Penerapan Good Governance dalam      p  Pemberdayaan Komite Sekolah     Drs. H. Dadang Solihin, MA   Pertemuan Kepala Seko...
dadang-solihin.blogspot.com   2
Dadang Solihin’s Profile               Dadang holds a MA degree (                     g                 g   (Economics), U...
Materi Diskusi Pergeseran Paradigma: From Government to  Governance Apa itu Governance? Good Governance Stakeholders ...
Pergeseran Paradigma:         From Government to Governance         Government                                  Governance...
Apa itu Governance?              p   Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat    yang bersendikan ...
Good Governance   Mengandung makna t t kepemerintahan yang b ik    M       d         k tata k          i t h        baik,...
Stakeholders  STATE                      CITIZENS  Executive                   organized into:  Judiciary     d           ...
Troika:Pola Hubungan antara Pemerintah Dunia                     Pemerintah,     Usaha Swasta, dan Masyarakat  Masyarakat,...
Proses PerencanaanPendekatan Politik:Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencanapembangunan hasil proses politik...
Komite Sekolah sebagai                 Stakeholders Mewadahi dan meningkatkan partisipasi  para stakeholders pendidikan p...
Tugas Pokok KS   Menyelenggarakan rapat rapat komite sesuai program                        rapat-rapat    yang ditetapkan...
Fungsi KS   Mengevaluasi program sekolah secara proporsional    M        l   i            k l h               i  l   Men...
Manfaat Good Governance1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi.2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatal...
Prinsip-  Prinsip-prinsip Good Governance1. Wawasan ke Depan                   9. Keefisienan & Keefektifan   (Visionary) ...
Prinsip- Prinsip-prinsipGood Governance    dadang-solihin.blogspot.com   16
1. Wawasan ke Depan (Visionary)        Indikator Minimal                 Perangkat Pendukung Indikator                    ...
2. Keterbukaan & Transparansi (Openness &   Transparency)        Indikator Minimal                 Perangkat Pendukung Ind...
3.3 Partisipasi Masyarakat (Participation)        Indikator Minimal               Perangkat Pendukung Indikator-   Adanya ...
4. Tanggung Gugat (Accountability)      gg g    g (               y)        Indikator Minimal               Perangkat Pend...
5. Supremasi Hukum (Rule of Law)        Indikator Minimal               Perangkat Pendukung Indikator-   Adanya peraturan ...
6. Demokrasi (Democracy)        Indikator Minimal          dik      i i l                 Perangkat Pendukung Indikator   ...
7. Profesionalisme & Kompetisi (Profesionalisme &   Competency)        Indikator Minimal                    Perangkat Pend...
8.8 Daya Tanggap (Responsiveness)       Indikator Minimal                Perangkat Pendukung Indikator- Tersedianya layana...
9.9 Efisiensi & Efektivitas (Effeciency & Effectiveness)        Indikator Minimal                 Perangkat Pendukung Indi...
10. Desentralisasi (Decentralization)         Indikator Minimal                    Perangkat Pendukung Indikator- Adanya k...
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta &    Masyarakat (Private Sector & Civil Society    Partnership)        Indikator M...
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan    (Commitment to Reduce Inequality)        Indikator Minimal                   ...
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to    Environtment Protection)       Indikator Minimal                Peran...
14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to    Fair Market)       Indikator Minimal                Perangkat Pendukun...
Bagaimana Mewujudkan               Good Governance?   Membutuhkan komitmen kuat daya tahan dan waktu                     ...
Terima K ihT i    Kasih  dadang-solihin.blogspot.com   32
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah

14,367 views

Published on

Komite Sekolah berfungsi sebagai wadah dalam meningkatkan partisipasi para stakeholders pendidikan pada tingkat sekolah

Published in: Technology, Business
0 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
75
Actions
Shares
0
Downloads
256
Comments
0
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah

  1. 1. Penerapan Good Governance dalam p Pemberdayaan Komite Sekolah Drs. H. Dadang Solihin, MA Pertemuan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah Sumedang, 2 A S d Agustus 2007 t
  2. 2. dadang-solihin.blogspot.com 2
  3. 3. Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- Asia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 dadang-solihin.blogspot.com 3
  4. 4. Materi Diskusi Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Apa itu Governance? Good Governance Stakeholders Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat Swasta, Proses Perencanaan Komite Sekolah sebagai Stakeholders Tugas Pokok KS Fungsi KS Manfaat Good Governance Prinsip-prinsip Good Governance Bagaimana Mewujudkan Good Governance? dadang-solihin.blogspot.com 4
  5. 5. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama p publik, p pemerintah, civil society dan y sementara aktor di luarnya, dunia usaha sebagai tiga aktor hanya dapat disertakan sejauh utama. negara mengijinkannya. g gj y dadang-solihin.blogspot.com 5
  6. 6. Apa itu Governance? p Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Good dadang-solihin.blogspot.com 6
  7. 7. Good Governance Mengandung makna t t kepemerintahan yang b ik M d k tata k i t h baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan p pemerintahan y g baik, p y yang , penyelenggaraan negara y g gg g yang baik ataupun administrasi negara yang baik. Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di k i sebagai l d k t bilit diakui b i landasan awal b i l bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara u u umum. Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. k t dadang-solihin.blogspot.com 7
  8. 8. Stakeholders STATE CITIZENS Executive organized into: Judiciary d Community-based organizations C it b d i ti Legislature Non-governmental organizations Professional AssociationsPublic service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 8
  9. 9. Troika:Pola Hubungan antara Pemerintah Dunia Pemerintah, Usaha Swasta, dan Masyarakat Masyarakat, Bangsa, dan Negara g Masyarakat VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 9
  10. 10. Proses PerencanaanPendekatan Politik:Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencanapembangunan hasil proses politik (public choice theory ofplanning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalamRPJM/D.Proses Teknokratik:Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiaholeh lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional g j yang gbertugas untuk itu.Partisipatif:Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,antara lain melalui Musrenbang.Proses top-down dan bottom-up:Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 10
  11. 11. Komite Sekolah sebagai Stakeholders Mewadahi dan meningkatkan partisipasi para stakeholders pendidikan pada tingkat sekolah untuk turut serta merumuskan, menetapkan, k t k melaksanakan dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan terhadap peserta didik secara proporsional dan terbuka Mewadahi partisipasi pada stakeholders untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, b k f i berkenaan d dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah secara proporsional. proporsional dadang-solihin.blogspot.com 11
  12. 12. Tugas Pokok KS Menyelenggarakan rapat rapat komite sesuai program rapat-rapat yang ditetapkan Bersama-sama sekolah merumuskan dan menetapkan p visi dan misi, menyusun standar pembelajaran, menyusun rencana strategis pengembangan sekolah, menyusun dan menetapkan rencana p g y p progam tahunan, , serta mengembangkan potensi kearah prestasi unggulan. Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan Menghimpun, menggali dan mengelola sumber dana dan kontribusi lainnya b ik materil maupun non-material d k t ib i l i baik t il t i l dari masyarakat dadang-solihin.blogspot.com 12
  13. 13. Fungsi KS Mengevaluasi program sekolah secara proporsional M l i k l h i l Mengidentifikasi masalah serta mencari solusinya Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan baik berstandar nasional maupun lokal Memberikan motivasi dan penghargaan, serta otonomi profesional kepada staf pengajar Memantau kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah k l h Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program Menyampaikan usul/rekomendasi kepada pemda untuk meningkatkan kualitas p y g pelayanan ppendidikan dadang-solihin.blogspot.com 13
  14. 14. Manfaat Good Governance1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi.2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional d akuntabel. f i l dan k t b l3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara kelompok negara, kelompok, atau golongan masyarakat.4. Meningkatnya p g y partisipasi masyarakat dalam p y pengambilan kebijakan publik.5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan per ndang ndangan perat ran perundang-undangan, baik di tingkat p sat pusat maupun daerah. dadang-solihin.blogspot.com 14
  15. 15. Prinsip- Prinsip-prinsip Good Governance1. Wawasan ke Depan 9. Keefisienan & Keefektifan (Visionary) (Efficiency & Effectiveness)2. Keterbukaan & Transparansi 10. Desentralisasi (Openness &Transparency) (Decentralization)3.3 Partisipasi Masyarakat 11. 11 Kemitraan dengan Dunia (Participation) Usaha Swasta dan4. Tanggung Gugat Masyarakat (Private Sector & (Accountability) Civil Society Partnership) y p)5. Supremasi Hukum (Rule of 12. Komitmen pada Pengurangan Law) Kesenjangan (Commitment to6.6 Demokrasi (Democracy) Reduce Inequality)7. Profesionalisme & Kompetensi 13. Komitmen pada Perlindungan (Profesionalism & Lingkungan Hidup p Competency) y) (Commitment to Environmental Protection)8. Daya Tanggap 14. Komitmen pada Pasar yang (Responsiveness) Fair (Commitment to Fair Market ) dadang-solihin.blogspot.com 15
  16. 16. Prinsip- Prinsip-prinsipGood Governance dadang-solihin.blogspot.com 16
  17. 17. 1. Wawasan ke Depan (Visionary) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator g g- Memiliki perencanaan ke depan - Perangkat/kebijakan yang yang berisi visi dan strategi; memberikan kekuatan hukum pada- Adanya kejelasan setiap tujuan perencanaan yang berisi visi dan kebijakan dan program; strategi (dalam bentuk Keputusan- Adanya dukungan dari pelaku Menteri/Pimpinan, Keputusan untuk mewujudkan visi. t k j dk ii Pimpinan Daerah, P t Pi i D h Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah - Adanya peraturan yang memuat dokumen perencanaan yang terukur; - Proses penentuan visi dan strategi p g secara partisipatif. dadang-solihin.blogspot.com 17
  18. 18. 2. Keterbukaan & Transparansi (Openness & Transparency) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- Tersedianya informasi yang - Peraturan yang menjamin hak memadai pada setia proses untuk mendapatkan informasi; penyusunan dan implementasi - Pusat/balai informasi; kebijakan publik; - Website (e-government, e-- Adanya akses p y pada informasi y g yang p procurement, dsb); , ); siap, mudah dijangkau, bebas - Iklan layanan masyarakat; diperoleh, dan tepat waktu. - Media cetak dan elektronik; - Papan pengumuman; - Pameran pembangunan. dadang-solihin.blogspot.com 18
  19. 19. 3.3 Partisipasi Masyarakat (Participation) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- Adanya pemahaman y p - Pedoman pelaksanaan p p proses penyelenggara negara tentang partisipatif; proses/metode partisipatif; - Mekanisme/peraturan untuk- Adanya pengambilan keputusan mengakomodasi kepentingan yang yang didasarkan konsensus beragam bersama. - Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders; - Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat. l i i k t dadang-solihin.blogspot.com 19
  20. 20. 4. Tanggung Gugat (Accountability) gg g g ( y) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator g g- Adanya kesesuaian antara - Adanya Standard Operating pelaksanaan dengan standar Procedure (SOP) dalam prosedur pelaksanaan; penyelenggaraan urusan- Adanya sanksi yang ditetapkan pemerintahan atau dalam atas kesalahan atau kelalaian penyelenggaraan kewenangan/ dalam l k d l pelaksanaan kegiatan; k i t pelaksanaan kebijakan; l k k bij k- Adanya output dan outcome yang - Mekanisme pertanggungjawaban; terukur. - Laporan tahunan; - Laporan pertanggungjawaban; - Sistem pemantauan kinerja p y penyelenggara negara; gg g - Sistem pengawasan; - Mekanisme reward dan punishment. dadang-solihin.blogspot.com 20
  21. 21. 5. Supremasi Hukum (Rule of Law) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- Adanya peraturan perundang- - Peraturan perundang-undangan; undangan yang tegas dan - Sistem peradilan pidana yang konsisten; terpadu/terintegrasi (kepolisian (kepolisian,- Adanya penegakan hukum yang kejaksaan, pengadilan); adil dan tidak diskriminatif; - Reward and punishment yang jelas- Adanya penindakan terhadap Ad i d k h d bagi b i aparat penegak hukum kh k setiap pelanggar hukum; (kepolisian, kehakiman, kejaksaan);- Adanya kesadaran dan kepatuhan - Sistem pemantauan dan kepada hukum. pengawasan terhadap lembaga penegak hukum yang dilakukan secara obyektif, independen, dan y , p , mudah diakses publik; - Sosialisasi peraturan perundang- undangan. dadang-solihin.blogspot.com 21
  22. 22. 6. Demokrasi (Democracy) Indikator Minimal dik i i l Perangkat Pendukung Indikator k d k dik- Adanya hak-hak dasar rakyat seperti - Peraturan yang menjamin adanya hak berkumpul, berserikat, dan p , , hak dna kewajiban ysang sama bagi j y g g mengeluarkan pendapat; anggota masyarakat untuk turut serta- Adanya kesamaan di depan hukum; dalam pengambilan keputusan- Adanya kesempatan yang sama kebijakan publik. untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik;- Adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh berbagai informasi publik; i f i blik- Adanya kesempatan yang sama untuk berusaha dan berprestasi;- Adanya kesempatan yang sama untuk berinovasi, berkreasi dan berproduktifitas. p dadang-solihin.blogspot.com 22
  23. 23. 7. Profesionalisme & Kompetisi (Profesionalisme & Competency) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- Berkinerja tinggi; - Standar kompetensi yang sesuai- Taat asas; dengan fungsinya;- Kreatif dan inovatif; - Kode etik profesi;- Memiliki k lifik i bid M iliki kualifikasi di bidangnya. - Sistem Si t reward and punishment yang d d ih t jelas; - Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM); - Standar dan indikator kinerja. dadang-solihin.blogspot.com 23
  24. 24. 8.8 Daya Tanggap (Responsiveness) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- Tersedianya layanan pengaduan, pengaduan - Standar pelayanan minimal; baik berupa crisis center, Unit - Prosedur dan layanan pengaduan Pelayanan Masyarakat (UPM), hotline; kotak k t k saran, dan surat pembaca d t b - F ilit akses informasi yang bebas Fasilitas k i f i b b yang mudah diakses masyarakat; biaya.- Adanya standar dan prosedur dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan. dadang-solihin.blogspot.com 24
  25. 25. 9.9 Efisiensi & Efektivitas (Effeciency & Effectiveness) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- Terlaksananya administrasi - Standar dan indikator kinerja untuk penyelenggaraan negara yang l menilai efisiensi dan efektivitas il i fi i i d f ki i berkualitas dan tepat sasaran dengan penyelenggaraan pemerintahan; penggunaan sumberdaya yang - Survei-survei kepuasan stakeholders; optimal; - Peraturan organisasi dan tata laksana- Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan negara yang efektif untuk perbaikan; p ; dan efisien;;- Berkurangnya tumpang tindih - Program kerja yang tidak tumpang penyelenggaraan fungsi tindih. organisasi/unit kerja kerja. dadang-solihin.blogspot.com 25
  26. 26. 10. Desentralisasi (Decentralization) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- Adanya kejelasan pembagian tugas dan - Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengenai wewenang antar tingkat p g g pemerintahan dan Pemerintahan Daerah; ; antar tingkatan jabatan di daerah sesuai - Undang-udnang No. 33 Tahun 2004 mengenai dengan PP Pembagian Urusan Pemerintah Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah sebagai revisi PP No. 25 tahun 2000; Pusat dan Daerah;- Adanya kejelasan standar dalam pemberian - Rancangan PP tentang Pembagian Urusan dukungan terhadap pelayanan masyarakat Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah (Standar Pelayanan Minimal). Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai revisi dari PP Nomor p g 24 Tahun 2000; - Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah sesuai dengan revisi PP No. 8 Tahun 2003; No - Perda mengenai Urusan wajib Pemerintah Daerah; - Perda mengenai Struktur Organisasi Daerah; g g - Peraturan pendanaan dan standar operasi yang mendukung aparat (pemerintah dan pemerintah daerah) dapat melakukan pelayanan sesuai dengan standar yang ada. ada dadang-solihin.blogspot.com 26
  27. 27. 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta & Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- Adanya pemahaman aparat pemerintah - Peraturan-peraturan dan pedoman yang tentang pola-pola kemitraan; pola pola mendorong kemitraan pemerintah-dunia pemerintah dunia- Adanya lingkungan yang kondusif usaha swasta-masyarakat; bagi masyarakat kurang mampu - Peraturan-peraturan yang berpihak pada (powerless) untuk berkarya; masyarakat kurang mampu;- Terbukanya kesempatan bai - Program-program pemberdayaan. masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum;- Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/usaha mikro, kecil, dan , , menengah. dadang-solihin.blogspot.com 27
  28. 28. 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator g g- Adanya kebijakan yang berorientasi - Peraturan-peraturan yang berpihak pada pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengurangan kesenjangan secara regional, masyarakat secara seimbang ( y g (subsidi ekonomi, hukum dan kebijakan mengenai , j g silang, affirmative action); penanggulangan kemiskinan,- Tersedianya layanan-layanan/fasilitas- pemberdayaan gender, masyarakat kurang fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu, dan kewasan tertinggal; mampu; - Program-program kebijakan moneter dan- Adanya kesetaraan dan keadilan fiskal, sistem hukum yang transparan, gender; pembangunan regional, pemberdayaan- Adanya pemberdayaan kawasan gender, masyarakat kurang mampu, dan tertinggal. kewasan tertinggal; - Pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi yang mendukug pelaksanaan l i d k l k strategi dan kebijakan yang terkait dengan pengurangan kesenjangan dan berbagai bidang pembangunan. bid b dadang-solihin.blogspot.com 28
  29. 29. 13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environtment Protection) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- M Menurunnya tingkat pencemaran i k - P Peraturan d k bij k yang dan kebijakan dan kerusakan lingkungan; menjamin perlindungan dan- Adanya keikutsertaan masyarakat pelestarian sumberdaya alam dan dalam melestarikan lingkungan lingkungan hidup; hidup. - Forum kegiatan peduli lingkungan; - Ketentuan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan hidup. hidup dadang-solihin.blogspot.com 29
  30. 30. 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- Berkembangnya ekonomi Berbagai peraturan dan kebijakan masyarakat; mengenai persaingan usaha yang:- Terjaminnya iklim kompetisi yang - Menjamin iklim kompetisi yang sehat. sehat; - Mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah, investasi swasta yang mendorong peningkatan kesempata berusaha; k b h - Adanya affirmative action dari pemerintah untuk mendorong kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah. dadang-solihin.blogspot.com 30
  31. 31. Bagaimana Mewujudkan Good Governance? Membutuhkan komitmen kuat daya tahan dan waktu kuat, yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran, pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang b ik pada seluruh stakeholder. k i t h baik d l h t k h ld Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik y g gg yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa p g kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih ba baik. dadang-solihin.blogspot.com 31
  32. 32. Terima K ihT i Kasih dadang-solihin.blogspot.com 32

×