• Save
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

on

  • 4,200 views

Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Hotel Bintang Griya Wisata-Jakarta, 15 Agustus 2008

Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Hotel Bintang Griya Wisata-Jakarta, 15 Agustus 2008

Statistics

Views

Total Views
4,200
Views on SlideShare
4,199
Embed Views
1

Actions

Likes
4
Downloads
0
Comments
3

1 Embed 1

http://s3.amazonaws.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Presentation Transcript

  • 1. Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Hotel Bintang Griya Wisata-Jakarta, 15 Agustus 2008
  • 2. www.dadangsolihin.com
  • 3. Materi
    • Tahapan Perencanaan
    • Pengertian Pengendalian, M, E
    • Jenis-jenis Evaluasi
    • Standar Evaluasi
    • Apa implikasi jika tidak ada M&E?
    • Pengalaman empiris: Australia dan Chili
    • Kunci Keberhasilan M&E
    • Prasyarat M & E
    • Prosedur Pelaksanaan Evaluasi
    www.dadangsolihin.com
  • 4. Tahapan Perencanaan www.dadangsolihin.com
    • Penyusunan Rencana
      • Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah
      • Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga / SKPD
      • Musyawarah Perencanaan Pembangunan
      • Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
    • Penetapan Rencana
      • RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
      • RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
      • RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
  • 5. Tahapan Perencanaan www.dadangsolihin.com Sumber: UU25/2004
    • Pengendalian Pelaksanaan Rencana
      • D ilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD .
      • Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
    • Evaluasi Pelaksanaan Rencana
      • Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.
      • Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD.
      • Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
  • 6.
    • Pengendalian
      • Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
    • P emantauan/Monitoring
      • Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
    • Evaluasi
      • Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
    Pengertian www.dadangsolihin.com Sumber: PP39/2006
  • 7. Pengendalian www.dadangsolihin.com Sumber: PP8/2008 Pengendali Objek Pengendalian 1. Mendagri Perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi. 2. Gubernur Perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
    • Bappeda
    Pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
    • SKPD
    Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. 3. Bupati/Walikota Perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/ kota.
    • Bappeda
    idem
    • SKPD
    idem
  • 8. Evaluasi www.dadangsolihin.com Tahap Perencanaan ( ex‑ante ) Tahap Pelaksanaan ( on‑going ) Tahap Pasca‑Pelaksanaan ( ex‑post )
    • dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan
    • untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
    • dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan
    • untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya
    • Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
    • untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
    • untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.
  • 9. Lebih Jauh tentang Evaluasi
    • Evaluasi
    • Proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program
    • Sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan
    • Berbagai pembangunan, program, kegiatan, sudah dilakukan. Apakah kita tahu dampak program pembangunan tsb?
    • Pemerintah dihadapkan pada desakan untuk memiliki pengetahuan objektif tentang dampak dari berbagai intervensi:
      • Mana yg berhasil vs tidak?;
      • Mana yg dilanjutkan dan/atau direplikasi vs dihentikan?;
      • Mana yg didukung anggaran pusat vs anggaran daerah?
    www.dadangsolihin.com
  • 10. Jenis-jenis Evaluasi
    • Formatif
      • Fokus pada kinerja yang lebih baik (kegiatan, program atau kebijakan)
    • Sumatif
      • Fokus pada hasil (akibat)
    • Prospektif
      • Menjawab pertanyaan
        • Apakah program/kegiatan/kebijakan ini harus dievaluasi?
        • Apakah hasil yang akan diperoleh sesuai dengan upaya/ sumberdaya yang dipergunakan?
    www.dadangsolihin.com
  • 11. Kegunaan Evaluasi
    • Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan
    • Menjadikan kebijakan, program dan kegiatan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik
    • Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan kegiatan
    • Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi
    • Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi
    www.dadangsolihin.com
  • 12. Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:
    • Strategi
      • Apakah yang dilakukan sudah benar?
    • Operasi
      • Apakah cara yang ditempuh sudah benar?
    • Pembelajaran
      • Apakah ada cara yang lebih baik?
    www.dadangsolihin.com
  • 13. Monitoring dan Evaluasi
    • Monitoring
      • Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal
      • Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program
    • Evaluasi
      • Periodik dan berkala
      • Dapat bersifat internal, eksternal atau partisipatif
      • Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama
    www.dadangsolihin.com
  • 14. Kriteria Evaluasi
    • Relevansi
      • Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan
    • Efektifitas
      • Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan
    • Efisiensi
      • Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan.
    • Dampak
      • Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak
    • Keberlanjutan
      • Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi
    www.dadangsolihin.com
  • 15. Mengapa Perlu ada Standar?
    • Meningkatkan akuntabilitas
    • Memfasilitasi kemungkinan pembandingan
    • Meningkatkan reliabilitas dan mutu layanan yang disediakan
    www.dadangsolihin.com
  • 16. Standar Evaluasi
    • Standar Mutu Evaluasi (untuk penerapan fase pengujian)
      • http://www.oecd.org/dataoecd/30/62/36596604.pdf
    • Standar Evaluasi Program
      • www.eval.org/EvaluationDocuments/progeval.html
    • Norma norma PBB untuk evaluasi dalam Sistim PBB
      • www.uneval.org/docs/ACFFC9F.pdf
    • Standar untuk Evaluasi dalam Sistem PBB
      • www.uneval.org/docs/ACFFCA1/pdf
    • Prinsip Pedoman Asosiasi Evaluasi Amerika
      • www.eval.org/Publications/GuidingPrinciples.asp
    www.dadangsolihin.com
  • 17. Apa Output Sistem M&E?
    • Informasi unik tentang kinerja kebijakan, program serta kegiatan pemerintah.
      • Informasi ttg hasil-hasil idenfitikasi: apa yang berfungsi, apa yang tidak berjalan, & mengapa demikian;
      • Informasi ttg kinerja ”aktor”, seperti: pemerintah, kementerian, badan pemerintah, manajer dan staf, serta lembaga donor.
    www.dadangsolihin.com
  • 18. Apa implikasi jika tidak ada M&E?
    • Berbahaya, karena:
      • penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersedian informasi parsial,
      • mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimal
    • Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E.
    www.dadangsolihin.com
  • 19. Kenapa M&E diperlukan?
    • Mendukung pembuatan kebijakan (khususnya keputusan anggaran) yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan nasional.
    • Membantu pemerintah dalam:
      • pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan program;
      • mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program & kegiatan;
    • Meningkatkan transparansi & akuntabilitas  apakah telah mencapai sasaran.
    www.dadangsolihin.com
  • 20. Pengalaman empiris: Australia
    • Sistem evaluasi pemerintahan menyeluruh (akihir 1980-an) yang dikelola DepKeu
      • Semua kementerian wajib melakukan evaluasi
      • Semua kementrian wajib menyiapkan portofolio rencana evaluasi (detail rencana evaluasi program, program2 apa yg dievaluasi, isu2 yg ditanyakan, dan metode evaluasi.
    • Hasil (1994)
      • Hampir 80% usulan anggaran & sekitar 2/3 penghematan didasarkan hasil temuan evaluasi.
      • Informasi hasil temuan evaluasi mempengaruhi pembuatan keputusan anggaran kabinet.
      • Informasi M&E juga digunakan secara intensif
    www.dadangsolihin.com
  • 21. Pengalaman empiris: Chili
    • MenKeu mengembangkan sistem M&E Pemerintah menyeluruh (sejak 1994).
      • Sekitar 1,550 indikator kinerja, evaluasi cepat, evaluasi dampak
      • Pelaksananya pihak ketiga (perguruan tinggi & perusahaan konsultan), dg TOR dan metode standar setiap jenis evaluasi
    • Informasi & berbagai temuan M&E digunakan secara intensif dalam menganalisis kinerja anggaran kementerian dan badan  masukan dalam pembuatan keputusan anggaran pemerintah.
    • Berbagai informasi M&E digunakan untuk menentukan ”target kinerja” dari setiap badan dan untuk peningkatan manajemen berbagai kementrian & badan.
    www.dadangsolihin.com
  • 22. Kunci Keberhasilan M&E
    • Keberhasilan institusionalisasi sistem M&E mencakup berbagai upaya menciptakan kesinambungan & menjamin sistem M&E berfungsi baik bagi pemerintah
    • Ada tiga kunci utama yaitu:
      • pemanfaatan informasi M&E
      • kualitas informasi M&E
      • Kesinambungan M&E
    www.dadangsolihin.com
  • 23. Prasyarat M&E
    • Harus ada demand
      • Menjamin ketersediaan dana untuk aktivitas M&E dan penggunaan informasi M&E ;
    • Harus ada insentif
      • Menjamin berbagai temuan evaluasi digunakan.
    • Harus ada champion
      • Pemimpin yg memiliki pemahaman benar ttg sistem M&E (alat & metoda) dan memiliki apresiasi tinggi terhadap berbagai manfaat informasi M&E bagi pemerintah
      • Peran strategis dalam menciptakan keberhasilan sistem M&E pemerintah yang menyeluruh (Chili & Australia).
    • Harus ada pelatihan
      • Menciptakan SDM yang memiiliki keahlian memadai.
    www.dadangsolihin.com
  • 24. Prosedur Pelaksanaan Evaluasi
  • 25. Penyusunan Indikator
    • Indikator masukan (input)
      • Cantumkan jumlah dana untuk setiap jenis masukan
      • Tentukan unit kegiatan (investasi) yang dilakukan dalam satu ruang lingkup kegiatan yang rinci.
      • Identifikasikan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
      • Tentukan jangka waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
    • Indikator keluaran (output)
      • Tentukan jenis dan jumlah keluaran fisik dalam satuan fisiknya seperti kilometer jalan, hektar tanah, ton pupuk, jumlah orang yang dilatih dan lainnya.
    www.dadangsolihin.com
  • 26. Penetapan Indikator
    • Indikator hasil (outcome)
      • Tentukan ukuran kuantitatif yang menunjukkan fungsi lansung keluaran setelah kegiatan selesai, misalnya pembangunan jalan sepanjang 15 Km, Pelatihan tenaga pelaksana perencanaan 50 orang.
      • Tentukan ukuran kualitatif yang menunjukkan langsung keluaran, misalnya ; biaya yang dikeluarkan 80 % dibawah pagu.
      • Uraikan dengan singkat fungsi langsung yang diharapkan dari keluaran
    www.dadangsolihin.com
  • 27. Penetapan Indikator . . .
    • Indikator Manfaat
      • Tentukan hasil positif/negatif dari kegiatan yang sesuai dengan sasaran lingkungan secara regional, misalnya perekonomian tumbuh melalui munculnya central bisnis disekitar pembangunan jalan tersebut.
      • Sebutkan manfaat yang dicapai dan dapat berfungsi secara optimal
    • Indikator dampak
      • Tentukan hasil positif/negatif kegiatan yang sesuai dengan sasaran regional/nasional
      • Misalnya peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor transportasi yang lancar, yang memudahkan arus barang dari satu tempat ketempat lain (diperlukan analisis dan rentang waktu).
    www.dadangsolihin.com
  • 28. Proses Penggunaan Indikator
    • Tentukan Indikator kualitatif (sumber daya yang digunakan),
        • Bandingkan estimasi pengerahan sumber daya dengan sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan hasil.
        • Misalnya: Estimasi pengerahan sumber daya (100% ) : sumber daya yg digunakan (80%), maka terjadi effisiensi penggunaan sumber daya 20 %
    • Tentukan Indikator Kuantitatif ( hasil fisik dan Non fisik)
        • Bandingkan rencana yang diharapkan dengan hasil setelah pelaksanaan kegiatan selesai (apakah sesuai dengan spesifikasi, standar )
        • Bagaimana dampaknya, apakah berdampak positif/negatif
        • Bagaimana manfaatnya, apakah positif/negatif ?
    www.dadangsolihin.com
  • 29. Dari RPJP sampai APBD RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan www.dadangsolihin.com
  • 30. Langkah Penyusunan RPJPD www.dadangsolihin.com Rancangan RPJPD Musrenbang RPJPD Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda Proses Teknokratik oleh Bappeda
    • B ahan Rancangan RPJP
    • M elibatkan Masyarakat
    Oleh Bappeda Oleh DPRD
  • 31. Outline RPJPD
    • Pasal 5 UU 25/2004
    • memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah
    • mengacu pada RPJP Nasional.
    • Pasal 40 PP 8/2008
      • Pendahuluan;
      • Gambaran umum kondisi daerah;
      • Analisis isu-isu strategis;
      • Visi dan misi daerah;
      • Arah kebijakan; dan
      • Kaidah pelaksanaan.
    www.dadangsolihin.com
  • 32. Langkah Penyusunan RPJMD Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD
    • Visi, Misi Kepala Daerah
    • Strategi Pembangunan Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah
    • Program SKPD
    • Visi,Misi Kepala Daerah
    • Strategi Pembangunan Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah
    e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) www.dadangsolihin.com Indikator SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD
  • 33. Outline RPJMD
    • Pasal 5 UU 25/2004
    • penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah
    • berpedoman pada RPJP Daerah
    • memperhatikan RPJM Nasional,
    • memuat arah kebijakan keuangan Daerah,
    • strategi pembangunan Daerah,
    • kebijakan umum,
    • program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah,
    • program kewilayahan
    • rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
    • Pasal 40 PP 8/2008
    • Pendahuluan;
    • Gambaran umum kondisi daerah;
    • Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
    • Analisis isu-isu strategis;
    • Visi, misi, tujuan dan sasaran;
    • Strategi dan arah kebijakan;
    • Kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
    • Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
    • Penetapan indikator kinerja daerah ; dan
    • Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
    www.dadangsolihin.com
  • 34. Langkah Penyusunan RKPD www.dadangsolihin.com Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD
    • Prioritas Pembangunan
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah
    • Program SKPD
    • Prioritas Pembangunan Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif
    SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota
    • Sinkronisasi Program SKPD
    • Harmonisasi Dekon dan TP
    MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat
    • Harmonisasi Dekon dan TP
    (4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS
    • Sinkronisasi Program KL/SKPD
    • Harmonisasi Dekon dan TP
    Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
  • 35. Outline RKPD
    • Pasal 5 UU 25/2004
    • penjabaran dari RPJM Daerah
    • mengacu pada RKP,
    • memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,
    • prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
    • Pasal 40 PP 8/2008
    • Pendahuluan;
    • Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
    • Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
    • Prioritas dan sasaran pembangunan; dan
    • Rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
    www.dadangsolihin.com
  • 36. Outline Renstra SKPD
    • Pasal 7 UU 25/2004
    • visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
    • Pasal 40 PP 8/2008
    • pendahuluan;
    • gambaran pelayanan SKPD;
    • isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
    • visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
    • rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
    • indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
    www.dadangsolihin.com
  • 37. Outline Renja SKPD
    • Pasal 7 UU 25/2004
    • kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
    • Pasal 40 PP 8/2008
    • Pendahuluan;
    • Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu;
    • Tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
    • Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian renstra SKPD;
    • Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
    • Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
    • Penutup.
    www.dadangsolihin.com
  • 38. Terima Kasih
  • 39.
    • Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
    • He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
    • You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202
    Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile www.dadangsolihin.com