Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)

Slide 1: Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik - BAPPENAS Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Drs. H. Dadang Solihin, MA Seminar Membangun Tata Kepemerintahan yang Baik Dinas Tata Kota Pemda DKI Jakarta, 15 November 2007

Slide 2: Materi Diskusi  Negara-negara yang Sulit untuk Maju  Pergeseran Paradigma: From Government to Governance  Apa itu Governance?  Good Governance  Stakeholders  Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat  Proses Perencanaan  Manfaat Good Governance  Prinsip-prinsip Good Governance  Bagaimana Mewujudkan Good Governance?  Pengalaman Negara-negara Lain www.dadangsolihin.com 2

Slide 3: AWAS…!! Negara-negara ini Akan Sulit untuk Maju 3. Yang pernah menjadi negara jajahan bangsa lain (Taylor dan Hudson, 1972, Bertocchi, 1996, Mauro 1997, Todaro, 2002). 4. Yang memiliki Sumber Daya Alam melimpah (Sachs dan Warner, 2001, Hodler, 2004) 5. Yang memiliki banyak etnis (Shleifer dan Vishny 1993, Mauro 1994, Todaro, 2002). 6. Yang tengah mengalami masa transisi dari pemerintah otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar (Patrick Glynn, Stephen J. Kobrin, dan Moises Naim, 1999). 7. Yang berlokasi di sekitar garis Katulistiwa (Todaro, 2002). www.dadangsolihin.com 3

Slide 4: Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance Government Governance  Memberikan hak ekslusif bagi negara  Persoalan-persoalan publik adalah untuk mengatur hal-hal publik, urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga  sementara aktor di luarnya, hanya dapat aktor utama. disertakan sejauh negara mengijinkannya. www.dadangsolihin.com 4

Slide 5: Apa itu Governance? Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat  yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Pemerintah Masyarakat Swasta Redistibusi Nilai Melalui Pertumbuhan Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan  Good. www.dadangsolihin.com 5

Slide 6: Good Governance Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik,  pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara yang baik. Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan  akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum. Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan  antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. www.dadangsolihin.com 6

Slide 7: Stakeholders STATE CITIZENS organized into: Executive Community-based organizations Judiciary Non-governmental organizations Legislature Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Adanya dialog agar para pelaku saling Small / medium / large enterprises memahami Semua pelaku harus Multinational Corporations perbedaan- saling tahu apa yang Financial institutions perbedaan di dilakukan oleh pelaku Stock exchange antara mereka. lainnya. www.dadangsolihin.com 7

Slide 8: Pemerintah • Berfungsi untuk memediasi kepentingan-kepentingan yang berkenaan dengan public good. • Menjamin suatu lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan. • Memelihara hukum, ketertiban, dan keamanan. • Menciptakan suatu visi dan identitas nasional. • Mengembangkan kebijakan dan program publik. • Menghasilkan pendapatan untuk membiayai infrastruktur dan pelayanan publik. • Mengembangkan anggaran dan implementasinya. • Menyediakan peraturan dan insentif bagi pasar. www.dadangsolihin.com 8

Slide 9: Dunia Usaha Swasta  Berfungsi dalam pasar untuk menghasilkan barang-barang.  Memberikan pelayanan.  Menciptakan pekerjaan bagi warganegara.  Memperkuat perusahaan swasta. www.dadangsolihin.com 9

Slide 10: Masyarakat Sipil  Menggerakkan kelompok warganegara untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.  Menyumbangkan berbagai perspektif yang dinamis dan multi-tingkat. www.dadangsolihin.com 10

Slide 11: Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat VISI Pemerintah Good Governance Dunia Usaha www.dadangsolihin.com 11

Slide 12: Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. www.dadangsolihin.com 12

Slide 13: Manfaat Good Governance 1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi. 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. 3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. 5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. www.dadangsolihin.com 13

Slide 14: Prinsip-prinsip Good Governance 1. Wawasan ke Depan 1. Keefisienan & Keefektifan (Visionary) (Efficiency & Effectiveness) 2. Keterbukaan & Transparansi 2. Desentralisasi (Openness &Transparency) (Decentralization) 3. Partisipasi Masyarakat 3. Kemitraan dengan Dunia (Participation) Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & 4. Tanggung Gugat Civil Society Partnership) (Accountability) 4. Komitmen pada Pengurangan 5. Supremasi Hukum (Rule of Kesenjangan (Commitment to Law) Reduce Inequality) 6. Demokrasi (Democracy) 5. Komitmen pada Perlindungan 7. Profesionalisme & Kompetensi Lingkungan Hidup (Profesionalism & (Commitment to Competency) Environmental Protection) 8. Daya Tanggap 6. Komitmen pada Pasar yang (Responsiveness) Fair (Commitment to Fair Market ) www.dadangsolihin.com 14

Slide 15: Prinsip-prinsip Good Governance www.dadangsolihin.com 15

Slide 16: 1. Wawasan ke Depan (Visionary) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator - - Memiliki perencanaan ke depan Perangkat/kebijakan yang yang berisi visi dan strategi; memberikan kekuatan hukum pada - Adanya kejelasan setiap tujuan perencanaan yang berisi visi dan kebijakan dan program; strategi (dalam bentuk Keputusan - Adanya dukungan dari pelaku Menteri/Pimpinan, Keputusan untuk mewujudkan visi. Pimpinan Daerah, Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah - Adanya peraturan yang memuat dokumen perencanaan yang terukur; - Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif. www.dadangsolihin.com 16

Slide 17: 1. Keterbukaan & Transparansi (Openness & Transparency) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator - - Tersedianya informasi yang Peraturan yang menjamin hak memadai pada setia proses untuk mendapatkan informasi; - penyusunan dan implementasi Pusat/balai informasi; - kebijakan publik; Website (e-government, e- - Adanya akses pada informasi yang procurement, dsb); - siap, mudah dijangkau, bebas Iklan layanan masyarakat; - diperoleh, dan tepat waktu. Media cetak dan elektronik; - Papan pengumuman; - Pameran pembangunan. www.dadangsolihin.com 17

Slide 18: 1. Partisipasi Masyarakat (Participation) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator - - Adanya pemahaman Pedoman pelaksanaan proses penyelenggara negara tentang partisipatif; - proses/metode partisipatif; Mekanisme/peraturan untuk - Adanya pengambilan keputusan mengakomodasi kepentingan yang yang didasarkan konsensus beragam - bersama. Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders; - Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat. www.dadangsolihin.com 18

Slide 19: 1. Tanggung Gugat (Accountability) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator - - Adanya kesesuaian antara Adanya Standard Operating pelaksanaan dengan standar Procedure (SOP) dalam prosedur pelaksanaan; penyelenggaraan urusan - Adanya sanksi yang ditetapkan pemerintahan atau dalam atas kesalahan atau kelalaian penyelenggaraan kewenangan/ dalam pelaksanaan kegiatan; pelaksanaan kebijakan; - - Adanya output dan outcome yang Mekanisme pertanggungjawaban; - terukur. Laporan tahunan; - Laporan pertanggungjawaban; - Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; - Sistem pengawasan; - Mekanisme reward dan punishment. www.dadangsolihin.com 19

Slide 20: 1. Supremasi Hukum (Rule of Law) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator - - Adanya peraturan perundang- Peraturan perundang-undangan; - undangan yang tegas dan Sistem peradilan pidana yang konsisten; terpadu/terintegrasi (kepolisian, - Adanya penegakan hukum yang kejaksaan, pengadilan); - adil dan tidak diskriminatif; Reward and punishment yang jelas - Adanya penindakan terhadap bagi aparat penegak hukum setiap pelanggar hukum; (kepolisian, kehakiman, kejaksaan); - - Adanya kesadaran dan kepatuhan Sistem pemantauan dan kepada hukum. pengawasan terhadap lembaga penegak hukum yang dilakukan secara obyektif, independen, dan mudah diakses publik; - Sosialisasi peraturan perundang- undangan. www.dadangsolihin.com 20

Slide 21: 1. Demokrasi (Democracy) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator - Adanya hak-hak dasar rakyat - Peraturan yang menjamin adanya seperti hak berkumpul, berserikat, hak dna kewajiban ysang sama bagi dan mengeluarkan pendapat; anggota masyarakat untuk turut serta - Adanya kesamaan di depan hukum; dalam pengambilan keputusan - Adanya kesempatan yang sama kebijakan publik. untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik; - Adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh berbagai informasi publik; - Adanya kesempatan yang sama untuk berusaha dan berprestasi; - Adanya kesempatan yang sama untuk berinovasi, berkreasi dan berproduktifitas. www.dadangsolihin.com 21

Slide 22: 1. Profesionalisme & Kompetisi (Profesionalisme & Competency) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator - - Berkinerja tinggi; Standar kompetensi yang sesuai - Taat asas; dengan fungsinya; - - Kreatif dan inovatif; Kode etik profesi; - - Memiliki kualifikasi di Sistem reward and punishment yang bidangnya. jelas; - Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM); - Standar dan indikator kinerja. www.dadangsolihin.com 22

Slide 23: 1. Daya Tanggap (Responsiveness) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator - Tersedianya layanan pengaduan, - Standar pelayanan minimal; - Prosedur dan layanan pengaduan baik berupa crisis center, Unit Pelayanan Masyarakat (UPM), hotline; - Fasilitas akses informasi yang bebas kotak saran, dan surat pembaca yang mudah diakses masyarakat; biaya. - Adanya standar dan prosedur dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan. www.dadangsolihin.com 23

Slide 24: 1. Efisiensi & Efektivitas (Effeciency & Effectiveness) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator - Terlaksananya administrasi - Standar dan indikator kinerja untuk penyelenggaraan negara yang menilai efisiensi dan efektivitas berkualitas dan tepat sasaran penyelenggaraan pemerintahan; - Survei-survei kepuasan dengan penggunaan sumberdaya yang optimal; stakeholders; - Melakukan monitoring dan evaluasi - Peraturan organisasi dan tata laksana untuk perbaikan; penyelenggaraan negara yang efektif - Berkurangnya tumpang tindih dan efisien; - Program kerja yang tidak tumpang penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja. tindih. www.dadangsolihin.com 24

Slide 25: 1. Desentralisasi (Decentralization) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator - Adanya kejelasan pembagian tugas dan - Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengenai wewenang antar tingkat pemerintahan dan Pemerintahan Daerah; - Undang-udnang No. 33 Tahun 2004 mengenai antar tingkatan jabatan di daerah sesuai dengan PP Pembagian Urusan Pemerintah Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah sebagai revisi PP No. 25 tahun 2000; Pusat dan Daerah; - Adanya kejelasan standar dalam pemberian - Rancangan PP tentang Pembagian Urusan dukungan terhadap pelayanan masyarakat Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah (Standar Pelayanan Minimal). Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai revisi dari PP Nomor 24 Tahun 2000; - Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah sesuai dengan revisi PP No. 8 Tahun 2003; - Perda mengenai Urusan wajib Pemerintah Daerah; - Perda mengenai Struktur Organisasi Daerah; - Peraturan pendanaan dan standar operasi yang mendukung aparat (pemerintah dan pemerintah daerah) dapat melakukan pelayanan sesuai dengan standar yang ada. www.dadangsolihin.com 25

Slide 26: 1. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta & Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator - Adanya pemahaman aparat pemerintah - Peraturan-peraturan dan pedoman yang tentang pola-pola kemitraan; mendorong kemitraan pemerintah-dunia - Adanya lingkungan yang kondusif bagi usaha swasta-masyarakat; masyarakat kurang mampu (powerless) - Peraturan-peraturan yang berpihak pada untuk berkarya; masyarakat kurang mampu; - Terbukanya kesempatan bai - Program-program pemberdayaan. masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum; - Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/usaha mikro, kecil, dan menengah. www.dadangsolihin.com 26

Slide 27: 1. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator - Adanya kebijakan yang berorientasi - Peraturan-peraturan yang berpihak pada pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengurangan kesenjangan secara regional, masyarakat secara seimbang (subsidi ekonomi, hukum dan kebijakan mengenai silang, affirmative action); penanggulangan kemiskinan, - Tersedianya layanan-layanan/fasilitas- pemberdayaan gender, masyarakat kurang fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu, dan kewasan tertinggal; - Program-program kebijakan moneter dan mampu; - Adanya kesetaraan dan keadilan fiskal, sistem hukum yang transparan, gender; pembangunan regional, pemberdayaan - Adanya pemberdayaan kawasan gender, masyarakat kurang mampu, dan tertinggal. kewasan tertinggal; - Pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi yang mendukug pelaksanaan strategi dan kebijakan yang terkait dengan pengurangan kesenjangan dan berbagai bidang pembangunan. www.dadangsolihin.com 27

Slide 28: 1. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environtment Protection) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator - Menurunnya tingkat pencemaran - Peraturan dan kebijakan yang dan kerusakan lingkungan; menjamin perlindungan dan - Adanya keikutsertaan masyarakat pelestarian sumberdaya alam dan dalam melestarikan lingkungan lingkungan hidup; - Forum kegiatan peduli lingkungan; hidup. - Ketentuan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan hidup. www.dadangsolihin.com 28

Slide 29: 1. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator - Berkembangnya ekonomi Berbagai peraturan dan kebijakan masyarakat; mengenai persaingan usaha yang: - Terjaminnya iklim kompetisi yang - Menjamin iklim kompetisi yang sehat. sehat; - Mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah, investasi swasta yang mendorong peningkatan kesempata berusaha; - Adanya affirmative action dari pemerintah untuk mendorong kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah. www.dadangsolihin.com 29

Slide 30: Bagaimana Mewujudkan Good Governance? Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu  yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran, pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder. Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik  yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. www.dadangsolihin.com 30

Slide 31: Pengalaman Negara-negara Lain Malaysia • The Anti-Corruption Agency (ACA, founded in 1967) • Reducing the levels of corruption is depend on: – the political will; – a Malaysian requirement that public servants may not run their own businesses; – a requirement that public servants should declare their assets; – a check to ensure that public servants do not live in a style beyond their means; – a rule that those too heavily in debt may not be promoted. www.dadangsolihin.com 31

Slide 32: Pengalaman Negara-negara Lain . . . Thailand • a traditional Thai value system in which merit is derived from power, which forms a basis for patron-client relationships in Thai political society; • this pattern linked with a tradition of presenting gifts to high officials; • problems arising from low salaries for officials, limitations on legal provisions and procedures for policing corruption, and the weakness of public opposition. • Problem solving include raise salaries, decentralize, impose punishments. www.dadangsolihin.com 32

Slide 33: Pengalaman Negara-negara Lain . . . Hong Kong • The Independent Commission Against Corruption (ICAC, established in 1974) need for: – a strong political will; – a strong framework of laws; – a coherent strategy covering investigation, prevention and education; – active community involvement; and adequate funding.” www.dadangsolihin.com 33

Slide 34: Pengalaman Negara-negara Lain . . . South Korea • OPEN: ‘Online Procedures Enhancement for Civil applications’. • Preventive, with less regulation and abolition of ‘zone jurisdiction’ (allowing the public to do business at any government office, not tying people to one local office); • Punitive, with a system of ‘report cards’ to the mayor used by the public when finding corruption by an official, on the basis of which all corrupt acts are punished; • Transparent, telling people what to expect and when, especially through provision of information through a website so that people can discover who is processing their application (eg for a licence) at any moment; • Partnership - a Public-Private-Partnership that brings citizens into anti-corruption inspection teams. www.dadangsolihin.com 34

Slide 35: Pengalaman Negara-negara Lain . . . Singapore • Singapore’s Corrupt Practices Investigation Bureau (the CPIB) • The CPIB was formed in 1952 when “corruption was a way of life” in Singapore • The aim is to reduce incentives for corrupt practice by increasing salaries, as well as reducing opportunities. www.dadangsolihin.com 35

Slide 36: Istilah-istilah Korupsi Italy • TAGENTOPOLI = BRIBES-TOWN – the scandal that started in Milan France • LES AFFAIRES = THE BUSINESS – a hint of something illegal (in English an “affair” is a romance outside marriage) USA • 19.99 = CASH LIMIT – for a free lunch! www.dadangsolihin.com 36

Slide 37: Asia China • CHAR CHIEN = TEA MONEY, in Mandarin • KOPI LUI = COFFEE MONEY, in Hokkien Malaysia • TUMBUK RUSUK = RIB PUNCHING Colloquial usage for rasuah (corruption in Bahasa Malaysia) www.dadangsolihin.com 37

Slide 38: Asia Japan • BLACK MIST, rottenness of long-term rule by one party Papua New Guinea • WONTOKISM = ONE-TALK-ISM; favoring people of same language or group www.dadangsolihin.com 38

Slide 39: Thailand Corrupt acts in ascending order of seriousness based on public opinion survey - translated • GIFT OF GOOD WILL • TEA MONEY • IMPROPER BEHAVIOUR • BRIBERY, EXTORTION • DISHONESTY IN DUTY • CORRUPTION www.dadangsolihin.com 39

Slide 40: Africa Nigeria • 419 = number in the Nigerian legal code of section forbidding “Advance Fee Fraud” – people tempted to pay advance fees from bank accounts Uganda • AIR SUPPLY = 100% commission – payments for goods or services that don’t exist General • GHOST WORKERS – dead or retired public servants still on payroll www.dadangsolihin.com 40

Slide 41: Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik - BAPPENAS Terima Kasih www.dadangsolihin.com 41

Slide 42: Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta DINAS TATA KOTA Jl. Abdul Muis No. 66 Lantai 3,4,& 5 Telp/Fax (021) 3865580-85

Slide 43: Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).  Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.  He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.  You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 43