Pembangunan Transmigrasi dalam  Perspektif Evaluasi Kinerja Pembangunan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Pembangunan Transmigrasi dalam Perspektif Evaluasi Kinerja Pembangunan

on

  • 787 views

Workshop Kawasan Transmigrasi Berdaya Saing 2015-2019

Workshop Kawasan Transmigrasi Berdaya Saing 2015-2019
Putri Gunung Hotel-Lembang, 16 Desember 2013

Statistics

Views

Total Views
787
Views on SlideShare
787
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
37
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pembangunan Transmigrasi dalam  Perspektif Evaluasi Kinerja Pembangunan Pembangunan Transmigrasi dalam Perspektif Evaluasi Kinerja Pembangunan Presentation Transcript

  • dadang-solihin.blogspot.com 2
  • dadang-solihin.blogspot.com 3
  • Materi • • • • Review Arah Kebijakan Ketransmigrasian 2015-2019 Evaluasi Kinerja Pembangunan Perumusan Isu Strategis Penyusunan Renstra K/L dadang-solihin.blogspot.com 4
  • Review Arah Kebijakan Ketransmigrasian 2015-2019 Visi Belum ada Visi-Misi Misi Tujuan/ Sasaran • Kesejahteraan, Pemerataan Pembangunan Daerah, serta Kesatuan dan Persatuan Bangsa Strategi 1. Demand Side Strategy, dan 2. Supply Side Strategy Kebijakan Program 1. 2. 3. 4. 5. Pemilihan [Penentuan] Ruang [Wilayah]. Penyiapan dan Pengembangan SDM. Pengembangan Ekonomi Lokal Kerjasama Pusat-Daerah Kerjasama Lintas- [Kementerian] dan Pemerintah Daerah • Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. dadang-solihin.blogspot.com 5
  • dadang-solihin.blogspot.com 6
  • dadang-solihin.blogspot.com 7
  • Definisi Evaluasi • Proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. • Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan. (OECD, 2010) dadang-solihin.blogspot.com 8
  • Jenis Evaluasi menurut waktu pelaksanaan Tahap Perencanaan (ex-ante):  Dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan  Untuk memilih dan menentukan: 1. Skala prioritas dari berbagai alternatif dan 2. Kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya Tahap Pelaksanaan (on-going)  Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai  Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program  Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)  Dilaksanakan Setelah Pelaksanaan Rencana Berakhir  Untuk Melihat Apakah Pencapaian (Output/ Outcome/ Impact) Program Mampu Mengatasi Masalah Pembangunan Yang Ingin Dipecahkan  Untuk menilai: 1. Efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), 2. Efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun 3. Manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. dadang-solihin.blogspot.com 9
  • Mengapa Perlu Evaluasi • Review perkembangan/progress • Identifikasi masalah dalam perencanan dan/atau implementasi • Membuat penyesuaian yang dapat membuat “perbedaan” • Membantu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya • Memberikan berbagai kemungkinan solusi dalam menyelesaikan masalah • Memunculkan pertanyaan mengenai asumsi dan strategi • Mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya • Memberikan informasi dan pengetahuan mendalam • Meningkatkan kemungkinan dalam membuat perubahan pembangunan yang positif dadang-solihin.blogspot.com 10
  • Indikator Kinerja dan Log-Frame AT INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT OUTCOME OUTPUT INPUT ABK KPJM dadang-solihin.blogspot.com 11
  • Alur Pikir Logic Model Metode Penyusunan IMPACTS Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah OUTCOMES Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTPUTS Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) ACTIVITIES Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja Metode Pelaksanaan INPUTS Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007 dadang-solihin.blogspot.com 12
  • Hirarki dari Visi ke Program Visi • Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi • Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Tujuan/ Sasaran • Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Strategi • Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan Program • Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. • Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. dadang-solihin.blogspot.com 13
  • Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program (Mengacu pada Struktur UU 25/2004) Visi X Visi Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJA PRIMA Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program Kebingungan X Sasaran Strategi Kebijakan Program Frustrasi Program Tidak Terarah Program Tidak Efektif Program Salah Langkah Misi X Strategi Visi Misi Sasaran X Visi Misi Sasaran Strategi Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Kebijakan X Kebijakan dadang-solihin.blogspot.com X Tidak Efisien 14
  • Bagan Alur Penyusunan RPJMN 2015-2019 4 Aspirasi Masyarakat RPJPN 2005-2025 Background Study Hasil Evaluasi RPJMN Musrenbang Jangka Menengah Nasional SIDANG KABINET Platform Presiden 6 5 1 Rancangan Teknokratik RPJMN RANCANGAN AWAL RPJMN 3 RANCANGAN RANCANGAN RPJMN RPJMN RANCANGAN AKHIR RPJMN RPJMN 2015-2019 Pedoman Penyesuaian SIDANG KABINET Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L TRILATERAL MEETING Pedoman  Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L Penelaahan  2 Rancangan Renstra K/L RENSTRA K/L Pembagian Tugas Hasil Evaluasi Renstra PEMERINTAH DAERAH RPJMD dadang‐solihin.blogspot.com Bahan penyusunan  dan Perbaikan  Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD 15
  • dadang-solihin.blogspot.com 16
  • Format Rancangan Teknokratis Penulisan RPJMN 2015-2019 Bagian I • • • • • • Arahan RPJPN 2005-2025 Lingkungan Strategis Kerangka Ekonomi Makro Kerangka Pendanaan Pembangunan Kerangka Regulasi Sasaran Pokok, Arah kebijakan dan Strategi RPJMN 20152019 • Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah • Prinsip-Prinsip Pengarusutamaan Pembangunan Bagian II Uraian Sembilan Bidang Pembangunan yang dijabarkan dalam Kerangka Pembangunan Wilayah  Kerangka Pendanaan dan Regulasi Bagian III Uraian Isu Lintas Bidang & Wilayah  Kerangka Pendanaan dan Regulasi Bagian IV Kegiatan Strategis Nasional  Kerangka Pendanaan dan Regulasi dadang‐solihin.blogspot.com 17
  • Evaluasi Renstra Kemenakertrans 2010-2014 • Masih banyaknya lokasi transmigrasi yang tidak berkembang, yang disebabkan antara lain : 1. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi. 2. Masih banyaknya lokasi yang dicadangkan dan dikembangkan di daerah belum memenuhi kriteria clear (mempunyai batas fisik yang jelas) dan clean (tidak tumpang tindih dengan penggunaan lahan lainnya dan mendapat dukungan masyarakat). 3. Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi. 4. Masih rendahnya partisipasi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dan swasta dalam mengembangkan ekonomi masyarakat pada pembangunan transmigrasi. 5. Belum adanya kesepahaman yang solid mengenai pembangunan transmigrasi pada sektor-sektor terkait. dadang‐solihin.blogspot.com 18
  • dadang-solihin.blogspot.com 19
  • Apa Itu Isu Strategis? • • Isu Strategis adalah – Isu paling pokok – Tidak hanya masalah tapi juga harus aktual dan mendesak – Jika isu tersebut ditangani akan memiliki dampak positif terhadap isu lainnya Isu Strategis akan menjadi perhatian untuk 5 tahun mendatang. dadang-solihin.blogspot.com 20
  • Tolok Ukur Penentuan Isu Strategis 1. Aktual Apakah isu ini sedang jadi pusat perhatian? 2. Urgensi Apakah isu ini mendesak? 3. Relevansi Apakah isu ini sesuai dengan kebutuhan stakeholders? 4. Dampak + Apakah isu ini sesuai dengan visi dan misi K/L? 5. Kesesuaian Apakah isu ini jika dibahas akan membantu menyelesaikan permasalahan pembangunan? 6. Inklusi Dapatkah stakeholders berpartisipasi dalam isu ini? 7. Sensitivitas Apakah isu ini aman dari dampak negatif? dadang-solihin.blogspot.com 21
  • Tujuan dan Prinsip Tujuan Prinsip-Prinsip • Mendapatkan kepastian isu strategis apa yang disepakati untuk diangkat dan menjadikan arah fokus pembangunan untuk jangka menengah, • Yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi dan merumuskan visi, misi serta agenda pembangunan K/L 1. Penetapan isu strategis didasarkan atas pertimbangan matang setelah mensinergikan hasil kajian dari aspek politis, teknokratis, partisipatif, topdown dan bottom up 2. Rancangan visi K/L perlu tegas, jelas arahnya, ringkas, realistis dan aplikatif, serta mampu menjawab tantangan dan permasalahan menjadi isu strategis 3. Rumusan misi harus mempunyai keterkaitan jelas dengan pencapaian visi dadang-solihin.blogspot.com 22
  • Metode dan Langkah Metode • Kajian analitis dan diskusi antar Tim Penyusun • Dialog atau diskusi melalui FGD Langkah-langkah 1. Review kembali draft rumusan strategis 2. Bandingkan dengan catatan-catatan atau rumusan hasil FGD untuk semua aspek pembangunan yang telah dibahas 3. Tetapkan rumusan yang menjadi isu strategis daerah 4. Berdasarkan rumusan isu strategis kemudian susun rumusan alternatif Informasi yang Disiapkan • Rumusan/kesepakatan hasil jaring aspirasi  Isu dan Harapan Masyarakat • Hasil rumusan/formulasi analisis secara teknis terhadap profil dan prediksi perkembangan nasional • Rumusan hasil FGD yang telah disepakati dadang-solihin.blogspot.com 23
  • Isu Strategis 1. Lemahnya Kepastian hukum kepemilikan lahan dan Persepsi Otonomi Daerah – Ketidakpastian Status Kepemilikan Tanah. – Paradigma Transmigrasi dari “Memindahkan Penduduk”  “Pusat Pertumbuhan Daerah” – Kurangnya sinergi dan peran leading sector dalam Program Transmigrasi 2. Rendahnya Kualitas SDM, Kelembagaan, dan Kurangnya Akulturasi Budaya – Rendahnya Kualitas SDM Transmigran dan Kelembagaan Sosial-Ekonomi, Pendampingan – Kurangnya Kuantitas SDM Berkualitas di Daerah Transmigrasi. – Kurangnya Akulturasi Budaya Transmigran dan Penduduk Lokal. dadang-solihin.blogspot.com 24
  • Isu Strategis 3. Kurangnya Infrastruktur Fisik (Transportasi, Komunikasi) dan Non-Fisik (knowledge) – Kurangnya sarana transportasi (jalan raya, jembatan, kendaraan), Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi (Sekolah, Pasar, Rumah Ibadah, UMKM, Pos Keamanan) – Kurangnya Infrastruktur Non-Fisik (Agent of Change, Tomas, Toda, Toga). 4. Belum Optimalnya Implementasi Manajemen Pembangunan di Kawasan Transmigrasi. – Lemahnya Perencanaan (Paradigma baru, Sesuai dengan Kebutuhan Lokasi Penerima) – Lemahnya Pengorganisasian (tupoksi). – Lemahnya Pelaksanaan (koordinasi, MoU Pemerintah Pusat dan Pemda, Ego sektoral) – Lemahnya Pengawasan (audit pelaksanaan). dadang-solihin.blogspot.com 25
  • Isu Strategis 5. Memantapkan konsepsi pembangunan ketransmigrasian sebagai pembangunan wilayah sehingga: – Fokus pengembangan wilayah perlu dikembangkan yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam penataan implementasinya ; – Pemantapan pentahapan yang jelas dalam kerangka pengembangan wilayah; – Koordinasi optimal pada tiap tahapan pengembangan wilayah. dadang-solihin.blogspot.com 26
  • Isu Strategis 6. Pemindahan penduduk adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan – Memastikan daerah tujuan mempunyai potensi sumber daya alam, lokasi, dan akses yang lengkap dan utuh yang sesuai dengan kebutuhan SDM yang akan dikirim. – Program/ kegiatan penyiapan SDM adalah dalam kerangka pembangunan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 27
  • Isu Strategis 7. Menguatkan upaya Monev terhadap pelaksanaan pembangunan transmigrasi – Membangun upaya terpadu dengan pemerintah daerah untuk pelaksanaan monev dan tindak lanjut; – Perlu evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB); – Penyelesaian masalah sebelum pembangunan wilayah transmigrasi yang baru. dadang-solihin.blogspot.com 28
  • Isu Strategis 8. Peran data dan informasi tentang kondisi lokasi sangat penting dalam kerangka pengembangan wilayah pada setiap tahapan, mencakup : – Informasi dasar mengenai kondisi lokasi (sosial, ekonomi, politik, dll); – Informasi mengenai potensi dan akses terhadap pusat-pusat pertumbuhan di sekitar wilayah transmigrasi yang akan dibangun; – Penyiapan data dasar sebagai benchmark dalam Monev perkembangan wilayah dan masyarakat transmigrasi. dadang-solihin.blogspot.com 29
  • Pemetaan Permasalahan Permasalahan Keadaan Existing Arah Kebijakan Kesenjangan pembangunan antarwilayah • Investasi swasta terkonsentrasi di Jawa-Bali (karena keuntungan aglomerasi) • Investasi pemerintah terkonsentrasi di Jawa-Bali dan Sumatera (demand-driven) • Mendorong investasi swasta berbasis sumber daya alam • Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam pengembangan KTI, khususnya pembangunan infrastruktur strategis (supply-driven) Keterkaitan perdagangan antar-pulau • Interaksi perdagangan yang cukup kuat terbatas antara Jawa & Sumatera • Biaya transportasi barang antar pulau tinggi • Meningkatkan infrastruktur perhubungan • Meningkatkan efisiensi sistem logistik nasional Daya saing industri unggulan lokal • Hanya mengandalkan keunggulan komparatif (resource endowment) • Kurangnya fokus perencanaan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan industri unggulan • Memperkuat diferensiasi dan keunggulan inovatif • Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan pengembangan industri unggulan daerah • Memperbaiki iklim usaha/ investasi daerah dadang-solihin.blogspot.com 30
  • dadang-solihin.blogspot.com 31
  • Landasan Hukum Penyusunan Renstra K/L 1. UU 25/2004 tentang SPPN • Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) 2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025 3. PP 20/2004 tentang RKP • Pasal 3 ayat (1) 4. PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional • Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (8), Pasal 14 ayat (2) dadang-solihin.blogspot.com 32
  • Renstra-KL • • • Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN. Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja yang akan dicapai oleh Presiden. dadang-solihin.blogspot.com 33
  • Muatan Renstra-KL Renstra K/L memuat paling tidak antara lain: 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan dan Sasaran Strategis 4. Arah Kebijakan Pembangunan 5. Program dan Kegiatan 6. Kebutuhan Pendanaan dadang-solihin.blogspot.com 34
  • Substansi Renstra-KL  Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan  Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/ Lembaga  Informasi tentang keluaran (output) dan sumberdaya bersifat indikatif dadang-solihin.blogspot.com 35
  • Alur Penyusunan Renstra-KL Proses Teknokratik  Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah  Trilateral meeting antara K/L, Bappenas, dan Kementerian Keuangan  Mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN dan RPJPN 2005-2025 Proses Politik  Proses penyusunan Renstra-KL yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas (platform) Presiden dadang-solihin.blogspot.com Penetapan Renstra-KL  Renstra-KL ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan K/L 36
  • dadang-solihin.blogspot.com 37
  • Alur Penyusunan Renstra-KL dadang-solihin.blogspot.com 38
  • Renstra-KL bagi Kementerian ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEMENTERIAN Program Teknis dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi Eselon 1A yang bersifat memberikan pelayanan eksternal ESELON I ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 39
  • Sistematika Penulisan Renstra-KL BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2.1 Visi Kementerian/Lembaga 2.2 Misi Kementerian/Lembaga 2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional  Sesuai dengan penugasan RPJMN pada K/L, terkait dengan prioritas nasional/ bidang.  Uraian mencakup indikatif pendanaan dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L  Uraian bersifat lengkap (tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya)  Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang bersangkutan  Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program  Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur K/L, meliputi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. BAB IV Penutup LAMPIRAN Matriks Kinerja K/L Matriks Pendanaan K/L dadang-solihin.blogspot.com 40
  • dadang-solihin.blogspot.com 41
  • Tahap Penyusunan Renstra K/L (1) Persiapan (2) Identifikasi Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan K/L (3) Penyusunan Visi dan Misi K/L (4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (5) Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi (6) Penyusunan Program dan Kegiatan (7) Penyusunan Target dan Pendanaan K/L (berbasis KPJM) dadang-solihin.blogspot.com 42
  • (1) Persiapan 1. Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi; 2. Identifikasi asas legal bagi K/L dalam pelaksanaan tugas dan justifikasi fungsi dan kewenangannya; 3. Identifikasi struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya. 4. Identifikasi data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan selama proses penyusunan Renstra-KL. dadang-solihin.blogspot.com 43
  • (2) Identifikasi Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan K/L 1.Kondisi Umum K/L  Hasil evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan  Hasil aspirasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan K/L 2.Identifikasi Potensi dan Permasalahan K/L  Uraian kondisi umum serta potensi dan permasalahan K/L dituangkan dalam Bab I. Pendahuluan pada subbab 1.1 Kondisi Umum K/L, dan 1.2 Potensi dan Permasalahan K/L. dadang-solihin.blogspot.com 44
  • (3) Penyusunan Visi dan Misi K/L 1.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh K/L pada akhir periode perencanaan. 2.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.  Uraian Visi dan Misi K/L dituangkan dalam dokumen Renstra-KL Bab II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L, pada subbab 2.1 Visi K/L, dan 2.2 Misi K/L. dadang-solihin.blogspot.com 45
  • (4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L 1. Tujuan:  Sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan berlaku pada periode jangka menengah;  Dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;  Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh K/L; dan  Dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi K/L 2. Sasaran:  Merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L;  Mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program dalam K/L;  Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan  Dilengkapi dengan target kinerja.  Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L dituangkan dalam Bab II tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (subbab 2.3 dan 2.4). dadang-solihin.blogspot.com 46
  • (5) Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi 1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional  K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaransasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian program prioritas Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN) selain bertanggungjawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya sendiri.  Uraian Strategi dan Kebijakan Nasional dituangkan dalam Bab III tentang Strategi dan Kebijakan (subbab 3.1). 2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L  Memuat program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis.  Uraian mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L dituangkan dalam Bab III tentang Arah Kebijakan dan Strategi (subbab 3.2).  Program-program tersebut harus mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait. dadang-solihin.blogspot.com 47
  • (6) Penyusunan Program dan Kegiatan 1. Program K/L 2. Kegiatan K/L 3. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/L 4. Indikator Kinerja Program (Outcome) 5. Indikator Kinerja Kegiatan (Output) 6. Target Kinerja dadang-solihin.blogspot.com 48
  • (7) Penyusunan Target dan Pendanaan K/L (berbasis KPJM) 1. Penelaahan (review) program dan kegiatan. 2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2015-2019. 3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2015) bagi program dan kegiatan baru 4. Menyusun Prakiraan Maju Jangka Menengah. dadang-solihin.blogspot.com 49
  • Program K/L Program Teknis  Merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/ masyarakat (pelayanan eksternal)  Mencerminkan tupoksi unit organisasi eselon 1 A  Nomenklatur program bersifat unik/ khusus tidak duplikatif untuk masingmasing organisasi pelaksananya  Harus dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya berdasarkan periode waktu tertentu Program Generik  Merupakan program yang digunakan oleh beberapa organisasi eselon 1 A yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/ atau administrasi pemerintahan  Nomenklatur program dibuat unik untuk setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan membedakan kode programnya  Ditujukan untuk menunjang pelaksanaan program teknis  Dilaksanakan dalam periode jangka menengah, perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi dadang-solihin.blogspot.com 50
  • Kegiatan K/L Kegiatan Teknis Kegiatan Generik  Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu kegiatankegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian Sasaran Nasional.  Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis.  Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II  Tindakan mobilisasi personil, belanja barang dan modal sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. dadang-solihin.blogspot.com 51
  • Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/L a. Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi. b. Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan. c. Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya. d. Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja. e. Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja. f. Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator. g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. dadang-solihin.blogspot.com 52
  • Indikator Kinerja Program (Outcome)  Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.  Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai dengan visi, misi dan tupoksinya;  Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan  Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. dadang-solihin.blogspot.com 53
  • Indikator Kinerja Kegiatan (Output)  Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program.  Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai dengan tupoksinya;  Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;  Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome program; dan  Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. dadang-solihin.blogspot.com 54
  • Target Kinerja  SMART a. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas; b. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya; c. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada; d. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact yang ditetapkan; dan e. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 55
  • dadang-solihin.blogspot.com 56