Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi

19,474 views
19,243 views

Published on

Bintek Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan Daerah; Bappeda Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tanah Grogot, 28 November 2008

Published in: Education, Business, Technology
5 Comments
30 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
19,474
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
5
Likes
30
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi

    1. 1. Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi Bintek Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tanah Grogot, 28 November 2008
    2. 2. File Presentasi ini bisa didownload di <ul><li>http://www.ziddu.com/download/4097833/2008_064_Paser_SistemMonev.pdf.html </li></ul>www.dadangsolihin.com
    3. 3. www.dadangsolihin.com
    4. 4. Materi <ul><li>Isu dan Masalah Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Perencanaan Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan </li></ul>www.dadangsolihin.com
    5. 5. Isu dan Masalah Pembangunan Daerah Bagian 1
    6. 6. Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development) <ul><li>P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. </li></ul><ul><li>P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang . </li></ul><ul><li>P eningkatan kebebasan (f reedom/ democracy ) setiap orang. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    7. 7. How? <ul><li>Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan </li></ul><ul><ul><li>antar daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>antar sub daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). </li></ul></ul><ul><li>Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. </li></ul><ul><li>Menciptakan atau menambah lapangan kerja. </li></ul><ul><li>Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. </li></ul><ul><li>Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). </li></ul>www.dadangsolihin.com
    8. 8. Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: </li></ul><ul><ul><li>memberikan pelayanan kepada masyarakat, </li></ul></ul><ul><ul><li>mengelola sumber daya ekonomi daerah. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    9. 9. Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: </li></ul><ul><ul><li>tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, </li></ul></ul><ul><ul><li>memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    10. 10. Pembangunan Daerah (3) <ul><li>Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). </li></ul><ul><li>Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta , dan masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    11. 11. Pembangunan Daerah (4) <ul><li>Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. </li></ul><ul><li>Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. </li></ul><ul><li>Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    12. 12. www.dadangsolihin.com Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance Government Governance <ul><li>Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, </li></ul><ul><li>Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. </li></ul><ul><li>Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. </li></ul>
    13. 13. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance <ul><li>Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. </li></ul><ul><li>Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good . </li></ul>www.dadangsolihin.com Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
    14. 14. Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
    15. 15. Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
    16. 16. Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan www.dadangsolihin.com
    17. 17. Permasalahan Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan Ekonomi </li></ul><ul><ul><li>Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil </li></ul></ul><ul><ul><li>Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah </li></ul></ul><ul><li>Pembangunan Sosial </li></ul><ul><ul><li>Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    18. 18. Permasalahan Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Pembangunan Prasarana Wilayah </li></ul><ul><ul><li>Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    19. 19. Permasalahan Pembangunan Daerah (3) <ul><li>Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup </li></ul><ul><ul><li>Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). </li></ul></ul><ul><ul><li>Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    20. 20. Permasalahan Pembangunan Daerah (4) <ul><ul><li>Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    21. 21. Permasalahan Pembangunan Daerah (5) <ul><li>Permasalahan Khusus </li></ul><ul><li>Lemahnya daya saing investasi </li></ul><ul><li>Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha </li></ul><ul><li>Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat </li></ul><ul><li>Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    22. 22. Perencanaan Pembangunan Daerah Bagian 2
    23. 23. Definisi Perencanaan <ul><li>Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan . </li></ul><ul><ul><li>Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). </li></ul></ul><ul><ul><li>Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tepat : Dikaitkan dengan tindakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilihan-pilihan : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pemilihan tujuan dan kriteria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan </li></ul></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    24. 24. Syarat Perencanaan <ul><li>Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: </li></ul><ul><li>Tujuan akhir yang dikehendaki. </li></ul><ul><li>Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). </li></ul><ul><li>Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. </li></ul><ul><li>Masalah-masalah yang dihadapi. </li></ul><ul><li>Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. </li></ul><ul><li>kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. </li></ul><ul><li>Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. </li></ul><ul><li>Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    25. 25. Syarat Perencanaan . . . <ul><li>Faktual dan Realistis </li></ul><ul><li>Logis dan Rasional </li></ul><ul><li>Fleksibel </li></ul><ul><li>Komitmen </li></ul><ul><li>Komprehensif atau menyeluruh </li></ul>www.dadangsolihin.com
    26. 26. Fungsi/Manfaat Perencanaan www.dadangsolihin.com Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas
    27. 27. Kegagalan Perencanaan www.dadangsolihin.com
    28. 28. Kegagalan Perencanaan (1) <ul><li>Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: </li></ul><ul><li>informasinya kurang lengkap, </li></ul><ul><li>metodologinya belum dikuasai, </li></ul><ul><li>perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana </li></ul><ul><li>pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    29. 29. Kegagalan Perencanaan (2) <ul><li>Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. </li></ul><ul><ul><li>kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. </li></ul></ul><ul><ul><li>aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, </li></ul></ul><ul><ul><li>masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    30. 30. Kegagalan Perencanaan (3) <ul><li>Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. </li></ul><ul><li>Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. </li></ul><ul><li>Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    31. 31. Kegagalan Perencanaan (4) <ul><li>Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. </li></ul><ul><ul><li>Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    32. 32. Bias-bias dalam Perencanaan Pembangunan www.dadangsolihin.com
    33. 33. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (1) <ul><li>Bias pertama </li></ul><ul><li>Adanya kecenderungan berpikir bahwa: </li></ul><ul><ul><li>dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, </li></ul></ul><ul><ul><li>dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. </li></ul></ul><ul><li>Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang demikian. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    34. 34. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (2) <ul><li>Bias kedua </li></ul><ul><li>Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah ( grass-root ). </li></ul><ul><li>Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    35. 35. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (3) <ul><li>Bias ketiga </li></ul><ul><li>Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. </li></ul><ul><li>Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena: </li></ul><ul><ul><li>kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    36. 36. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (4) <ul><li>Bias keempat </li></ul><ul><li>Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. </li></ul><ul><li>Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang: </li></ul><ul><ul><li>terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini. </li></ul></ul><ul><ul><li>pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    37. 37. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (5) <ul><li>Bias kelima </li></ul><ul><li>Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. </li></ul><ul><li>Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. </li></ul><ul><li>Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    38. 38. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (6) <ul><li>Bias keenam </li></ul><ul><li>Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya. </li></ul><ul><li>Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri. </li></ul><ul><li>Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat. </li></ul><ul><li>Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    39. 39. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (7) <ul><li>Bias ketujuh </li></ul><ul><li>Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan. </li></ul><ul><li>Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial ( charity ) dan bukan usaha penguatan ekonomi. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    40. 40. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (8) <ul><li>Bias kedelapan </li></ul><ul><li>Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. </li></ul><ul><li>Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari ( sustainable ), tetapi umumnya dalam kerangka waktu ( time frame ) yang lebih panjang. </li></ul><ul><li>Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    41. 41. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (9) <ul><li>Bias kesembilan </li></ul><ul><li>Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu. </li></ul><ul><li>Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi. </li></ul><ul><li>Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    42. 42. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (10) <ul><li>Bias kesepuluh </li></ul><ul><li>Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. </li></ul><ul><li>Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuh. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    43. 43. Sistem Perencanaan yang Berhasil <ul><li>Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. </li></ul><ul><li>Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    44. 44. Perencanaan yang Ideal <ul><li>Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. </li></ul><ul><li>Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. </li></ul><ul><li>Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. </li></ul><ul><li>Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). </li></ul><ul><li>Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting). </li></ul>www.dadangsolihin.com
    45. 45. Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bagian 3
    46. 46. Materi <ul><li>Pengertian Evaluasi </li></ul><ul><li>Jenis-jenis Evaluasi </li></ul><ul><li>Standar Evaluasi </li></ul><ul><li>Apa implikasi jika tidak ada M&E? </li></ul><ul><li>Pengalaman empiris: Australia dan Chili </li></ul><ul><li>Kunci Keberhasilan M&E </li></ul><ul><li>Prasyarat M & E </li></ul><ul><li>Prosedur Pelaksanaan Evaluasi </li></ul><ul><li>Kendala Pelaksanaan M&E </li></ul><ul><li>Mengembangkan Sistem M&E </li></ul>www.dadangsolihin.com
    47. 47. Pengertian Evaluasi (1) <ul><li>PP39/2006: Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. </li></ul><ul><li>Proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program </li></ul><ul><li>Sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    48. 48. Pengertian Evaluasi (2) <ul><li>Ketika berbagai pembangunan, program, kegiatan, sudah dilakukan, apakah kita tahu dampak program pembangunan tsb? </li></ul><ul><li>Pemerintah dihadapkan pada desakan untuk memiliki pengetahuan objektif tentang dampak dari berbagai intervensi: </li></ul><ul><ul><li>Mana yg berhasil vs tidak? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mana yg dilanjutkan dan/atau direplikasi vs dihentikan? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mana yg didukung anggaran pusat vs anggaran daerah? </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    49. 49. Jenis Evaluasi (1) www.dadangsolihin.com Tahap Perencanaan ( ex‑ante ) Tahap Pelaksanaan ( on‑going ) Tahap Pasca‑Pelaksanaan ( ex‑post ) <ul><li>dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan </li></ul><ul><li>untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya </li></ul><ul><li>dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan </li></ul><ul><li>untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya </li></ul><ul><li>Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir </li></ul><ul><li>untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan </li></ul><ul><li>untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. </li></ul>
    50. 50. Jenis Evaluasi (2) <ul><li>Formatif </li></ul><ul><ul><li>Fokus pada kinerja yang lebih baik (kegiatan, program atau kebijakan) </li></ul></ul><ul><li>Sumatif </li></ul><ul><ul><li>Fokus pada hasil (akibat) </li></ul></ul><ul><li>Prospektif </li></ul><ul><ul><li>Menjawab pertanyaan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Apakah program/kegiatan/kebijakan ini harus dievaluasi? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Apakah hasil yang akan diperoleh sesuai dengan upaya/ sumberdaya yang dipergunakan? </li></ul></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    51. 51. Kegunaan Evaluasi <ul><li>Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan </li></ul><ul><li>Menjadikan kebijakan, program dan kegiatan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik </li></ul><ul><li>Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan kegiatan </li></ul><ul><li>Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    52. 52. Evaluasi Memberikan Informasi mengenai: <ul><li>Strategi </li></ul><ul><ul><li>Apakah yang dilakukan sudah benar? </li></ul></ul><ul><li>Operasi </li></ul><ul><ul><li>Apakah cara yang ditempuh sudah benar? </li></ul></ul><ul><li>Pembelajaran </li></ul><ul><ul><li>Apakah ada cara yang lebih baik? </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    53. 53. Monitoring dan Evaluasi <ul><li>Monitoring </li></ul><ul><ul><li>Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal </li></ul></ul><ul><ul><li>Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program </li></ul></ul><ul><li>Evaluasi </li></ul><ul><ul><li>Periodik dan berkala </li></ul></ul><ul><ul><li>Dapat bersifat internal, eksternal atau partisipatif </li></ul></ul><ul><ul><li>Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    54. 54. Kriteria Evaluasi <ul><li>Relevansi </li></ul><ul><ul><li>Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan </li></ul></ul><ul><li>Efektifitas </li></ul><ul><ul><li>Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan </li></ul></ul><ul><li>Efisiensi </li></ul><ul><ul><li>Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan. </li></ul></ul><ul><li>Dampak </li></ul><ul><ul><li>Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak </li></ul></ul><ul><li>Keberlanjutan </li></ul><ul><ul><li>Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    55. 55. Mengapa Perlu ada Standar? <ul><li>Meningkatkan akuntabilitas </li></ul><ul><li>Memfasilitasi kemungkinan pembandingan </li></ul><ul><li>Meningkatkan reliabilitas dan mutu layanan yang disediakan </li></ul>www.dadangsolihin.com
    56. 56. Standar Evaluasi <ul><li>Standar Mutu Evaluasi (untuk penerapan fase pengujian) </li></ul><ul><ul><li>http://www.oecd.org/dataoecd/30/62/36596604.pdf </li></ul></ul><ul><li>Standar Evaluasi Program </li></ul><ul><ul><li>www.eval.org/EvaluationDocuments/progeval.html </li></ul></ul><ul><li>Norma norma PBB untuk evaluasi dalam Sistim PBB </li></ul><ul><ul><li>www.uneval.org/docs/ACFFC9F.pdf </li></ul></ul><ul><li>Standar untuk Evaluasi dalam Sistem PBB </li></ul><ul><ul><li>www.uneval.org/docs/ACFFCA1/pdf </li></ul></ul><ul><li>Prinsip Pedoman Asosiasi Evaluasi Amerika </li></ul><ul><ul><li>www.eval.org/Publications/GuidingPrinciples.asp </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    57. 57. Apa Output Sistem M&E? <ul><li>Informasi unik tentang kinerja kebijakan, program serta kegiatan pemerintah. </li></ul><ul><ul><li>Informasi ttg hasil-hasil idenfitikasi: apa yang berfungsi, apa yang tidak berjalan, & mengapa demikian; </li></ul></ul><ul><ul><li>Informasi ttg kinerja ”aktor”, seperti: pemerintah, kementerian, badan pemerintah, manajer dan staf, serta lembaga donor. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    58. 58. Apa implikasi jika tidak ada M&E? <ul><li>Berbahaya, karena: </li></ul><ul><ul><li>penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersedian informasi parsial, </li></ul></ul><ul><ul><li>mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimal </li></ul></ul><ul><li>Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    59. 59. Kenapa M&E diperlukan? <ul><li>Mendukung pembuatan kebijakan (khususnya keputusan anggaran) yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan nasional. </li></ul><ul><li>Membantu pemerintah dalam: </li></ul><ul><ul><li>pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan program; </li></ul></ul><ul><ul><li>mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program & kegiatan; </li></ul></ul><ul><li>Meningkatkan transparansi & akuntabilitas  apakah telah mencapai sasaran. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    60. 60. Best Practices (MacKay, 2007) www.dadangsolihin.com Chile Colombia Australia Meksiko <ul><li>Memiliki 1.550 indikator kinerja untuk seluruh sektor (h.25). </li></ul><ul><li>SINERGIA: Sistem Nasional Evaluasi Kinerja Sektor Publik (h.33) </li></ul><ul><li>Government Evaluation Strategy (h.39) </li></ul><ul><li>SEDESOL: Sekretariat Pembangunan Sosial (h.61) </li></ul>
    61. 61. Pengalaman empiris: Australia <ul><li>Sistem evaluasi pemerintahan menyeluruh (akihir 1980-an) yang dikelola DepKeu </li></ul><ul><ul><li>Semua kementerian wajib melakukan evaluasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Semua kementrian wajib menyiapkan portofolio rencana evaluasi (detail rencana evaluasi program, program2 apa yg dievaluasi, isu2 yg ditanyakan, dan metode evaluasi. </li></ul></ul><ul><li>Hasil (1994) </li></ul><ul><ul><li>Hampir 80% usulan anggaran & sekitar 2/3 penghematan didasarkan hasil temuan evaluasi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informasi hasil temuan evaluasi mempengaruhi pembuatan keputusan anggaran kabinet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informasi M&E juga digunakan secara intensif </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    62. 62. Pengalaman empiris: Chili <ul><li>MenKeu mengembangkan sistem M&E Pemerintah menyeluruh (sejak 1994). </li></ul><ul><ul><li>Sekitar 1,550 indikator kinerja, evaluasi cepat, evaluasi dampak </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelaksananya pihak ketiga (perguruan tinggi & perusahaan konsultan), dg TOR dan metode standar setiap jenis evaluasi </li></ul></ul><ul><li>Informasi & berbagai temuan M&E digunakan secara intensif dalam menganalisis kinerja anggaran kementerian dan badan  masukan dalam pembuatan keputusan anggaran pemerintah. </li></ul><ul><li>Berbagai informasi M&E digunakan untuk menentukan ”target kinerja” dari setiap badan dan untuk peningkatan manajemen berbagai kementrian & badan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    63. 63. Kunci Keberhasilan M&E <ul><li>Keberhasilan institusionalisasi sistem M&E mencakup berbagai upaya menciptakan kesinambungan & menjamin sistem M&E berfungsi baik bagi pemerintah </li></ul><ul><li>Ada tiga kunci utama yaitu: </li></ul><ul><ul><li>pemanfaatan informasi M&E </li></ul></ul><ul><ul><li>kualitas informasi M&E </li></ul></ul><ul><ul><li>Kesinambungan M&E </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    64. 64. Prasyarat M&E <ul><li>Harus ada demand </li></ul><ul><ul><li>Menjamin ketersediaan dana untuk aktivitas M&E dan penggunaan informasi M&E ; </li></ul></ul><ul><li>Harus ada insentif </li></ul><ul><ul><li>Menjamin berbagai temuan evaluasi digunakan. </li></ul></ul><ul><li>Harus ada champion </li></ul><ul><ul><li>Pemimpin yg memiliki pemahaman benar ttg sistem M&E (alat & metoda) dan memiliki apresiasi tinggi terhadap berbagai manfaat informasi M&E bagi pemerintah </li></ul></ul><ul><ul><li>Peran strategis dalam menciptakan keberhasilan sistem M&E pemerintah yang menyeluruh (Chili & Australia). </li></ul></ul><ul><li>Harus ada pelatihan </li></ul><ul><ul><li>Menciptakan SDM yang memiiliki keahlian memadai. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    65. 65. Evaluator Internal, Eksternal dan Partisipatif <ul><li>Evaluator Internal </li></ul><ul><ul><li>Biasanya mengetahui lebih banyak mengenai sejarah, organisasi, budaya, problem, keberhasilan </li></ul></ul><ul><ul><li>Mungkin berada terlalu dekat dengan yang dievaluasi </li></ul></ul><ul><li>Evaluator Eksternal </li></ul><ul><ul><li>Punya kredibilitas yang lebih tinggi dan keahlian yang lebih spesifik </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak terikat dengan keputusan-keputusan administratif dan keuangan </li></ul></ul><ul><li>Evaluator Partisipatif </li></ul><ul><ul><li>Wakil dari dinas dan stakeholders (termasuk penerima manfaat) bekerjasama merancang, melaksanakan dan menerjemahkan sebuah evaluasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Metode partisipatif mungkin digunakan dalam evaluasi internal dan eksternal </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    66. 66. Evaluasi Partisipatif (vs. Internal atau Eksternal) <ul><li>Perbedaan antara ahli dan awam, peneliti dan obyek penelitian tidak terlalu ditekankan dan diberi arti baru </li></ul><ul><li>Evaluator bertindak sebagai fasilitator dan instruktur </li></ul><ul><li>Pihak lain membuat penilaian </li></ul><ul><li>Sebuah langkah lebih radikal keluar dari model evaluasi mandiri </li></ul>www.dadangsolihin.com
    67. 67. Yang Dilakukan oleh Evaluator <ul><li>Berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan </li></ul><ul><li>Memeriksa dan/atau mengembangkan teori perubahan </li></ul><ul><li>Merancang evaluasi </li></ul><ul><li>Mengelola anggaran evaluasi </li></ul><ul><li>Melaksanakan atau menjalankan evaluasi (atau mempekerjakan staf untuk melaksanakan evaluasi) </li></ul><ul><li>Mengidentifikasi standar efektifitas </li></ul><ul><li>Mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan dan melaporkan data serta temuan </li></ul>www.dadangsolihin.com
    68. 68. Pertumbuhan Asosiasi Evaluasi Profesional <ul><li>Meningkatnya jumlah asosiasi di seluruh dunia, terutama dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan lebih tingginya penghargaan terhadap profesi evaluasi pembangunan </li></ul><ul><li>Berbagai organisasi menciptakan sebuah sistem pendukung dan memungkinkan tumbuhnya profesionalisme </li></ul>www.dadangsolihin.com
    69. 69. Kendala Pelaksanaan M&E (1) <ul><li>Anggaran </li></ul><ul><li>Apresiasi yang kurang terhadap pentingnya M&E menyebabkan anggaran yang dialokasikan kecil. </li></ul><ul><li>SDM </li></ul><ul><li>Belum didukung oleh jumlah dan kualitas SDM yang cukup. </li></ul><ul><li>Kemampuan/ Keahlian </li></ul><ul><ul><li>” Tour of duty” PNS, terutama di Pemda </li></ul></ul><ul><ul><li>Kurangnya tenaga teknis terlatih </li></ul></ul><ul><li>Perlengkapan/ Peralatan </li></ul><ul><li>Berkaitan dengan kondisi perekonomian dan infrastruktur wilayah yang masih tertinggal. Mis: listrik, AC, komputer, kendaraan operasional, peralatan telekomunikasi. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    70. 70. Kendala Pelaksanaan M&E (2) <ul><li>Prosedural </li></ul><ul><ul><li>Tidak adanya acuan kerja (Petunjuk Operasional) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak diterimanya laporan Monitoring pelaksanaan kegiatan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak adanya kerangka acuan pelaksanaan evaluasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Mekanisme pelaporan yang ada inter instansi pemerintah belum memiliki pola yang jelas dan pasti. </li></ul></ul><ul><li>Pengiriman </li></ul><ul><ul><li>Kondisi geografis </li></ul></ul><ul><ul><li>Masih minimnya prasarana dan sarana transportasi/ komunikasi. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    71. 71. Masalah Potensial (1) <ul><li>Tidak ada referensi indikator yang cukup dalam Laporan Monitoring untuk dapat melakukan evaluasi seperti dimintakan pada Renja/ RKP; </li></ul><ul><li>Pelaporan M&E memberikan beban tambahan kepada para penanggungjawab program/ kegiatan yang sudah cukup banyak beban M&E sesuai peraturan-perundangan selama ini, khususnya di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota; </li></ul><ul><li>Tidak ada mekanisme umpan balik dari laporan M&E, kalaupun ada penyelenggara tidak siap melakukannya. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    72. 72. Masalah Potensial (2) <ul><li>Kurangnya kemampuan dalam mengkoordinasi kelembagaan terkait, dalam arti seluas-luasnya, yang disebabkan antara lain, kurangnya alokasi anggaran untuk M&E; </li></ul><ul><li>Kurangnya motivasi dan komitmen para penanggungjawab dan pelaksana M&E; </li></ul><ul><li>Tidak cukup pelatihan yang dapat disediakan untuk M&E dan untuk menentukan indikator; </li></ul><ul><li>Alokasi tenaga ahli yang tidak memadai. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    73. 73. Proses Membangun Sistem M&E <ul><li>Landasan Hukum Evaluasi Kinerja </li></ul><ul><li>Evaluasi terkait dengan kerangka regulasi/kebijakan publik </li></ul><ul><li>Collecting opinions </li></ul><ul><ul><li>Seminars, Workshops, etc </li></ul></ul><ul><li>Pemetaan peraturan dan opini publik </li></ul><ul><li>Membangun kerangka kerja ( framework ) yang baru </li></ul><ul><li>Membangun Indikator </li></ul>www.dadangsolihin.com
    74. 74. Mengembangkan Sistem M&E www.dadangsolihin.com 1 5 4 3 2 Koord. M&E Nasional Indicator Resource Group Database Indikator Kinerja Jadwal M&E Baru Komunitas Evaluator
    75. 75. Membentuk Koord. M&E Nasional <ul><li>Formalisasi koordinasi dalam proses pelaksanaan dan pengembangan M&E yang selama ini berjalan di K/L secara informal. </li></ul><ul><li>Merupakan Tim Pengarah pengembangan manajemen kinerja dan indikator yang digunakan Pemerintah. </li></ul><ul><li>Melaporkan mengenai arah, perkembangan dan permasalahan kepada Men. PPN.   </li></ul><ul><li>Terdiri dari empat anggota inti Eselon I dari Bappenas, Depkeu, Depdagri dan Menpan. </li></ul><ul><li>Ditambah dua anggota tambahan akan dipilih untuk mewakili K/L, dan ini dapat berganti dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan. </li></ul>www.dadangsolihin.com 1
    76. 76. Membentuk Indicator Resource Group <ul><li>Sebagai Tim Teknis untuk menyediakan dukungan kepada seluruh K/L dalam pengembangan indikator dan proses M&E. </li></ul><ul><li>Merupakan Tim Nasional Konsultasi Indikator yang akan bertugas: </li></ul><ul><ul><li>menyusun suatu standar pendekatan dan kriteria yang digunakan dalam perumusan indikator pembangunan nasional dan daerah, </li></ul></ul><ul><ul><li>menjadi tempat penyimpanan indikator yang sudah didefinisikan sebagai alat ukur program-program dan kegiatan-kegiatan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mereview umpan balik pada penggunaan indikator setelah setiap langkah besar dalam proses perencanaan dan penerapan rencana, dan akan memasukkan bahan belajar dari pengalaman ke dalam proses. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com 2
    77. 77. Membangun Database Indikator Kinerja <ul><li>Banyaknya indikator dari proses alokasi sumber daya dapat dikontrol. </li></ul><ul><li>Perkembangan dari sebuah indikator dapat ditelusuri sehingga perubahannya dapat menjadi bukti bagi pengguna. </li></ul><ul><li>Sebagai alat bagi K/L ketika menyusun indikator untuk kegiatan-kegiatan baru </li></ul><ul><li>Sebagai alat untuk membantu sumber daya teknis dalam mengembangkan indikator baru </li></ul><ul><li>Indikator program dan indikator kegiatan dapat diselaraskan dengan indikator perencanaan. </li></ul>www.dadangsolihin.com 3
    78. 78. Menyusun Jadwal M&E Baru <ul><li>Dibutuhkan jadwal M&E baru seiring dengan kompleksitas fungsi-fungsi manajemen K/L, Pemda dan SKPD. </li></ul><ul><li>Meningkatnya kebutuhan pelaporan yang makin rumit. </li></ul><ul><li>Pemilihan satu wilayah percontohan, menerapkan jadwal M&E baru dan memanfaatkan umpan balik sebelum dilaksanakan di seluruh wilayah. </li></ul>www.dadangsolihin.com 4
    79. 79. Mendirikan Komunitas Evaluator <ul><li>Mendirikan Asosiasi Evaluator Indonesia, yang terdiri dari unsur-unsur: </li></ul><ul><ul><li>Pemerintah </li></ul></ul><ul><ul><li>Dunia Usaha </li></ul></ul><ul><ul><li>Masyarakat </li></ul></ul><ul><li>Melahirkan Jabatan Fungsional Evaluator (JFE) </li></ul><ul><li>Mendirikan Asosiasi Evaluator Pemerintah Indonesia (AEPI) </li></ul>www.dadangsolihin.com 5
    80. 80. Membangun Sistem Pelaporan: E-Monev www.dadangsolihin.com <ul><li>Phase Analog </li></ul><ul><ul><li>Menyusun pelaporan sebagaimana yang dilakukan saat ini, tetapi tidak dikirimkan atau diantarkan ke K/L pengumpul, melainkan diupload pada website masing-masing K/L, Pemda dan SKPD pengirim. </li></ul></ul><ul><ul><li>Uploading berbagai indikator pada website masing-masing K/L, Pemda dan SKPD pengirim </li></ul></ul><ul><li>Phase Digital </li></ul><ul><li>Data base M&E </li></ul><ul><li>Dibutuhkan password untuk mengakses data bagi kevel tertentu. Mis. Presiden, Menteri, Dirjen, dst </li></ul>go.id BASE
    81. 81. Terima Kasih
    82. 82. <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Shanghai International Program for Development Evaluation Training (2008) , Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005). the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004). Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003). Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002). Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001). and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile www.dadangsolihin.com

    ×