Pedoman Pengendalian Internal Pemerintahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

File Presentasi ini bisa didownload di

http://www.ziddu.com/download/4597943/2009_018_LombokTimur.pdf.html

www.dadangsolihin.com

Pendahuluan

Latar Belakang: 3 Tuntutan

Sistem Pengendalian Intern

Pengawasan Intern

Stakeholders SPIP

Unsur SPIP

Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan

Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Materi www.dadangsolihin.com

UU keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan.

Seluruh tingkat pimpinan perlu menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Pendahuluan www.dadangsolihin.com

Dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat:

mencapai tujuannya secara efisien dan efektif,

melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal,

mengamankan aset negara, dan

mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian.

Pendahuluan www.dadangsolihin.com

www.dadangsolihin.com Latar Belakang: 3 Tuntutan Melahirkan sejumlah produk hukum yang melandasi perubahan menuju era reformasi yang mengedepankan: disiplin, kesinambungan, transparan, effisien, dan akuntabel.

Azas keseimbangan ( checks and balances) dalam penganggaran

Penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance)

Komitmen dalam menggunakan sumber daya yang terbatas.

SPI adalah

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan.

Dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

www.dadangsolihin.com Sistem Pengendalian Intern

Pengawasan Intern adalah

Seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi

Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien

Untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

www.dadangsolihin.com Pengawasan Intern

Stakeholders SPIP

BPKP

Inspektorat Jenderal

Inspektorat Provinsi

Inspektorat Kabupaten/Kota

K/L

Gubernur

Bupati/Walikota

www.dadangsolihin.com Unsur SPIP Lingkungan pengendalian Penilaian resiko Kegiatan pengendalian Informasi dan komunikasi Pemantauan pengendalian intern 1. 2. 3. 4. 5.

Lingkungan Pengendalian

Penegakan integritas dan nilai etika.

Komitmen terhadap kompetensi.

Kepemimpinan yang kondusif.

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

www.dadangsolihin.com 1.

Penegakan integritas dan nilai etika

Menyusun dan menerapkan aturan perilaku.

Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah.

Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.

Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern.

Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

www.dadangsolihin.com a.

Komitmen terhadap kompetensi

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah.

Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah.

Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya.

Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah

www.dadangsolihin.com b.

Kepemimpinan yang kondusif

Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan.

Menerapkan manajemen berbasis kinerja.

Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP.

Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah.

Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah.

Secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

www.dadangsolihin.com c.

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah.

Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah.

Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah.

Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis.

Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

www.dadangsolihin.com d.

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

www.dadangsolihin.com e.

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM

Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai.

Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen.

Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

www.dadangsolihin.com f.

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

www.dadangsolihin.com g.

Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.

www.dadangsolihin.com h.

Penilaian Resiko

Identifikasi resiko.

Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah.

Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal.

Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

Analisis resiko.

Prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko.

Menentukan dampak dari resiko.

Kegiatan Pengendalian

Diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.

Harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko.

Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.

Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.

Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.

Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian terdiri atas:

Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pembinaan SDM.

Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.

Pengendalian fisik atas aset.

Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja.

Pemisahan fungsi.

Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.

Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.

Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.

Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.

Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Informasi dan Komunikasi

Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.

Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Pemantauan dan Pengendalian

Pemantauan berkelanjutan:

pengelolaan rutin,

supervisi,

pembandingan,

rekonsiliasi,

tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Evaluasi terpisah:

penilaian sendiri,

review,

pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Tindak lanjut rekomendasi.

Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan

Pimpinan Organisasi sebagai penanggung jawab

Aparat pengawasan intern terdiri atas:

BPKP.

Lintas Sektoral

Kebendaharaan Umum  ditetapkan Menkeu

Irjen.

Inspektorat Provinsi.

Inspektorat Kabupaten/Kota.

Kode etik

Pembangunan Daerah (1)

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:

memberikan pelayanan kepada masyarakat,

mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Pembangunan Daerah (2)

Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:

tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

Definisi Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan .

Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).

Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan

Tepat : Dikaitkan dengan tindakan

Pilihan-pilihan :

Pemilihan tujuan dan kriteria

Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan

Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan

Syarat Perencanaan

Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

Tujuan akhir yang dikehendaki.

Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Masalah-masalah yang dihadapi.

Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan

Sebagai penuntun arah

Minimalisasi ketidakpastian

Minimalisasi inefisiensi sumberdaya

Penetapan standar dan pengawasan kualitas

Tahapan Perencanaan (1) www.dadangsolihin.com

Penyusunan Rencana

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah

Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga / SKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

Penetapan Rencana

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda

RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

Tahapan Perencanaan (2) www.dadangsolihin.com Sumber: UU25/2004

Pengendalian Pelaksanaan Rencana

D ilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD .

Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.

Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD.

Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pengendalian

Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

P emantauan/Monitoring

Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi

Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Pengertian www.dadangsolihin.com Sumber: PP39/2006

Evaluasi www.dadangsolihin.com Tahap Perencanaan ( ex‑ante ) Tahap Pelaksanaan ( on‑going ) Tahap Pasca‑Pelaksanaan ( ex‑post )

dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan

untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya

dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan

untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir

untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan

untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Evaluasi menurut Waktu Pelaksanaan

Evaluasi Formatif:

Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program

Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program

Temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan program.

Evaluasi Summatif:

Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai

Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program

Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program.

Kegunaan Evaluasi

Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan

Menjadikan kebijakan, program dan kegiatan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik

Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan kegiatan

Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:

Strategi

Apakah yang dilakukan sudah benar?

Operasi

Apakah cara yang ditempuh sudah benar?

Pembelajaran

Apakah ada cara yang lebih baik?

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring

Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal

Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program

Evaluasi

Periodik dan berkala

Dapat bersifat internal, eksternal atau partisipatif

Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama

Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi www.dadangsolihin.com Aspek Monitoring Evaluasi

Tujuan

Menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan Memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program

Fokus

Akuntabilitas penyampaian input program

Dasar untuk aksi perbaikan

Penilaian keberlanjutan program

Akuntabilitas penggunaan sumberdaya

Pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang

Cakupan

Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana?

Apakah terdapat penyimpangan?

Apakah penyimpangan tersebut dapat dibenarkan?

Relevansi

Keberhasilan

Keefekifan biaya

Pembelajaran

Waktu pelaksanaan

Dilaksanakan terus-menerus

Dilaksanakan secara berkala selama program berjalan

Umumnya dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program

Kriteria Evaluasi

Relevansi

Efektifitas

Efisiensi

Dampak

Keberlanjutan

Kriteria Evaluasi dan Logic Model 　 www.dadangsolihin.com Output Effectiveness Impact Efficiency Relevance Sustainability Input Project Purpose (Outcome) Overall Goal (Impact) Policy Program Project

Relevansi

Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan

www.dadangsolihin.com Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Relevance Overall Purpose (Outcome) Ouputs Inputs

Efektivitas

Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan

www.dadangsolihin.com IRR Use of Outputs Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Effectiveness Project Purpose (Outcome) Ouputs Inputs

Efisiensi

Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan.

www.dadangsolihin.com Project Period Project Cost Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Efficiency Project Purpose (Outcome) Ouputs Inputs

Dampak

Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak

www.dadangsolihin.com Changes in Economic, Social, and Environmental Conditions Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Impacts Project Purpose (Outcome) Ouputs Inputs

Keberlanjutan

Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi ( dalam jangka menengah dan jangka panjang)

www.dadangsolihin.com Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Sustainability Project Purpose (Outcome) Ouputs Inputs Operation & Maintenance

Penilaian Evaluasi a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c www.dadangsolihin.com (1) Relevance 　　　　　 (2) Effectiveness (3) Efficiency (4) Sustainability (4) Sustainability (4) Sustainability A Highly Satisfactory B Satisfactory C Moderately Satisfactory D Unsatisfactory (2) Effectiveness (3) Efficiency (4) Sustainability

Apa Output Sistem M&E?

Informasi unik tentang kinerja kebijakan, program serta kegiatan pemerintah.

Informasi ttg hasil-hasil idenfitikasi: apa yang berfungsi, apa yang tidak berjalan, & mengapa demikian;

Informasi ttg kinerja ”aktor”, seperti: pemerintah, kementerian, badan pemerintah, manajer dan staf, serta lembaga donor.

Apa implikasi jika tidak ada M&E?

Berbahaya, karena:

penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersedian informasi parsial,

mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimal

Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E.

Kenapa M&E diperlukan?

Mendukung pembuatan kebijakan (khususnya keputusan anggaran) yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan nasional.

Membantu pemerintah dalam:

pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan program;

mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program & kegiatan;

Meningkatkan transparansi & akuntabilitas  apakah telah mencapai sasaran.

Pengertian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan

KEGUNAAN

dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)

petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran

Pengertian Kinerja

Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)

Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995)

Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).

Fungsi Indikator Kinerja

Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan

Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders

Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan

Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan

Logic Model Theory www.dadangsolihin.com Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah DAMPAK Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTCOME Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) OUTPUT Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan KEGIATAN Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja INPUT Metode Pelaksanaan Metode Penyusunan Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information , National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

Indikator Kinerja INPUT

Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan

Contoh:

Jumlah dana yang dibutuhkan

Tenaga yang terlibat

Peralatan yang digunakan

Jumlah bahan yang digunakan

Indikator Kinerja OUTPUT

Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Contoh:

Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan

Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi

Jumlah permohonan yang diselesaikan

Jumlah pelatihan / peserta pelatihan

Jumlah jam latihan dalam sebulan

Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan

Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli

Jumlah komputer yang dibeli

Jumlah gedung /jembatan yg dibangun

meter panjang jalanyang dibangun/rehab

Indikator Kinerja OUTCOME

Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran .

Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai.

Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.

Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.

Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome

Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan

Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan

tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)

kemenangan tim dlm setiap pertandingan

Peningkatan langsung hal-hal yg positif

kenaikan prestasi kelulusan siswa

peningkatan daya tahan bangunan

Penambahan daya tampung siswa

Penurunan langsung hal-hal yang negatif

Penurunan Tingkat Kemacetan

Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas

Indikator Kinerja IMPACT

Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.