untuk masing-masing SKPD </li></ul><ul><li>Indikasi Program Tahunan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. </li></ul>www.dadangsolihin.com 1.
  40. 43. Profil Daerah dan Prediksi ke Depan <ul><li>Sistematika yang jelas mencakup semua aspek pembangunan </li></ul><ul><li>Menguraikan kondisi saat ini dengan menggunakan data dan informasi terkini </li></ul><ul><li>Menguraikan permasalahan dan potensi yang ada untuk masing-masing aspek pembangunan dan/atau fungsi pemerintahan daerah disertai analisis yang jelas </li></ul><ul><li>Prediksi kebutuhan untuk pencapaian kinerja masing-masing aspek pembangunan dan/atau fungsi pemerintahan daerah 5 tahun ke depan </li></ul>www.dadangsolihin.com 2.
  41. 44. Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah <ul><li>Rumusan visi menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai </li></ul><ul><li>Penjelasan yang lebih operasional mengenai pernyataan visi </li></ul><ul><li>Penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah dan relevansinya terhadap permasalahan dan potensi pembangunan daerah </li></ul><ul><li>Rumusan visi sejalan dengan visi dan arah pembangunan daerah jangka panjang </li></ul>www.dadangsolihin.com 3.
  42. 45. Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah <ul><li>Rumusan misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Visi Daerah </li></ul><ul><li>Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah </li></ul><ul><li>Rumusan misi disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah diingat </li></ul>www.dadangsolihin.com 4.
  43. 46. Isu Strategis Daerah <ul><li>Mengacu pada aspek pembangunan dan/atau fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang diuraikan dalam profil daerah.  </li></ul><ul><li>Ditentukan berdasarkan kriteria yang logis dan mudah dipahami serta didukung oleh argumen yang jelas dan beralasan. </li></ul><ul><li>Ditentukan berdasarkan hasil pemetaan potensi dan permasalahan masing-masing aspek pembangunan. </li></ul>www.dadangsolihin.com 5.
  44. 47. Rumusan Tujuan <ul><li>Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.  </li></ul><ul><li>Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah </li></ul><ul><li>Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami </li></ul><ul><li>Memenuhi kriteria SMART (sederhana, dapat diukur, mudah dicapai, realistis, dan memiliki kerangka waktu) </li></ul>www.dadangsolihin.com 6.
  45. 48. Rumusan Strategi <ul><li>Disusun berdasarkan sintesa pemetaan kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan tantangan eksternal. </li></ul><ul><li>Menjelaskan cara yang akan ditempuh, dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. </li></ul><ul><li>Dapat menjembatani pilihan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. </li></ul>www.dadangsolihin.com 7.
  46. 49. Rumusan Kebijakan <ul><li>Rumusan Kebijakan pembangunan daerah dirumuskan dengan jelas dan mudah dipahami. </li></ul><ul><li>Rumusan Kebijakan yang disusun memperhatikan ketersediaan SDM dan sumber daya keuangan daerah. </li></ul>www.dadangsolihin.com 8.
  47. 50. Rumusan Program Pembangunan Daerah <ul><li>Mengacu pada kerangka fungsi pemerintahan daerah. </li></ul><ul><li>Mencantumkan sasaran program atau target kinerja mengacu pada target pembangunan lebih luas </li></ul><ul><li>Mencantumkan lembaga (SKPD) yang terlibat. </li></ul><ul><li>Mengindentifikasi aspek kewilayahan (lokasi program) </li></ul><ul><li>Mencantumkan pagu indikatif. </li></ul><ul><li>Mencantumkan kerangka waktu pelaksanaan program. </li></ul>www.dadangsolihin.com 9.
  48. 51. Rumusan Arah Kebijakan Keuangan Daerah <ul><li>Rumusan Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat dan membahas: </li></ul><ul><li>Analisis sumber pendapatan daerah </li></ul><ul><li>Analisis belanja daerah. </li></ul><ul><li>Analisis pembiayaan daerah. </li></ul><ul><li>Isu-isu strategis keuangan daerah. </li></ul><ul><li>Arah kebijakan kerangka fiskal daerah. </li></ul>www.dadangsolihin.com 10.
  49. 52. Keterkaitan antar Elemen Dokumen RPJMD <ul><li>Keterkaitan visi dan misi dengan tujuan pembangunan. </li></ul><ul><li>Keterkaitan Strategi dengan sintesa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dinyatakan dalam profil daerah. </li></ul><ul><li>Keterkaitan strategi dengan tujuan pembangunan. </li></ul><ul><li>Keterkaitan kebijakan dengan strategi dan tujuan. </li></ul><ul><li>Keterkaitan program dengan tujuan pembangunan. </li></ul><ul><li>Keterkaitan program dan strategi. </li></ul>www.dadangsolihin.com 11.
  50. 53. Kemudahan RPJMD dalam Mendukung Terlaksanannya Rencana <ul><li>Dokumen RPJMD memuat indikasi program untuk penyusunan rencana tahunan 5 tahun ke depan. </li></ul><ul><li>Dokumen RPJMD memuat perkiraan kebutuhan sumber daya keuangan dan sumber-sumber pendanaan pembangunan 5 tahun ke depan. </li></ul><ul><li>Dokumen RPJMD memuat kerangka regulasi yang diperlukan. </li></ul>www.dadangsolihin.com 12.
  51. 54. Pola Pikir Integrasi Perencanaan dengan Implementasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Wajo Kebijakan Dasar Perencanaan Pembangunan RTRW Kawasan Kawasan Andalan*) Kawasan Strategis*) Kawasan Perlindungan*) Kawasan Lain*) Elaborasi Perencanaan Pembangunan dalam Program, Kegiatan, Anggaran Pembangunan Penataan dan Pengembangan Kebijakan Daerah: Kawasan Lain*) integrasi perencanaan dan implementasi *) tergantung pada visi, misi dan sasaran pembangunan Kabupaten Wajo <ul><li>Sektoral/ Bidang/ Fungsi </li></ul><ul><li>Integrasi antar Sektor/ Bidang/ Fungsi atau </li></ul><ul><li>Cross-cutting </li></ul>www.dadangsolihin.com Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo (RPJM-D untuk 5 tahun) Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kabupaten Wajo (RTRW untuk 20 tahun) Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo (RPJP-D untuk 20 tahun) RPJM-D Kabupaten Renstra SKPD
  52. 55. Outline RPJMD b erdasarkan PP 8 / 2008 <ul><li>Pendahuluan </li></ul><ul><li>Gambaran umum kondisi daerah </li></ul><ul><li>Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan </li></ul><ul><li>Analisis isu-isu strategis; </li></ul><ul><li>Visi, misi, tujuan dan sasaran </li></ul><ul><li>Strategi dan arah kebijakan </li></ul><ul><li>Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah </li></ul><ul><li>Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan </li></ul><ul><li>Penetapan indikator kinerja daerah </li></ul><ul><li>Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan </li></ul>www.dadangsolihin.com
  53. 56. Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (1) www.dadangsolihin.com Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan
  54. 57. Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (2) www.dadangsolihin.com Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh 2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan 2.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2.11 Perlindungan sosial 2.12 Keuangan Daerah 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah
  55. 58. Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (3) www.dadangsolihin.com Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait 3.1 RPJM Nasional 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi) 3.3 RPJM Provinsi 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota(untuk RPJM Kabupaten/ Kota) Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah Mengemukakan secara jelas visi, misi dan agenda (program) Kepala Daerah Terplih 4.1 Visi 4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada)
  56. 59. Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (4) www.dadangsolihin.com Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah. 5.1 Tujuan 5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi pemerintahan daerah) 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
  57. 60. Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (5) www.dadangsolihin.com Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif 6.1 Program Pembangunan 6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan 6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah
  58. 61. Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (6) www.dadangsolihin.com Bab VII Kaidah Pelaksanaan Mengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD 7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD 7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD 7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD
  59. 62. Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (7) www.dadangsolihin.com Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD 3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan Belanja) 5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
  60. 63. www.dadangsolihin.com
  61. 64. Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com

×