Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik

Penerapan Good Governance di Sektor Publik u ntuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik Bintek dan Orientasi Nasional Penguatan Kedudukan/Fungsi DPRD dan Pemda pada Pelaksanaan Sistem Pengawasan, Budgeting dan Legislasi Berbasis Kinerja Hotel Jayakarta-Legian, 26 April 2007 Drs. H. Dadang Solihin, MA LPS Indonesia Bersatu

Materi

Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance

Apa itu Governance?

Good Governance

Prinsip-prinsip Good Governance

Stakeholders

Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat

Manfaat Good Governance

Tanggung Gugat ( Accountability )

Beberapa Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas Kinerja

Indikator Minimal Akuntabilitas

Perangkat Pendukung Indikator

Penerapan Akuntabilitas

Isu Strategis Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Rencana Tindak

Bagaimana Mewujudkan Good Governance?

Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,

sementara aktor di luarnya, hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Governance Government

From Government to Governance Pada awal tahun 1970an Overall administrative reform- secara bertahap Pembangunan administrasi sebagai suatu keharusan, bagian dari pembang unan nasional Aparatur yang bersih dan berwibawa Administrasi pembangunan ( development administration ) Dekade 1970an Pemerintah sebagai agent of change - Reinventing Government - Banishing bureaucracy Good governance Dekade 1980an -90an - steering rather rowing - leveraging change s through market - empowering people - work better, cost less - putting costumers first, etc Akhir 1990an hingga sekarang - transparansi - partisipasi - rule of law, law enforcement - akuntabilitas - dsb Pemerintah- birokrasi- manajemen

Apa itu Governance?

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good .

Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol

Good Governance

M engandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara yang baik.

Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum.

S uatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Prinsip-prinsip Good Governance

Wawasan ke Depan ( Visionary )

Keterbukaan & Transparansi ( Openness &Transparency )

Partisipasi Masyarakat ( Participation )

Supremasi Hukum ( Rule of Law )

Demokrasi ( Democracy )

Profesionalisme & Kompetensi ( Profesionalism & Competency )

Daya Tanggap ( Responsiveness )

Keefisienan & Keefektifan ( Efficiency & Effectiveness )

Desentralisasi ( Decentralization )

Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat ( Private Sector & Civil Society Partnership )

Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan ( Commitment to Reduce Inequality )

Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup ( Commitment to Environmental Protection )

Komitmen pada Pasar yang Fair ( Commitment to Fair Market )

Stakeholders Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS

Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance

Manfaat Good Governance

Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi .

Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel .

Terhapusnya peraturan per UU- an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik .

Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Lembaga-lembaga pemerintahan dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.

Beberapa Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan.

Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi.

Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceableness yang berarti dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya, serta reasonableness yang berarti dapat diterima secara logis.

Lanjutan . . .

Akuntabilitas Eksplisit

Pertanggungjawaban seorang pejabat publik manakala ia diharuskan untuk menjawab atau memikul konsekuensi atas cara-caranya dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan.

Akuntabilitas Implisit

Segenap aparatur publik secara implisit bertanggungjawab atas setiap pengaruh yang tak terduga dari akibat-akibat keputusan yang dibuat.

Akuntabilitas Kinerja

P erwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam me n capai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran

yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Inpres 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara :

PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah .

UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara :

RPP tentang Sistem Pengendalian Intern .

UU No. 2 5/2004 tentang SPPN:

PP No 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna n.

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah :

RPP tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

PP No 3 /200 7 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD , d an Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat .

Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;

Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;

Adanya output dan outcome yang terukur.

Indikator Minimal Akuntabilitas

Perangkat Pendukung Indikator

Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan;

Mekanisme pertanggungjawaban;

Laporan tahunan;

Laporan pertanggungjawaban;

Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;

Sistem pengawasan;

Mekanisme reward and punishment.

Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban program pembangunan yang dilakukan baik di pusat maupun di daerah secara berkala;

Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi;

Menerapkan reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu;

Memperbaiki format laporan akuntabilitas;

Menerapkan standar kompetensi jabatan;

Menyusun dan memperbaiki sistem pengaduan masyarakat;

Mengembangkan sistem informasi yang akurat, yang mencakup informasi masa lalu,masa kini dan masa depan.

Penerapan Akuntabilitas

Isu Strategis Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan indikator kinerja .

Lemahnya komitmen aparat untuk membuat laporan akuntabilitas .

Belum terbangunnya etika pemerintahan ( government ethic ) terhadap pertanggungjawaban publik .

Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan belum memuat penghargaan dan sanksi .

Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah .

Rencana Tindak

Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan indikator kinerja

Semua instansi

Meningkatnya kompetensi SDM aparatur

Meningkatkan kompetensi untuk melaksanakan tupoksinya

SDM Semua instansi

Diterapkannya standar kompetensi jabatan

Menerapkan standar kompetensi jabatan

Ketata - laksanaan Semua instansi

Tersusunnya tupoksi beserta indikator kinerja yang terukur

Tersusunnya SOP unit/lembaga sesuai dengan tupoksi

Menyusun tupoksi sekaligus indikator kinerja yang terukur

Menyusun SOP unit/ lembaga

Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak

Lemahnya komitmen aparat untuk membuat laporan akuntabilitas

LAN

semua instansi

Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dalam penyusunan laporan akuntabilitas

Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam penyusunan laporan akuntabilitas

SDM

Semua instansi

MenPAN dan LAN

Dilaksanakannya reward dan punishment secara konsisten

Tersusunnya format laporan akuntabilitas yang mudah dipahami dan dilaksanakan

Menerapkan reward dan punishment

Memperbaiki format laporan akuntabilitas

Ketata - laksanaan

MenPAN dan LAN

BPK,

BPKP

Inspektorat Jenderal

Terbentuknya serta berfungsinya lembaga pemantau dan penilai independen

Meningkatnya kredibilitas dan kemampuan lembaga audit

Membentuk lembaga pemantau dan penilai independen

Memperkuat lembaga audit

Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak

Belum terbangunnya etika pemerintahan ( government ethic ) terhadap pertanggungjawaban publik

MenPAN dan semua instansi Meningkatnya pemahaman terhadap etika pemerintahan yang berlanjut pada upaya penerapannya Meningkatkan pemahaman tentang etika pemerintahan SDM MenPAN dan semua instansi Diterapkannya reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu Menerapkan reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu Ketata - laksanaan LAN dan semua instansi Dikembangkannya dan diterapkannya corporate culture pada instansi pemerintah Pengembangan dan penerapan ‘ corporate culture ’ pada instansi pemerintah Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak

Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan belum memuat penghargaan dan sanksi

LAN

semua instansi

Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dalam penyusunan laporan akuntabilitas Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam penyusunan laporan akuntabilitas SDM

MenPAN

semua instansi

Terlaksananya reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu Menerapkan reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu Ketata - laksanaan

LAN

BPKP

Tersusunnya sistem dan pelaporan akuntabilias yang dilengkapi dengan aturan reward and punishment Melengkapi sistem dan pelaporan akuntabilitas dengan aturan mengenai reward and punishment Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak

Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah

LAN

semua instansi

Bertambahnya tingkat kepuasan masyarakat atas respon SDM aparatur terhadap berbagai pengaduan masyarakat Meningkatkan kemampuan responsivitas SDM aparatur terhadap pengaduan masyarakat SDM

LAN

semua instansi

Tersusun dan diperbaikinya sistem pengaduan masyarakat Menyusun dan memperbaiki sistem pengaduan masyarakat Ketata - laksanaan

LAN

semua instansi

Terlaksananya kegiatan sosialisasi

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran terhadap akuntabilitas pemerintah

Menyusun dan melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menuntut akuntabilitas pemerintah Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak

Bagaimana Mewujudkan Good Governance?

Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran,pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder.

Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik.

TERIMA KASIH

Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.