Your SlideShare is downloading. ×
0
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR

10,335

Published on

Capacity Building DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Pacific Palace Hotel-Batam, 15 Juli 2011 …

Capacity Building DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Pacific Palace Hotel-Batam, 15 Juli 2011

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
10,335
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1,371
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  • 2. Nama : Dr Dadang Solihin, SE, MA Dr. Solihin SE Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 PIN BB : 277878F0 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-solihin.blogspot.com 3
  • 3. Materi M t i• Permasalahan dan Tantangan Kemiskinan di Indonesia• Pengentasan Kemiskinan dalam RKP 2012• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)• Alokasi Dana Desa (ADD)• Corporate Social R C t S i l Responsibility (CSR) ibilit dadang-solihin.blogspot.com 4
  • 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  • 5. Permasalahan Kemiskinan di IndonesiaP l h K i ki I d i Tiga karakteristik kemiskinan yang menonjol saat ini 1. Jumlah Penduduk miskin masih cukup besar p 2. Ketimpangan kemiskinan antar wilayah 3. Akses & kualitas pelayanan dasar p p y penduduk miskin masih j jauh tertinggal. dadang-solihin.blogspot.com 6
  • 6. 1/3 1/3 Penyebab Pen ebab KemiskinanKemiskinan Natural• Kemiskinan natural adalah kemiskinan karena dari asalnya memang y g miskin.• Kelompok masyarakat ini miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan lainnya,• sehingga mereka tidak dapat ikut secara aktif dalam pembangunan hi k tid k d t ik t ktif d l b atau kalaupun ikut serta dalam pembangunan mereka mendapatkan imbalan pendapatan y g amat rendah. p p yang dadang-solihin.blogspot.com 7
  • 7. 2/3 Penyebab Pen ebab KemiskinanKemiskinan Struktural• Kemiskinan struktural adalah kemiskinan (baik kemiskinan absolut ( maupun relatif) yang disebabkan oleh perbedaan struktur masyarakat yang telah ikut serta dalam proses pembangunan dengan masih t ti d ih tertinggal. l• Kemiskinan struktural ini dikenal juga dengan kemiskinan yang disebabkan hasil pembangunan yang belum seimbang seimbang. dadang-solihin.blogspot.com 8
  • 8. 3/3 Penyebab Pen ebab KemiskinanKemiskinan Kultural• Kemiskinan kultural mengacu p g pada sikap seseorang atau p g masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budidaya, mereka sudah merasa kekurangan.• Kelompok masyarakat ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mudah melakukan perubahan, menolak mengikuti perkembangan dan tidak mau berusaha untuk perkembangan, memperbaiki tingkat kehidupannya sehingga menyebabkan pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang umum dipakai. dadang-solihin.blogspot.com 9
  • 9. Data Makro Kemiskinan 54,2 • Kemiskinan terus , 47,9 menurun, namun e uu , a u lajunya relatif 40,1 38,4 37,4 39,3 melambat 36,1 37,2 34 35,1 34,9 32,5 31 02 , 31,02 28,6 22,5 21,6 23,4 18,2 18 2 17,4 17 4 17,8 17 8 17,4 1 4 17,3 16,7 15,9 16,6 15,1 13,7 15,4 14,15 13,33 11,31976 1980 1984 1987 1990 1993 1996 1996 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 penduduk miskin [juta] d d k i ki [j t ] % penduduk miskin d d k i ki Indikator 2010• Pertumbuhan relatif 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pembangunan APBN-P stagnan sehingga tidak signifikan Pertumbuhan 4.1 5.7 5.5 6.3 6.3 4.3 5.8 terhadap Inflasi 6.4 17.1 6.6 6.6 12.5 6.2 5,3 penurunan kemiskinan Kemiskinan 16.60 15.97 17.75 16.58 15.42 14.15 13.33 dadang-solihin.blogspot.com 10
  • 10. Sebagian Besar Penduduk Miskin Tinggal di Perdesaan g gg • Laju penurunan kemiskinan Perkembangan Jumlah Penduduk miskin melambat. Dari tahun 2006, rata- di Perdesaan dan Perkotaan, 2000 - 2010 rata penurunan jumlah penduduk30,00 , miskin di perkotaan adalah 0 85 0,85 jt/th dan di perdesaan 1,22 jt/th.25,00 Garis Kemiskinan Perkotaan & Perdesaan (Rupiah/kapita/bulan)20,00 Tahun Kota Desa Kota+Desa 2000 91.632 73.648 80.842 2001 100.011 80.382 88.23415,00 2002 130.499 96.512 108.889 2003 138.803 105.888 118.55410,00 2004 143.455 108.725 122.775 2005 165.565 117.365 138.574 2006 175.324 131.256 151.997 5,00 2007 187.942 146.837 187 942 146 837 166.697 166 697 2008 204.896 161.831 182.636 - 2009 222.123 179.835 200.262 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 232.989 192.354 232 989 192 354 211.726 211 726 Penduduk miskin perkotaan (juta orang) Penduduk miskin perdesaan (juta orang) dadang-solihin.blogspot.com 11
  • 11. Data Mikro Kemiskinan D t Mik K i ki RUMAH TANGGA 2005 2008 SASARAN (RTS) RIBU RTS % RIBU RTS %Sangat Miskin 3.894,3 20,4 2.989,9 17,1MiskinMi ki 8.237,0 8 237 0 43,1 43 1 6.828,8 6 828 8 39,1 39 1Hampir Miskin (Near Poor) 6.969,6 36,5 7.665,3 43,8TotalT t l 19.100,9 19 100 9 100,0 100 0 17.484,0 17 484 0 100,0 100 0Sumber: BPS• Jumlah penduduk yang dekat miskin atau vulnerable/rentan terhadap shock (krisis ekonomi, bencana, dsb) semakin besar  tidak bisa hanya dengan strategi penanggulangan kemiskinan yang seragam, perlu i t t t i l k i ki l intervensi i kebijakan yang beragam sesuai dg kelompok sasaran (targeting) yang tepat. dadang-solihin.blogspot.com 12
  • 12. Penduduk Miskin Tersebar Tidak Merata 21% tersebar di 3,4% tersebar Sumatera 7,5% tersebar di Kalimantan di Sulawesi 4,2% 4 2% tersebar di Maluku & Papua 57.8% tersebar 6 % te seba di 6.2% tersebar d di d Jawa-Bali l Nusa Tenggara dadang-solihin.blogspot.com 13
  • 13. Kemiskinan dan Pengangguran di Desa dan Kota D d K t URAIAN KEMISKINAN (2010) PENGANGGURAN (2009) 3,81 juta jiwaDESA 19,93 juta jiwa (64,2%) (42,5 %) 11,10 juta jiwa 5,15 5,15 juta jiwaKOTA (35,8%) (57,5%)TOTAL 31,02 juta jiwa 8,96 juta jiwaCatatan:1. Tidak semua penganggur adalah miskin – Penganggur berkecukupan (discourage worker)2. Orang bekerja tapi miskin: underemployed (<35 jam) dan unpaid worker3. Dari total Angkatan Kerja (2009) sebesar 113.83 juta, hanya 29,11 juta (25.6%) formal4. Di sektor formal, hanya 4,5 juta tercatat memiliki upah di atas Rp 3 juta. dadang-solihin.blogspot.com 14
  • 14. 1/3 1/3 Tantangan Saat Ini1. Masih diperlukan pertumbuhan yg cukup tinggi dan konsisten untuk mempercepat kemiskinan secara signifikan. • Pertumbuhan saat ini bertumpu pada sektor yang kurang menyerap TK (a.l. jasa perdagangan dan keuangan), tidak diimbangi oleh p g peningkatan kapasitas p g p produksi DN yg menyerap y p TK besar (seperti pertanian). • Di perdesaan kurang terjadi perluasan usaha off farm yang memberi peluang peningkatan pendapatan penduduk perdesaan perdesaan. dadang-solihin.blogspot.com 15
  • 15. 2/3 Tantangan Saat Ini2. Globalisasi meningkatkan kerentanan ekonomi dan masyarakat miskin. • Prospek ekonomi dunia membaik, namun masih dibayangi oleh tekanan inflasi sejalan dengan tingginya harga minyak dan komoditas pangan d i k dit dunia • kerentanan pasar domestik mengakibatkan masyarakat miskin semakin terekspos pada fluktuasi harga yang mempengaruhi daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 16
  • 16. 3/3 Tantangan Saat Ini3. Perubahan iklim – Masyarakat miskin (termasuk petani, nelayan, dsb) yang paling menderita akibat dampak musim yg tidak teratur, menurunnya ketersediaan air, bencana, dan munculnya berbagai penyakit akibat pemanasan g p global.4. Kebijakan perluasan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin masih belum menjangkau mereka yang tinggal terisolasi di daerah- daerah terpencil dan tertinggal.5. Hasil SP 2010 menunjukkan bahwa kelompok penduduk terbesar adalah usia produktif 25 39 t h d l h i d ktif 25-39 tahun, yang d l dalam j jangka panjang k j berkonsekuensi pada kebutuhan perluasan kesempatan kerja, semakin tingginya p gg y persaingan memanfaatkan sumber daya, dan g y , beban dari munculnya kemiskinan baru. dadang-solihin.blogspot.com 17
  • 17. 1/3 1/3 Tantangan Ke Depan1. Pertumbuhan yg cukup tinggi dan konsisten untuk mendukung penurunan kemiskinan secara signifikan. a. Saat ini pertumbuhan tinggi hanya di sektor yang kurang menyerap TK (jasa perdagangan, sektor keuangan) dan konsumsi. Tid k dii b k i Tidak diimbangi peningkatan k i i k t kapasitas produksi it d k i dalam negeri yg menyerap TK besar(sektor informal dan p pertanian).) b. Kegiatan di perdesaan masih didominasi on farm, kurang terjadi perluasan usaha off farm (jasa perdagangan, pengolahan hasil/industri) yang memberi peluang peningkatan pendapatan penduduk perdesaan. dadang-solihin.blogspot.com 18
  • 18. 2/3 Tantangan Ke Depan2. Desentralisasi dan demokratisasi yang efektif a. Kebijakan p j pusat dan daerah y g pro-poor. yang p p b. Peningkatan kapasitas pemda vs. pergantian/rotasi jabatan di daerah sangat cepat g p c. Pemekaran wilayah  kurang kesiapan teknis, administrasi, finansial & ekonomi dadang-solihin.blogspot.com 19
  • 19. 3/3 Tantangan Ke Depan3. Globalisasi yang meningkatkan kerentanan masyarakat miskin: a. Keterbukaan pasar –kerentanan pasar domestik dan fluktuasi p p harga mempengaruhi daya beli kesejahteraan masyarakat miskin. Masyarakat miskin juga semakin sulit meningkatkan pendapatannya karena k d t k kompetisi yang semakin t b k ti i ki terbuka. b. Perubahan iklim global (musim yg tidak teratur, menurunnya ketersediaan air bencana dan munculnya berbagai penyakit) air, bencana, membuat masyarakat miskin yang paling menderita. dadang-solihin.blogspot.com 20
  • 20. dadang-solihin.blogspot.com 21
  • 21. Tema RKP 2012:Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif danP t d P l P t b h Ek i I kl if d Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan RakyatTantangan Tahun 2012 Strategi1.1 Membangun penyangga 1. 1 Memperluas sumber-sumber sumber sumber terhadap gejolak global pertumbuhan untuk percepatan dan perluasan pertumbuhan2. Mempertahankan p ekonomi momentum percepatan pertumbuhan ekonomi yang 2. Melibatkan seluas-luasnya sudah dicapai masyarakat dan pihak-pihak y p p lain dalam proses3. Peningkatan kesejahteraan pembangunan termasuk masyarakat melalui menikmati hasil hasilnya hasil-hasilnya penurunan kemiskinan, (inklusif dan berkeadilan). pengangguran dan penanganan daerah p g 3. Menyusun kebijakan yang tertinggal. berpihak pada masyarakat miskin (affirmative policy) dadang-solihin.blogspot.com 22
  • 22. Dua Jalur Penurunan Kemiskinan1. Melalui “Mekanisme Ekonomi” 2. Melalui Fasilitasi & Bantuan Pemerintah• Kebijakan ekonomi yang • Perluasan upaya mendukung penciptaan p gg g penanggulangan kemiskinan lapangan kerja bagi yang inklusif dan berkeadilan  masyarakat miskin perluasan sasaran maupun• Kebijakan ini sangat terkait program/kegiatan melalui dengan kebijakan ekonomi kegiatan yang bersifat makro yang disusun dalam affirmative. rangka percepatan dan k t d • Peningkatan dan perluasan dari perluasan pertumbuhan 3 klaster program ekonomi penanggulangan kemiskinan. gg g dadang-solihin.blogspot.com 23
  • 23. Peningkatan dan Perluasan Program Pro-rakyat Pro- MASTER PLAN EKONOMI Peningkatan P i k t Klaster-1 Klaster-2 Klaster-3 Kesejahteraan 1. BEASISWA MISKIN KREDIT Masyarakat, PROGRAM 2. JAMKESMAS USAHA serta Perluasan PEMBERDAYAAN 3. RASKIN 4. PKH MASYARAKAT RAKYAT dan 5. 5 BLT (Bila diperlukan) (KUR) Peningkatan (PNPM) 6. Dll. Kesempatan Kerja Klaster-4 1. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH 2. 2 PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH 3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT Pengurangan 4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT Angka 5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *) g g p y ) 6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan *) Kemiskinan K i ki*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin. dadang-solihin.blogspot.com 24
  • 24. 1/2 1/2 Klaster 11. Bantuan sosial terpadu diarahkan pada peningkatan perlindungan sosial berbasis keluarga bagi rumah tangga miskin.2. Penggunaan data keluarga miskin terpadu yang dihasilkan dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang berbasis keluarga. b b i k l3. Peningkatan cakupan pelayanan kepada masyarakat dengan masalah sosial terutama Rumah Tangga Miskin (RTM) serta korban (RTM), bencana dan komunitas adat terpencil;4. Penyempurnaan kriteria, proses p y p ,p penargetan, serta p g , proses seleksi penerima bantuan sosial, pengembangan sistem informasi manajemen yang berkualitas, serta peningkatan jumlah dan perluasan cakupan sasaran program; l k dadang-solihin.blogspot.com 25
  • 25. 2/2 Klaster 15. Perluasan cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 1.516 ribu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) serta mencakup wilayah timur Indonesia;6. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) melalui pemberian aset t t h l l i b i t tanah yang l h layak t t k terutama b i bagi kalangan kurang mampu sebanyak 219.391 bidang;7.7 Penguatan akses dan kualitas pelayanan program KB bagi keluarga miskin di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan didukung dengan promosi kebijakan pengendalian kependudukan serta peningkatan dukungan sarana dan prasarana pelayanan program KB dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk miskin serta meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dadang-solihin.blogspot.com 26
  • 26. 1/2 1/2 Klaster 21. Melanjutkan pelaksanaan PNPM Mandiri inti di 6.625 kecamatan di seluruh Indonesia;2. Peningkatan efektivitas dampak PNPM Mandiri dan peningkatan kualitas lembaga keswadayaan masyarakat yang sudah terbangun melalui PNPM M di i l l i Mandiri;3. Peningkatan kualitas dan perluasan integrasi PNPM Mandiri Inti dengan Penguatan, dengan pemanfaatan lembaga keswadayaan Penguatan sebagai wadah partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di wilayahnya dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kecamatan; dadang-solihin.blogspot.com 27
  • 27. 2/2 Klaster 24. Peningkatan keterkaitan perencanaan di tingkat masyarakat dengan perencanaan reguler dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin;5. Peningkatan kegiatan ekonomi produktif dan infrastruktur skala kecil untuk memperluas k t k l kesempatan k j b i masyarakat miskin d l t kerja bagi k t i ki dalam rangka meningkatkan kesejahterannya. dadang-solihin.blogspot.com 28
  • 28. Klaster 31. Peningkatan akses UMKM dan koperasi ke sumber daya produktif dilaksanakan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang penyalurannya terus diperluas melalui dukungan penjaminan, pelibatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bank penyalur, penyalur pengembangan pola kerja sama penyaluran antara bank dan lembaga keuangan masyarakat (linkage), peningkatan penyaluran KUR pada sektor-sektor produktif, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan KUR;2. Peningkatan peran dan jangkauan lembaga keuangan bukan bank untuk menyalurkan pembiayaan b i usaha mikro d k il d t k l k bi bagi h ik dan kecil; dan3. Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha mikro dan kecil terutama dari sisi kewirausahaan penerapan teknologi tepat guna serta kewirausahaan, guna, praktik berkoperasi yang didukung revitalisasi sistem pendidikan dan pelatihan perkoperasian. dadang-solihin.blogspot.com 29
  • 29. 1/2 1/2 Klaster 41. Pembangunan rumah murah dan sangat murah bagi masyarakat sangat miskin dan miskin melalui Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman;2. Penyediaan angkutan umum murah yang dilakukan melalui pengembangan mobil perdesaan serta pengembangan i d t i b bil d t b industri kendaraan bermotor roda empat hemat energi, ramah lingkungan, dan harga terjangkau; g j g ;3. Penyediaan air bersih untuk rakyat yang ditekankan untuk daerah rawan air;4. Penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau bagi masyarakat miskin; dadang-solihin.blogspot.com 30
  • 30. 2/2 Klaster 45. Peningkatan kehidupan nelayan yang diarahkan pada 400 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);6. Peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan mencakup pembangunan rumah murah, pengembangan ekonomi masyarakat melalui KUR dan UKM juga penyediaan fasilitas kh l l i d j di f ilit khusus sekolah k l h dan puskesmas. dadang-solihin.blogspot.com 31
  • 31. dadang-solihin.blogspot.com 32
  • 32. Sejarah A al Awal• Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( y y (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. )• Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti: 1. PNPM Generasi; 2. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; 3. 3 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik.• Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. dadang-solihin.blogspot.com 33
  • 33. Pengertian• PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat masyarakat.• PNPM Mandiri dilaksanakan melalui: – Harmonisasi dan pengembangan sistem, mekanisme dan sistem prosedur program, – Penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.Tujuan Umum PNPM• Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. dadang-solihin.blogspot.com 34
  • 34. 1/2 1/2 Tujuan Khusus PNPM T j an Kh s s1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. pembangunan2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel. p ,3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor). dadang-solihin.blogspot.com 35
  • 35. 2/2 Tujuan Khusus PNPM T j an Kh s s4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli (swasta, asosiasi, perguruan tinggi, media, LSM, dll) untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.5.5 Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat serta masyarakat, kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. gg g y y6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 36
  • 36. Ruang Lingk p Program R ang Lingkup1. Penyediaan dan perbaikan pasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya.2. Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini.3.3 Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui peningkatan kemandirian masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 37
  • 37. Kategori PNPM1. PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, seperti PNPM Perdesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Daerah tertinggal dan Khusus (P2DTK), PNPM Infrastruktur Perdesaan (PPIP), dan PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)2. PNPM-Penguatan: terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk y , y , mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu, seperti Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) B t U h A ibi i P d (PUAP), Bantuan L Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP), dsb dadang-solihin.blogspot.com 38
  • 38. Harmonisasi Program PNPM 2007- 2007-2008 Transisi 2009- 2009-20151. Harmonisasi program-program PNPM melalui: • Di masing-masing desa/kelurahan terbentuk • Fokus pada lokasi PNPM Inti untuk lembaga keswadayaan masyarakat yang kecamatan dan desa dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat • Integrasi prinsip, mekanisme dan prosedur sendiri. melalui pengembangan Pedoman Umum dan • Sinkronisasi proses p p perencanaan p partisipatif p pedoman pelaksanaan ( d l k (pengaduan d masyarakat ke dalam perencanaan masyarakat, monitoring & evaluasi, pembanguan daerah. pengelolaan data dan informasi, serta strategi komunikasi) ) • Memperkuat integrasi dan sinergi PNPM-Inti • Sinkronisasi pedoman terknis operasional dan PNPM Penguatan, termasuk tiap pendanaannya. • program dengan pedoman PNPM Mandiri • Melakukan integrasi MIS untuk kegiatan2.2 Koordinasi pelaksanaan melalui Tim monitoring d evaluasi yang l bih b ik it i dan l i lebih baik. Pengendali PNPM Nasional, serta Tim • Meningkatkan kualitas dan kapasitas Koordinasi PNPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Pemerintah Derah3. Mengidentifikasi dan mengintegrasikan PNPM Penguatan yang berasal dari Departemen Teknis ke dalam PNPM-Inti.4. Memperbaiki kualitas dan mobilisasi fasilitator dadang-solihin.blogspot.com 39
  • 39. 1/2 1/2 Pihak yang Terlibat angPusatP t• Di tingkat pemerintah pusat, pengendalian PNPM Mandiri dilakukan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri yang diketuai oleh Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat.• Tim ini terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dari berbagai g g kementerian/ lembaga terkait, dengan masing-masing tanggungjawabnya sebagai berikut: 1. Koordinasi pengendalian PNPM M di i K t K 1 K di i d li Mandiri: Kantor Kementerian t i Koordinasi Kesra. 2. Perencanaan dan Pengembangan kebijakan serta monitoring dan evaluasi: Bappenas 3. Pembiayaan: Kementerian Keuangan 4. Sosialisasi d k 4 S i li i dan komunikasi: K k i f ik i Kemkominfo 5. Pelaksanaan dan pembinaan teknis: masing-masing kementerian teknis terkait. dadang-solihin.blogspot.com 40
  • 40. 2/2 Pihak yang Terlibat angDaerah• Tim Koordinasi PNPM Mandiri Propinsi terdiri dari pejabat instansi terkait dan berada di bawah koordinasi TKPKD Propinsi.• Tim Koordinasi PNPM Mandiri kabupaten/kota terdiri dari pejabat instansi terkait dan berada di bawah koordinasi TKPKD kabupaten/kota kabupaten/kota.• Di setiap propinsi dan kabupaten, hanya akan ada satu Tim Koordinasi PNPM Mandiri.• Untuk itu Gubernur dan Bupati/Walikota, selaku penanggungjawab TKPKD propinsi dan kabupaten membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi PNPM Mandiri di wilayahnya masing masing dengan diketuai oleh Bappeda masing-masing Bappeda.• Tim tersebut bertugas mengkoordinir, memantau, memfasilitasi bantuan teknis dari dinas sektoral, memediasi penyelesaian masalah dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh programprogram di bawah PNPM Mandiri. dadang-solihin.blogspot.com 41
  • 41. 1/2 1/2 Sumber S mber Dana PNPM• Sebagian besar dana bersumber dari APBN K/L.• K/L mengalokasikan anggaran untuk komponen bantuan teknis dan g gg p BLM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran operasional satker pelaksana PNPM M di i b ik di pusat, provinsi, maupun di tk l k Mandiri baik t i i kabupaten/ kota.• Penetapan pejabat satker dikoordinasikan dengan gubernur atau Bupati/Walikota dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.• Selain itu, diperlukan juga dana daerah untuk mendukung kegiatan bersama PNPM Mandiri, mencakup pelaksanaan koordinasi, komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dana pendamping, k B t L M k t d d i dan bantuan teknis untuk mendampingi pelaksanaan BLM. dadang-solihin.blogspot.com 42
  • 42. 2/2 Sumber S mber Dana PNPM• Dana daerah tersebut dituangkan dalam dokumen APBD Provinsi atau Kab/Kota, dan dianggarkan sepanjang dibutuhkan untuk pelaksanaan PNPM Mandiri.• Dalam pelaksanaannya, Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan satker yang mendukung pelaksanaan pengendalian dan koordinasi lingkupnya masing-masing masing masing serta tugas rutin Tim Koordinasi PNPM Mandiri provinsi dan kab/kota yang bersumber dari APBD provinsi dan kab/kota.• Besaran dana APBD untuk mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri adalah 20 – 50% dari total biaya yang dibutuhkan, bergantung dari kapasitas fiskal masing-masing daerah.• PNPM Mandiri juga memperoleh dukungan dari berbagai donor baik donor, berupa hibah maupun pinjaman.• Untuk mengkoordinasikan dukungan hibah dari berbagai donor, dibentuk Badan Fasilitas Pendukung PNPM Mandiri (PNPM Support Facility/PSF), yang diketuai oleh Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM pp Bappenas dadang-solihin.blogspot.com 43
  • 43. Kegiatan yang Didanai PNPM ang• Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya;• Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian P h ti yang l bih b lebih besar perlu dib ik b i k l diberikan bagi kaum perempuan;• Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs;• Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui p y penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen ,p p , j organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik. dadang-solihin.blogspot.com 44
  • 44. Prinsip Dasar Pengelolaan Dana p g BLM PNPM Mandiri• Melalui swakelola masyarakat• Dana BLM yang telah masuk ke rekening kolektif masyarakat y g g y menjadi kekayaan dan milik sepenuhnya masyarakat penerima• Digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara bertanggung jawab, sesuai prinsip dan prosedur masing- masing program dan Negara melepaskan segala hak dan program, kewajiban terhadap dana tersebut. dadang-solihin.blogspot.com 45
  • 45. Pelaksanaan Kegiatan g PNPM Mandiri• Kegiatan dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat.• Di desa/kelurahan, kegiatan tersebut dikelola oleh lembaga , g g keswadayaan masyarakat dibantu oleh tim-tim khusus yang dibentuk sesuai kebutuhan melalui musyawarah masyarakat desa/kelurahan. d /k l h• Pada pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri, apabila dibutuhkan barang/jasa yang tidak dapat disediakan secara swadaya maka dilakukan pengadaan barang/ jasa oleh masyarakat melalui lembaga keswadayaan masyarakat• Atas permintaan lembaga keswadayaan masyarakat, dinas teknis terkait dapat membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan tersebut. t b t dadang-solihin.blogspot.com 46
  • 46. Lembaga Keswadayaan g y Masyarakat• Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat di setiap desa/kelurahan, yang berfungsi secara kolektif dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri di desa/ kelurahan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan desa/kelurahan.• Lembaga keswadayaan masyarakat tersebut bertanggungjawab atas, pengorganisasian, p ,p g g , perencanaan, p g , pengelolaan, dan , pengawasan PNPM Mandiri di desa/kelurahan• Mekanisme dan prosedur pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan pelaksanaan musyawarah antar desa/kelurahan tersebut diatur dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri dan petunjuk teknis masing-masing program dengan mengacu kepada peraturan program, perundang-undangan yang berlaku. dadang-solihin.blogspot.com 47
  • 47. Pergantian Pengelola Program g g g 1/3 1/3 PNPM Mandiri• Serah terima konsultan/fasilitator antar program dengan difasilitasi Tim Koordinasi PNPM Mandiri, melalui penandatanganan berita acara serah terima.• Lokasi Program. Seluruh desa/kelurahan di kecamatan lokasi-lokasi pergantian program berhak berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan maupun Perkotaan.• Hasil proses perencanaan dari program sebelumnya supaya diperhatikan/ dipertimbangkan dan dimanfaatkan dalam proses perencanaan program pengganti. dadang-solihin.blogspot.com 48
  • 48. Pergantian Pengelola Program g g g 2/3 PNPM Mandiri• Pelaku-pelaku Program yang terlibat termasuk pengurus lembaga/unit di desa/kelurahan yang mengelola program sebelumnya, fasilitator desa, kader, relawan, anggota lembaga keswadayaan masyarakat, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), termasuk unit-unit pengelola kegiatan (UPK) lainnya yang pernah dibentuk harus diumumkan keberadaannya dan dipertimbangkan dalam proses pemilihan pelaku dan/atau pengelola lembaga keswadayaan masyarakat PNPM Mandiri perkotaan/perdesaan.• Setiap fasilitator pengganti wajib memfasilitasi dan memberikan bimbingan, serta pemeriksaan administrasi d k bi bi t ik d i i t i dan keuangan, sesuaii dengan pedoman/petunjuk yang berlaku sehingga harapan/ kebutuhan masyarakat terpenuhi. y p dadang-solihin.blogspot.com 49
  • 49. Pergantian Pengelola Program g g g 3/3 PNPM Mandiri• Kelompok-kelompok masyarakat penerima manfaat yang pernah mendapatkan pinjaman dari PNPM Mandiri atau program pemerintah lainnya harus didata dan diarsipkan dengan baik, mencakup keanggotaan dan kinerja pinjamannya.• Kelompok-kelompok yang tid k mengembalikan pinjaman atau K l kk l k tidak b lik i j t masih dalam masa pengembalian pinjaman tidak boleh mendapatkan p j p pinjaman dari p g program PNPM Mandiri p gg pengganti sampai semua pinjamannya lunas.• PNPM Mandiri memberi kesempatan bagi masyarakat menerapkan sanksi dalam pelaksanaan program sepanjang sanksi tersebut mendukung penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri. dadang-solihin.blogspot.com 50
  • 50. dadang-solihin.blogspot.com 51
  • 51. Alokasi Dana Desa (ADD)• Wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan: 1. Keanekaragaman, 2. Partisipasi, 3. Otonomi Asli, 4. Demokratisasi, d 4 D k ti i dan 5. Pemberdayaan Mayarakat. dadang-solihin.blogspot.com 52
  • 52. Dasar Hukum ADD H k m• UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;• PP 72/2005 tentang Desa; g ;• Permendagri 37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;• SE Mendagri 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten /Kota kepada Pemerintah D P i t h Desa ;• SE Mendagri 140/286/SJ Tanggal 17 Pebruari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;• SE Mendagri 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan ADD; gg p ; dadang-solihin.blogspot.com 53
  • 53. Tujuan ADD1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan gg g g g j g2. Meningkatkan perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya5. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat7. Mendorong keswadayaan dan gotong royong masyarakat8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui BUMDesa dadang-solihin.blogspot.com 54
  • 54. Pengelolaan ADD• ADD berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dadang-solihin.blogspot.com 55
  • 55. Prinsip Pengelolaan ADD1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan / terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.4.4 Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 56
  • 56. Penggunaan Dana ADD Pengg naan• ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa Sebesar 30% dari jumlah penerimaan ADD.• ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 70%: 1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil. 2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa. 3. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan. 4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman. 5. Teknologi Tepat Guna. 6. Perbaikan kesehatan dan pendidikan. 7. Pengembangan sosial budaya dadang-solihin.blogspot.com 57
  • 57. Mekanisme Penyaluran dan y Pencairan ADD1. ADD dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa2. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dil k k verifikasi oleh Ti P d C t t l h dilakukan ifik i l h Tim Pendamping i Kecamatan3.3 Kabag Pemerintahan Desa meneruskan kepada Kepala BPKD4. Kepala BPKD menyalurkan ADD secara bertahap dadang-solihin.blogspot.com 58
  • 58. Struktur Str kt r Organisasi Tim Pembina Kabupaten K b t Tim Tim PengendaliPendampingKecamatan Kecamatan Tim Pelaksana Desa dadang-solihin.blogspot.com 59
  • 59. Contoh Tim PelaksanaTim Pelaksana tingkat Desa terdiri :1. Penanggung Jawab : Kepala Desa2. Ketua : Ketua LPKMD3. Sekretaris : Sekretaris Desa4. Bendahara : Staf Urusan Keuangan5. Anggota :- Kepala Dusun/Lingkungan - Anggota LPKMD A t - Ketua RT/RW - Unsur Pemuda/Karang Taruna dadang-solihin.blogspot.com 60
  • 60. Tugas Tim Pelaksana g Tingkat Desa1. Melaksanakan Program Kerja Pemerintah Desa2. Mengiventarisasi data perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana ADD3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan dadang-solihin.blogspot.com 61
  • 61. Contoh Pen al ran ADD Penyaluran• Tahap pertama 50 %• Tahap kedua 25 % p• Tahap ketiga 25 %Pengajuan dapat dilakukan jika :• APBDs telah dituangkan dalam Peraturan Desa• Telah diprogramkan dadang-solihin.blogspot.com 62
  • 62. Arah Penggunaan ADD1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (30%):1 P l P i t h D (30%)  30% Tunjangan Kurang Penghasilan Kepala Desa & Perangkat Desa  20% Biaya Operasional Pemerintah Desa  25% BOP Baperdes B d  15% BOP LPKMD/K  10% Peningkatan SDM & Asuransi Kepala Desa & Sekretaris Desa2. Pemberdayaan Masyarakat A Pemberdayaan Manusia 1. Peningkatan kemampuan pengelola Lembaga Usaha Milik Desa 2. Peningkatan gizi Balita 3. Menunjang 10 Program PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK 4. Pengadaan sarana TPA, TK, Sarana Olah raga, Karang Taruna 5. Bantuan Kepada lansia, jompo dan cacat B Perbaikan Lingkungan 1. Pembuatan jalan, talud / irigasi, jembatan, los pasar, lumbung pangan 2. Penghijauan / tanaman holtikultura 3. Kesehatan lingkungan, SPAL, Jamban Keluarga 4. Menunjang kegiatan kelompok keluarga miskin j g g p g C Pemberdayaan Usaha / Ekonomi 1. Pengembangan modal usaha BUMDes dan Lembaga Simpan Pinjam 2. Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil Masyarakat (p g g y (penambahan modal, pemasaran produk) dadang-solihin.blogspot.com 63
  • 63. 1/3 1/3 Tahapan Pelaksanaan1. Tahap Persiapan a. Pembentukan kelembagaan pengelola ADD b. Perumusan Kebijakan ADD c. Sosialisasi Pelaksanaan ADD2. Tahap Perencanaan a. Pembentukan Tim Pelaksana ADD (Kepdes) b. Membuat rencana detail alokasi dana untuk c. penyelenggaraan pemerintahan (Kpl Desa & perangkat desa, LPKMD, Baperdes) LPKMD B d ) d. Membuat rencana detail alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat (Kpl Desa LPKMD Tokoh Masyarakat) Desa, LPKMD,Tokoh e. Desa: Penetapan APBDes ( Perdes ) dadang-solihin.blogspot.com 64
  • 64. Tahapan Pelaksanaan 2/33.3 Tahap Pelaksanaan 1. Tim Pelaksana ADD melakukan kegiatan 2. 2 ADD Penyelenggaraan Pemerintahan dikelola Pemerintah Desa 3. ADD Pemberdayaan Masyarakat dikelola Tim Pelaksana y y ADD4. Tahap Pengdalian,Monitoring & Evaluasi 1. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan, Tim Pembina Kabupaten, Pendamping, Masyarkat, lembaga-lembaga yang ada d 2. Realisasi pencairan dana telah mendapat rekomendasi dari Camat dadang-solihin.blogspot.com 65
  • 65. 3/3 Tahapan Pelaksanaan5. Tahap Pelaporan a. Pengelolaan Dana : Bendahara Desa b. Kegiatan Kepala D b K i t :K l Desa • Penyelenggaraan Pemerintahan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa • Kegiatan pemberdayaan Masyarakat dadang-solihin.blogspot.com 66
  • 66. Bendahara Desa• Unsur Perangkat Desa diangkat dengan Keputusan Kepala Desa• Bertugas : g 1. Mengambil dana dengan Surat tugas dari Kepala Desa & rekomendasi dari Camat 2. Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana ADD dalam Buku kas Umum dan Buku Pembantu dadang-solihin.blogspot.com 67
  • 67. Pertanggungjawaban• Pertanggungjawaban ADD t i t P t j b terintegrasi d i dengan pertanggungjawaban t j b APBDesa• Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD : – Laporan Berkala  bulanan, isinya adalah realisasi penerimaan p , y p ADD, dan realisasi belanja ADD – Laporan akhir dari penggunaan ADD: perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. dadang-solihin.blogspot.com 68
  • 68. Penyampaian Laporan Bupati Tim P bi Tk.Kabupaten Ti Pembina Tk K b t Rekap dari Lap Tk.Kecamatan Setiap bulan Tim Pendamping Tk.Tim Pelaksana Tk Tk. KecamatanDesa Setiap Bulan Rekap dari seluruh desa Setiap bulan dadang-solihin.blogspot.com 69
  • 69. dadang-solihin.blogspot.com 70
  • 70. Pengertian CSR• CSR adalah upaya manajemen yang dijalankan entitas bi i untuk d l h j dij l k tit bisnis t k mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasar keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan g , , g g , g meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif tiap pilar. (A+ CSR Indonesia)• He commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society at large to improve their lives in ways that are good for business and for development. (International Finance Corporation)• Use its (corporate) resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say engages in open and free competition without say, deception or fraud. (Milton Friedman) dadang-solihin.blogspot.com 71
  • 71. Dasar Hukum• UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 74)• Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 31dan 33• Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha K il Dan Program Bi Li k U h Kecil D P Bina Lingkungan P Pasal 9 10 d 11 l 9,10, dan 11. dadang-solihin.blogspot.com 72
  • 72. Prinsip Dasar• Merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap Sumber Daya Alam dan lingkungannya• Bukan merupakan profit tetapi lebih pada benefit untuk ke 2 belah pihak (perusahaan dan pemakai)• Muncul sejak ada peraturan tentang PT dimana setiap PT bertanggung jawab pada pemakaian SDA.• Awalnya CSR bersifat sukarela, namun saat ini telah diatur secara yuridis.• Korporasi sebagai suatu institusi sosial bergantung kehidupannya dari masyarakat dan kelompok yang memiliki kepentingan langsung pada korporasi bukan sekedar insitusi ekonomi. p• Hubungan bukan hanya dengan shareholders tetapi juga stakeholders : Profit korporasi dari dukungan stakehoders.• Kontrak S i l implisit dengan masyarakat l bih efisien d i d t K t k Sosial i li it d k t lebih fi i daripada tawar- menawar dadang-solihin.blogspot.com 73
  • 73. Pro dan Kontra-Terhadap CSR Kontra- Argumen P CSR A Pro Argumen K t -CSR A Kontra- Kontra• Mengimbangi kekuasaan • Menurunkan efisiensi ekonomi korporasi dengan tanggung-jawab dan keuntungan bisnis• Mengurangi peraturan pemerintah • Mengakibatkan biaya yang tidak setara antar pesaing bisnis t t i bi i• Mempromosikan keuntungan • Mengakibatkan biaya terselubung jangka panjang bisnis yang diteruskan pada biaya pemangku kepentingan• Responsif terhadap tuntutan • Menuntut keterampilan sosial pemangku kepentingan yang tidak dimiliki bisnis• Mengoreksi p g permasalahan sosial • Membebankan tanggung j gg g jawab akibat tindakan bisnis pada bisnis bukan pada individu dadang-solihin.blogspot.com 74
  • 74. Landasan Prinsip-prinsip CSR Prinsip-p p p Prinsip Karitas Prinsip Pemerhati Kepentingan SosialDefinisi • Bisnis harus memberi • Bisnis bertindak sebagai ’pihak bantuan sukarela kepada pelindung’ harta publik (’trustee of kelompok rentan dalam public good) yang mempertimbangkan masyarakat kepentingan semua pihak yang terkena akibat dari keputusan dan kebijakan yang diambil bisnisJenis • Filantrofi Korporasi • Mengakui keterkaitan antar bisnisKegiatan • Tindakan sukarela untuk dengan masyarakat. mempromosikan ik • M Mengimbangi k i b i kepentingan d ti dan kepentingan sosial kebutuhan beraneka ragam pihak dalam masyarakat.Contoh • Yayasan Filantropi • Kepentingan diri yang menjadi sadar perusahaan akan kepentingan sosial. • Inisiatif pribadi untuk • Memenuhi ketentuan hukum. menyelesaikan masalah • Pendekatan pemangku kepentingan sosial dalam perencanaan strategis • Kemitraan sosial dengan kelompok rentan k l k t dadang-solihin.blogspot.com 75
  • 75. Konsep PiK Piramida CSR (A hi B. C id Archie B Carrol) l)1. Tanggungjawab ekonomis.2. Tanggungjawab legal.3. Tanggungjawab etis.4. Tanggungjawab filantropis.Prinsip CSR1. Prinsip Kedermawanan (Charity Principle)2. Prinsip Kerja Melayani (St2 Pi i K j M l i (Stewardship P i i l ) d hi Principle)Teori Triple Bottom CSR (John Elkington)1. Profit2. People2 P l3. Planet dadang-solihin.blogspot.com 76
  • 76. Parameter CSR• Melebihi kepatuhan pada peraturan (beyond complience). complience)• Melebihi kontribusi dari keberadaannya sebagai warga masyarakat (lebih dari jenis kontribusi warga individu masyarakat).• Tanpa Pamrih (bukan ‘suap’ terselubung untuk keamanan) p ( p g )• Melihat Kedepan, (kesempatan hidup generasi mendatang)• Mengatasi kondisi sosial secara langgeng (sustainable social g gg g ( gains) dadang-solihin.blogspot.com 77
  • 77. CSR di Indonesia• Diantara negara-negara di Asia, penetrasi aktivitas CSR di Indonesia masih tergolong rendah.• Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen sejak tahun 2005 mengadakan Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) , yang bertujuan untuk mempromosikan voluntary reporting CSR kepada perusahaan di Indonesia dengan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang membuat laporan terbaik mengenai aktivitas CSR.• Perhatian pemerintah terhadap CSR tertuang dalam Undang- Undang P U d Perseroan T b t (UU N Terbatas Nomor 40 T h 2007) B b V Tahun Bab Pasal 74. dadang-solihin.blogspot.com 78
  • 78. Syarat S arat Program CSR• Adanya program-program nyata pelestarian lingkungan• Adanya sarana pengelolaan dampak lingkungan (misalnya limbah)• Adanya program yang berdampak positif bagi lingkungan f• Dampak negatif yang relatif kecil dan terkontrol pada kerusakan lingkungan• Adanya program-program nyata pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat (misalnya penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, modal usaha dan pelatihan wirausaha, kecakapan hidup) k k hid )• Adanya sistem perlindungan sosial terhadap kelompok-kelompok rentan, termasuk penghargaan terhadap kearifan lokal p g g p• Adanya program yang berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup, mata pencaharian dan kemandirian masyarakat• Dampak negatif yang relatif kecil dan terkontrol pada kerusakan sistem D k tif l tif k il d t k t l d k k i t sosial (jarak sosial, kecemburuan sosial, konflik) dadang-solihin.blogspot.com 79
  • 79. Prosedur Prosed r Pelaksanaan CSR• Dilakukan oleh lembaga yang “terpisah” dari perusahaan (misalnya bermitra dengan perguruan tinggi, LSM atau organisasi lokal yang credible)• Melibatkan ahli-ahli yang profesional di bidangnya• Integrasi CSR dengan kebijakan perusahaan• Keterlibatan aktif dan dukungan kuat dari pemerintah, LSM dan masyarakat, serta adanya k di k t t d koordinasi yang b ik di t i baik diantara mereka k• Perencanaan Program, Monitoring&Evaluasi dadang-solihin.blogspot.com 80
  • 80. Key Performance Indicator CSR1. Apakah kegiatan bersifat ‘bottom-up’?2. Apakah kegiatan menguatkan ‘social capital’ masyarakat dan tidak merusak ‘kohesi sosial masyarakat (‘social fabrics’)3. Apakah untuk solusi kondisi kelompok masyarakat paling rentan? (anak dan perempuan)4. Apakah memberikan pemberdayaan untuk dapat mandiri? (empowerment)5. Apakah dampak berlanjutnya (multipliers effects) meluas?6. Apakah dampak bagi kepentingan publik bukan golongan atau penguasa? (magnitude of public impacts)7. Apakah mengurangi kesenjangan sosial kelompok rentan? (kesejahteraan sosial) dadang-solihin.blogspot.com 81
  • 81. Prinsip Pelaporan CSR• Accuracy: informasi harus lengkap dan cukup detail agar bisa dinilai oleh pemangku kepentingan secara jelas, tepat dan akurat.• Balance: seimbang yang mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kegiatan CSR yang dilakukan.• Comparability: aspek atau variabel yang digunakan dan dilaporkan harus konsisten sehingga dapat dibandingkan antar waktu.• Clarity: informasi harus tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami dan bisa diakses oleh pemangku kepentingan.• Reliability: informasi harus ajeg dan terpercaya yang dikumpulkan, direkam, dianalisis dan disajikan berdasarkan cara atau metodologi yang dapat dipertanggung jawabkan.• Timeliness: laporan dibuat secara reguler dan tersedia tepat waktu bagi pemangku kepentingan dan pihak-pihak lain yang memerlukan. dadang-solihin.blogspot.com 82
  • 82. Tindak Lanjut Lanj t• Harus ada dana APBN yang khusus untuk Desa• Harus ada kewajiban Provinsi untuk Desa j• Harus ada angka yang jelas berapa % dari CSR yang masuk APBD• PP ttg CSR untuk melindungi masyarakat• Payung Hukum berbentuk Perda ttg CSR dadang-solihin.blogspot.com 83
  • 83. dadang-solihin.blogspot.com 84

×