• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Pembangunan Aparatur yang Partisipatif menuju Good Governance Tinjauan Peningkatan Pelayanan Publik serta Kesejahteraan Daerah Pemekaran Baru
 

Pembangunan Aparatur yang Partisipatif menuju Good Governance Tinjauan Peningkatan Pelayanan Publik serta Kesejahteraan Daerah Pemekaran Baru

on

  • 9,464 views

Seminar Badan Pendidikan dan Pelatihan Otonomi Daerah; Gedung Dwi Warna Purwa-Lemhanas, Jakarta, 16 April 2009

Seminar Badan Pendidikan dan Pelatihan Otonomi Daerah; Gedung Dwi Warna Purwa-Lemhanas, Jakarta, 16 April 2009

Statistics

Views

Total Views
9,464
Views on SlideShare
9,453
Embed Views
11

Actions

Likes
4
Downloads
251
Comments
0

2 Embeds 11

http://www.slideshare.net 8
http://www.slideee.com 3

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Pembangunan Aparatur yang Partisipatif menuju Good Governance Tinjauan Peningkatan Pelayanan Publik serta Kesejahteraan Daerah Pemekaran Baru Pembangunan Aparatur yang Partisipatif menuju Good Governance Tinjauan Peningkatan Pelayanan Publik serta Kesejahteraan Daerah Pemekaran Baru Presentation Transcript

    • BAPPENAS
    • dadang-solihin.blogspot.com 2
    • Tentang Narasumber 3dadang-solihin.blogspot.com
    • Materi • Isu dan Masalah Pembangunan Daerah • Apa Tujuan Pembangunan? • Pembangunan Daerah • Permasalahan Daerah Pemekaran • Pembangunan Aparatur yang Partisipatif • Menuju Good Governance • Perencanaan Pembangunan Daerah • Kegagalan Perencanaan • Sistem Perencanaan yang Berhasil • Perencanaan yang Ideal 4dadang-solihin.blogspot.com
    • Apa Tujuan Pembangunan? (Todaro: the three objectives of development) 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. 6dadang-solihin.blogspot.com
    • How? 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). 7dadang-solihin.blogspot.com
    • Pembangunan Daerah (1)  Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah. 8dadang-solihin.blogspot.com
    • Pembangunan Daerah (2)  Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. 9dadang-solihin.blogspot.com
    • Pembangunan Daerah (3) • Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). • Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. 10dadang-solihin.blogspot.com
    • Pembangunan Daerah (4) • Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. • Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. • Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. 11dadang-solihin.blogspot.com
    • Permasalahan Pembangunan Daerah (1) 1. Pembangunan Ekonomi  Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan  Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil  Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial  Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan- pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). 12dadang-solihin.blogspot.com
    • Permasalahan Pembangunan Daerah (2) 3. Pembangunan Prasarana Wilayah  Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah.  Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur.  Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik.  Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.  Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. 13dadang-solihin.blogspot.com
    • Permasalahan Pembangunan Daerah (3) 4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup  Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).  Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan.  Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. 14dadang-solihin.blogspot.com
    • Permasalahan Pembangunan Daerah (4) 5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)  Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan.  Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis.  Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung. 15dadang-solihin.blogspot.com
    • Permasalahan Pembangunan Daerah (5) 6. Permasalahan Khusus  Lemahnya daya saing investasi  Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha  Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat  Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. 16dadang-solihin.blogspot.com
    • Permasalahan Daerah Pemekaran (1) • Hasil evaluasi UNDP dan Bappenas (2002-2007) menyebutkan, kondisi daerah-daerah pemekaran lebih buruk dibandingkan dengan daerah induk. • Sulitnya daerah pemekaran setara dengan daerah induk akibat mereka banyak yang harus memulai hidup baru dari nol. • Kondisi ini dihadapkan pada daerah pemekaran cenderung kesulitan SDM, sarana minim dan kurangnya pengalaman. • Daerah induk dan provinsi cenderung menjadi penonton dan lepas tangan. • Seharusnya daerah induk menjadi pembina dan provinsi harus memberikan perhatian khusus terhadap daerah baru tersebut. dadang-solihin.blogspot.com 17
    • Permasalahan Daerah Pemekaran (2) • Pemprov harus memberikan perhatian khusus, tidak menyamaratakan antara daerah pemekaran dan daerah lain. • Daerah pemekaran sebagai anak yang baru belajar berdiri, sementara daerah lain sudah bisa berlari. • Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap administrasi dan aturan hukum. • Hal ini menyebabkan beberapa daerah pemekaran cenderung melahirkan aparatur yang rentan berurusan dengan hukum. dadang-solihin.blogspot.com 18
    • Kondisi Obyektif Aparatur Pemerintahan Politik Politisasi birokrasi, Netralitas Birokrasi Ekonomi In-Efisiensi, Daya Saing Lemah, Kewirausahaan Rendah Manajemen Koord Lemah >> Manajemen Publik Tidak Berkualitas Tradisional Hirarki >> Iron Laws of Oligarchy >>> Penyalahgunaan wewenang >> birokratis Sos-Bud  Kurang Tanggung jawab Sosial  Budaya Feodal kuat Kinerja Produktivitas Rendah, Belum Orientasi Outcomes dadang-solihin.blogspot.com 20
    • 21 Kelemahan Manajemen Instansi Pemerintah (1) 1. Manajemen yang diterapkan belum optimal untuk mendorong terwujudnya etika kerja dan budaya organisasi, khususnya yang berorientasi pada peningkatan kinerja. 2. Terdapat kelemahan yang terkait dengan kompetensi individu. 3. Reward and punishment yang adil dan konsisten dalam implementasinya masih bersifat parsial. 4. Penerapan sistem pengendalian internal untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja pada IP pusat memperlihatkan kelemahan (masih parsial dan belum berjalan dengan baik). (Temuan Kajian Manajemen yang Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah dari Survei terhadap 24 Instansi Pemerintah (IP) Pusat (Kementrian dan LPND), 16 IP Provinsi, serta 173 IP Kabupaten / Kota) dadang-solihin.blogspot.com
    • 22 Kelemahan Manajemen Instansi Pemerintah (2) 5. Efektivitas pengawasan/monitoring atas pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan IP untuk mendorong peningkatan kinerja belum berjalan secara efektif khususnya di IP kabupaten/kota dan IP pusat. 6. Upaya peningkatan kualitas dan efektivitas kinerja pada instansi pemerintah sebagian besar masih bersifat parsial dan belum terwujudkan. 7. Banyak instansi yang menyatakan bahwa antara perencanaan dan penganggaran dengan implementasinya belum konsisten khususnya di IP pusat. 8. Pada IP pusat masih memperlihatkan kelemahan pelaksanaan; (i) evaluasi atas kondisi institusi, (ii) evaluasi atas individu dalam unit organisasi berdasarkan prestasi kerja, dan; (iii)pemanfaatan hasil evaluasi utk kepentingan perbaikan kinerja instansi dan acuan program/kegiatan berikutnya. dadang-solihin.blogspot.com
    • 6 Besar Substansi Masalah Pelayanan Publik dadang-solihin.blogspot.com 23 No. Substansi Jumlah % 1 Penundaan berlarut 98 26 2 Bertindak se-wenang2 70 19 3 Penyimpangan prosedur 37 10 4 Melalaikan kewajiban 30 8 5 Bertindak tidak adil 25 7 6 Menyalahgunakan wewenang 15 4
    • Masalah Utama dalam Pelayanan Publik di DKI Jakarta dadang-solihin.blogspot.com 24 No. Masalah % 1 Layanan proses yang dibutuhkan 21,9 2 Banyaknya uang tambahan 20,2 3 Mentalitas dan kinerja petugas 14,2 4 Rumitnya persyaratan yg dibutuhkan 12,1 5 Ketidakjelasan prosedur pelayanan 10,4 ( Sumber : INCIS, 2005, n = 480 )
    • Perubahan Aparatur Pemerintahan menjadi Seorang Change Master  Bureaucratic- monopolistic government  Pemerintah yang “berkuasa”  Evolusi dari pemerintah yang hanya memiliki local orientation  entrepreneurial- competitive government  customer-driven dan accountable government  pemerintah yang memiliki global-cosmopolit orientation dadang-solihin.blogspot.com 25 Menjadi
    • Perubahan Lingkungan Strategis dadang-solihin.blogspot.com 26 TEKNOLOGI  INFORMASI DAN  KOMUNIKASI  TEKNOLOGI  INFORMASI DAN  KOMUNIKASI  Generasi Cyber Miniaturisasi Nano Teknologi Kesenjangan Digital EKONOMIEKONOMI Blok  Perdagangan Dunia Kompetisi Global Knowledge  Based  MANUFAKTURINGMANUFAKTURING Short PLC Time to  market “On the run”  Generasi ORGANISASI  PUBLIK ORGANISASI  PUBLIK Meningkatnya ekspektasi publik Privatisasi Perubahan peran
    • Bergeming terhadap Perubahan dadang-solihin.blogspot.com 27 Makro • Menjadi tidak kompetitif • Tidak ada investasi • Pertumbuhan melemah • Pengangguran meningkat • Kemiskinan meningkat • Ketidakpuasan Rakyat • Kegagalan Negara • Menjadi tidak kompetitif • Tidak ada investasi • Pertumbuhan melemah • Pengangguran meningkat • Kemiskinan meningkat • Ketidakpuasan Rakyat • Kegagalan Negara Mikro • Ekonomi Biaya Tinggi • Brain Drain • Organisasinya menjadi yang mahal, rapuh dan lemah • Organisasinya menjadi tidak bermanfaat • Organisasinya tidak diperlukan/dihapuskan • Ekonomi Biaya Tinggi • Brain Drain • Organisasinya menjadi yang mahal, rapuh dan lemah • Organisasinya menjadi tidak bermanfaat • Organisasinya tidak diperlukan/dihapuskan
    • Apa yang Harus Dilakukan? • Memperbaiki kualitas pelayanan publik • Meningkatkan akuntabilitas • Melakukan smart improvement dalam birokrasi • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik • Meningkatkan daya saing dadang-solihin.blogspot.com 28
    • 29dadang-solihin.blogspot.com
    • Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance  Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,  Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.  Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. 30dadang-solihin.blogspot.com
    • Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance  Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.  Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Dunia Usaha  Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui Pelayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja 31dadang-solihin.blogspot.com
    • Pelaku Pembangunan: Stakeholders Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS 32dadang-solihin.blogspot.com
    • Troika 33dadang-solihin.blogspot.com
    • Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia UsahaGood Governance 34dadang-solihin.blogspot.com
    • Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan 35dadang-solihin.blogspot.com
    • 36 Good Governance  Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara yang baik.  Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum.  Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com
    • 37 Manfaat Good Governance 1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi. 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. 3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. 5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. dadang-solihin.blogspot.com
    • 38 Prinsip-prinsip Good Governance 1. Wawasan ke Depan (Visionary) 2. Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency) 3. Partisipasi Masyarakat (Participation) 4. Tanggung Gugat (Accountability) 5. Supremasi Hukum (Rule of Law) 6. Demokrasi (Democracy) 7. Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & Competency) 8. Daya Tanggap (Responsiveness) 9. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness) 10. Desentralisasi (Decentralization) 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) 13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection) 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market ) dadang-solihin.blogspot.com
    • Definisi PerencanaanDefinisi Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan.  Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).  Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan  Tepat : Dikaitkan dengan tindakan  Pilihan-pilihan : 1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan 40dadang-solihin.blogspot.com
    • Syarat PerencanaanSyarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. 41dadang-solihin.blogspot.com
    • Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan • Sebagai penuntun arah • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan kualitas 42dadang-solihin.blogspot.com
    • Proses PerencanaanProses Perencanaan 43 Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 43dadang-solihin.blogspot.com
    • Perencanaan dan Penganggaran: Dari RPJP sampai APBD RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan 44dadang-solihin.blogspot.com
    • NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) Status Hukum Dokumen PerencanaanStatus Hukum Dokumen Perencanaan 45dadang-solihin.blogspot.com
    • Kegagalan Perencanaan (1)Kegagalan Perencanaan (1) 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:  informasinya kurang lengkap,  metodologinya belum dikuasai,  perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana  pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan- pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. 47dadang-solihin.blogspot.com
    • Kegagalan Perencanaan (2)Kegagalan Perencanaan (2) 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.  kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. 48dadang-solihin.blogspot.com
    • Kegagalan Perencanaan (3)Kegagalan Perencanaan (3) 3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.  Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.  Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. 49dadang-solihin.blogspot.com
    • Kegagalan Perencanaan (4)Kegagalan Perencanaan (4) 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.  Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.  Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). 50dadang-solihin.blogspot.com
    • Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. 51dadang-solihin.blogspot.com
    • Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). 52dadang-solihin.blogspot.com
    • 53dadang-solihin.blogspot.com