Seminar Peningkatan Kapasitas DPRD  Hotel Jayakarta-Jakarta, 5 Maret 2008 Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Legislasi Anggo...
File Presentasi ini bisa didownload di <ul><li>http://www.ziddu.com/download/4075910/2008_008_Legal_Drafting_1.pdf.html </...
Materi <ul><li>Wadah Perwakilan Rakyat </li></ul><ul><li>Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pe...
Wadah Perwakilan Rakyat www.dadangsolihin.com <ul><li>M ana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memper...
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan www.dadangsolihin.com Pemda Kebijakan dan Progr...
Kelompok  M edian <ul><li>Mereka adalah para pemain politik di tingkat 'meso' atau tengah yang cerdas dalam melihat peluan...
Fungsi DPRD menurut UU <ul><li>Legislasi : kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Ranc...
Orientasi Dasar Politik DPRD <ul><li>A genda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga . </li></ul><...
<ul><li>Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. </li></ul><ul><ul><li>D engan membawa du...
Orientasi Dasar Politik DPRD  . . . <ul><li>P emikiran yang selalu mencari upaya perbaikan . </li></ul><ul><ul><li>A nggot...
Orientasi Dasar Politik DPRD  . . . <ul><li>M embangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif . </li></u...
DPRD sebagai Lembaga Perwakilan <ul><li>R akyat telah memilih secara langsung calon anggota legislatifnya, yang memperliha...
Siklus Representasi Wakil Rakyat <ul><li>Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberi...
Siklus Representasi Wakil Rakyat www.dadangsolihin.com Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Hubungan dengan Pemili...
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik <ul><li>Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputu...
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik <ul><li>Secara substansial   </li></ul><ul><ul><li>perlindungan hak  </li></ul></ul...
Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat <ul><li>Tertinggi </li></ul><ul><li>K ebutuhan sebagai aspirasi bersama (atau banyak p...
P enerapan  P rinsip-prinsip Good Governance <ul><li>Wawasan ke Depan ( Visionary ) </li></ul><ul><li>Keterbukaan & Transp...
Manfaat  Good Governance <ul><li>Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi . </li></ul><ul><li>Terciptanya sistem...
Badan Kehormatan  DPRD <ul><li>BK merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan ...
Tugas Badan Kehormatan <ul><li>M engamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga ...
Wewenang Badan Kehormatan <ul><li>M emanggil  A nggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhada...
Study Peningkatan Peran Daerah <ul><li>Jl. Kemuning Dalan I/ 8 A, Kalibata, Jakarta Selatan </li></ul><ul><li>Telepon: (02...
<ul><li>Terima Kasih </li></ul>www.dadangsolihin.com
www.dadangsolihin.com <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda Uni...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Legislasi Anggota DPRD

10,656

Published on

BK merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

4 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
10,656
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
4
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Legislasi Anggota DPRD

  1. 1. Seminar Peningkatan Kapasitas DPRD Hotel Jayakarta-Jakarta, 5 Maret 2008 Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Legislasi Anggota DPRD Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas
  2. 2. File Presentasi ini bisa didownload di <ul><li>http://www.ziddu.com/download/4075910/2008_008_Legal_Drafting_1.pdf.html </li></ul>www.dadangsolihin.com
  3. 3. Materi <ul><li>Wadah Perwakilan Rakyat </li></ul><ul><li>Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan </li></ul><ul><li>Kelompok M edian </li></ul><ul><li>Fungsi DPRD menurut UU </li></ul><ul><li>Orientasi Dasar Politik DPRD </li></ul><ul><li>DPRD sebagai Lembaga Perwakilan </li></ul><ul><li>Siklus Representasi Wakil Rakyat </li></ul><ul><li>Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik </li></ul><ul><li>Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat </li></ul><ul><li>P enerapan P rinsip-prinsip Good Governance </li></ul><ul><li>Manfaat Good Governance </li></ul><ul><li>Badan Kehormatan DPRD </li></ul>www.dadangsolihin.com
  4. 4. Wadah Perwakilan Rakyat www.dadangsolihin.com <ul><li>M ana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat? </li></ul><ul><li>Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? </li></ul><ul><li>Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? </li></ul><ul><li>Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat? </li></ul>Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat B erbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu B erbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional
  5. 5. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan www.dadangsolihin.com Pemda Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Produk-produk Fungsi DPRD Parpol Program partai dan janji kampanye LSM Kebijakan dan program khusus LSM Ormas Agenda lobi dan tekanan politik Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda KDH, Sekda, SKPD DPRD Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus Parpol Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Partai LSM Berbagai bentuk dan jenis LSM Ormas Berbagai bentuk dan jenis Ormas Lembaga Intermediary Gender Laki Perempuan Ekonomi Kaya Miskin Domisili Tetap Tidak Tetap Keamanan Mapan Rentan Organisasi Kelompok Individual Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Lingkungan Lingkungan yang sehat dan lestari Arena Pembangunan Sosial Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Ekonomi Pertumbuhan dan pemerataan Kelembagaan Pembuatan keputusan partisipatif Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Sumber : ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
  6. 6. Kelompok M edian <ul><li>Mereka adalah para pemain politik di tingkat 'meso' atau tengah yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan. </li></ul><ul><li>Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi. </li></ul><ul><li>Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar' karena mampu masuk dalam berbagai kalangan dengan mudah. </li></ul><ul><li>Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat dan kepentingan mereka. </li></ul><ul><li>Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  7. 7. Fungsi DPRD menurut UU <ul><li>Legislasi : kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. </li></ul><ul><li>Anggaran : kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD. </li></ul><ul><li>Pengawasan : kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. </li></ul><ul><li>Sumber : UU 32/2004 </li></ul>www.dadangsolihin.com
  8. 8. Orientasi Dasar Politik DPRD <ul><li>A genda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga . </li></ul><ul><ul><li>Penanggulangan kemiskinan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  9. 9. <ul><li>Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. </li></ul><ul><ul><li>D engan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik. </li></ul></ul>Orientasi Dasar Politik DPRD . . . www.dadangsolihin.com
  10. 10. Orientasi Dasar Politik DPRD . . . <ul><li>P emikiran yang selalu mencari upaya perbaikan . </li></ul><ul><ul><li>A nggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  11. 11. Orientasi Dasar Politik DPRD . . . <ul><li>M embangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif . </li></ul><ul><ul><li>P ara anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  12. 12. DPRD sebagai Lembaga Perwakilan <ul><li>R akyat telah memilih secara langsung calon anggota legislatifnya, yang memperlihatkan bahwa kewenangan dan kekuasaan yang diperoleh anggota DPRD sebenarnya adalah kepercayaan dari rakyat yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. </li></ul><ul><li>Proses tersebut memperkuat bahwa rakyat telah memberikan mandat politik, berupa kekuasaan perwakilan yang bersifat sementara, kepada para anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  13. 13. Siklus Representasi Wakil Rakyat <ul><li>Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. </li></ul><ul><li>Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. </li></ul><ul><li>J ika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. </li></ul><ul><li>Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  14. 14. Siklus Representasi Wakil Rakyat www.dadangsolihin.com Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi) R A K Y A T PEMILU DPRD MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat Fungsi Legislasi Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan Representasi Rakyat (keterwakilan) Sumber: NDI, LGSP
  15. 15. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik <ul><li>Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. </li></ul><ul><li>Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. </li></ul><ul><li>DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  16. 16. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik <ul><li>Secara substansial </li></ul><ul><ul><li>perlindungan hak </li></ul></ul><ul><ul><li>peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek </li></ul></ul><ul><li>Secara prosedural </li></ul><ul><ul><li>mengikuti prosedur hukum yang benar </li></ul></ul><ul><ul><li>melibatkan masyarakat di dalam prosesnya </li></ul></ul><ul><li>K omunikasi dan hubungan dengan konstituen , media serikat , Ormas, LSM, perguruan tinggi , dan lain-lain. </li></ul><ul><li>S istem pendukung ( supporting system ) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  17. 17. Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat <ul><li>Tertinggi </li></ul><ul><li>K ebutuhan sebagai aspirasi bersama (atau banyak pihak) untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki kondisi. </li></ul><ul><li>Menengah </li></ul><ul><li>K epentingan, yakni hak-hak so s ial-ekonomi-politik individu maupun kelompok masyarakat . </li></ul><ul><li>Terendah </li></ul><ul><li>K einginan individu atau kelompok orang untuk keperluan jangka pendek, yakni kebutuhan isi perut dan kedudukan (ekonomi-politik) </li></ul>www.dadangsolihin.com Sumber: LGSP Tertinggi Menengah Terendah
  18. 18. P enerapan P rinsip-prinsip Good Governance <ul><li>Wawasan ke Depan ( Visionary ) </li></ul><ul><li>Keterbukaan & Transparansi ( Openness &Transparency ) </li></ul><ul><li>Partisipasi Masyarakat ( Participation ) </li></ul><ul><li>Tanggung Gugat ( Accountability ) </li></ul><ul><li>Supremasi Hukum ( Rule of Law ) </li></ul><ul><li>Demokrasi ( Democracy ) </li></ul><ul><li>Profesionalisme & Kompetensi ( Profesionalism & Competency ) </li></ul><ul><li>Daya Tanggap ( Responsiveness ) </li></ul><ul><li>Keefisienan & Keefektifan ( Efficiency & Effectiveness ) </li></ul><ul><li>Desentralisasi ( Decentralization ) </li></ul><ul><li>Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat ( Private Sector & Civil Society Partnership ) </li></ul><ul><li>Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan ( Commitment to Reduce Inequality ) </li></ul><ul><li>Komitmen pada Lingkungan Hidup ( Commitment to Environmental Protection ) </li></ul><ul><li>Komitmen pada Pasar yang Fair ( Commitment to Fair Market ) </li></ul>www.dadangsolihin.com <ul><li>Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum. </li></ul>
  19. 19. Manfaat Good Governance <ul><li>Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi . </li></ul><ul><li>Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel . </li></ul><ul><li>Terhapusnya peraturan per UU- an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. </li></ul><ul><li>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik . </li></ul><ul><li>Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  20. 20. Badan Kehormatan DPRD <ul><li>BK merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. </li></ul><ul><li>Anggota BK dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan : </li></ul><ul><ul><li>DPRD Kabupaten/Kota : anggota s.d 34  3 orang </li></ul></ul><ul><ul><li>anggota 35 s.d 45  5 orang </li></ul></ul><ul><ul><li>DPRD Provinsi : anggota s.d 74  5 orang, </li></ul></ul><ul><ul><li>anggota 75 s.d 100  7 orang. </li></ul></ul><ul><li>Pimpinan BK terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BK. </li></ul><ul><li>Anggota BK ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi. </li></ul><ul><li>Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota BK yang digantikan. </li></ul><ul><li>Masa tugas anggota BK paling lama 2,5 tahun. </li></ul><ul><li>BK dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. </li></ul><ul><li>Sumber: PP No. 53/2005 Pasal 50 </li></ul>www.dadangsolihin.com
  21. 21. Tugas Badan Kehormatan <ul><li>M engamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD; </li></ul><ul><li>M eneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji; </li></ul><ul><li>M elakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih; </li></ul><ul><li>M enyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD; dan </li></ul><ul><li>M enyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih. </li></ul><ul><li>Sumber: PP No. 53/2005 Pasal 5 1 </li></ul>www.dadangsolihin.com
  22. 22. Wewenang Badan Kehormatan <ul><li>M emanggil A nggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan </li></ul><ul><li>M eminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak - pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain. </li></ul><ul><li>Sumber: PP No. 53/2005 Pasal 5 1A </li></ul>www.dadangsolihin.com
  23. 23. Study Peningkatan Peran Daerah <ul><li>Jl. Kemuning Dalan I/ 8 A, Kalibata, Jakarta Selatan </li></ul><ul><li>Telepon: (021) 7991628, 98563120 </li></ul><ul><li>Faks: (021) 7991628 </li></ul><ul><li>Email: [email_address] </li></ul>www.dadangsolihin.com
  24. 24. <ul><li>Terima Kasih </li></ul>www.dadangsolihin.com
  25. 25. www.dadangsolihin.com <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas) . He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile

×