Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI

Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI Drs. H. Dadang Solihin, MA Rapat Kelompok Kerja Khusus Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Jakarta, 6-7 Maret 2007

Bahan Diskusi
Dimana Posisi Otoda ?
Visi d an Misi Pembangunan
Tahapan d an Skala Prioritas PJPN 2005-2025
Sasaran Otoda
Tujuan Otonomi Daerah
Permasalahan Otonomi Daerah
Analisa Potensi Permasalahan

Dimana Posisi Otoda ? Visi Otoda Strategi Otoda Kinerja Otoda

Dimana Posisi Otoda? Sasaran Otoda Strategi Otoda Kinerja Otoda

Visi:
Indonesia y ang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur
Misi:
Nasional Tahun 2005–2025 Visi d an Misi Pembangunan
Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu .
Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum .
Mewujudkan Indonesia asri dan lestari .
Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan .
Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing .
Sumber : UU 17/2007
Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional .
Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional .
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila .

Tahapan d an Skala Prioritas PJPN 2005-2025 RPJM ke-1 (2005 – 2009) RPJM ke-2 (2010 – 2014) RPJM ke-3 (2015 – 2019) RPJM ke-4 (2020 – 2024)
K ehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa.
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia
Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah .
P elayanan kepada masyarakat makin membaik dengan meningkatnya penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang tercermin dengan terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta tertatanya kelembagaan birokrasi dalam mendukung percepatan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.

Sasaran Otoda
Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi NAD.
Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah;
Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten;
Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional; dan
Tertatanya daerah otonom baru.
Sumber : RPJM 2004-2009

Tujuan Otonomi Daerah
M empercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
M eningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan
prinsip demokrasi,
pemerataan,
keadilan,
keistimewaan dan kekhususan serta
potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI .
Sumber : UU 32/2004 (Penjelasan Umum)
Otoda

Permasalahan Otonomi Daerah
Penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat selama ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat.
Kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya ketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang nyaris mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat pemerintahan di daerah.
Adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan antar-daerah sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, sumber daya budaya, infrastruktur ekonomi, dan tingkat kualitas sumber daya manusia.
Adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang menghambat penyelenggaraan otonomi daerah.
Sumber : Tap MPR No. IV/MPR/2000

Permasalahan Otonomi Daerah . . .
belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah,
berbedanya persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,
masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah,
belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien,
terbatasnya dan rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah,
masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah, dan
pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) yang masih belum sesuai dengan tujuannya.
Sumber : RPJM 2004-2009

Analisa Potensi Permasalahan Otoda ? Urusan Pemerintahan Kelembagaan Personil Keuangan Daerah Perwakilan Pelayanan Publik Pengawasan ? ? ? ? ? ? Otsus Papua Otsus NAD Pemekaran & Perbatasan Pemberdayaan Masyarakat ? ? ? ? Masalah Filosofis Masalah Strategis Masalah Implementatif Jangka Pendek Mengganggu Sistem Jangka Menengah Merusak Sistem Jangka Panjang Melumpuhkan Sistem Dampak terhadap Struktur atau Fungsi Sistem

Potensi Permasalahan : Urusan Pemerintahan
Terjadi tumpang tindih antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, karena belum sinkronnya antara UU Ot o da dengan UU Sektor .
Terjadi tarik menarik urusan, khususnya urusan yang mempunyai potensi pendapatan (revenue) .
Adanya gejala keengganan dari Departemen/LPND untuk mendesentralisasikan urusan secara penuh karena kekhawatiran daerah belum mampu melaksanakan urusan tsb secara optimal .
Masalah Filosofis Masalah Strategis Masalah Implementatif Jangka Pendek Mengganggu Sistem Jangka Menengah Merusak Sistem Jangka Panjang Melumpuhkan Sistem Dampak terhadap Struktur atau Fungsi Sistem

Rekomendasi: Urusan Pemerintahan
Menyusun PP Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pusat, Provinsi, Kab/Kota (melaks ketentuan Ps 11 UU No.32/04 sekaligus sebagai pengganti PP 25/2000).
Departemen/LPND menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria untuk mengatur hubungan antar strata pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang di desentralisasikan.
Bagi daerah yg belum memenuhi standard, norma dan kriteria untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan yg menjadi kewenangannya, Pemerintah memberikan fasilitasi.
Dalam fasilitasi Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Gubernur, agar daerah mampu memenuhi norma, standar dan kriteria untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut.

Potensi Permasalahan : Kelembagaan Daerah
Adanya kecenderungan daerah untuk menerapkan struktur gemuk akibat tekanan birokrasi dan politisi
Adanya nomenklatur struktur yang berbeda-beda sehingga menyulitkan kordinasi dan pembinaan
Struktur yg gemuk membutuhkan PNS yg banyak sehingga untuk gaji dan insentif PNS menelan 50,3% dari APBD. Kalau ditambah biaya lain-lain akan membebani sekitar 70% APBD. Akibatnya alokasi untuk pelayanan publik hanya sekitar 30%
Struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasikan fungsi pelayanan publik yaitu penyediaan pelayanan dasar dan pengembangan potensi unggulan daerah .

Rekomendasi: Kelembagaan Daerah
Menyusun PP Kelembagaan sebagai tindaklanjut Ps 128 UU No.32 Tahun 2004 sekaligus sebagai pengganti PP 8/2003
Menyusun pengelompokan struktur organisasi Pemda dikaitkan dengan faktor jumlah penduduk, kemampuan keuangan dan luas wilayah
Menata perumpunan urusan-urusan pemerintahan sejenis dengan nomenklatur yang sama
Menyusun mekanisme supervisi dan fasilitasi kelembagaan (Gubernur untuk Kab/Kota dan Pemerintahuntuk Provinsi)
Kelembagaan daerah harus mampu mengakomodasikan pelayanan dasar (Urusan Wajib) dan pengembangan potensi unggulan (Urusan Pilihan)
Adanya keseimbangan antara Dinas sebagai unsur pelaksana (Operating Core), dengan Badan/Kantor sebagai unsur pendukung te k nis (Techno Structure) dengan Biro/Bagian sebagai unsur pendukung administratif (Support Staff). Semuanya dibawah kordinasi Sekda (Middle line)

Potensi Permasalahan : Personil
Banyak Pemda mengalami kelebihan PNS dengan kompetensi rendah dan kekurangan PNS dengan kompetensi yg memadai.
Adanya gejala pengedepanan “Putera Asli Daerah” untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dengan mengabaikan kompetensi/profesionalisme
Adanya gejala politisasi PNS (terutama dalam event Pilkada).
Tidak terdapat kejelasan dalam career planning dan career development akibat tidak adanya manpower planning di daerah
Penilaian kinerja yang sudah obselete (out of date); tidak ada reward atau punishment terkait dengan kinerja
Kesejahteraan yg belum mem a dai sehingga PNS cenderung mencari penghasilan tambahan dan tidak fokus pada tugas pokok.

Rekomendasi: Personil
Menyusun PP Kepegawaian Daerah
Memfasilitasi daerah agar mampu menyusun Manpower Planning terkait dengan visi dan misi daerah
Menyusun kebijakan tentang Standard Kompetensi, Career Planning, Career Development dan training, sistem penilaian dan sistem mutasi PNS daerah serta sistem imbalan yang kompetitif
Menyusun strategi rasionalisasi PNS dikaitkan dengan ratio PNS terhadap jumlah penduduk yg dilayani, termasuk strategi minus growth bagi daerah yg kelebihan PNS
Menyusun strategi penyaluran PNS ke jabatan-jabatan fungsional untuk mengurangi tekanan pada jabatan struktural
Menjaga netralitas PNS dari patronasi dan kooptasi politis dan pro profesionalisme
Meningkatkan peran Sekda sebagai Top Career Service
Melaksanakan supervisi dan fasilitasi kepegawaian dari Pusat ke Provinsi dan Gubernur ke Kab/Kota

Potensi Permasalahan : Keuangan Daerah
Konflik penguasaan kewenangan yang menghasilkan penerimaan .
Keuangan daerah yang kurang mencukupi ( Financial Insufficiency ).
Kurangnya kepatuhan pada peraturan dan lemahnya penegakan hukum.
Overhead cost pemda yang tinggi.
Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD .
Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Terbatasnya pemanfaatan DAK
Kurangnya manajemen aset
Kebijakan investasi di daerah

Rekomendasi : Keuangan Daerah
Keuangan Pemda harus dikaitkan dengan pembiayaan pelayanan yang dilakukan
Sumber-sumber perekonomian nasional yang ada di Daerah dikelola oleh Pusat atau kemitraan antara Pusat dan Daerah
Pembiayaan pelayanan khususnya untuk pelayanan kebutuhan dasar disusun berdasarkan atas standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Untuk dapat meningkatkan dana DAU, maka perlu adanya rasionalisasi dana Sektoral yang masih besar dalam alokasi APBN
Untuk membantu Daerah dalam memperbaiki prasarana Daerah yang rusak, maka perlu adanya alokasi DAK

Potensi Permasalahan : Perwakilan
Kemitraan yang tidak jelas
Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD
Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD
Campur t angan DPRD d alam penentuan penunjukan pejabat karir
Masih kurangnya pemahaman DPRD t erhadap peraturan perundangan
Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan l emahnya networking

Rekomendasi : Perwakilan
Peningkatan Hubungan DPRD dengan Masyarakat
Peningkatan Akuntabilitas DPRD dan Kepala Daerah

Potensi Permasalahan : Pelayanan Publik
Rendahnya Kualitas Pelayanan
Masih Besarnya Peranan Pemda dalam Penyediaan Pelayanan
Tidak Jelasnya Standard Pelayanan
Rendahnya Akuntabilitas Pelayanan

Rekomendasi : Pelayanan Publik
Identifikasi dan Standarisasi Pelayanan Pemda
Penentuan standar pelayanan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif
Peningkatan Kinerja Pelayanan oleh Pemda

Potensi Permasalahan : Pengawasan
Kurangnya sanksi terhadap pelanggaran peraturan
Kurangnya supervisi dan sosialisasi ke daerah

Rekomendasi : Pengawasan
Perlunya supervisi sosialisasi peraturan perundangan
Penegakan hukum yang tegas

Status Otonomi Khusus/Daerah Istimewa
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
Sumber : Ayat 1 Pasal 18B UUD 45 Amandemen
Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya, sesuai amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, agar dikeluarkan selambat-lambatnya 1 Mei tahun 2001 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.
Sumber : Tap MPR No. IV/MPR/2000
Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.
Sumber : Pasal 225 UU 32/2004

Prioritas Pembangunan Daerah
Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
Meningkatkan :
Kesejahteraan masyarakat
Pelayanan umum
Daya saing daerah
Konsep APBD

Partisipasi Masyarakat dalam RAPBD
Partisipasi  k eikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan .
Diperlukan proses perencanaan yang partisipatif .

Proses Perencanaan Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D.

Menyelaraskan Sektor dan Daerah Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD
Prioritas Pembangunan
Kebijakan Umum
Kerangka E konomi Daerah
Program SKPD
Prioritas Pembangunan Daerah
Kebijakan Umum
Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif
SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota
Sinkronisasi Program SKPD
Harmonisasi Dekon dan TP
MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat
(4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS
Sinkronisasi Program KL/SKPD
Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )

Pemekaran Daerah
T ugas dan wewenang DPR :
M embahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah , pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
Pasal 26 Ayat (1) g UU22/2003
T ugas dan wewenang DP D :
DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah , hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran , dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Pasal 42 Ayat (1) UU22/2003

Mangatasi Ketidakseimbangan Kemampuan Daerah
Desentralisasi Fiskal
Dana Perimbangan DAK DAU Dana Bagi Hasil BPHTB PBB PPh Pajak Pertambangan Umum Kehutanan Perikanan Minyak Bumi SDA Gas Bumi Panas Bumi

Pergeseran Jabatan PNS oleh KDH Baru
Kriteria syarat minimal eselonering harus jelas

Terima Kasih

Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).
Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202
Dadang Solihin’s Profile

http://civicseducation.wordpress.com	641
http://www.slideshare.net	100
http://ganiru.blogspot.com	39
http://cityofbekasi.blogspot.com	33
http://dhanihutama.wordpress.com	25
http://semende.wordpress.com	3
http://webcache.googleusercontent.com	2
http://iniadit.wordpress.com	2
http://216.239.61.132	1
http://www.ganiru.blogspot.com	1

Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI

by Dadang SOLIHIN on May 27, 2007

Accessibility

Categories

Tags

Upload Details

Usage Rights

10 Embeds 847

Statistics

Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI — Presentation Transcript