Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional

on

  • 2,781 views

Diklatpim III Kementerian Kesehatan Angkatan I Tahun 2012 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan , Jakarta 10 April 2012

Diklatpim III Kementerian Kesehatan Angkatan I Tahun 2012 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan , Jakarta 10 April 2012

Statistics

Views

Total Views
2,781
Views on SlideShare
2,781
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
98
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional Presentation Transcript

  • dadang-solihin.blogspot.com 2
  • Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah BappenasAlamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : dadangsol@yahoo.comWebsite : http://dadang-solihin.blogspot.com dadang-solihin.blogspot.com 3
  • Materi• Reformasi Perencanaan• Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)• Rencana Pembangunan Jangka Menengah• Rencana Strategis K/L• Rencana Kerja Pemerintah• RKP 2013• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah• Rencana Strategis SKPD• Pembiayaan Pembangunan: Reformasi Penganggaran dadang-solihin.blogspot.com 4
  • dadang-solihin.blogspot.com 5
  • Apa itu SPPNSPPN adalah Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 6
  • Tujuan SPPN1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 7
  • Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 8
  • Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan PeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com 9
  • d s t… d s t…dadang-solihin.blogspot.com 11
  • Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajatdengan bangsa lain dengan mengandalkan padakemampuan dan kekuatan sendiri.Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dankemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baikantarindividu, gender, maupun wilayah.Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup. dadang-solihin.blogspot.com 12
  • 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dadang-solihin.blogspot.com 13
  • dadang-solihin.blogspot.com 14
  • dadang-solihin.blogspot.com 15
  • RPJMN 2010 - 2014Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program AksiBuku serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil I Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPNBuku 2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG II PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusunBuku dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH III DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. dadang-solihin.blogspot.com 16
  • Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III Visi-Misi SBY-Boediono Buku RPJMN 2010-1014 I 11 Prioritas Nasional+Buku 3 Prioritas Nasional Lainnya Buku II III Prioritas Bidang: Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Prioritas Regional: Sarana Prasarana, Politik, Sumatera, Jawa-Bali, Hankam, Hukum & Aparatur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Wilayah & Tata Ruang, SDA & Tenggara, Maluku, Papua LH dadang-solihin.blogspot.com 17
  • RPJMN 2010-2014 VISIINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN MISI1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG AGENDA1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN dadang-solihin.blogspot.com 18
  • Prioritas Nasional PerbaikanInfrastruktur Lunak Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2 Pendidikan Prioritas 3 Kesehatan Penguatan Prioritas 4 Penanggulangan KemiskinanInfrastruktur Sosial Prioritas 5 Ketahanan Pangan Prioritas 6 Infrastruktur Prioritas 7 Iklim Investasi dan Bisnis Percepatan Prioritas 8 Energi Pembangunan Prioritas 9 Lingkungan Hidup danInfrastruktur Fisik Penanggulangan Bencana Prioritas 10 Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pascakonflik Pembangunan Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Kreativitas Inovasi Teknologi dadang-solihin.blogspot.com 19
  • Perbedaan RPJMN 2004-2009 1/2 dengan RPJMN 2010-2014Struktur Buku RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014Terdiri dari 1 buku: Terdiri dari 3 buku:• Bagian I Permasalahan dan agenda • Buku satu, mencerminkan prioritas pembangunan nasional pembangunan nasional• Bagian II, III, IV Agenda pembangunan • Buku Dua, mencerminkan nasional (bab-bab berdasarkan pembangunan pada bidang dan lintas permasalahan dan prioritas bidang pembangunan yang ditentukan) • Buku Tiga, mencerminkan• Bagian V Kerangka Ekonomi Makro pembangunan dengan berbasis• Bagian VI Kaidah Pelaksanaan kewilayahan Pembangunan nasional serta penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah tahun 2010 dadang-solihin.blogspot.com 20
  • Perbedaan RPJMN 2004-2009 2/2 dengan RPJMN 2010-2014 Substansi RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014Perencanaan Perencanaan berdasarkan isu Perencanaan pada RPJMN permasalahan (issue based) berdasarkan pembagian selama 5 tahun bidangPerencanaan spasial Belum mencantumkan Perencanaan spasial terdapat perencanaan spasial dalam buku tigaProgram dan Open Program Linkage dengan strukturKegiatan organisasiPengukuran Kinerja Tidak Terdapat tool Dilengkapi dengan indikator menentukan kinerja yang akan untuk memudahkan dicapai dan mengevaluasinya pengukuran kinerja dan evaluasiTarget Belum seluruhnya Terlihat target yang akan mencantumkan target yang dicapai selama 5 tahun akan dicapaiPenganggaran Belum mencantumkan Mencantumkan anggaran bagi anggaran pelaksanaan pembangunan untuk 5 tahun dadang-solihin.blogspot.com 21
  • Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan NASIONAL-DAERAH K/L-SKPD KEWENANGAN RENCANA JANGKA RENCANA STRATEGIS PANJANG & MENENGAH PERAN STRATEGI VISI, MISI K/L-SKPD (2010-2014) KEBIJAKSANAAN TUJUAN DAN SASARAN KERANGKA EKONOMI MAKRO STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM PROGRAM TUPOKSI K/L-SKPD KEGIATAN KEGIATAN (2010-2014)Hubungan Keterkaitan Dokumen untuk Menjamin Terciptanya Sinergitas antara Pusat dan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional sesuai RPJMN dadang-solihin.blogspot.com 22
  • dadang-solihin.blogspot.com 23
  • Tujuan SPDAD1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih terarah dan sistematik dengan skenario yang disepakati semua pihak2. Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian domestik3. Mendorong pembangunan kawasan perbatasan, terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan kawasan ekonomi khusus dadang-solihin.blogspot.com 24
  • Agenda untuk Memperkuat SPDADSinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalamseluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan evaluasi yang mencakup sinergidalam: 1. Perencanaan kebijakan. 2. Kerangka regulasi. 3. Kerangka anggaran. 4. Kerangka kelembagaan 5. Kerangka pengembangan wilayah dadang-solihin.blogspot.com 25
  • Wilayah Sulawesi Kesenjangan Wilayah Share PDRB thdp Nasional 4,60% Wilayah Kalimantan Pertmbh Ekonomi 7.72% Wilayah Sumatera Pendapt perkapita 4,98 jt Share PDRB thdp 8,83% Share PDRB thdp 21,55% Nasional Pendudk miskin 2,61 jt (17,6%) Nasional Pertumb. Ekonomi 5.26% Pertumb. Ekonomi 4,65% Wilayah Papua Pendaptn perkapita 13,99 jt Pendaptn perkapita 9,80 jt Share PDRB thdp 1,28% Pendudk miskin 1,21 jt (9%) Nasional Penduduk miskin 7,3 jt (14,4%) Pertmbuh Ekonomi 0,60% Pendaptn perkapita 8,96 jt Pndudk miskin 0,98 jt (36,1%) Wilayah Jawa Bali Share PDRB thdp 62,00% Nasional Pertumbh Ekonomi 5.89% Wilayah Maluku Pendapt perkapita 11,27 jt Wilayah Nusa Tenggara Share PDRB thdp 0,32% Pendudk miskin 20,19 jt Nasional (12,5%) Share PDRB thdp 1,42% Nasional Pertumbh Ekonomi 4,94% Pertmbuh Ekonomi 3,50% Pendaptn perkapita 2,81 jtSumber : BPS 2008 (diolah) Pendapt perkapita 3,18 jt Pendudk miskin 0,49 jt (20,5%)Ket : Atas Dasar dadang-solihin.blogspot.com Pendudk miskin 2,17 jt Harga Konstan (24,8%) 26
  • Keterkaitan Antarwilayah Perdagangan antardaerah terpusat di Jawa dan Sumatera  Blok Ekonomi Utama. Perdagangan antardaerah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih relatif kecil dan belum berkembangCatatan: Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah. Angka yang digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah. Angka dalam lingkaran menunjukkan input antara dalam wilayah.Sumber : Tabel IRIO 2005, BPS (diolah) dadang-solihin.blogspot.com 27
  • Keterkaitan Perdagangan Antarpulau 1,82% 6,58% 83,10% 8,39% 81,54% 73,01% 4,32% 5,26% 14,83% 54797.00 (minimum) 7,85% 245594.00 398937.00 (median) 9,49% 19,51% 639154.00 70,85% 22,2% 1339115.00 (maximum) 84,32% Sumber: IRIO 2005, Diolah Pengganda Output AntarwilayahPerdagangan Intrawilayah Jawa- Indonesia Wilayah Sumatra Kalimantan Sulawesi Bali TimurPerdagangan antarwilayah ke Sumatera Sumatra 1.559 0.088 0.081 0.015 0.011Perdagangan antarwilayah ke Jawa Jawa-Bali 0.158 1.599 0.097 0.201 0.158Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan Kalimantan 0.023 0.056 1.480 0.068 0.022Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi Sulawesi 0.002 0.008 0.005 1.460 0.028Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur Kep. Timur 0.003 0.017 0.002 0.009 1.307Transaksi ekonomi hanya dalam wilayah, dan keterkaitan antarwilayah belum optimal. dadang-solihin.blogspot.com 28
  • Strategi dan Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah 2010-20141. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian domestik3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan bencana5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan dadang-solihin.blogspot.com 29
  • dadang-solihin.blogspot.com 30
  • Renstra-KL• Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.• Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.• Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja yang akan dicapai oleh Presiden. dadang-solihin.blogspot.com 31
  • Muatan Renstra-KL Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:1. Visi2. Misi3. Tujuan dan Sasaran Strategis4. Arah Kebijakan Pembangunan5. Program dan Kegiatan6. Kebutuhan Pendanaan dadang-solihin.blogspot.com 32
  • Substansi Renstra-KL Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/ Lembaga  Informasi tentang keluaran (output) dan sumberdaya bersifat indikatif dadang-solihin.blogspot.com 33
  • Alur Penyusunan Renstra-KL Proses Proses Penetapan Teknokratik Politik Renstra-KL Menggunakan metode  Proses penyusunan  Renstra-KL ditetapkan dan kerangka berpikir Renstra-KL yang dengan Peraturan ilmiah disesuaikan dengan Pimpinan K/L Trilateral meeting visi, misi, dan program antara K/L, Bappenas, prioritas (platform) dan Kementerian Presiden Keuangan Mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN dan RPJPN 2005-2025 dadang-solihin.blogspot.com 34
  • Alur Penyusunan Renstra-KL dadang-solihin.blogspot.com 35
  • Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA LEMBAGA TINGGI NEGARA Program-programTeknis dilaksanakan oleh organisasi Lembaga Tinggi Negara ESELON I ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 36
  • Renstra-KL bagi Kementerian ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEMENTERIAN Program Teknis dilaksanakan oleh 1(satu) unit organisasi Eselon 1A yangbersifat memberikan ESELON Ipelayanan eksternal ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 37
  • Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA• Disarankan untuk 1 (satu) Program Teknis KEMENTERIAN KOORDINATOR digunakan oleh seluruh Eselon 1A terkait• Indikator kinerja masing-masing Eselon 1A muncul dalam ESELON I indikator kinerja program ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 38
  • Renstra-KL bagi LPND ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA LPND & LEMBAGA NON STRUKTURAL LPND dan Lembaga Non-Struktural akanmenggunakan 1 (satu)Program Teknis untuk Lembaganya ESELON I ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 39
  • Sistematika Penulisan Renstra-KLBAB I PENDAHULUAN 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L 1.1 Kondisi Umum  Uraian bersifat lengkap (tidak hanya 1.2 Potensi dan Permasalahan mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yangBAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN diperlukan untuk melaksanakannya) KEMENTERIAN/LEMBAGA  Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui 2.1 Visi Kementerian/Lembaga Program dan/atau Lintas Program dalam K/L 2.2 Misi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan 2.3 Tujuan  Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator 2.4 Sasaran Strategis kinerja outcome dari masing-masing Kementerian/Lembaga Program  Uraian dilengkapi dengan penjelasanBAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI mengenai penataan aparatur K/L, meliputi 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi  Sesuai dengan penugasan RPJMN sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam pada K/L, terkait dengan prioritas mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. nasional/ bidang (Buku I dan/atau Buku II dan/atau Buku III). BAB IV Penutup  Uraian mencakup indikatif pendanaan LAMPIRAN dilengkapi dengan indikator-indikator Matriks Kinerja K/L kinerja outcome dari masing-masing Matriks Pendanaan K/L Program dadang-solihin.blogspot.com 40
  • Program K/L Program Teknis Program Generik Merupakan program yang  Merupakan program yang digunakan menghasilkan pelayanan kepada oleh beberapa organisasi eselon 1 A kelompok sasaran/ masyarakat yang bersifat pelayanan internal untuk (pelayanan eksternal) mendukung pelayanan aparatur dan/ Mencerminkan tupoksi unit organisasi atau administrasi pemerintahan eselon 1 A  Nomenklatur program dibuat unik untuk Nomenklatur program bersifat unik/ setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan khusus tidak duplikatif untuk masing- nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan masing organisasi pelaksananya membedakan kode programnya Harus dapat dievaluasi pencapaian  Ditujukan untuk menunjang kinerjanya berdasarkan periode waktu pelaksanaan program teknis tertentu Dilaksanakan dalam periode jangka menengah, perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi dadang-solihin.blogspot.com 41
  • Kegiatan K/L Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II Tindakan mobilisasi personil, belanja barang dan modal sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. a. Kegiatan Teknis Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian Sasaran Nasional. b. Kegiatan Generik Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis. dadang-solihin.blogspot.com 42
  • Penyusunan Pendanaan K/L Program dan Struktur Program Kegiatan 1 Evaluasi (PP dan Kegiatan 2 2005-2009 21/2004) 2010-2014 Pagu Program Definitif Struktur 2010 Kegiatan 3 Pagu Kinerja Definitif 2010 Penyusunan based year 2010 Program dan kegiatan 2010-2014 4 Pagu Definitif Prakiraan Maju 2010 2011 2012 2013 2014 dadang-solihin.blogspot.com 43
  • Sumber dan Target Pendanaan Berasal dari: SUMBER  Pemerintah (Pusat dan Daerah)PENDANAAN  Swasta (Investasi Swasta Dalam dan Luar Negeri)  Melalui Mekanisme Public Private Partnership TARGET MERUPAKAN BESARAN DALAM ANGKAPENDANAAN dadang-solihin.blogspot.com 44
  • dadang-solihin.blogspot.com 45
  • Proses Perencanaan dan Penganggaran PRESIDEN PENYAMPAIAN MENETAPKAN ARAH PENYAMPAIAN PENETAPAN PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN, KEBIJAKAN & PAGU INDIKATIF ALOKASI PAGU ANGGARAN RANCANGAN PRIORITAS DAN RANCANGAN ANGGARAN K/L PEMBANGUNAN K/L APBN, DAN RUU AWAL RKP OLEH PRESIDEN NASIONAL APBN JAN FEB MART APRL MEI JUNI JULI AGTS SEPT OKT NOV DES PENYUSUNAN PENYELESAIAN PENGESAHAN PENYELESAIA PERKIRAAN PEMBAHASAN DOKUMEN PERPRES N KAPASITAS MUSRENBANG RANCANGAN PELAKSANAAN RKP PENELAAHAN FISKAL APBN DAN RUU ANGGARAN OLEH Th X + FE 3 th RKA-K/L MENKEU APBN Hasil Pembahasan1. Rupiah berupa berita acara a) Rp. Murni kesepakatan b) PNBP dan pembahasan yang BLU akan disampaikan2. PHLN KemKeu kepada K/L3. PDN dadang-solihin.blogspot.com 46
  • RKP UU 25/2004 tentang SPPN PP 20/2004 tentang RKPRKP adalah penjabaran dari RPJM RKP adalah penjabaran dari RPJMNasional yang memuat: Nasional yang memuat:• Prioritas pembangunan • Rancangan kerangka ekonomi• Rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk makro yang mencakup didalamnya arah kebijakan fiskal gambaran perekonomian secara dan moneter menyeluruh termasuk arah • Prioritas pembangunan kebijakan fiskal, serta program • Rencana kerja dan K/L, lintas K/L, kewilayahan pendanaannya baik yang dalam bentuk kerangka regulasi dilaksanakan langsung oleh dan kerangka pendanaan yang pemerintah maupun yang bersifat indikatif. ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 47
  • Ciri Penyusunan RKP1. Proses “top-down” dan “bottom-up”.2. Tindak lanjut kebijakan desentralisasi maka kegiatan pemerintah pusat di daerah menjadi salah satu perhatian utama.3. Proses penyatuan persepsi K/L tentang prioritas pembangunan nasional dan konsekuensi rencana anggarannya sebagai persiapan pembahasan RKA K/L di DPR. dadang-solihin.blogspot.com 48
  • Pokok-pokok penyusunan RKP• Penyusunan RKP dan pendanaannya menggunakan Renja-KL dan rancangan RKPD provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bahan masukan.• Disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.• Standar pelayanan mininum digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun RKP. dadang-solihin.blogspot.com 49
  • Pokok-Pokok Penyusunan RKP• Program dan kegiatan disusun dengan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu.• Program terdiri dari kegiatan yang berupa: • Kerangka regulasi yang tertujuan untuk emfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat; dan/atau • Kerangka pelayanan umum dan investasi Pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 50
  • Pendekatan Penyusunan RKP• Sebagai pedoman penyusunan RAPBN, RKP disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran.• Pendekatan baru tersebut mencakup 3 (tiga) hal: 1. penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah 2. penerapan penganggaran terpadu 3. penerapan penganggaran berbasis kinerja. dadang-solihin.blogspot.com 51
  • Mekanisme Penyusunan RKP1. Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari RPJM Nasional2. Pimpinan K/L menyiapkan rancangan Renja-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP dan berpedoman pada Renstra-KL3. Menteri mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja-KL Rancangan RKP menjadi bahan bagi Musrenbangnas yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah4. Musrenbang penyusunan RKP dilaksanakan paling lambat bulan April5. Menteri menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang6. RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN7. RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden dadang-solihin.blogspot.com 52
  • Proses Penyusunan RKP 2012 Telaah Buku I,II, III RPJMN 2010 – 2014 dalam tahun berjalan Temu Konsultasi Pra Rakernis/ Triwulanan I -2011 Ratek K/L Menghasilkan Ranc Awal Pagu Penyusuna Indikatif per K/L Raker Sidkab dan n Ranc. Bappenas Finalisasi Ranc. Awal Tema RKP 2012 RKP 2012 RKP Forum Rakorbangpus RKP Penyusunan Konsultasi 2012 Awal Publik UPPD Penyusunan Ranc. Final Musrenbang Trilateral meeting Persandingan UPPD – UPPD 2012 Provinsi Renja KL Penyusunan Ranc. Final Ratek/Pra Musrenbangnas Renja K/L Rateknis K/L 2012 Sidkab Musrenbangna Pasca Rancangan Penetapan s Musrenbangna Akhir RKP RKP 2012 RKP 2012 s 2012 dadang-solihin.blogspot.com 53
  • Musrenbangnas RKP• Kementerian Perencanaan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan untuk menyelaraskan antar Renja-KL dan antara kegiatan dekonsentrasi dan tusas pembantuan yang tercantum dalam Renja-KI dengan rancangan RKPD.• Hasil musyawarah perencanaan pembangunan digunakan untuk memutakhirkan rancangan RKP dadang-solihin.blogspot.com 54
  • Tahapan Musrenbang Tahun 2012 Mendiseminsikan Menghasilkan Rancangan Awal RKP masukan untuk Untuk masukan 2013 dan SEB Pagu Rancangan Renja Menghasilkan penajaman Renja Indikatif 2013 K/L UPPD K/L Persandingan RAKORBANGPUS/ MUSREN UPPD & Renja TRIWULANAN II RATEK K/L BANGPROV K/L (21 Mar) (< 21 Maret) (21 Mar-10 Apr) (10-15 Apr) PRA- PRA-RAKOR PASCA MUSREN MUSREN TRIWULANAN I FORUM OMS MUSREN BANGPUS BANGNAS BANGNAS (29 Feb) (21-30 Mar) BANGNAS (29Mar) (16-20, 25 (26 Apr) (30 Apr) Apr)Menyusun Isu Menjaring aspirasi 1. Membahas 1. Laporan hasil PertemuanStrategis Provinsi Menetapkan Isu publik bagi RKP Sinkronisasi Pra Musren Bappenas – K/Lsebagai basis Strategis 2013 Pusat Daerah. 2. Arahan membahas hasilpembahasan 2. Per wilayah/ presiden Musrenbangnassinkronisasi pusat hari untuk penyem- 3. Dialog Pusat-daerah purnaan RKP 2013 Daerah Rangkaian Musrenbangnas dadang-solihin.blogspot.com 55
  • Pembahasan rancangan RKP• Rancangan RKP dibahas dalam Sidang Kabinet untuk ditetapkan menjadi RKP dengan Keputusan Presiden paling lambat pertengahan bulan Mei.• RKP dipergunakan sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPR.• Dalam hal RKP yang dapat ditetapkan berbeda dengan RKP hasil pembahasan dengan DPR maka Pemerintah mengunakan RKP hasil pembahasan dengan DPR. dadang-solihin.blogspot.com 56
  • Isi RKP 2012 Buku I: Prioritas Pembangunan serta Kerangka Buku II: Ekonomi Makro dan Pembiayaan Prioritas Pembangunan Bidang PembangunanI. Pendahuluan I. Kebijakan Pengarusutamaan dan lintas 1. Latar belakang bidang 2. Tujuan II. Bidang Sosial budaya dan kehidupan 3. Prioritas Nasional dan Prakarsa Baru beragama 4. Sistematika III. Bidang ekonomiII. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional IV. Bidang IPTEK Tahun 2012 1. Kondisi Umum V. Bidang Sarana dan Prasarana 2. Tema Pembangunan Tahun 2011 VI. Bidang Politik 3. Prioritas Pembangunan VII. Bidang Pertahanan dan KeamananIII. Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan VIII. Bidang hukum dan aparatur Pembangunan IX. Bidang Wilayah dan Tata Ruang 1. Kondisi Ekonomi makro tahun 2011 dan perkiraan tahun 2011 X. Bidang SDA dan LH 2. Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun XI. Sistem Pendukung Manajemen 2012 Pembangunan Nasional 3. Tantangan Pokok XII. Matriks Target Kinerja Pembangunan Tahun 4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro 2012 5. Pendanaan melalui Transfer ke Daerah XIII. Matriks Rencana Tindak Pembangunan K/LIV. Kaidah pelaksanaan Tahun 2012 dadang-solihin.blogspot.com 57
  • Isi RKP 2012 Buku III: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan I. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Tahun 2010-2014 II. Pengembangan Wilayah Sumatera 2012 III. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali 2012 IV. Pengembangan Wilayah Kalimantan 2012 V. Pengembangan Wilayah Sulawesi 2012 VI. Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara 2012 VII. Pengembangan Wilayah Maluku 2012 VIII. Pengembangan Wilayah Papua 2012 IX. Kaidah Pelaksanaan dadang-solihin.blogspot.com 58
  • Evaluasi RKP UU 25/2004 PP 20/2004• Pimpinan K/L melakukan • Hasil program-program evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan harus secara RKP K/L periode sebelumnya sinergis mendukung pencapaian• Menteri menyusun evaluasi RKP sasaran pembangunan nasional berdasarkan hasil evaluasi yang ditetapkan dalam RPJM Renja K/L Nasional. • Keluaran dari masing-masing kegiatan dalam satu program harus secara sinergis mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dari program yang bersangkutan dadang-solihin.blogspot.com 59
  • dadang-solihin.blogspot.com 60
  • Tema Pembangunan Tahun 2013 Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan RakyatUnsur – unsur pokok tema ini adalah:(1)Daya Saing.(2)Daya Tahan Ekonomi (Resilience ).(3)Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat.(4)Stabilitas Sosial dan Politik. dadang-solihin.blogspot.com 61
  • Prioritas Nasional dan Isu Strategis 2013 RPJMN 2010-2014 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 8 Energi 2 Pendidikan 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 3 Kesehatan 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 4 Penanggulangan Kemiskinan 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 5 Ketahanan Pangan 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 6 Infrastruktur 13 Bidang Perekonomian 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013 ISU STRATEGIS NASIONAL 2013 PENINGKATAN DAYA SAING PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESRA Membaiknya iklim investasi dan usaha (Ease of doing bussiness) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity Percepatan pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1-4 Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi PEMANTAPAN STABILITAS SOSPOL Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda Persiapan pemilu 2014 Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI Percepatan pembangunan Minimum Essential Force Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi dadang-solihin.blogspot.com 62
  • Prioritas Nasional dalam Kerangka Pembangunan Nasional MEKANISME EKONOMI (PRO-GROWTH DAN PRO-JOB) MEKANISME EKONOMI (PRO GROWTH DAN PRO JOB) • Stabilitas makro ekonomi • Prioritas 5: Ketahanan Pangan • Prioritas 6: Infrastruktur • Prioritas 7: Iklim Investasi dan Usaha • Prioritas 8: Energi • Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi • Prioritas lainnya:  Bidang Perekonomian PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA KERANGKA • Prioritas 1: Reformasi PRO ENVIRONMENT Birokrasi dan TataPEMBANGUNAN • Prioritas 9: Lingkungan hidup dan bencana Kelola; NASIONAL • Prioritas 2: Pendidikan; • Prioritas 3: Kesehatan; PRO POOR DAN PRO(PRO-POOR DAN PRO-JOB) PRO RAKYAT JOB • Prioritas lainnya: • Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan  Bidang Polhukam • Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik; • Percepatan:  Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat  Percepatan Pembangunan NTT • Prioritas Lainnya:  Bidang Kesejahteraan Rakyat dadang-solihin.blogspot.com 63
  • Integrasi MP3EI dan MP3KI dalam RKP MEKANISME EKONOMI MEKANISME EKONOMI•• Menjaga stabilitas makro ekonomi Menjaga stabilitas makro ekonomi•• Mendorong percepatan pertumbuhan sektor riil Mendorong percepatan pertumbuhan sektor riil MASTERPLAN MASTERPLAN•• Perbaikan iklim investasi baik di sektor keuangan maupun sektor riil (Prioritas 7) Perbaikan iklim investasi baik di sektor keuangan maupun sektor riil (Prioritas 7) PERCEPATAN PERCEPATAN•• Mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur (Prioritas 6) Mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur (Prioritas 6) DAN DAN•• Penguatan skema kerjasama pembiayaan investasi dengan swasta (Prioritas 6)6) Penguatan skema kerjasama pembiayaan investasi dengan swasta (Prioritas PERLUASAN PERLUASAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNA•• Ketahanan energi (Prioritas 8) Ketahanan energi (Prioritas 8) EKONOMI N EKONOMI•• Ketahanan pangan (Prioritas 5) Ketahanan pangan (Prioritas 5) INDONESIA INDONESIA•• Reformasi birokrasi dan tata kelola (Prioritas 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola (Prioritas 1)•• Peningkatan SDM dan inovasi teknologi (Prioritas 2 dan 11) Peningkatan SDM dan inovasi teknologi (Prioritas 2 dan 11) (MP3EI) (MP3EI)•• Bidang perekonomian - industri pengolahan dan pariwisata (Prioritas lainnya) Bidang perekonomian - industri pengolahan dan pariwisata (Prioritas lainnya)•• Bidang polhukam - Alutsista (Prioritas lainnya) Bidang polhukam - Alutsista (Prioritas lainnya) 2012 2015 2020 2025 Program Strategis PROGRAM PENANGGULANGAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL MASTERPLAN MASTERPLAN KEMISKINAN EKSISTING Jaminan Sosial (Social Security):  Asuransi Kesehatan PERCEPATAN PERCEPATAN Klaster I Bantuan dan Jaminan Sosial  Jaminan Kematian  Jaminan Hari Tua DAN DAN Klaster II TRANSFORMASI  Jaminan Pensiun  Jaminan Kecelakaan Kerja PERLUASAN PERLUASAN Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Sosial (Social Assistance):  Food stamps PENGURANGAN PENGURANGA Klaster III KUMKM   Temporary shelter Beasiswa miskin KEMISKINAN N KEMISKINAN Klaster IV Program Pro-Rakyat INDONESIA INDONESIA PENGEMBANGAN LIVELIHOOD (breakthrough) Pemberdayaan (Community Empowerment) (MP3KI) (MP3KI) Akses Berusaha & Kredit (Financial Access) Pengembangan Kawasan berbasis Potensi Lokal Kelompok Sasaran RTHM, RTM dan RTSM (40 % terbawah PPLS 2011) 30 % terbawah (PPLS 2014/2017) dadang-solihin.blogspot.com 20 % terbawah (PPLS 2017/2020) 10 % terbawah (PPLS 2023) 64
  • RPJMN 2010-2014INDIKATOR Realisasi 2005 Realisasi 2006 Realisasi 2007 Realisasi 2008 Realisasi 2009PertumbuhanEkonomi : 5,7% 5,5 % 6,3% 6,0% 4,5%Pengangguran: 11,24% 10,28% 9,11% 8,39% 7,87%Kemiskinan: 15,97% 17,75 % 16,58% 15,42% 14,15% Realisasi 2010 Realisasi 2011 RKP APBN -P 2012 Proyeksi 2013 Proyeksi 2014PertumbuhanEkonomi: 6,1% 6,5 % 6,3%-6,7% 6,7%-7,4% 7,0%-7,7%Pengangguran 7,1% 6,53 % 6,4%-6,6% 6,0%-6,6% 5%-6%Kemiskinan 13,3% 12,36% 10,5%-11.5% 9,5%-10,5% 8%-10% dadang-solihin.blogspot.com 65
  • Konsep Dasar Inisiatif Baru• Inisiatif Baru dapat berupa : – Penambahan Program (Fokus Prioritas)/Outcome/Kegiatan/Output baru; – Penambahan Volume Target; atau – Percepatan Pencapaian Target.• Tujuan Inisiatif Baru : – Memberikan Fleksibilitas Pada Sistem Perencanaan dan Penganggaran; – Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional ; – Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas – Melakukan Efisiensi (saving proposal). dadang-solihin.blogspot.com 66
  • Bagan Arsitektur Program dadang-solihin.blogspot.com 67
  • Kebijakan Inisiatif Baru RKP 2013o Bappenas telah mengirim surat inisiatif baru ke seluruh K/L tanggal 7 Februari ‒ Tidak ada perubahan dalam Permen PPN/Ka Bappenas No 1/2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru ‒ Jadwal penyusunan selambat-lambat tanggal 17 Februari 2012o Arah kebijakan pemanfaatan NI adalah untuk : ‒ Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); ‒ Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; ‒ Ketahanan Pangan dalam rangka surplus 10 juta ton beras; ‒ Pembangunan kawasan timur Indonesia (KTI), daerah perbatasan dan tertinggal; ‒ Kebijakan pencapaian prioritas pembangunan nasional lainnya.o Pengisian aplikasi inisiatif baru dilakukan langsung melalui web (web based) (hardcopy tetap disampaikan). dadang-solihin.blogspot.com 68
  • dadang-solihin.blogspot.com 69
  • 1/2 Apa itu RPJMD• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada: 1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. dadang-solihin.blogspot.com 70
  • 2/2 Apa itu RPJMDRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;2. Bagaimana mencapainya, dan;3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. dadang-solihin.blogspot.com 71
  • Substansi RPJMD• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. dadang-solihin.blogspot.com 72
  • Langkah Penyusunan RPJMD (1) Visi, Misi, ProgramIndikator Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun (2) Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD RPJMD (3) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD e) Program SKPD (5) Bappeda menyusun Penetapan RPJMD Rancangan Akhir RPJMD a) Visi, Misi Kepala Daerah (7) b) Strategi Pembangunan Daerah (6) c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan e) Program SKPD Rancangan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 73
  • Contoh Janji Kampanye HADE 2008 1/2 http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/1. Mengakomodasi pembentukan Propinsi 4. Pengembangan seni dan budaya di Jawa Cirebon Barat melalui pembangunan gedung-gedung2. Kontrak politik yang diajukan BEM se-Jabar kesenian bertaraf internasional, mematenkan  Jaminan cagub-cawagub untuk kesenian khas Jabar. merealisasikan wajib belajar pendidikan 5. Pengembangan dan penataan kembali dasar 9 tahun secara gratis selambat- kawasan Jatinangor. lambatnya 2 tahun masa jabatan. 6. Membuat kawasan olah raga dan sarana  Transparansi penyaluran dana bantuan pendukung untuk meningkatkan prestasi olah pendidikan. raga Jabar.  Membuka ruang publik untuk komunikasi 7. Pertahankan eksistensi pasar tradisional dengan masyarakat. melalui penataan berdaya saing.  Kebijakan berorientasi pemberdayaan 8. Mengubah pola pertanian dengan pupuk usaha kecil menengah. organik untuk meningkatkan hasil produksi.  Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan 9. Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor nepotisme. Barat.  Membuat peraturan daerah yang 10. Menghentikan alih fungsi lahan pertanian transparan. untuk menyelamatkan lingkungan.  Menghapus dan menindak tegas pungutan 11. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk liar. pengembangan sentra tanaman hias  Membasmi mafia peradilan. Cihideung, Kec. Parongpong KBB.3. Pemekaran Kab. Sukabumi. 12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah. 13. Perjuangkan nasib buruh Jabar. 14. Perkembangan skema perekonomian yang baik. dadang-solihin.blogspot.com 74
  • Contoh Janji Kampanye HADE 2008 2/2 http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/15. Pendidikan yang murah dengan anggaran  Pembebasan SPP dan bantuan buku, pendidikan 20%. perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji16. Percepatan perbaikan jalan rusak propinsi guru negeri dan swasta, dengan anggaran Jawa Barat. Rp 200 miliar/tahun.17. Penyediaan satu juta lapangan kerja.  Meningkatkan kesejahteraan petani melalui18. Membangkitkan industri genting Kab. dana talangan untuk menjamin stabilitas Majalaya. harga pupuk dan gabah sebesar Rp 20019. Prioritas pembangunan pada daerah yang miliar/tahun. belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan  Pembangunan jalan dan irigasi dengan masalah kesehatan. anggaran Rp 200 miliar.20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna  Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan. untuk operasi pasar ketika harga sembako21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga naik. sukarela.  Pengembangan dan revitalisasi posyandu22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp asal Jabar. Program KTP berasuransi 50 miliar/tahun. kesehatan.  Mendukung eksistensi praktisi perkebunan23. Tawarkan komitmen moral dengan batas untuk mendapat hak guna usaha. waktu pelaksanaan 3 tahun masa 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses kepemimpinan. Meliputi: Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec.  Menyerap satu juta lapangan kerja melalui Batununggal Kota Bandung. pengadaan dan peningkatan UKM dengan anggaran Rp 200 miliar/tahun. dadang-solihin.blogspot.com 75
  • Sistematika Penulisan RPJMD 1/3 Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD Rencana Pembangunan 1.2. Landasan HukumJangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi- fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh 2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas UmumProvinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan dadang-solihin.blogspot.com 76
  • Sistematika Penulisan RPJMD 2/32.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah2.11 Perlindungan sosial Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala2.12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunanBab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah. Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi RPJM Provinsi) pemerintahan daerah)3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kerangka Pendanaan Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing program perluBab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan Daerah target kinerja capaian program dan pagu4.1 Visi indikatif4.2 Misi 6.1 Program Pembangunan4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan dadang-solihin.blogspot.com 77
  • Sistematika Penulisan RPJMD 3/36.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang- kurangnya mencakup:Bab VII Kaidah Pelaksanaan Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing untuk dapat mengimplementasikan fungsi pemerintahan daerah RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD 3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut pencapaian program RPJMD fungsi-fungsi pemerintahan daerah7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas 5. Proyeksi Fiskal Daerah Non Government Stakeholders untuk 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 78
  • Contoh: Outline RPJMD DKIBAB I PENDAHULUAN BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM Latar Belakang PEMBANGUNAN DAERAH Maksud dan Tujuan  Urusan Wajib Landasan Hukum  Urusan Pemerintahan Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM Sistematika Penulisan KEUANGAN DAERAH  UmumBAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kondisi Geografis  Arah Kebijakan Belanja Daerah Kondisi Demografi  Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Sumber Kekayaan Alam Kondisi menurut Aspek Kehidupan BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN Kondisi menurut Urusan Pemerintahan DAERAH  Program DedicatedBAB III VISI DAN MISI  Program menurut Urusan Pemerintahan Visi  Program Kewilayahan Misi BAB VIII PENUTUPBAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan Pembangunan Daerah Strategi Pembangunan Daerah Pendekatan dadang-solihin.blogspot.com 79
  • dadang-solihin.blogspot.com 80
  • 1/2 Apa Itu Renstra SKPD• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. dadang-solihin.blogspot.com 81
  • 2/2 Apa Itu Renstra SKPD• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; 1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2) Bagaimana mencapainya; 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.• Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis. dadang-solihin.blogspot.com 82
  • Outline Renstra SKPD1. Pendahuluan;2. Gambaran pelayanan SKPD;3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Pasal 40 PP 8/2008 dadang-solihin.blogspot.com 83
  • Sistematika Penulisan Renstra SKPDBAB 1 PENDAHULUAN 3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa1.1 Latar Belakang Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI1.2 Maksud dan Tujuan SKPD1.3 Landasan Hukum 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan dalam Perencanaan Daerah efektif)1.5 Sistematika Penulisan BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DANBAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KEBIJAKAN2.1 Struktur Organisasi 4.1 Visi SKPD2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 4.2 Misi SKPD2.3 TUPOKSI 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain Measurable, Achievable, Results Oriented, yang perlu) Time Bound) 4.4 StrategiBAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 4.5 Kebijakan3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian BAB 5 PROGRAM terhadap Standar Pelayanan Minimal) 5.1 Program SKPD3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 5.2 Program Lintas SKPD3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal 5.3 Program Lintas Kewilayahan3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber dihadapi masa kini Pendanaan BAB 6 PENUTUP dadang-solihin.blogspot.com 84
  • Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD (1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Renstra SKPD Bappeda menyusun (2) Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD RPJMD (3) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD e) Program SKPD (5) Bappeda menyusun Penetapan RPJMD Rancangan Akhir RPJMD a) Visi, Misi Kepala Daerah (7) b) Strategi Pembangunan Daerah (6) c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan e) Program SKPD Rancangan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 85
  • dadang-solihin.blogspot.com 86
  • Reformasi Sistem Penganggaran 1/2 PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARUVisi: Visi: Melaksanakan rencana  Melaksanakan program kerja pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih berdasarkan GBHNMisi: Misi: Penyelenggaraan pemerintahan  Pelaksanaan kerangka regulasi, umum dan pembangunan kerangka investasi, dan Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D rutin dan pengeluaran  Anggaran disusun berdasarkan pembangunan RKP/D dengan mempertimbang- kan kemampuan keuangan negara dadang-solihin.blogspot.com 87
  • 2/2 Reformasi Sistem Penganggaran Paradigma Lama Paradigma Baru Penganggaran dengan Pendekatan:Penganggaran Berbasis: 1. Penganggaran Berbasis1. Pengeluaran Rutin Kinerja2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran Pembangunan Jangka Menengah 3. Anggaran Terpadu dadang-solihin.blogspot.com 88
  • Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget); 2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam Tujuan penganggaran (operational efficiency); 3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).Landasan 1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (outputKonseptual and outcome oriented); 2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the managerKonseptual manages); 3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function). dadang-solihin.blogspot.com 89
  • Syarat Penerapan PBK • Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai sasaran program (outcome);Indikator • Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek- Kinerja tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan; • Sebagai instrumen evaluasi kinerja. • Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;Standar • Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai; • Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item, Biaya menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap memperhatikan kualitas produk. • Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;Evaluasi • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi danKinerja merumuskan alternatif solusinya; • Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya; • Rekomendasi kelangsungan kebijakan. dadang-solihin.blogspot.com 90
  • Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency) 2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning) Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option) 4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline) 5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget Konseptual 2. Mempunyai baseline (angka dasar) Landasan 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar Konseptual 4. Penetapan Parameter 5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives) dadang-solihin.blogspot.com 91
  • KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja Rolling Budget Implikasi anggaran 2011 2012 2013 2014 Kebijakan ditetapkan sbg baseline Prakiraan Prakiraan (R)APBN Maju Maju KPJM Prakiraan Prakiraan APBN RAPBN Maju Maju 2011 2012 TA 2011 dan 2013 2014 KPJM 2012 - 2014 T0 T+1 T+2 T+3 Prakiraan PrakiraanREALISASI APBN RAPBN TA 2012 dan Maju Maju 2011 2012 2013 KPJM 2013 - 2015 2014 2015 T-1 T0 T+1 T+2 T+3 dadang-solihin.blogspot.com 92
  • Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM Angka Prakiraan Maju untuk tahun- tahun berikutnya dihitung berdasarkan: • alokasi anggaran pada tahun berjalan Kegiatan • disesuaikan dengan tingkat inflasi On-going yang digunakan dalam APBN Prakiraan Maju Angka Prakiraan Maju Multi- untuk tahun-tahun years berikutnya dihitung Project berdasarkan formula/ Kegiatan model yang telah Ad-hoc ditetapkan sesuai dengan karakteristikCatatan : Target masing-masingHasil penghitungan prakiraan maju akan Tahunan kegiatanmenjadi baseline pada tahun ybs. yg berbeda dadang-solihin.blogspot.com 93
  • Penganggaran Secara Terpadu• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional. dadang-solihin.blogspot.com 94
  • Desentralisasi Fiskal ORDE BARU ORDE REFORMASI• Inpres Desa Tertinggal Dana Perimbangan:• Inpres Jalan dan Jembatan  Dana Aokasi Umum• Inpres Pembangunan Jalan  Dana Alokasi Khusus Kabupaten  Dana Bagi Hasil• Inpres Pembangunan Jalan Provinsi• Inpres Bantuan Kredit Pembangunan Tidak Masuk Ke APBD: dan Pemugaran Pasar  Dana Dekonsentrasi Non Fisik• Inpres Bantuan Pembangunan  Dana Tugas Pembantuan  Fisik Sekolah Dasar  Dana Urusan Bersama  PNPM• Inpres Dati I Mandiri, Fisik dan Non Fisik, Sharing• Inpres Dati II 10% dari APBD• Dll dadang-solihin.blogspot.com 95
  • dadang-solihin.blogspot.com 96