Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)

47,335 views
46,684 views

Published on

Good Governance adalah suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Published in: Education, Technology, Business
8 Comments
15 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
47,335
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
90
Actions
Shares
0
Downloads
821
Comments
8
Likes
15
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)

  1. 1. Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Drs. H. Dadang Solihin, MA Seminar Membangun Tata Kepemerintahan yang Baik Dinas Tata Kota Pemda DKI Jakarta, 15 November 2007 Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik - BAPPENAS
  2. 2. Materi Diskusi <ul><li>Negara-negara yang Sulit untuk Maju </li></ul><ul><li>Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance </li></ul><ul><li>Apa itu Governance? </li></ul><ul><li>Good Governance </li></ul><ul><li>Stakeholders </li></ul><ul><li>Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat </li></ul><ul><li>Proses Perencanaan </li></ul><ul><li>Manfaat Good Governance </li></ul><ul><li>Prinsip-prinsip Good Governance </li></ul><ul><li>Bagaimana Mewujudkan Good Governance? </li></ul><ul><li>Pengalaman Negara-negara Lain </li></ul>
  3. 3. AWAS … !! Negara-negara ini Akan Sulit untuk Maju <ul><li>Yang pernah menjadi negara jajahan bangsa lain ( Taylor dan Hudson, 1972 , Bertocchi, 1996, Mauro 1997, Todaro, 2002 ). </li></ul><ul><li>Yang memiliki Sumber Daya Alam melimpah ( Sachs dan Warner, 2001, Hodler, 2004) </li></ul><ul><li>Yang memiliki banyak etnis (Shleifer dan Vishny 1993, Mauro 1994, Todaro, 2002 ). </li></ul><ul><li>Yang tengah mengalami masa transisi dari pemerintah otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar ( Patrick Glynn, Stephen J. Kobrin, dan Moises Naim, 1999 ). </li></ul><ul><li>Yang berlokasi di sekitar garis Katulistiwa ( Todaro, 2002 ). </li></ul>
  4. 4. Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance <ul><li>Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. </li></ul><ul><li>Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, </li></ul><ul><li>sementara aktor di luarnya, hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. </li></ul>Governance Government
  5. 5. Apa itu Governance? <ul><li>Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. </li></ul><ul><li>Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good . </li></ul>Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
  6. 6. Good Governance <ul><li>M engandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara yang baik. </li></ul><ul><li>Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum. </li></ul><ul><li>S uatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. </li></ul>
  7. 7. Stakeholders Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya . Adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan - perbedaan di antara mereka . Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
  8. 8. Pemerintah <ul><li>Berfungsi untuk memediasi kepentingan-kepentingan yang berkenaan dengan public good . </li></ul><ul><li>Menjamin suatu lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan . </li></ul><ul><li>Memelihara hukum, ketertiban, dan keamanan . </li></ul><ul><li>Menciptakan suatu visi dan identitas nasional . </li></ul><ul><li>Mengembangkan kebijakan dan program publik . </li></ul><ul><li>Menghasilkan pendapatan untuk membiayai infrastruktur dan pelayanan publik . </li></ul><ul><li>Mengembangkan anggaran dan implementasinya . </li></ul><ul><li>Menyediakan peraturan dan insentif bagi pasar. </li></ul>
  9. 9. Dunia Usaha Swasta <ul><li>Berfungsi dalam pasar untuk m enghasilkan barang-barang . </li></ul><ul><li>Memberikan pelayanan . </li></ul><ul><li>Menciptakan pekerjaan bagi warganegara . </li></ul><ul><li>Memperkuat perusahaan swasta. </li></ul>
  10. 10. Masyarakat Sipil <ul><li>M enggerakkan kelompok warganegara untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik . </li></ul><ul><li>M enyumbangkan berbagai perspektif yang dinamis dan multi-tingkat. </li></ul>
  11. 11. Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
  12. 12. Proses Perencanaan Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D.
  13. 13. Manfaat Good Governance <ul><li>Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi . </li></ul><ul><li>Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel . </li></ul><ul><li>Terhapusnya peraturan per UU- an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. </li></ul><ul><li>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik . </li></ul><ul><li>Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. </li></ul>
  14. 14. Prinsip-prinsip Good Governance <ul><li>Wawasan ke Depan ( Visionary ) </li></ul><ul><li>Keterbukaan & Transparansi ( Openness &Transparency ) </li></ul><ul><li>Partisipasi Masyarakat ( Participation ) </li></ul><ul><li>Tanggung Gugat ( Accountability ) </li></ul><ul><li>Supremasi Hukum ( Rule of Law ) </li></ul><ul><li>Demokrasi ( Democracy ) </li></ul><ul><li>Profesionalisme & Kompetensi ( Profesionalism & Competency ) </li></ul><ul><li>Daya Tanggap ( Responsiveness ) </li></ul><ul><li>Keefisienan & Keefektifan ( Efficiency & Effectiveness ) </li></ul><ul><li>Desentralisasi ( Decentralization ) </li></ul><ul><li>Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat ( Private Sector & Civil Society Partnership ) </li></ul><ul><li>Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan ( Commitment to Reduce Inequality ) </li></ul><ul><li>Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup ( Commitment to Environmental Protection ) </li></ul><ul><li>Komitmen pada Pasar yang Fair ( Commitment to Fair Market ) </li></ul>
  15. 15. <ul><li>Prinsip-prinsip </li></ul><ul><li>Good Governance </li></ul>
  16. 16. <ul><li>Wawasan ke Depan (Visionary) </li></ul>Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator <ul><li>Memiliki perencanaan ke depan yang berisi visi dan strategi; </li></ul><ul><li>Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program; </li></ul><ul><li>Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi. </li></ul><ul><li>Perangkat/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada perencanaan yang berisi visi dan strategi (dalam bentuk Keputusan Menteri/Pimpinan, Keputusan Pimpinan Daerah, Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah </li></ul><ul><li>Adanya peraturan yang memuat dokumen perencanaan yang terukur; </li></ul><ul><li>Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif. </li></ul>
  17. 17. <ul><li>Keterbukaan & Transparansi (Openness & Transparency) </li></ul>Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator <ul><li>Tersedianya informasi yang memadai pada setia proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; </li></ul><ul><li>Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu. </li></ul><ul><li>Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; </li></ul><ul><li>Pusat/balai informasi; </li></ul><ul><li>Website ( e-government, e-procurement, dsb); </li></ul><ul><li>Iklan layanan masyarakat; </li></ul><ul><li>Media cetak dan elektronik; </li></ul><ul><li>Papan pengumuman; </li></ul><ul><li>Pameran pembangunan. </li></ul>
  18. 18. <ul><li>Partisipasi Masyarakat (Participation) </li></ul>Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator <ul><li>Adanya pemahama n penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif; </li></ul><ul><li>Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama. </li></ul><ul><li>Pedoman pelaksanaan proses partisipatif; </li></ul><ul><li>Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam </li></ul><ul><li>Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders; </li></ul><ul><li>Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat. </li></ul>
  19. 19. <ul><li>Tanggung Gugat (Accountability) </li></ul>Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator <ul><li>Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; </li></ul><ul><li>Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; </li></ul><ul><li>Adanya output dan outcome yang terukur. </li></ul><ul><li>Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan; </li></ul><ul><li>Mekanisme pertanggungjawaban; </li></ul><ul><li>Laporan tahunan; </li></ul><ul><li>Laporan pertanggungjawaban; </li></ul><ul><li>Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; </li></ul><ul><li>Sistem pengawasan; </li></ul><ul><li>Mekanisme reward dan punishment . </li></ul>
  20. 20. <ul><li>Supremasi Hukum (Rule of Law) </li></ul>Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator <ul><li>Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten; </li></ul><ul><li>Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif; </li></ul><ul><li>Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum; </li></ul><ul><li>Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum. </li></ul><ul><li>Peraturan perundang-undangan; </li></ul><ul><li>Sistem peradilan pidana yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan); </li></ul><ul><li>Reward and punishment yang jelas bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kehakiman, kejaksaan); </li></ul><ul><li>Sistem pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum yang dilakukan secara obyektif, independen, dan mudah diakses publik; </li></ul><ul><li>Sosialisasi peraturan perundang-undangan. </li></ul>
  21. 21. <ul><li>Demokrasi (Democracy) </li></ul>Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator <ul><li>Adanya hak-hak dasar rakyat seperti hak berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat; </li></ul><ul><li>Adanya kesamaan di depan hukum; </li></ul><ul><li>Adanya kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik; </li></ul><ul><li>Adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh berbagai informasi publik; </li></ul><ul><li>Adanya kesempatan yang sama untuk berusaha dan berprestasi; </li></ul><ul><li>Adanya kesempatan yang sama untuk berinovasi, berkreasi dan berproduktifitas. </li></ul><ul><li>Peraturan yang menjamin adanya hak dna kewajiban ysang sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. </li></ul>
  22. 22. <ul><li>Profesionalisme & Kompetisi (Profesionalisme & Competency) </li></ul>Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator <ul><li>Berkinerja tinggi; </li></ul><ul><li>Taat asas; </li></ul><ul><li>Kreatif dan inovatif; </li></ul><ul><li>Memiliki kualifikasi di bidangnya. </li></ul><ul><li>Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya; </li></ul><ul><li>Kode etik profesi; </li></ul><ul><li>Sistem reward and punishment yang jelas; </li></ul><ul><li>Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM); </li></ul><ul><li>Standar dan indikator kinerja. </li></ul>
  23. 23. <ul><li>Daya Tanggap (Responsiveness) </li></ul>Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator <ul><li>Tersedianya layanan pengaduan, baik berupa crisis center, Unit Pelayanan Masyarakat (UPM), kotak saran, dan surat pembaca yang mudah diakses masyarakat; </li></ul><ul><li>Adanya standar dan prosedur dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan. </li></ul><ul><li>Standar pelayanan minimal; </li></ul><ul><li>Prosedur dan layanan pengaduan hotline; </li></ul><ul><li>Fasilitas akses informasi yang bebas biaya. </li></ul>
  24. 24. <ul><li>Efisiensi & Efektivitas (Effeciency & Effectiveness) </li></ul>Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator <ul><li>Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal; </li></ul><ul><li>Melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan; </li></ul><ul><li>Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja. </li></ul><ul><li>Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; </li></ul><ul><li>Survei-survei kepuasan stakeholders; </li></ul><ul><li>Peraturan organisasi dan tata laksana penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien; </li></ul><ul><li>Program kerja yang tidak tumpang tindih. </li></ul>
  25. 25. <ul><li>Desentralisasi (Decentralization) </li></ul>Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator <ul><li>Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang antar tingkat pemerintahan dan antar tingkatan jabatan di daerah sesuai dengan PP Pembagian Urusan Pemerintah sebagai revisi PP No. 25 tahun 2000; </li></ul><ul><li>Adanya kejelasan standar dalam pemberian dukungan terhadap pelayanan masyarakat (Standar Pelayanan Minimal). </li></ul><ul><li>Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah; </li></ul><ul><li>Undang-udnang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; </li></ul><ul><li>Rancangan PP tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai revisi dari PP Nomor 24 Tahun 2000; </li></ul><ul><li>Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah sesuai dengan revisi PP No. 8 Tahun 2003; </li></ul><ul><li>Perda mengenai Urusan wajib Pemerintah Daerah; </li></ul><ul><li>Perda mengenai Struktur Organisasi Daerah; </li></ul><ul><li>Peraturan pendanaan dan standar operasi yang mendukung aparat (pemerintah dan pemerintah daerah) dapat melakukan pelayanan sesuai dengan standar yang ada. </li></ul>
  26. 26. <ul><li>Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta & Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) </li></ul>Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator <ul><li>Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan; </li></ul><ul><li>Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (powerless) untuk berkarya; </li></ul><ul><li>Terbukanya kesempatan bai masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum; </li></ul><ul><li>Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/usaha mikro, kecil, dan menengah. </li></ul><ul><li>Peraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan pemerintah-dunia usaha swasta-masyarakat; </li></ul><ul><li>Peraturan-peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu; </li></ul><ul><li>Program-program pemberdayaan. </li></ul>
  27. 27. <ul><li>Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) </li></ul>Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator <ul><li>Adanya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara seimbang (subsidi silang, affirmative action ); </li></ul><ul><li>Tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu; </li></ul><ul><li>Adanya kesetaraan dan keadilan gender; </li></ul><ul><li>Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal. </li></ul><ul><li>Peraturan-peraturan yang berpihak pada pengurangan kesenjangan secara regional, ekonomi, hukum dan kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kewasan tertinggal; </li></ul><ul><li>Program-program kebijakan moneter dan fiskal, sistem hukum yang transparan, pembangunan regional, pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kewasan tertinggal; </li></ul><ul><li>Pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi yang mendukug pelaksanaan strategi dan kebijakan yang terkait dengan pengurangan kesenjangan dan berbagai bidang pembangunan. </li></ul>
  28. 28. <ul><li>Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environtment Protection) </li></ul>Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator <ul><li>Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan; </li></ul><ul><li>Adanya keikutsertaan masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup. </li></ul><ul><li>Peraturan dan kebijakan yang menjamin perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup; </li></ul><ul><li>Forum kegiatan peduli lingkungan; </li></ul><ul><li>Ketentuan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan hidup. </li></ul>
  29. 29. <ul><li>Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market) </li></ul>Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator <ul><li>Berkembangnya ekonomi masyarakat; </li></ul><ul><li>Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat. </li></ul><ul><li>Berbagai peraturan dan kebijakan mengenai persaingan usaha yang: </li></ul><ul><li>Menjamin iklim kompetisi yang sehat; </li></ul><ul><li>Mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah, investasi swasta yang mendorong peningkatan kesempata berusaha; </li></ul><ul><li>Adanya affirmative action dari pemerintah untuk mendorong kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah. </li></ul>
  30. 30. Bagaimana Mewujudkan Good Governance? <ul><li>Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran, pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder. </li></ul><ul><li>Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. </li></ul>
  31. 31. Pengalaman Negara-negara Lain <ul><li>Malaysia </li></ul><ul><li>The Anti-Corruption Agency (ACA, founded in 1967) </li></ul><ul><li>Reducing the levels of corruption is depend on: </li></ul><ul><ul><li>the political will; </li></ul></ul><ul><ul><li>a Malaysian requirement that public servants may not run their own businesses; </li></ul></ul><ul><ul><li>a requirement that public servants should declare their assets; </li></ul></ul><ul><ul><li>a check to ensure that public servants do not live in a style beyond their means; </li></ul></ul><ul><ul><li>a rule that those too heavily in debt may not be promoted. </li></ul></ul>
  32. 32. Pengalaman Negara-negara Lain . . . <ul><li>Thailand </li></ul><ul><li>a traditional Thai value system in which merit is derived from power, which forms a basis for patron-client relationships in Thai political society; </li></ul><ul><li>this pattern linked with a tradition of presenting gifts to high officials; </li></ul><ul><li>problems arising from low salaries for officials, limitations on legal provisions and procedures for policing corruption, and the weakness of public opposition. </li></ul><ul><li>Problem solving include raise salaries, decentralize, impose punishments. </li></ul>
  33. 33. Pengalaman Negara-negara Lain . . . <ul><li>Hong Kong </li></ul><ul><li>The Independent Commission Against Corruption (ICAC, established in 1974) need for: </li></ul><ul><ul><li>a strong political will; </li></ul></ul><ul><ul><li>a strong framework of laws; </li></ul></ul><ul><ul><li>a coherent strategy covering investigation, prevention and education; </li></ul></ul><ul><ul><li>active community involvement; and adequate funding.” </li></ul></ul>
  34. 34. Pengalaman Negara-negara Lain . . . <ul><li>South Korea </li></ul><ul><li>OPEN : ‘ O nline P rocedures En hancement for Civil applications’. </li></ul><ul><li>Preventive , with less regulation and abolition of ‘zone jurisdiction’ (allowing the public to do business at any government office, not tying people to one local office); </li></ul><ul><li>Punitive , with a system of ‘report cards’ to the mayor used by the public when finding corruption by an official, on the basis of which all corrupt acts are punished; </li></ul><ul><li>Transparent , telling people what to expect and when, especially through provision of information through a website so that people can discover who is processing their application (eg for a licence) at any moment; </li></ul><ul><li>Partnership - a Public-Private-Partnership that brings citizens into anti-corruption inspection teams. </li></ul>
  35. 35. Pengalaman Negara-negara Lain . . . <ul><li>Singapore </li></ul><ul><li>Singapore’s Corrupt Practices Investigation Bureau (the CPIB) </li></ul><ul><li>The CPIB was formed in 1952 when “corruption was a way of life” in Singapore </li></ul><ul><li>The aim is to reduce incentives for corrupt practice by increasing salaries, as well as reducing opportunities. </li></ul>
  36. 36. Istilah-istilah Korupsi <ul><li>Italy </li></ul><ul><li>TAGENTOPOLI = BRIBES-TOWN </li></ul><ul><ul><li>the scandal that started in Milan </li></ul></ul><ul><li>France </li></ul><ul><li>LES AFFAIRES = THE BUSINESS </li></ul><ul><ul><li>a hint of something illegal (in English an “affair” is a romance outside marriage) </li></ul></ul><ul><li>USA </li></ul><ul><li>19.99 = CASH LIMIT </li></ul><ul><ul><li>for a free lunch! </li></ul></ul>
  37. 37. Asia <ul><li>China </li></ul><ul><li>CHAR CHIEN = TEA MONEY, in Mandarin </li></ul><ul><li>KOPI LUI = COFFEE MONEY, in Hokkien </li></ul><ul><li>Malaysia </li></ul><ul><li>TUMBUK RUSUK = RIB PUNCHING Colloquial usage for rasuah (corruption in Bahasa Malaysia) </li></ul>
  38. 38. Asia <ul><li>Japan </li></ul><ul><li>BLACK MIST, rottenness of long-term rule by one party </li></ul><ul><li>Papua New Guinea </li></ul><ul><li>WONTOKISM = ONE-TALK-ISM; favoring people of same language or group </li></ul>
  39. 39. Thailand <ul><li>Corrupt acts in ascending order of seriousness </li></ul><ul><li>based on public opinion survey - translated </li></ul><ul><li>GIFT OF GOOD WILL </li></ul><ul><li>TEA MONEY </li></ul><ul><li>IMPROPER BEHAVIOUR </li></ul><ul><li>BRIBERY, EXTORTION </li></ul><ul><li>DISHONESTY IN DUTY </li></ul><ul><li>CORRUPTION </li></ul>
  40. 40. Africa <ul><li>Nigeria </li></ul><ul><li>419 = number in the Nigerian legal code of section forbidding “Advance Fee Fraud” </li></ul><ul><ul><li>people tempted to pay advance fees from bank accounts </li></ul></ul><ul><li>Uganda </li></ul><ul><li>AIR SUPPLY = 100% commission </li></ul><ul><ul><li>payments for goods or services that don’t exist </li></ul></ul><ul><li>General </li></ul><ul><li>GHOST WORKERS </li></ul><ul><ul><li>dead or retired public servants still on payroll </li></ul></ul>
  41. 41. <ul><li>Terima Kasih </li></ul>Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik - BAPPENAS
  42. 42. Jl. Abdul Muis No. 66 Lantai 3,4,& 5 Telp/Fax (021) 3865580-85 Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta DINAS TATA KOTA
  43. 43. Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin’s Profile

×