Penerapan Good Governance di Sektor Publik  u ntuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik Bintek dan Orientasi ...
Materi <ul><li>Pergeseran Paradigma:  F rom Government to Governance </li></ul><ul><li>Apa itu Governance? </li></ul><ul><...
Pergeseran Paradigma:  F rom Government to Governance <ul><li>Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah,...
From Government to Governance Pada awal tahun 1970an Overall administrative reform- secara bertahap Pembangunan administra...
Apa itu Governance? <ul><li>Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi,...
Good Governance <ul><li>M engandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggara...
Prinsip-prinsip Good Governance <ul><li>Wawasan ke Depan ( Visionary ) </li></ul><ul><li>Keterbukaan & Transparansi ( Open...
Stakeholders Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations ...
Troika:  Pola Hubungan  a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta,  d an Masyarakat VISI Masyarakat,  Bangsa, dan Negara Peme...
Manfaat  Good Governance <ul><li>Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi . </li></ul><ul><li>Terciptanya sistem...
Tanggung Gugat ( Accountability ) <ul><li>Lembaga-lembaga pemerintahan dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawa...
Beberapa Pengertian Akuntabilitas <ul><li>Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk me...
Lanjutan . . . <ul><li>Akuntabilitas Eksplisit </li></ul><ul><li>Pertanggungjawaban seorang pejabat publik manakala ia dih...
Akuntabilitas Kinerja <ul><li>P erwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pe...
<ul><li>Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; </li></ul><ul><li>Adanya sanksi yang dit...
Perangkat Pendukung Indikator <ul><li>Adanya  Standard Operating Procedure  (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintaha...
<ul><li>Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban program pembangunan yang dilakukan baik di pusat maupun di daerah secara ...
Isu Strategis Penerapan Prinsip  Akuntabilitas <ul><li>Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan indikator kinerja ...
Rencana Tindak <ul><li>Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan indikator kinerja </li></ul>Semua instansi <ul><li...
<ul><li>Lemahnya komitmen aparat untuk membuat laporan akuntabilitas </li></ul><ul><li>LAN  </li></ul><ul><li>semua instan...
<ul><li>Belum terbangunnya etika pemerintahan ( government ethic )   terhadap pertanggungjawaban publik </li></ul>MenPAN d...
<ul><li>Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan belum memuat penghargaan dan sanksi </li></ul><ul><li>LAN  </...
<ul><li>Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerin...
Bagaimana Mewujudkan  Good Governance? <ul><li>Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlu...
<ul><li>TERIMA KASIH </li></ul>
Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and...
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik

45,701

Published on

Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceableness dan reasonableness

Published in: Technology, Business
15 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
45,701
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3,238
Comments
15
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik

  1. 1. Penerapan Good Governance di Sektor Publik u ntuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik Bintek dan Orientasi Nasional Penguatan Kedudukan/Fungsi DPRD dan Pemda pada Pelaksanaan Sistem Pengawasan, Budgeting dan Legislasi Berbasis Kinerja Hotel Jayakarta-Legian, 26 April 2007 Drs. H. Dadang Solihin, MA LPS Indonesia Bersatu
  2. 2. Materi <ul><li>Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance </li></ul><ul><li>Apa itu Governance? </li></ul><ul><li>Good Governance </li></ul><ul><li>Prinsip-prinsip Good Governance </li></ul><ul><li>Stakeholders </li></ul><ul><li>Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat </li></ul><ul><li>Manfaat Good Governance </li></ul><ul><li>Tanggung Gugat ( Accountability ) </li></ul><ul><li>Beberapa Pengertian Akuntabilitas </li></ul><ul><li>Akuntabilitas Kinerja </li></ul><ul><li>Indikator Minimal Akuntabilitas </li></ul><ul><li>Perangkat Pendukung Indikator </li></ul><ul><li>Penerapan Akuntabilitas </li></ul><ul><li>Isu Strategis Penerapan Prinsip Akuntabilitas </li></ul><ul><li>Rencana Tindak </li></ul><ul><li>Bagaimana Mewujudkan Good Governance? </li></ul>
  3. 3. Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance <ul><li>Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. </li></ul><ul><li>Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, </li></ul><ul><li>sementara aktor di luarnya, hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. </li></ul>Governance Government
  4. 4. From Government to Governance Pada awal tahun 1970an Overall administrative reform- secara bertahap Pembangunan administrasi sebagai suatu keharusan, bagian dari pembang unan nasional Aparatur yang bersih dan berwibawa Administrasi pembangunan ( development administration ) Dekade 1970an Pemerintah sebagai agent of change - Reinventing Government - Banishing bureaucracy Good governance Dekade 1980an -90an - steering rather rowing - leveraging change s through market - empowering people - work better, cost less - putting costumers first, etc Akhir 1990an hingga sekarang - transparansi - partisipasi - rule of law, law enforcement - akuntabilitas - dsb Pemerintah- birokrasi- manajemen
  5. 5. Apa itu Governance? <ul><li>Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. </li></ul><ul><li>Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good . </li></ul>Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol
  6. 6. Good Governance <ul><li>M engandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara yang baik. </li></ul><ul><li>Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum. </li></ul><ul><li>S uatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. </li></ul>
  7. 7. Prinsip-prinsip Good Governance <ul><li>Wawasan ke Depan ( Visionary ) </li></ul><ul><li>Keterbukaan & Transparansi ( Openness &Transparency ) </li></ul><ul><li>Partisipasi Masyarakat ( Participation ) </li></ul><ul><li>Tanggung Gugat ( Accountability ) </li></ul><ul><li>Supremasi Hukum ( Rule of Law ) </li></ul><ul><li>Demokrasi ( Democracy ) </li></ul><ul><li>Profesionalisme & Kompetensi ( Profesionalism & Competency ) </li></ul><ul><li>Daya Tanggap ( Responsiveness ) </li></ul><ul><li>Keefisienan & Keefektifan ( Efficiency & Effectiveness ) </li></ul><ul><li>Desentralisasi ( Decentralization ) </li></ul><ul><li>Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat ( Private Sector & Civil Society Partnership ) </li></ul><ul><li>Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan ( Commitment to Reduce Inequality ) </li></ul><ul><li>Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup ( Commitment to Environmental Protection ) </li></ul><ul><li>Komitmen pada Pasar yang Fair ( Commitment to Fair Market ) </li></ul>
  8. 8. Stakeholders Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
  9. 9. Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
  10. 10. Manfaat Good Governance <ul><li>Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi . </li></ul><ul><li>Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel . </li></ul><ul><li>Terhapusnya peraturan per UU- an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. </li></ul><ul><li>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik . </li></ul><ul><li>Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. </li></ul>
  11. 11. Tanggung Gugat ( Accountability ) <ul><li>Lembaga-lembaga pemerintahan dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. </li></ul><ul><li>Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya. </li></ul>
  12. 12. Beberapa Pengertian Akuntabilitas <ul><li>Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. </li></ul><ul><li>Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi. </li></ul><ul><li>Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceableness yang berarti dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya, serta reasonableness yang berarti dapat diterima secara logis. </li></ul>
  13. 13. Lanjutan . . . <ul><li>Akuntabilitas Eksplisit </li></ul><ul><li>Pertanggungjawaban seorang pejabat publik manakala ia diharuskan untuk menjawab atau memikul konsekuensi atas cara-caranya dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. </li></ul><ul><li>Akuntabilitas Implisit </li></ul><ul><li>Segenap aparatur publik secara implisit bertanggungjawab atas setiap pengaruh yang tak terduga dari akibat-akibat keputusan yang dibuat. </li></ul>
  14. 14. Akuntabilitas Kinerja <ul><li>P erwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi </li></ul><ul><li>dalam me n capai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran </li></ul><ul><li>yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. </li></ul><ul><ul><li>Inpres 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . </li></ul></ul><ul><ul><li>UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>RPP tentang Sistem Pengendalian Intern . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>UU No. 2 5/2004 tentang SPPN: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>PP No 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna n. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>RPP tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PP No 3 /200 7 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD , d an Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat . </li></ul></ul></ul>
  15. 15. <ul><li>Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; </li></ul><ul><li>Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; </li></ul><ul><li>Adanya output dan outcome yang terukur. </li></ul>Indikator Minimal Akuntabilitas
  16. 16. Perangkat Pendukung Indikator <ul><li>Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan; </li></ul><ul><li>Mekanisme pertanggungjawaban; </li></ul><ul><li>Laporan tahunan; </li></ul><ul><li>Laporan pertanggungjawaban; </li></ul><ul><li>Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; </li></ul><ul><li>Sistem pengawasan; </li></ul><ul><li>Mekanisme reward and punishment. </li></ul>
  17. 17. <ul><li>Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban program pembangunan yang dilakukan baik di pusat maupun di daerah secara berkala; </li></ul><ul><li>Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi; </li></ul><ul><li>Menerapkan reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu; </li></ul><ul><li>Memperbaiki format laporan akuntabilitas; </li></ul><ul><li>Menerapkan standar kompetensi jabatan; </li></ul><ul><li>Menyusun dan memperbaiki sistem pengaduan masyarakat; </li></ul><ul><li>Mengembangkan sistem informasi yang akurat, yang mencakup informasi masa lalu,masa kini dan masa depan. </li></ul>Penerapan Akuntabilitas
  18. 18. Isu Strategis Penerapan Prinsip Akuntabilitas <ul><li>Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan indikator kinerja . </li></ul><ul><li>Lemahnya komitmen aparat untuk membuat laporan akuntabilitas . </li></ul><ul><li>Belum terbangunnya etika pemerintahan ( government ethic ) terhadap pertanggungjawaban publik . </li></ul><ul><li>Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan belum memuat penghargaan dan sanksi . </li></ul><ul><li>Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah . </li></ul>
  19. 19. Rencana Tindak <ul><li>Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan indikator kinerja </li></ul>Semua instansi <ul><li>Meningkatnya kompetensi SDM aparatur </li></ul><ul><li>Meningkatkan kompetensi untuk melaksanakan tupoksinya </li></ul>SDM Semua instansi <ul><li>Diterapkannya standar kompetensi jabatan </li></ul><ul><li>Menerapkan standar kompetensi jabatan </li></ul>Ketata - laksanaan Semua instansi <ul><li>Tersusunnya tupoksi beserta indikator kinerja yang terukur </li></ul><ul><li>Tersusunnya SOP unit/lembaga sesuai dengan tupoksi </li></ul><ul><li>Menyusun tupoksi sekaligus indikator kinerja yang terukur </li></ul><ul><li>Menyusun SOP unit/ lembaga </li></ul>Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
  20. 20. <ul><li>Lemahnya komitmen aparat untuk membuat laporan akuntabilitas </li></ul><ul><li>LAN </li></ul><ul><li>semua instansi </li></ul><ul><li>Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dalam penyusunan laporan akuntabilitas </li></ul><ul><li>Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam penyusunan laporan akuntabilitas </li></ul>SDM <ul><li>Semua instansi </li></ul><ul><li>MenPAN dan LAN </li></ul><ul><li>Dilaksanakannya reward dan punishment secara konsisten </li></ul><ul><li>Tersusunnya format laporan akuntabilitas yang mudah dipahami dan dilaksanakan </li></ul><ul><li>Menerapkan reward dan punishment </li></ul><ul><li>Memperbaiki format laporan akuntabilitas </li></ul>Ketata - laksanaan <ul><li>MenPAN dan LAN </li></ul><ul><li>BPK, </li></ul><ul><li>BPKP </li></ul><ul><li>Inspektorat Jenderal </li></ul><ul><li>Terbentuknya serta berfungsinya lembaga pemantau dan penilai independen </li></ul><ul><li>Meningkatnya kredibilitas dan kemampuan lembaga audit </li></ul><ul><li>Membentuk lembaga pemantau dan penilai independen </li></ul><ul><li>Memperkuat lembaga audit </li></ul>Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
  21. 21. <ul><li>Belum terbangunnya etika pemerintahan ( government ethic ) terhadap pertanggungjawaban publik </li></ul>MenPAN dan semua instansi Meningkatnya pemahaman terhadap etika pemerintahan yang berlanjut pada upaya penerapannya Meningkatkan pemahaman tentang etika pemerintahan SDM MenPAN dan semua instansi Diterapkannya reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu Menerapkan reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu Ketata - laksanaan LAN dan semua instansi Dikembangkannya dan diterapkannya corporate culture pada instansi pemerintah Pengembangan dan penerapan ‘ corporate culture ’ pada instansi pemerintah Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
  22. 22. <ul><li>Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan belum memuat penghargaan dan sanksi </li></ul><ul><li>LAN </li></ul><ul><li>semua instansi </li></ul>Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dalam penyusunan laporan akuntabilitas Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam penyusunan laporan akuntabilitas SDM <ul><li>MenPAN </li></ul><ul><li>semua instansi </li></ul>Terlaksananya reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu Menerapkan reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu Ketata - laksanaan <ul><li>LAN </li></ul><ul><li>BPKP </li></ul>Tersusunnya sistem dan pelaporan akuntabilias yang dilengkapi dengan aturan reward and punishment Melengkapi sistem dan pelaporan akuntabilitas dengan aturan mengenai reward and punishment Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
  23. 23. <ul><li>Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah </li></ul><ul><li>LAN </li></ul><ul><li>semua instansi </li></ul>Bertambahnya tingkat kepuasan masyarakat atas respon SDM aparatur terhadap berbagai pengaduan masyarakat Meningkatkan kemampuan responsivitas SDM aparatur terhadap pengaduan masyarakat SDM <ul><li>LAN </li></ul><ul><li>semua instansi </li></ul>Tersusun dan diperbaikinya sistem pengaduan masyarakat Menyusun dan memperbaiki sistem pengaduan masyarakat Ketata - laksanaan <ul><li>LAN </li></ul><ul><li>semua instansi </li></ul><ul><li>Terlaksananya kegiatan sosialisasi </li></ul><ul><li>Meningkatnya pemahaman dan kesadaran terhadap akuntabilitas pemerintah </li></ul>Menyusun dan melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menuntut akuntabilitas pemerintah Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
  24. 24. Bagaimana Mewujudkan Good Governance? <ul><li>Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran,pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder. </li></ul><ul><li>Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. </li></ul>
  25. 25. <ul><li>TERIMA KASIH </li></ul>
  26. 26. Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin’s Profile
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×