Your SlideShare is downloading. ×
Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI)

5,809
views

Published on

Konsultasi Regional PDRB Aula Bank Indonesia-Manado, 9 Juli 2008

Konsultasi Regional PDRB Aula Bank Indonesia-Manado, 9 Juli 2008


2 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
5,809
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
7
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) Konsultasi Regional PDRB Aula Bank Indonesia-Manado, 9 Juli 2008 Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas BAPPENAS
  • 2. Materi
    • Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan
    • Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi
    • Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang)
    • Proses Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi
    • Pengertian Indikator Kinerja
    • Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja
    • Arah ke-5 RPJPN 2005-2025: Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan
    • Daerah Kawasan Timur Indonesia
    • Kesenjangan KBI dan KTI
    • Program-Program Pembangunan Wilayah KTI
    www.dadangsolihin.com
  • 3. Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan www.dadangsolihin.com (4) M & E (1) Planning (2) Budgeting (3) Implementation
  • 4.
    • Sederhana dan mudah dikontrol
    • Kapasitas evaluasi yang kuat
    • Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi
    • Adanya penghargaan terhadap kinerja
    • Kejelasan status hasil evaluasi
    Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi www.dadangsolihin.com
  • 5. Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang) www.dadangsolihin.com Sekarang Akan Datang
    • Adanya berbagai macam peraturan yang mengamanatkan agar sektor (K/L) dan daerah menyusun laporan evaluasi kinerja pembangunan
      • Depdagri
      • LAN
      • Menpan
      • Departemen Keuangan
      • Bappenas
      • Setneg
      • K/L terkait
    • Tidak adanya implikasi/dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi
    • Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)
    • Evaluasi top-down
    • Evaluasi fragmentasi 1 waktu
    • Evaluasi pasif
    • Kurangnya penghargaan terhadap hasil evaluasi
    • Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah
    • Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif
    • Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya
    • Lebih efisien dan biaya rendah
    • Memperkenalkan evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom-up
    • Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi
    • Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal)
    • Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi
    • Adanya komunitas evaluator
  • 6.
    • Landasan Hukum Evaluasi Kinerja
    • Evaluasi terkait dengan kerangka regulasi/kebijakan publik
    • Collecting opinions
      • Seminars, Workshops, etc
    • Pemetaan peraturan dan opini publik
    • Membangun kerangka kerja ( framework ) yang baru
    • Membangun Indikator
    • Implementasi
    Proses Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi www.dadangsolihin.com
  • 7. Pengertian Indikator Kinerja
    • Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
    • KEGUNAAN
    • dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)
    • petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
    www.dadangsolihin.com
  • 8. Pengertian Kinerja
    • Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)
    • Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995)
    • Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).
    www.dadangsolihin.com
  • 9. Pengembangan Indikator Kinerja
    • Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pada penghitungan biaya keluaran (efisiensi ) . Tujuan kebijakan dan pendekatan program – juga harus dianalisa
    • Indikator bisa diterapkan untuk: (a) Masukan; (b) Efisiensi – Keluaran; (c) Efektivitas – Hasil; (d) Kualitas; dan (e) Kepuasan Pelanggan.
    • Bisa dikaitkan dengan kesepakatan kinerja antara Menteri dan Kepala Lembaga dan para pejabat di bawahnya
    • Indikator memerlukan definisi dan penafsiran yang hati-hati – seringkali diformulasikan, diimplementasikan dan ditafsirkan dengan buruk
    • Harus dikembangkan untuk masing-masing program/kegiatan – ada yang sulit misalnya pertahanan – beberapa lebih mudah misalnya penyelenggara jasa.
    www.dadangsolihin.com
  • 10. Fungsi Indikator Kinerja
    • memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan
    • menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders
    • membangun dasar pengukuran, analisis, dan
    • evaluasi kinerja program pembangunan
  • 11. Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan
  • 12. Jenis Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Input Proses Output Indikator Kinerja Outcomes Benefit Impact
  • 13. www.dadangsolihin.com Terminologi Setiap Tingkatan MANFAAT Tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal HASIL Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran OUTPUT Sesuatu yang langsung diperoleh/ dicapai dari pelaksanaan kegiatan INPUT DAMPAK
    • Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan
    • Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional
    Kegiatan dan sumberdaya/dana yg dibutuhkan agar keluaran sesuai yg diharapkan
  • 14. Indikator Kinerja INPUT
    • Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.
    • Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan
    • Contoh:
    • Jumlah dana yang dibutuhkan
    • Tenaga yang terlibat
    • Peralatan yang digunakan
    • Jumlah bahan yang digunakan
    www.dadangsolihin.com
  • 15. Indikator Kinerja OUTPUT
    • Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.
    • Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.
    • Contoh:
    • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan
      • Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi
      • Jumlah permohonan yang diselesaikan
      • Jumlah pelatihan / peserta pelatihan
      • Jumlah jam latihan dalam sebulan
    • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan
      • Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli
      • Jumlah komputer yang dibeli
      • Jumlah gedung /jembatan yg dibangun
      • meter panjang jalanyang dibangun/rehab
    www.dadangsolihin.com
  • 16. Indikator Kinerja OUTCOME
    • Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran .
    • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai.
    • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.
    • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.
    www.dadangsolihin.com
  • 17. Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome
    • Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan
      • Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan
      • tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)
      • kemenangan tim dlm setiap pertandingan
    • Peningkatan langsung hal-hal yg positif
      • kenaikan prestasi kelulusan siswa
      • peningkatan daya tahan bangunan
      • Penambahan daya tampung siswa
    • Penurunan langsung hal-hal yang negatif
      • Penurunan Tingkat Kemacetan
      • Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas
    www.dadangsolihin.com
  • 18. Indikator Kinerja BENEFIT
    • Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil/outcome.
    • Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang.
    • Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, dana dll)
    • Contoh:
    • Peningkatan hal yg positif dlm jangka menengah dan jangka panjang
      • % Kenaikan Lapangan kerja
      • Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat
    • Penurunan hal yang negatif dlm jangka panjang
      • Penurunan Tingkat Penyakit TBC
      • Penurunan Tingkat Kriminalitas
      • Penurunan Tingkat Kecelakaan lalulintas
    www.dadangsolihin.com
  • 19. Indikator Kinerja DAMPAK
    • Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.
    • Contoh:
    • Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang
      • % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat
      • Peningkatan cadangan pangan
      • Peningkatan PDRB sektor tertentu
    • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang
      • Penurunan Tingkat kemiskinan
      • Penurunan Tingkat Kematian
    www.dadangsolihin.com
  • 20. Persyaratan Indikator Kinerja: SMART
    • S PESIFIC -jelas, tidak mengundang multi interpretasi
    • M EASUREABLE -dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
    • A TTAINABLE -dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
    • R ELEVANT (information needs of the people who will use the data)
    • T IMELY -tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)
    www.dadangsolihin.com
  • 21. Sumber Pembuktian (Means of Verification)
    • How should the information be collected, eg. sample survey
    • What source is most appropriate?
    • Who should do it?
    • When and How often should the information be collected, analyzed & reported
    • What formats are required to record the data being collected?
    www.dadangsolihin.com
  • 22. Target Kinerja
    • Merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai.
    • Target Kinerja harus:
      • Berupa angka numerik
      • Dapat diperbandingkan
      • Cukup spesifik.
    • Contoh:
    • Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi Sulut 2005-2025
    www.dadangsolihin.com Aspek Sasaran Parameter Indikator Target 2025 SDM Terwujudnya masyarakat yang ... Peningkatan kualitas manusia IPM ?
  • 23. Realisasi/Capaian Kinerja
    • Merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu kegiatan/ program tertentu.
    • Realisasi/capaian kinerja harus:
      • Berupa angka numerik
      • berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya
    www.dadangsolihin.com
  • 24. Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja
    • Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan)
    • Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja.
      • Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan.
    • Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan.
    www.dadangsolihin.com
  • 25. Arah ke-5 RPJPN 2005-2025: Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan www.dadangsolihin.com Pengembangan Wilayah Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis dan cepat tumbuh Keberpihakan pemerintah dalam pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil Rencana Tata Ruang Kapasitas Pemerintah Daerah Pemberdayaan Masyarakat potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah pengembangan wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain acuan kebijakan spasial di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan peningkatan kapasitas aparat, kelembagaan, kapasitas keuangan, serta kapasitas legislatif daerah peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, akses modal usaha dan SDA, kesempatan menyampaikan aspirasi, dan kesempatan mengelola usaha ekonomi produktif Penanggulangan Kemiskinan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi
  • 26. Daerah KTI www.dadangsolihin.com Sulteng Kalsel Kaltim Kalbar Maluku Sultra Sulut Kalteng NTT Papua Irja Barat Gorontalo Maluku Utara Sulsel NTB
  • 27. Kesenjangan KBI dan KTI www.dadangsolihin.com PDB Pertanian Pertambangan Industri Jasa
  • 28. Kesenjangan KBI dan KTI www.dadangsolihin.com Kualitas Desa-Kota Kuantitas
  • 29. Fenomena Ketimpangan antar Wilayah
    • Kesenjangan antar wilayah tercermin dari perbedaan kesejahteraan masyarakat
    • Kemiskinan di DKI hanya mencakup sekitar 3,2 persen penduduk, sedangkan di Papua sekitar 38,7 persen .
    • Penduduk di DKI rata-rata bersekolah selama 9,7 tahun , sedangkan penduduk di NTB rata-rata hanya selama 5,8 tahun
    • Hanya sekitar 30 persen penduduk di DKI yang tidak mempunyai akses terhadap air bersih, sedangkan di Kalimantan Barat lebih dari 70 persen .
    • Di bidang pelayanan kesehatan, jika di DKI hampir seluruh bayi yang lahir mendapat pertolongan dari dokter dan/atau tenaga medis lainnya, maka di Maluku Utara kurang dari 40 persen bayi yang lahir mendapat pelayanan yang sama. Atau dengan kata lain 60 persen lebih persalinan bayi ditolong oleh tenaga dukun tradisional atau famili lainnya .
    www.dadangsolihin.com
  • 30. Kondisi Kesenjangan antar Daerah
    • Dimensi Wilayah
    • Cepatnya perkembangan kota-kota di wilayah yang maju atau pusat aglomerasi ekonomi (di Jakarta dan sekitar, Surabaya dan sekitar, Medan dan sekitar, Makasar dan sekitar, serta kota besar di beberapa wilayah di Indonesia (disebut wilayah tumbuh cepat);
    • Lambatnya perkembangan daerah yang terletak di wilayah frontier, perbatasan, pedalaman, pulau-pulau kecil, pesisir, dll-nya (disebut wilayah tumbuh lambat atau tertinggal);
    www.dadangsolihin.com
  • 31. Kondisi Kesenjangan antar Daerah
    • Dimensi Sosial-ekonomi dan Pelayanan Publik
    • Perbedan dalam:
    • tingkat kesejahteraan sosial masyarakat antar daerah;
    • tingkat pemanfaatan dan potensi sumberdaya alam;
    • tingkat pertumbuhan ekonomi atau aliran dan akumulasi investasi antar daerah;
    • tingkat pelayanan infrastruktur antar daerah,
    • kapasitas institusi sosial-ekonomi dan pemerintahan antar daerah.
    www.dadangsolihin.com
  • 32. Penyebab Kesenjangan antar Daerah www.dadangsolihin.com Faktor Penyebab Utama Kesenjangan Antar Daerah: 2S + 3I = SDM + SDA + Infrastruktur + Investasi + Institusi Secara Umum Secara Khusus
    • Letak geografis atau jarak geografis suatu daerah terhadap/ dari pusat pertumbuhan ekonomi atau aglomerasi ekonomi ( geo-economy) ;
    • Pelaksanaan kebijakan yang kurang pro-kemiskinan/pro-ketertinggalan ( pro-poor policy ).
    • Kualitas sumberdaya manusia yang relatif rendah;
    • Potensi sumberdaya alam yang relatif kecil atau belum didayagunakan secara optimal;
    • Ketersediaan pelayanan infrastruktur yang kurang memadai;
    • Aliran dan akumulasi investasi yang rendah;
    • Kapasitas institusi sosial-ekonomi dan pemerintahan yang kurang memadai.
  • 33. Fenomena Ketimpangan antar Wilayah
    • Perbedaan Ekonomi Antarwilayah
    • DKI menikmati bagi hasil pajak tertinggi di Indonesia yang besarnya Rp 4,09 trilyun atau 590 kali lipat bagi hasil pajak Gorontalo. Sementara itu Kaltim menikmati bagi hasil sumber daya alam sebesar Rp 1,32 trilyun atau sekitar 24 ribu kali lipat bagi hasil yang dinikmati NTT.
    • Pada tahun 2004, provinsi di Jawa dan Bali menguasai sekitar 61,0 persen seluruh PDRB, sedangkan provinsi di Sumatra sekitar 22,2 persen , provinsi di Kalimantan 9,3 persen , Sulawesi 4,2 persen , serta provinsi di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua hanya 3,3 persen .
    • Laju pertumbuhan PDRB provinsi di Jawa dan Bali pada tahun 2004 sebesar 10,7 persen , provinsi di Sumatra sebesar 7,78 persen , provinsi di Kalimantan 5,7 persen , provinsi di Sulawesi sebesar 11,2 persen , dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebesar 4,3 persen.
    www.dadangsolihin.com
  • 34. Fenomena Ketimpangan antar Wilayah
    • Perbedaan Pembangunan Infrastruktur
    • KBI yang luas wilayahnya hanya 31,25 persen dari luas wilayah nasional dilayani jalan nasional dan propinsi yang total panjangnya mencapai 37.687,5 km . Sementara itu wilayah KTI yang luasnya mencakup 68,75 persen dari luas wilayah nasional dilayani jalan nasional dan propinsi yang total panjangnya justru lebih rendah yaitu 33.241,2 km .
    • Kesenjangan pelayanan jalan ini semakin parah bila melihat kondisi jalan per Maret 2006, di mana lima provinsi tertinggi yang memiliki jalan dengan kondisi rusak berat sebagian besar di KTI, yaitu Kalteng (76,0 persen), Gorontalo (59,9 persen), Sulsel (54,2 persen), dan Maluku Utara (51,6 persen) (Data tahun 2004).
    www.dadangsolihin.com
  • 35. Isu Pengembangan Daerah KTI
    • Masih rendahnya kemampuan manajemen potensi kelautan di KTI, serta belum terpadu dan sinkronnya pola pengelolaan potensi kelautan yang sangat besar dengan pengelolaan potensi darat yang masih berupa produk awal untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga atau lokal ( self-contained).
    • Rendahnya tingkat aksesibilitas antar kawasan di KTI sehingga masih banyaknya dijumpai kawasan-kawasan yang terisolasi dari pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, pesisir, dan daerah pedalaman.
    • Secara umum sentra-sentra produksi di KTI belum memiliki aksesibilitas langsung ke Pasar Internasional.
    www.dadangsolihin.com
  • 36. Isu Pengembangan Daerah KTI
    • Kondisi sosial dan keamanan di beberapa daerah yang belum kondusif, telah menyebabkan keengganan investor untuk menanamkan modalnya di KTI. Masih banyaknya dan tingginya kawasan rawan konflik sosial-ekonomi dan hankam di daerah KTI yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur
    • Terbatasnya sarana dan prasarana (infrastruktur) seperti transportasi darat, laut dan udara dan telekomunikasi, serta tersedianya tenaga listrik yang sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek yang dapat mendorong pertumbuhan misalnya, mengurangi minat investor untuk menginvestasikan modalnya di KTI, meningkatnya biaya produksi, dan menurunkan daya saing produk yang dihasilkan oleh KTI;
    www.dadangsolihin.com
  • 37. Isu Pengembangan Daerah KTI
    • Terbatasnya sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang berkualitas, yang berakibat terhadap rendahnya kualitas SDM yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan KTI;
    • Terbatasnya kewenangan pengambilan keputusan seperti di bidang perbankan, berbagai perijinan dan lain-lain di KTI, sehingga proses pengambilan keputusan memakan waktu lama karena harus diputuskan oleh pusat. Hal ini menyebabkan tingginya biaya operasional dari para pengguna jasa tersebut;
    • Masih tingginya kesenjangan perkembangan wilayah antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI).
    www.dadangsolihin.com
  • 38. Permasalahan Pembangunan KTI
    • Banyak wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan
    • Belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh
    • Wilayah perbatasan dan terpencil kondisinya masih terbelakang
    • Kurang berfungsinya sistem kota-kota nasional dalam pengembangan wilayah
    • Ketidakseimbangan pertumbuhan antar kota-kota besar, metropolitan dengan kota-kota menengah dan kecil
    • Kesenjangan pembangunan antara desa dan kota
    • Rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah
    • Sistem pengelolaan pertanahan yang masih belum optimal
    www.dadangsolihin.com
  • 39. Prosentase Penyebaran Daerah Tertinggal Sumatera (28 %) Jawa & Bali (8 %) KTI (63 %) www.dadangsolihin.com
  • 40. PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA KETERANGAN DAERAH MAJU DAERAH TERTINGGAL www.dadangsolihin.com
  • 41. Arah Kebijakan Pembangunan KTI
    • Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh;
      • Pengembangan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi,
      • Penekanan pada keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi.
      • Pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
    www.dadangsolihin.com
  • 42. Arah Kebijakan Pembangunan KTI
    • Meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil;
      • Wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain.
      • Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema dana alokasi khusus (DAK), Public Service Obligation (PSO), Universal Service Obligation (USO) dan keperintisan,
      • Penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah- wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi;
    www.dadangsolihin.com
  • 43. Arah Kebijakan Pembangunan KTI
    • Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan;
      • Mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking , sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
      • Pendekatan pembangunan yang dilakukan selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan ( security approach ), juga diperlukan pendekatan kesejahteraan ( prosperity approach );
    www.dadangsolihin.com
  • 44. Arah Kebijakan Pembangunan KTI
    • Menyeimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hirarkis dalam suatu ‘sistem pembangunan perkotaan nasional;
      • Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi ( forward and backward linkages ) sejak tahap awal mata rantai industri, tahap proses produksi antara, tahap akhir produksi ( final process ), sampai tahap konsumsi ( final demand ) di masing-masing kota sesuai dengan hirarkinya.
      • Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa antar kota-kota tersebut, antara lain melalui penyelesaian dan peningkatan pembangunan trans Kalimantan, trans Sulawesi;
    www.dadangsolihin.com
  • 45. Arah Kebijakan Pembangunan KTI
    • Meningkatkan percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah, terutama di luar Pulau Jawa;
      • Diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai ‘ motor penggerak ’ pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya, maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya.
      • Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan seseuai dengan tipologi kota masing-masing;
    • Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan
      • Pengembangan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan ‘ backward linkages ’ dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi;
    www.dadangsolihin.com
  • 46. Arah Kebijakan Pembangunan KTI
    • Mengoperasionalisasikan ’Rencana Tata Ruang’ sesuai dengan hirarki perencanaan;
      • RTRW- Nasional,
      • RTRW-Pulau,
      • RTRW-Provinsi,
      • RTRW-Kabupaten/Kota
      • Sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah;
    • Merumuskan sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.
    • Mengendalikan pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dalam suatu sistem wilayah pembangunan metropolitan yang compact, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan;
    www.dadangsolihin.com
  • 47. Program-Program Pembangunan Wilayah KTI
    • Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
    • Program Pengembangan Wilayah Tertinggal
    • Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
    • Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota
    • Program Pengembangan Kota-kota Kecil dan Menengah
    • Program Pengendalian Pembangunan Kota-kota Besar dan Metropolitan
    • Program Penataan Ruang Nasional
    • Program Pengelolaan Pertanahan
    www.dadangsolihin.com
  • 48. (1) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
    • Peningkatan pengembangan kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh, khususnya kawasan yang memiliki produk unggulan, melalui pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha, pengrajin, petani dan nelayan;
    • Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana, seperti pembangunan sistem jaringan perhubungan termasuk outlet-outlet pemasaran yang efisien dalam rangka menghubungkan kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan pusat-pusat perdagangan nasional dan internasional, termasuk upaya untuk meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan dengan wilayah-wilayah tertinggal;
    www.dadangsolihin.com
  • 49. (1) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
    • Pemberdayaan kemampuan pemerintah daerah untuk membangun klaster-klaster industri, agroindustri, yang berdaya saing di lokasi-lokasi strategis di Luar Jawa melalui pemberian insentif yang kompetitif sehingga dapat menarik investor domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya. Insentif yang dimaksud berupa, antara lain;
      • pemberian insentif pajak,
      • kemudahan perizinan, dan
      • pemberian hak pengelolaan lahan yang kompetitif dengan hak pengelolaan lahan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di negara-negara lain
    www.dadangsolihin.com
  • 50. (1) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
    • Pertimbangan kemungkinan perlunya pemberian status wilayah pembangunan strategis sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ( free port and trade zones ) selain yang sudah diberikan kepada Pulau Batam dan Pulau Sabang. Selain itu, untuk menghindari terjadinya perkembangan yang bersifat ‘ enclave ’ di FTZ, maka perlu diciptakan keterkaitan kegiatan ekonomi kebelakang ( backward linkages ) antara FTZ Batam dengan wilayah-wilayah lain di kepulauan Riau, maupun dengan wilayah-wilayah di Pulau Sumatera, terutama yang menghasilkan bahan mentah dan input antara yang saat ini masih harus diimpor;
    • Penguatan pemerintah daerah untuk meningkatkan, mengefektifkan dan memperluas kerjasama pembangunan ekonomi regional yang saling menguntungkan antar negara-negara tetangga, termasuk peningkatan kerjasama ekonomi sub-regional yang selama ini sudah dirintis, yaitu IMT-GT, IMS-GT, dan BIMP-EAGA, AIDA;
    www.dadangsolihin.com
  • 51. (1) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
    • Peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah melalui sistem jejaring kerja ( networking ) yang saling menguntungkan. Kerja sama ini sangat bermanfaat sebagai sarana
      • Saling berbagi pengalaman ( sharing of experiences ),
      • Saling berbagi manfaat ( sharing of benefits ), maupun
      • Saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan pembangunan ( sharing of burdens ) terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang menuntut skala ekonomi ( scale of economy ) tertentu sehingga tidak efisien untuk dibangun di masing-masing daerah;
    www.dadangsolihin.com
  • 52. (1) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
    • Pemberdayaan pemerintah daerah dalam:
      • Mengidentifikasi produk-produk unggulan;
      • Pengembangan informasi pasar bagi hasil-hasil produk unggulan;
      • Peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan pelaku ekonomi;
      • Peningkatan akses petani dan pengusaha kecil menengah kepada sumber-sumber permodalan;
      • Perluasan jaringan informasi teknologi dan pemanfaatan riset dan teknologi yang difokuskan untuk mendukung produk unggulan;
      • Pengembangan kelembagaan pengelolaan pengembangan usaha;
    www.dadangsolihin.com
  • 53. (2) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal
    • Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, khususnya untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal melalui, antara lain, penerapan berbagai skema pembiayaan pembangunan seperti:
      • Pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK),
      • Skema public service obligation (PSO) dan Keperintisan untuk transportasi,
      • Penerapan universal service obligation (USO) untuk telekomunikasi, program listrik masuk desa;
    www.dadangsolihin.com
  • 54. (2) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal
    • Peningkatan kapasitas ( capacity building ) terhadap masyarakat, aparatur pemerintah, kelembagaan, dan keuangan daerah. Selain dari pada itu, upaya percepatan pembangunan SDM sangat diperlukan melalui pengembangan sarana dan prasarana sosial terutama bidang pendidikan dan kesehatan;
    • Pemberdayaan komunitas adat terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan beradaptasi dengan kehidupan masyarakat yang lebih kompetitif;
    www.dadangsolihin.com
  • 55. (2) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal
    • Pembentukan pengelompokan permukiman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan umum, terutama untuk wilayah-wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk rendah dan tersebar. Hal ini antara lain dapat dilaksanakan melalui transmigrasi lokal, maupun antar regional;
    • Peningkatan akses petani, nelayan, transmigran dan pengusaha kecil menengah kepada sumber- sumber permodalan, khususnya dengan skema dana bergulir dan kredit mikro, serta melalui upaya penjaminan kredit mikro oleh pemerintah kepada perbankan;
    • Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah tertinggal dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, terutama pembangunan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar wilayah, antar pulau, maupun antar moda transpotasi, khususnya untuk wilayah-wilayah Papua dan Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.
    www.dadangsolihin.com
  • 56. Pendekatan Perwilayahan untuk Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
    • Pembangunan daerah tertinggal membutuhkan pendekatan perwilayahan ( regional development approach ) yang bersifat lintas pelaku maupun sektor untuk mengelola potensi lokal. Regional development (pengembangan wilayah), termasuk pembangunan daerah tertinggal, tidak mungkin dilaksanakan oleh satu departemen teknis sektoral atau pemerintah kota/kabupaten saja.
    • Demikian halnya satu daerah tertinggal tidak mungkin bekerja sendiri tanpa melakukan kerja sama/ networking dengan daerah sekitarnya
    • Suatu ruang yang amat terbuka bagi kontribusi, peran, dan efektivitas kerja kelembagaan yang terkait percepatan pembangunan daerah tertinggal. Memang bukan sesuatu yang mudah untuk menyinergikan dan "mengoordinasikan" para pelaku yang antara lain meliputi departemen/ instansi teknis termasuk dunia usaha, instansi kabupaten/kota, masyarakat terkait, hingga lembaga donor, serta perguruan tinggi setempat.
    www.dadangsolihin.com
  • 57. Pendekatan Perwilayahan untuk Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal www.dadangsolihin.com Daerah Tertinggal Daerah Tertinggal KAWASAN PUSAT PERTUMBUHAN Daerah Tertinggal Daerah tertinggal/ Perbatasan Daerah Tertinggal/ Perbatasan Sektor Pertanian, Perikanan: Kebijakan distribusi sarana prasarana produksi, teknologi pengolahan Sektor PU/ Perhubungan: Penyediaan infrastruktur jalan nasional dan irigasi, pelabhan, bandara Sektor energi dan komunikasi: kebijakan peningkatan jaringan listrik dan telekomunikasi Sektor hukum: kebijakan branding produk unggulan/ HAKI Sektor perdagangan: kebijakan Pasar Nasional dan internasional/ekspor Sektor perindustrian: kebijakan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan, teknologi pengolahan KEBIJAKAN NASIONAL Kebijakan : penyediaan infrastruktur jalan kabupaten, kebijakan perpajakan dan pungutan, pengendalian dampak lingkungan, kerjasama antar kabuapaten KEBIJAKAN KABUPATEN Kebijakan :penyediaan infrasturktur jalan provinsi, kebijakan standar upah, kerjasama antar propinsi KEBIJAKAN PROPINSI Pasar Domestik, Nasional, Internasional
  • 58. Sinkronisasi antar Sektor dalam Peningkatan Pengelolaan Potensi Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal www.dadangsolihin.com Peningkatan Pengelolaan Potensi Ekonomi Lokal
    • Peningkatan Skill
    • BLK, NGO
    • Diknas
    • Informasi Pasar
    • Deperindag
    • KADIN
    • Media
    • Pendampingan &
    • Advokasi
    • NGOs
    • Universitas
    • Akses Modal
    • Perbankan
    • Investasi
    • BKPM
    • Swasta
    • Regulasi/ Iklim Investasi
    • Pemerintah/ Dinas
    • Perindag
    • Prasarana/ Sarana
    • Kimpraswil/ Swasta
    • Perhubungan
  • 59. (3) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
    • Penguatan pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui:
      • Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi;
      • Peningkatan kapasitas SDM;
      • Pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan;
      • peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan;
    • Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil melalui, antara lain, penerapan berbagai skema pembiayaan pembangunan seperti: pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK), public service obligation (PSO) dan keperintisan untuk transportasi, penerapan universal service obligation (USO) untuk telekomunikasi, program listrik masuk desa;
    www.dadangsolihin.com
  • 60. (3) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
    • Percepatan pendeklarasian dan penetapan garis perbatasan antar negara dengan tanda-tanda batas yang jelas serta dilindungi oleh hukum internasional;
    • Peningkatan kerja sama masyarakat dalam memelihara lingkungan (hutan) dan mencegah penyelundupan barang, termasuk hasil hutan ( illegal logging ) dan perdagangan manusia ( human trafficking ). Namun demikian perlu pula diupayakan kemudahan pergerakan barang dan orang secara sah, melalui peningkatan penyediaan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan;
    www.dadangsolihin.com
  • 61. (3) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
    • Peningkatan kemampuan kerja sama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan dengan kawasan negara tetangga dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang lintas negara. Selain dari pada itu, perlu pula dilakukan pengembangan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam lokal melalui pengembangan sektor-sektor unggulan;
    • Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat; dan penegakan supremasi hukum serta aturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan.
    www.dadangsolihin.com
  • 62. (4) Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan antar Kota
    • Penetapan dan pemantapan peran dan fungsi kota-kota secara hirarkis dalam kerangka ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ dan ‘sistem pembangunan perkotaan nasional ’ ;
    • Peningkatan penyediaan jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antar kota-kota secara hirarkis untuk memperlancar koleksi dan distribusi barang dan jasa antara lain melalui penyelesaian dan peningkatan pembangunan trans Kalimantan dan trans Sulawesi;
    www.dadangsolihin.com
  • 63. (4) Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan antar Kota
    • Pembentukan forum kerja sama antar pemerintah kota untuk merumuskan kerja sama pembangunan, khususnya:
      • Pembangunan industri pengolahan yang saling menunjang satu sama lain dalam suatu mata-rantai industri di masing-masing kota secara hirarkis sesuai dengan tipologi kota;
      • Pembangunan infrastruktur yang mempersyaratkan ‘ scale of economy’ tertentu;
      • Pelestarian sumber daya air dan banjir yang memerlukan keterpaduan pengelolaan, contoh Jabodetabek-Bopunjur.
    www.dadangsolihin.com
  • 64. (5) Program Pengembangan Kota-kota Kecil dan Menengah
    • Penguatan pengembangan kegiatan industri dan perdagangan di kota-kota menengah terutama kegiatan industri yang memproses lebih lanjut input antara yang dihasilkan kota-kota kecil di wilayah pengaruhnya, melalui:
      • Peningkatan fungsi pasar regional;
      • Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan regional;
      • Peningkatan fungsi pelabuhan dan terminal regional sebagai ‘outlet’ pemasaran hasil-hasil produksi wilayah;
      • Peningkatan jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antara kota-kota menengah dan kecil;
    www.dadangsolihin.com
  • 65. (5) Program Pengembangan Kota-kota Kecil dan Menengah
    • Peningkatan pertumbuhan industri kecil di kota-kota kecil, khususnya industri yang mengolah hasil pertanian ( agroindustry ) dari wilayah-wilayah perdesaan, melalui:
      • pengembangan sentra- sentra industri kecil dengan menggunakan teknologi tepat guna;
      • Peningkatan fungsi pasar lokal;
      • peningkatan prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan kota-kota kecil dengan wilayah-wilayah perdesaan; .
    • Penyiapan dan pemantapan infrastruktur sosial dasar perkotaan di kota-kota kecil dan menengah untuk dapat melayani fungsi internal dan eksternal kotanya, terutama wilayah-wilayah yang masuk dalam satuan wilayah pengembangan ekonomi;
    www.dadangsolihin.com
  • 66. (5) Program Pengembangan Kota-kota Kecil dan Menengah
    • Pemberdayaan kemampuan:
      • Profesionalisme aparatur dalam pengelolaan dan peningkatan produktivitas kota;
      • Kewirausahaan dan manajemen pengusaha kecil dan menengah dalam meningkatkan kegiatan usaha, termasuk penerapan ‘ good corporate governance ’;
      • masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik perkotaan di kota-kota kecil dan menengah;
    • Penyempurnaan kelembagaan melalui reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip ‘ good urban governanc e’ dalam pengelolaan perkotaan kota-kota kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik;
    www.dadangsolihin.com
  • 67. (5) Program Pengembangan Kota-kota Kecil dan Menengah
    • Pemberdayaan kemampuan pemerintah kota dalam memobilisasi dana pembangunan melalui:
      • Peningkatan kemitraan dengan swasta dan masyarakat;
      • Pinjaman langsung dari bank komersial dan pemerintah pusat;
      • penerbitan obligasi daerah ( municipal bond );
      • ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi;
    • Pemberdayaan kemampuan pengusaha kecil dan menengah, melalui:
      • Pemberian akses permodalan;
      • Pengembangan informasi pasar bagi produk-produk lokal;
      • pemberian bantuan teknologi tepat guna.
    www.dadangsolihin.com
  • 68. (6) Program Pengendalian Pembangunan Kota-kota Besar dan Metropolitan
    • Penerapan ‘ land use and growth management ’ yang menekankan pada ‘ infill development’, dengan intensitas bangunan vertikal yang cukup tinggi, serta membatasi ‘ suburban sprawl, ’ termasuk upaya pencegahan konversi lahan pertanian produktif disertai dengan penerapan ’ zoning regulation. ’ secara tegas, adil dan demokratis di kota-kota metropolitan;
    • Peningkatan peran dan fungsi kota-kota satelit, termasuk kota baru supaya menjadi self sustained city , sehingga dapat mengurangi ketergantungan penggunanaan sarana, prasarana, dan utilitas pada kota inti ;
    www.dadangsolihin.com
  • 69. (6) Program Pengendalian Pembangunan Kota-kota Besar dan Metropolitan
    • Pengembalian fungsi kawasan kota lama ( down-town areas ), yang saat ini kondisinya cenderung kumuh, tidak teratur, dan menjadi kota mati pada malam hari, dengan melakukan peremajaan kembali ( redevelopment ) dan revitalisasi revitalization ) kawasan tersebut, termasuk upaya pelestarian ( preservation ) gedung-gedung bersejarah;
    • Pemanfaatan aset-aset tidur milik negara di pusat-pusat kota dengan memanfaatkannya untuk bangunan pemerintah, masyarakat dan swasta, melalui skema BOO dan BOT ; dan penerapan pajak progresif bagi lahan-lahan tidur milik perorangan maupun perusahaan di kawasan-kawasan produktif;
    www.dadangsolihin.com
  • 70. (6) Program Pengendalian Pembangunan Kota-kota Besar dan Metropolitan
    • Peningkatan kerjasama pembangunan antar kota inti dan kota-kota satelit di wilayah metropolitan, baik pada tahap perencanaan, pembiayaan, pembangunan, maupun pemeliharaan, terutama dalam pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas perkotaan, khususnya yang mempersyaratkan adanya keterpaduan dan skala ekonomi ( scale of economy ) tertentu, sehingga tidak efisien untuk dibangun di masing-masing daerah, sebagai contoh:
      • pembangunan pelayanan transportasi antar moda dan antar wilayah, termasuk angkutan transportasi massal;
      • Pembangunan tempat pembuangan sampah;
      • penyediaan air minum;
      • prasarana pengendalian banjir.
    www.dadangsolihin.com
  • 71. (6) Program Pengendalian Pembangunan Kota-kota Besar dan Metropolitan
    • Peningkatan penyelenggaraan pembangunan perkotaan dalam kerangka tata-pemerintahan yang baik ( good urban governance ); dan peningkatan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat, terutama kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang layak secara komersial ( commercially viable ), melalui kontrak, pemberian konsesi dsb;
    www.dadangsolihin.com
  • 72. (6) Program Pengendalian Pembangunan Kota-kota Besar dan Metropolitan
    • Pembentukan ‘Dewan Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Metropolitan’ yang anggotanya terdiri dari unsur dunia usaha, masyarakat, pemerintah daerah terkait, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Tugas Pokok dan Fungsi dewan ini adalah:
      • Menjaga konsistensi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dengan RTRW Provinsi, termasuk dengan RTRW Nasional;
      • mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait, terutama untuk menganalisa implikasi negatif terhadap usulan pembangunan proyek-proyek besar di kawasan perkotaan, seperti usulan pembangunan Mall, Hypermarket, Mass Rapid Transit , dan memberikan rekomendasi persyaratan teknis tertentu jika proyek tersebut diijinkan untuk dibangun;
      • Memberikan rekomendasi mengenai upaya-upaya peningkatan pelayanan publik perkotaan.
    www.dadangsolihin.com
  • 73. (7) Program Penataan Ruang Nasional
    • Pelaksanaan sosialisasi RTRWN dan RTRW-Pulau kepada Pemerintah Kota/Kabupaten dan stakeholder terkait, dan pembangunan kesepakatan untuk implementasi RTRWN dan RTRW- Pulau;
    • Penyempurnaan dan penyerasian UU Nomor 24/1992 tentang Penataan Ruang (termasuk ruang udara) dan penyusunan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya beserta berbagai pedoman teknis;
    • Peninjauan kembali dan pendayagunaan rencana tata ruang, terutama di kawasan prioritas pembangunan nasional untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar sektor;
    www.dadangsolihin.com
  • 74. (7) Program Penataan Ruang Nasional
    • Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan keseimbangan pembangunan antar fungsi;
    • Pemantapan koordinasi dan konsultasi antara pusat dan daerah, antar daerah, antar lembaga eksekutif dan legislatif, serta dengan lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait dalam kegiatan penataan ruang di tingkat nasional dan daerah.
    www.dadangsolihin.com
  • 75. (8) Program Pengelolaan Pertanahan
    • Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang efisien dan transparan, termasuk pembuatan peta dasar dalam rangka percepatan pendaftaran tanah;
    • Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan kepentingan rakyat;
    • Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanahan di pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan penataan dan pelayanan pertanahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan tata ruang wilayah;
    www.dadangsolihin.com
  • 76. (8) Program Pengelolaan Pertanahan
    • Penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi peraturan-peraturan perundangan pertanahan;
    • Pengembangan sistem informasi pertanahan nasional yang handal dan mendukung terlaksananya prinsip-prinsip good governance dalam rangka peningkatan koordinasi, pelayanan dan pengelolaan pertanahan.
    www.dadangsolihin.com
  • 77. TERIMA KASIH
  • 78.
    • Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
    • He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
    • You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202
    Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile www.dadangsolihin.com