Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang

17,076 views
16,933 views

Published on

Gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Published in: Business, Economy & Finance
5 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Pak Dadang mohon bantuannya pak, share PPT nya ke email jsmanedi@gmail.com,, makasih ya pak....
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • bpk yang baik hati tolong kirimkan slide ini ke imail nanda229@ymail.com

    terima kasih bnyak sebelum nya ya pak
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • p' dadang, boleh sy minta slide ini? cz sy sedang menyusun skripsi ttg GCG, zo sy butuh semua data yg brkaitn dg GCG. makasih banyak.. email sy paw2_lufka@yahoo.com
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • pak dadang, bolehkah saya minta bahan ini untuk keperluan akademik, kalo berkenan tolong diattach ke dinoroy_aritonang@yahoo.com...terima kasih...
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Dear Pak Dadang

    Saya sangat berminta sekali dengan slides Bapak mengenai masalah Good Governance ini. Saya mohon, Bapak bersedia memberikan setting, agar saya bisa men-download materi di atas. Terima Kasih banyak Pak Dadang. Email saya adalah abank_yordan@yahoo.com

    Salam hangat
    Yordan Gunawan, Republik China<br /><br/>
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
17,076
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
57
Actions
Shares
0
Downloads
227
Comments
5
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang

  1. 1. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang Drs. H. Dadang Solihin, MA Diklat Eksekutif Good Governance Dirjen Perhubungan Laut Wisma Primkokarmar-Puncak, 20 Maret 2006
  2. 2. Good Governance <ul><li>S uatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. </li></ul><ul><li>S uatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. </li></ul>
  3. 3. The Actors Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
  4. 4. Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat <ul><li>Masyarakat, </li></ul><ul><li>Bangsa, dan Negara </li></ul>Good Governance Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha V ISI
  5. 5. Visi Indonesia 2025: “Indonesia yang Maju, Mandiri dan Adil” <ul><li>Maju : </li></ul><ul><li>Secara ekonomi, sosial, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, pertumbuhan penduduk, angka harapan hidup, kualitas pelayanan sosial, produktivitas yang lebih baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap. </li></ul><ul><li>Mandiri : </li></ul><ul><li>Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. </li></ul><ul><li>Adil : </li></ul><ul><li>Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, mengamankan dan mempertahankan negara, serta perlindungan dan kesamaan di depan hukum. </li></ul>
  6. 6. Misi Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain. Sasaran Pokok <ul><li>Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu. </li></ul><ul><li>Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. </li></ul><ul><li>Mewujudkan daya saing bangsa. </li></ul><ul><li>Mewujudkan Indonesia Berperan Penting dalam Pergaulan Dunia Internasional. </li></ul><ul><li>Mewujudkan Masyarakat Bermoral, Beretika dan Berbudaya. </li></ul><ul><li>Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari. </li></ul><ul><li>Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan. </li></ul>
  7. 7. Manfaat Good Governance <ul><li>Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi yang antara lain ditunjukkan hal-hal berikut ini: </li></ul><ul><ul><li>Tidak adanya manipulasi pajak; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak adanya pungutan liar; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak adanya manipulasi tanah; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak adanya manipulasi kredit ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak adanya penggelapan uang negara; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak adanya pemalsuan dokumen; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak adanya pembayaran fiktif; </li></ul></ul><ul><ul><li>Proses pelelangan (tender) berjalan dengan fair ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak adanya penggelembungan nilai kontrak ( mark-up ); </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak adanya uang komisi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak adanya penundaan pembayaran kepada rekanan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak adanya kelebihan pembayaran; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak adanya ketekoran biaya. </li></ul></ul>
  8. 8. <ul><li>Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel . </li></ul><ul><ul><li>Sistem kelembagaan lebih efektif, ramping, fleksibel; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kualitas tata laksana dan hubungan kerja antarlembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lebih baik; </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem administrasi pendukung dan kearsipan lebih efektif dan efisien; </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumen/arsip negara dapat diselamatkan, dilestarikan, dan terpelihara. </li></ul></ul>Manfaat Good Governance . . .
  9. 9. <ul><li>Terhapusnya peraturan per UU- an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. </li></ul><ul><ul><li>Kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha swasta meningkat; </li></ul></ul><ul><ul><li>SDM , prasarana dan fasilitas pelayanan menjadi lebih baik; </li></ul></ul><ul><ul><li>Berkurangnya hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosedur dan mekanisme serta biaya yang diperlukan dalam pelayanan publik lebih baku dan jelas; </li></ul></ul><ul><ul><li>Penerapan sistem merit dalam pelayanan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; </li></ul></ul><ul><ul><li>Penanganan pengaduan masyarakat lebih intensif. </li></ul></ul>Manfaat Good Governance . . .
  10. 10. Manfaat Good Governance . . . <ul><li>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik . </li></ul><ul><ul><li>berjalannya mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik (seperti forum konsultasi publik). </li></ul></ul>
  11. 11. <ul><li>Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. </li></ul><ul><ul><li>H ukum menjadi landasan bertindak bagi aparatur pemerintahan dan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik. </li></ul></ul><ul><ul><li>K alangan dunia usaha swasta akan merasa lebih aman dan terjamin ketika menanamkan modal dan menjalankan usahanya karena ada aturan main ( rule of the game ) yang tegas, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. </li></ul></ul><ul><ul><li>T idak akan ada kebingungan di kalangan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya serta berkurangnya konflik antarpemerintah daerah serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. </li></ul></ul>Manfaat Good Governance . . .
  12. 12. Pengalaman Negara-negara Lain <ul><li>Malaysia </li></ul><ul><li>The Anti-Corruption Agency (ACA, founded in 1967) </li></ul><ul><li>Reducing the levels of corruption is depend on: </li></ul><ul><ul><li>the political will; </li></ul></ul><ul><ul><li>a Malaysian requirement that public servants may not run their own businesses; </li></ul></ul><ul><ul><li>a requirement that public servants should declare their assets; </li></ul></ul><ul><ul><li>a check to ensure that public servants do not live in a style beyond their means; </li></ul></ul><ul><ul><li>a rule that those too heavily in debt may not be promoted. </li></ul></ul>
  13. 13. Pengalaman Negara-negara Lain . . . <ul><li>Thailand </li></ul><ul><li>a traditional Thai value system in which merit is derived from power, which forms a basis for patron-client relationships in Thai political society; </li></ul><ul><li>this pattern linked with a tradition of presenting gifts to high officials; </li></ul><ul><li>problems arising from low salaries for officials, limitations on legal provisions and procedures for policing corruption, and the weakness of public opposition. </li></ul><ul><li>Problem solving include raise salaries, decentralize, impose punishments. </li></ul>
  14. 14. Pengalaman Negara-negara Lain . . . <ul><li>Hong Kong </li></ul><ul><li>The Independent Commission Against Corruption (ICAC, established in 1974) need for: </li></ul><ul><ul><li>a strong political will; </li></ul></ul><ul><ul><li>a strong framework of laws; </li></ul></ul><ul><ul><li>a coherent strategy covering investigation, prevention and education; </li></ul></ul><ul><ul><li>active community involvement; and adequate funding.” </li></ul></ul>
  15. 15. Pengalaman Negara-negara Lain . . . <ul><li>South Korea </li></ul><ul><li>OPEN : ‘ O nline P rocedures En hancement for Civil applications’. </li></ul><ul><li>Preventive , with less regulation and abolition of ‘zone jurisdiction’ (allowing the public to do business at any government office, not tying people to one local office); </li></ul><ul><li>Punitive , with a system of ‘report cards’ to the mayor used by the public when finding corruption by an official, on the basis of which all corrupt acts are punished; </li></ul><ul><li>Transparent , telling people what to expect and when, especially through provision of information through a website so that people can discover who is processing their application (eg for a licence) at any moment; </li></ul><ul><li>Partnership - a Public-Private-Partnership that brings citizens into anti-corruption inspection teams. </li></ul>
  16. 16. Pengalaman Negara-negara Lain . . . <ul><li>Singapore </li></ul><ul><li>Singapore’s Corrupt Practices Investigation Bureau (the CPIB) </li></ul><ul><li>The CPIB was formed in 1952 when “corruption was a way of life” in Singapore </li></ul><ul><li>The aim is to reduce incentives for corrupt practice by increasing salaries, as well as reducing opportunities. </li></ul>
  17. 17. Istilah-istilah Korupsi <ul><li>Italy </li></ul><ul><li>TAGENTOPOLI = BRIBES-TOWN </li></ul><ul><ul><li>the scandal that started in Milan </li></ul></ul><ul><li>France </li></ul><ul><li>LES AFFAIRES = THE BUSINESS </li></ul><ul><ul><li>a hint of something illegal (in English an “affair” is a romance outside marriage) </li></ul></ul><ul><li>USA </li></ul><ul><li>19.99 = CASH LIMIT </li></ul><ul><ul><li>for a free lunch! </li></ul></ul>
  18. 18. Asia <ul><li>China </li></ul><ul><li>CHAR CHIEN = TEA MONEY, in Mandarin </li></ul><ul><li>KOPI LUI = COFFEE MONEY, in Hokkien </li></ul><ul><li>Malaysia </li></ul><ul><li>TUMBUK RUSUK = RIB PUNCHING Colloquial usage for rasuah (corruption in Bahasa Malaysia) </li></ul>
  19. 19. Asia <ul><li>Japan </li></ul><ul><li>BLACK MIST, rottenness of long-term rule by one party </li></ul><ul><li>Papua New Guinea </li></ul><ul><li>WONTOKISM = ONE-TALK-ISM; favoring people of same language or group </li></ul>
  20. 20. Thailand <ul><li>Corrupt acts in ascending order of seriousness </li></ul><ul><li>based on public opinion survey - translated </li></ul><ul><li>GIFT OF GOOD WILL </li></ul><ul><li>TEA MONEY </li></ul><ul><li>IMPROPER BEHAVIOUR </li></ul><ul><li>BRIBERY, EXTORTION </li></ul><ul><li>DISHONESTY IN DUTY </li></ul><ul><li>CORRUPTION </li></ul>
  21. 21. Africa <ul><li>Nigeria </li></ul><ul><li>419 = number in the Nigerian legal code of section forbidding “Advance Fee Fraud” </li></ul><ul><ul><li>people tempted to pay advance fees from bank accounts </li></ul></ul><ul><li>Uganda </li></ul><ul><li>AIR SUPPLY = 100% commission </li></ul><ul><ul><li>payments for goods or services that don’t exist </li></ul></ul><ul><li>General </li></ul><ul><li>GHOST WORKERS </li></ul><ul><ul><li>dead or retired public servants still on payroll </li></ul></ul>
  22. 22. PRINSIP-PRINSIP TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK <ul><li>Wawasan ke Depan ( Visionary ) </li></ul><ul><li>Keterbukaan & Transparansi ( Openness &Transparency ) </li></ul><ul><li>Partisipasi Masyarakat ( Participation ) </li></ul><ul><li>Tanggung Gugat ( Accountability ) </li></ul><ul><li>Supremasi Hukum ( Rule of Law ) </li></ul><ul><li>Demokrasi ( Democracy ) </li></ul><ul><li>Profesionalisme & Kompetensi ( Profesionalism & Competency ) </li></ul>
  23. 23. PRINSIP-PRINSIP TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK <ul><li>Daya Tanggap ( Responsiveness ) </li></ul><ul><li>Keefisienan & Keefektifan ( Efficiency & Effectiveness ) </li></ul><ul><li>Desentralisasi ( Decentralization ) </li></ul><ul><li>Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat ( Private Sector & Civil Society Partnership ) </li></ul><ul><li>Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan ( Commitment to Reduce Inequality ) </li></ul><ul><li>Komitmen pada Lingkungan Hidup ( Commitment to Environmental Protection ) </li></ul><ul><li>Komitmen pada Pasar yang Fair ( Commitment to Fair Market ) </li></ul>
  24. 24. 1 . Wawasan ke Depan ( Visionary ) <ul><li>INDIKATOR MINIMAL: </li></ul><ul><li>Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum; </li></ul><ul><li>Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program; </li></ul><ul><li>Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi. </li></ul><ul><li>PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: </li></ul><ul><li>Peraturan/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada visi dan strategi; </li></ul><ul><li>Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif. </li></ul>
  25. 25. 2 . Keterbukaan & Transparansi ( Openness &Transparency ) <ul><li>INDIKATOR MINIMAL: </li></ul><ul><li>Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; </li></ul><ul><li>Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu. </li></ul><ul><li>PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: </li></ul><ul><li>Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; </li></ul><ul><li>Pusat/balai informasi; </li></ul><ul><li>Website ( e-government , e-procurement , dsb); </li></ul><ul><li>Iklan layanan masyarakat; </li></ul><ul><li>Media cetak; </li></ul><ul><li>Papan pengumuman. </li></ul>
  26. 26. 3 . Partisipasi Masyarakat ( Participation ) <ul><li>INDIKATOR MINIMAL: </li></ul><ul><li>Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif; </li></ul><ul><li>Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama. </li></ul><ul><li>PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: </li></ul><ul><li>Pedoman pelaksanaan proses partisipatif; </li></ul><ul><li>Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders ; </li></ul><ul><li>Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat; </li></ul><ul><li>Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam. </li></ul>
  27. 27. 4 . Tanggung Gugat ( Accountability ) <ul><li>INDIKATOR MINIMAL: </li></ul><ul><li>Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; </li></ul><ul><li>Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. </li></ul><ul><li>PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: </li></ul><ul><li>Mekanisme pertanggungjawaban; </li></ul><ul><li>Laporan tahunan; </li></ul><ul><li>Laporan pertanggungjawaban; </li></ul><ul><li>Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; </li></ul><ul><li>Sistem pengawasan; </li></ul><ul><li>Mekanisme reward and punishment . </li></ul>
  28. 28. 5 . Supremasi Hukum ( Rule of Law ) <ul><li>INDIKATOR MINIMAL: </li></ul><ul><li>Adanya kepastian dan penegakan hukum; </li></ul><ul><li>Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum; </li></ul><ul><li>Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. </li></ul><ul><li>PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: </li></ul><ul><li>Peraturan perundang-undangan; </li></ul><ul><li>Sistem yuridis yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan); </li></ul><ul><li>Reward and punishment yang jelas bagi aparat penegak hukum (kepolisian,kehakiman, kejaksaan); </li></ul><ul><li>Sistem pemantauan lembaga peradilan yang obyektif, independen, dan mudah diakses publik ( ombudsman ); </li></ul><ul><li>Sosialisasi mengenai kesadaran hukum. </li></ul>
  29. 29. 6 . Demokrasi ( Democracy ) <ul><li>INDIKATOR MINIMAL: </li></ul><ul><li>Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi; </li></ul><ul><li>Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat untuk memilih dan membangun konsensus dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. </li></ul><ul><li>PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: </li></ul><ul><li>Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. </li></ul>
  30. 30. 7 . Profesionalisme & Kompetensi ( Profesionalism & Competency ) <ul><li>INDIKATOR MINIMAL: </li></ul><ul><li>Berkinerja tinggi; </li></ul><ul><li>Taat asas; </li></ul><ul><li>Kreatif dan inovatif; </li></ul><ul><li>Memiliki kualifikasi di bidangnya. </li></ul><ul><li>PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: </li></ul><ul><li>Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya; </li></ul><ul><li>Kode etik profesi; </li></ul><ul><li>Sistem reward and punishment yang jelas; </li></ul><ul><li>Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM); </li></ul><ul><li>Standar dan indikator kinerja. </li></ul>
  31. 31. 8 . Daya Tanggap ( Responsiveness ) <ul><li>INDIKATOR MINIMAL: </li></ul><ul><li>Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat; </li></ul><ul><li>Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan. </li></ul><ul><li>PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: </li></ul><ul><li>Standar pelayanan publik; </li></ul><ul><li>Prosedur dan layanan pengaduan, hotline ; </li></ul><ul><li>Fasilitas komunikasi. </li></ul>
  32. 32. 9. Keefisienan & Keefektifan ( Efficiency & Effectiveness ) <ul><li>INDIKATOR MINIMAL: </li></ul><ul><li>Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal; </li></ul><ul><li>Adanya perbaikan berkelanjutan; </li></ul><ul><li>Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja. </li></ul><ul><li>PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: </li></ul><ul><li>Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan; </li></ul><ul><li>Survei-survei kepuasan stakeholders . </li></ul>
  33. 33. 10 . Desentralisasi ( Decentralization ) <ul><li>INDIKATOR MINIMAL: </li></ul><ul><li>Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan jabatan. </li></ul><ul><li>PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: </li></ul><ul><li>Peraturan perundangan mengenai: </li></ul><ul><li>Struktur organisasi yang tepat dan jelas; </li></ul><ul><li>Job description (uraian tugas) yang jelas. </li></ul>
  34. 34. 11 . Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat ( Private Sector & Civil Society Partnership ) <ul><li>INDIKATOR MINIMAL: </li></ul><ul><li>Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan; </li></ul><ul><li>Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu ( powerless ) untuk berkarya; </li></ul><ul><li>Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum; </li></ul><ul><li>Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. </li></ul><ul><li>PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: </li></ul><ul><li>Peraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan pemerintah-dunia usaha swasta-masyarakat; </li></ul><ul><li>Peraturan-peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu; </li></ul><ul><li>Program-program pemberdayaan. </li></ul>
  35. 35. 12 . Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan ( Commitment to Reduce Inequality ) <ul><li>INDIKATOR MINIMAL: </li></ul><ul><li>Adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu (subsidi silang, affirmative action , dsb); </li></ul><ul><li>Tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu; </li></ul><ul><li>Adanya kesataraan dan keadilan gender; </li></ul><ul><li>Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal. </li></ul><ul><li>PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: </li></ul><ul><li>Peraturan-peraturan yang berpihak pada pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal; </li></ul><ul><li>Program-program pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal. </li></ul>
  36. 36. 13 . Komitmen pada Lingkungan Hidup ( Commitment to Environmental Protection ) <ul><li>INDIKATOR MINIMAL: </li></ul><ul><li>Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan/konservasinya; </li></ul><ul><li>Penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan; </li></ul><ul><li>Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan; </li></ul><ul><li>Rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan. </li></ul><ul><li>PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: </li></ul><ul><li>Peraturan dan kebijakan yang menjamin perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup; </li></ul><ul><li>Forum kegiatan peduli lingkungan; </li></ul><ul><li>Reward and punishment dalam pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. </li></ul>
  37. 37. 14 . Komitmen pada Pasar yang Fair ( Commitment to Fair Market ) <ul><li>INDIKATOR MINIMAL: </li></ul><ul><li>Tidak ada monopoli; </li></ul><ul><li>Berkembangnya ekonomi masyarakat; </li></ul><ul><li>Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat. </li></ul><ul><li>PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: </li></ul><ul><li>Peraturan-peraturan mengenai persaingan usaha yang menjamin iklim kompetisi yang sehat. </li></ul>
  38. 38. Bagaimana Mewujudkan Kepemerintahan y ang Baik? <ul><li>Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran,pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder. </li></ul><ul><li>Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. </li></ul>
  39. 39. <ul><li>TERIMA KASIH </li></ul>
  40. 40. Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin’s Profile

×