Pemahaman terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan serta Kebijakan Pembangunan 2013

  • 2,594 views
Uploaded on

Capacity Building Dinas Kesehatan Kota Bandung di Perdana Wisata Hotel-Bandung, 19 November 2012 …

Capacity Building Dinas Kesehatan Kota Bandung di Perdana Wisata Hotel-Bandung, 19 November 2012

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
2,594
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
165
Comments
1
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  • 2. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah BappenasAlamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : dadangsol@yahoo.comWebsite : http://dadang-solihin.blogspot.com dadang-solihin.blogspot.com 3
  • 3. Materi• Log-Frame• Perencanaan Pembangunan Daerah• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning Differentiation Brand (PDB)• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah• Prioritas Nasional dan Isu Strategis 2013 dadang-solihin.blogspot.com 4
  • 4. Log-Frame ATINPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT OUTCOME OUTPUT INPUT ABK dadang-solihin.blogspot.com 5
  • 5. dadang-solihin.blogspot.com 6
  • 6. Apa itu SPPNSPPN adalah Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 7
  • 7. Tujuan SPPN1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 8
  • 8. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 9
  • 9. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2) (RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3) Nasional (RPJM-Daerah) (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD (Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com 10
  • 10. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 11
  • 11. Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”) ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) RELEVANT (information needs of the people who will use the data) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 12
  • 12. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 13
  • 13. Perencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 14
  • 14. Fungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 15
  • 15. dadang-solihin.blogspot.com 16
  • 16. Positioning Differentiation Brand (PDB) POSITIONING DIFFERENTIATION BRAND dadang-solihin.blogspot.com 17
  • 17. PDB Triangle: Provinsi Gorontalo Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Agro Bisnis Provinsi Jagung Jagung BRAND Visi Provinsi Gorontalo dadang-solihin.blogspot.com 18
  • 18. dadang-solihin.blogspot.com 19
  • 19. PDB Triangle: Kabupaten Lamongan Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Kabupaten dengan Pelajaran Bahasa pemerintahan Mandarin di Sekolah entrepreneurship dan Pesantren BRAND Visi Kabupaten Lamongan dadang-solihin.blogspot.com 20
  • 20. dadang-solihin.blogspot.com 21
  • 21. PDB Triangle: Kota Sawahlunto Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Kota Pariwisata Lokasi Historis Kuno, Budaya DaerahPertambangan Pertambangan Batu Bara, Lahan Alami BRAND Visi Kota Sawahlunto dadang-solihin.blogspot.com 22
  • 22. dadang-solihin.blogspot.com 23
  • 23. dadang-solihin.blogspot.com 24
  • 24. Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll. dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. Todaro, 2000 dadang-solihin.blogspot.com 25
  • 25. How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 26
  • 26. Tantangan dalam Pembangunan Daerah • Mengurangi Sarana dan Prasarana yang ketimpangan memadai dan • Memberdayakan berkualitas masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian kondusif SDA Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 27
  • 27. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan profesional dalam: masyarakat untuk: Memberikan pelayanan kepada  Menikmati kualitas kehidupan masyarakat, yang lebih baik, maju, dan tenteram, Mengelola sumber daya  Peningkatan harkat, martabat, ekonomi daerah. dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 28
  • 28. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance Daerah Sumberdaya Keseimbangan Peran Tiga Pilar Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan danmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksipolitik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 29
  • 29. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, pemerintah, civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. dadang-solihin.blogspot.com 30
  • 30. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha  Pemerintah Masyarakat Swasta Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. dadang-solihin.blogspot.com 31
  • 31. Model Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSMSupranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 32
  • 32. Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS Executive organized into: Judiciary Community-based organizations Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 33
  • 33. Troikadadang-solihin.blogspot.com 34
  • 34. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 35
  • 35. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 36
  • 36. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 37
  • 37. Prioritas Nasional 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan Pangan11 Prioritas Nasional 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat dadang-solihin.blogspot.com 38
  • 38. Prioritas Nasional dan Isu Strategis 2013 RPJMN 2010-2014 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 8 Energi 2 Pendidikan 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 3 Kesehatan 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik 4 Penanggulangan Kemiskinan 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 5 Ketahanan Pangan 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 6 Infrastruktur 13 Bidang Perekonomian 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013 ISU STRATEGIS NASIONAL 2013 PENINGKATAN DAYA SAING PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESRA Peningkatan iklim investasi dan usaha (Ease of doing bussiness) Peningkatan pembangunan sumber daya manusia Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity Percepatan pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1‐4 Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi PEMANTAPAN STABILITAS SOSPOL Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda Persiapan pemilu 2014 PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton Percepatan pembangunan Minimum Essential Force Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi dadang-solihin.blogspot.com 39
  • 39. dadang-solihin.blogspot.com 40