Peningkatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran Daerah sebagai Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Seminar Tantangan di Tengah Krisis Global Pusdiklat Anggaran Keuangan Hotel Aryaduta-Jakarta, 27 Februar i 2009 BAPPENAS

File Presentasi ini bisa didownload di

http://www.ziddu.com/download/4117032/2009_003_Anggaran.pdf.html

www.dadangsolihin.com

Materi Seminar

Pendahuluan

Isu dan Masalah Pembangunan Daerah

Apa Tujuan Pembangunan?

Pembangunan Daerah

Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance

Permasalahan Pembangunan Daerah

Penyerapan Anggaran Daerah

Anggaran Daerah yang disimpan di Perbankan

Lambatnya Penyerapan Anggaran Daerah

Potensi Kerugian akibat Lambatnya Penyerapan Anggaran Daerah

Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran

Peningkatan Penyerapan Anggaran

Penutup

Pendahuluan

Salah satu hal yang penting dalam implementasi Otonomi Daerah adalah aspek kemampuan membiayai APBD.

Kemandirian fiskal menjadi hal yang sangat penting bagi daerah, terutama terkait dengan sumbangan fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.

Besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah selama ini yang cukup besar, seharusnya merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah.

Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development)

P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang .

P eningkatan kebebasan (f reedom/ democracy ) setiap orang.

How?

Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah

antar sub daerah

antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Menciptakan atau menambah lapangan kerja.

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Pembangunan Daerah (1)

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:

memberikan pelayanan kepada masyarakat,

mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:

tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta , dan masyarakat.

Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.

Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.

Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance www.dadangsolihin.com Government Governance

Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good .

Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja

Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS

Troika www.dadangsolihin.com

Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance

Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan www.dadangsolihin.com

Permasalahan Pembangunan Daerah (1)

Pembangunan Ekonomi

Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan

Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil

Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah

Pembangunan Sosial

Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).

Pembangunan Prasarana Wilayah

Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah.

Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur.

Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik.

Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.

Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur.

Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).

Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan.

Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan.

Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)

Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan.

Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis.

Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.

Permasalahan Khusus

Lemahnya daya saing investasi

Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha

Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat

Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.

Anggaran Daerah yang disimpan di Perbankan

Penyerapan Anggaran di daerah cenderung menurun. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan jumlah dana Pemda yang disimpan di sektor perbankan semakin meningkat.

www.dadangsolihin.com Tahun Simpanan Anggaran Daerah (dalam Triliun) 2003 21,5 2004 24,6 2005 41,9 2006 68,9 2007 68,3 2008 94,4

Lambatnya Penyerapan Anggaran Daerah

Panjangnya mata rantai birokrasi.

Berbelitnya mekanisme pencairan dana anggaran.

Lambatnya pengesahan APBD.

Tidak sedikit daerah yang gagal membelanjakan anggaran sesuai dengan perencanaan dalam APBD.

Daerah tidak mampu menyerap anggaran yang mestinya menjadi stimulus untuk menggerakkan ekonomi di daerah.

Potensi Kerugian akibat Lambatnya Penyerapan Anggaran Daerah (1)

Rendahnya efek berganda di dalam perekonomian nasional.

Belanja negara ( government spending ) merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi pada gilirannya berpengaruh pada rendahnya penciptaan lapangan kerja baru dan mengurangi angka kemiskinan.

Salah satu cara memicu pertumbuhan ekonomi adalah melalui belanja barang dan belanja modal oleh pemerintah.

Anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah menjadi mubasir.

Dalam menyusun anggaran, pemerintah telah memperhitungkan defisit anggaran yang kemudian dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan utang luar negeri.

Ada commitment fee yang harus dibayar pemerintah jika utang sudah cair, sehingga kalau utang itu tidak digunakan, otomatis negara “dirugikan” karena telah membayar commitment fee.

Begitu juga dengan biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menerbitkan SBN, semuanya menjadi mubasir karena uang yang dihasilkan tidak dipakai untuk keperluan yang produktif.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Dari Rp 45 triliun dana yang tidak diserap daerah (2008), Rp 32 triliun di antaranya atau + 70% disimpan di SBI untuk mendapatkan keuntungan dari bunga.

Artinya, otoritas moneter harus membayar bunga atas SBI yang dimiliki pemerintah daerah.

Alhasil, bank sentral seolah hanya berperan sebagai “kasir” bagi pemerintah daerah karena bank sentral harus membayar simpanan dalam bentuk SBI tadi sebagai biaya moneter.

Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran

Metode kuadran adalah salah satu cara menampilkan peta kemampuan keuangan daerah.

Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai pertumbuhan (growth) PAD dan share PAD terhadap APBD.

Dengan nilai growth dan share maka dapat diketahui pada kuadran berapa posisi masing-masing provinsi tersebut.

Penjelasan Kuadran www.dadangsolihin.com KUADRAN II KUADRAN I

Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD.

Sumbangan PAD terhadap APBD masih rendah namun pertumbuhan ( growth ) PAD tinggi.

Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal.

Kondisi ini ditunjukan dengan besarnya nilai share disertai nilai growth yang tinggi.

KUADRAN IV KUADRAN III

Kondisi ini paling buruk.

PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan mengembangkan potensi lokal.

Sumbangan PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah.

Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam APBD punya peluang mengecil karena pertumbuhan PADnya kecil.

Di sini sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah

Posisi Provinsi Berdasarkan Kuadran www.dadangsolihin.com KUADRAN II KUADRAN I

Gorontalo

NAD

Kalteng

Kaltim

NTB

Riau

Sulteng

Bali

Banten

Sumsel

Yogyakarta

Sumbar

Kalbar

Sulsel

KUADRAN IV KUADRAN III

NTT

Sultra

Bengkulu

Papua

Sulut

Jabar

DKI

Kalsel

Jateng

Lampung

Jambi

Sumut

Jatim

Peningkatan Penyerapan Anggaran

Lebih mengefektifkan BUMD yang dimiliki Pemda.

Memberikan sanksi tegas kepada daerah yang kemampuannya menyerap anggaran masih rendah, misalnya dengan memotong DAU atau DAK.

Pemberian sanksi kepada Pemda yang dianggap lalai dalam memberikan pelayanan publik.

Menyusun indikator penyerapan anggaran dan ketepatan menyerahkan APBD, serta indikator kemampuan pemda mencapai target kuantitatif yang ditetapkannya sendiri.

Koordinasi K/L untuk mencegah keterlambatan pengesahan APBD oleh daerah.

Penutup

Peningkatan kinerja dan penyerapan anggaran daerah merupakan stimulus pertumbuhan ekonomi daerah.

Kemandirian fiskal menjadi hal yang sangat penting bagi daerah, terutama terkait dengan sumbangan fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.