Your SlideShare is downloading. ×
Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah

2,119
views

Published on

Capacity Building DPRD Kota Banjarbaru di Grand Cempaka Hotel Jakarta, 1 Oktober 2011 …

Capacity Building DPRD Kota Banjarbaru di Grand Cempaka Hotel Jakarta, 1 Oktober 2011

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,119
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
207
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. www.dadang-solihin.blogspot.com 2
  • 2. Nama : Dr Dadang Solihin, SE, MA Dr. Solihin SE Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 PIN BB : 277878F0 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-solihin.blogspot.com 3
  • 3. Materi M t i• Tupoksi DPRD• Orientasi Dasar Politik DPRD• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah• Perencanaan Pembangunan Daerah• Fungsi DPRD di Bidang Legislasi• Fungsi DPRD di Bidang Anggaran• Fungsi DPRD di Bidang Pengawasan www.dadang-solihin.blogspot.com 4
  • 4. www.dadang-solihin.blogspot.com 5
  • 5. Wadah PW d h Perwakilan Rakyat kil R k tPemerintah Daerah yang dipimpin  Mana yang paling dekatoleh Kepala Daerah yang dipilih dengan rakyat dan secarasecara langsung oleh rakyat nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?DPRD sebagai organisasi politik  Organisasi mana yang terkaitNegara yang berpihak dan berjuang langsung memperjuangkanuntuk kepentingan rakyat kepentingan rakyat?Berbagai partai politik yang  Lembaga dan organisasi manaseharusnya menjadi organisasi politik yang mempunyai sumberdaya i b dsipil tertinggi dari rakyat pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secaraLSM dan berbagai bentuk asosiasi nyata dan cepat memenuhi t d t hiyang menjadi wadah fungsional atas kebutuhan hidup rakyat?perjuangan kepentingan tertentu  Organisasi mana yangBerbagai organisasi kemasyarakatan mempunyai dasar pijakan kuatyang dibentuk mulai dari tingkat dan konkrit di lingkungandusun sampai tingkat nasional rakyat? www.dadang-solihin.blogspot.com 6
  • 6. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda DPRD Parpol LSM Ormas Kebijakan dan Produk-produk Program partai Kebijakan dan Agenda lobi dan Program g Fungsi DPRD g dan janji j j p g program khusus tekanan politik p Pembangunan kampanye LSM Arena Pembangunan Sosial Ekonomi Lingkungan Kelembagaan Kesejahteraan sosial Pertumbuhan dan Lingkungan yang Pembuatan bagi seluruh warga pemerataan sehat dan lestari keputusan partisipatif Lembaga Intermediary Pemda DPRD Parpol LSM Ormas KDH, Sekda, Pimpinan, Pimpinan Partai, Berbagai bentuk Berbagai bentuk SKPD Komisi, Fraksi, Biro-biro dalam dan jenis LSM dan jenis Ormas Kaukus Partai Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Gender Ekonomi Domisili Keamanan Organisasi Laki Kaya y Tetap p Mapan p Kelompok p www.dadang-solihin.blogspot.com 7 Perempuan Miskin Tidak Tetap Rentan Individual Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
  • 7. Fungsi DPRDmenurut UU 27/20091.1 Legislasi2.2 Anggaran A3. Pengawasan www.dadang-solihin.blogspot.com 8
  • 8. Fungsi Legislasi F ngsi• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.• Perda k P d akan menjaga k b l j t sebuah k bij k di d j keberlanjutan b h kebijakan daerah. h• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah daerah.• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan. www.dadang-solihin.blogspot.com 9
  • 9. Fungsi Anggaran• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah. p• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada daerah kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”. www.dadang-solihin.blogspot.com 10
  • 10. Fungsi Penga asan F ngsi Pengawasan• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah daerah.• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah y g p g y j yang progresif memihak masyarakat. y• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah. www.dadang-solihin.blogspot.com 11
  • 11. Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)P d F i (1966-• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif.• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat.• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas k i it konstituen. tit• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim rezim. www.dadang-solihin.blogspot.com 12
  • 12. Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini) P d F i (S t I i)• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu.• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, pemerintah dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah.• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi d masyarakat di d k i dan k t daerahnya. h• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu di mana masyarakat lalu, memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini. www.dadang-solihin.blogspot.com 13
  • 13. Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1/2) T t b i Ef ktif• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia. sehari hari Indonesia• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa. www.dadang-solihin.blogspot.com 14
  • 14. Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2/2) T t b i Ef ktif• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik.• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam 1 000 penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya. www.dadang-solihin.blogspot.com 15
  • 15. Mengapa Hal Ini Terjadi? M H l I i T j di?• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat.• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggota berikut, DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai.• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan k b li ilih kembali.• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan dipilih seringkali melibatkan uang. www.dadang-solihin.blogspot.com 16
  • 16. Kemauan untuk M K t k Mereformasi f i• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari- hari.• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi.• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi. t i www.dadang-solihin.blogspot.com 17
  • 17. www.dadang-solihin.blogspot.com 18
  • 18. Agenda Politik NyataA d P litik N t Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga.  Penanggulangan kemiskinan;  Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;  Pemberantasan k P b t korupsi d reformasi i dan f i birokrasi. www.dadang-solihin.blogspot.com 19
  • 19. Argumentasi Politik Mendasar Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.  Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan d t k dapat memperkuat t k t pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. g g g g  Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah penentuan APBD Daerah, dan pengawasan politik. www.dadang-solihin.blogspot.com 20
  • 20. Positif dan KonstruktifPemikiran yang selalu mencari upaya y g p yperbaikan.  Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. fungsinya  Sering tanpa disadari kebiasaan ini j justru meningkatkan kapasitas g p modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. t kt litik d k www.dadang-solihin.blogspot.com 21
  • 21. Membangun Sistem Umpan Balik Membangun dan memperkokoh sistem g p umpanbalik yang cepat dan efektif.  Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up- date terhadap informasi dan program kerjanya. kerjanya  Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus j g menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat k ti k t akar rumput atau justru t t j t berkembang menjadi partai politik yang mengambang. g g www.dadang-solihin.blogspot.com 22
  • 22. Siklus R Sikl Representasi Wakil Rakyat t i W kil R k t Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapat memilihnya, dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik. www.dadang-solihin.blogspot.com 23
  • 23. Siklus Representasi Wakil Rakyat RAKYAT PEMILU Representasi Rakyat (keterwakilan) Hubungan dengan DPRD Fungsi Legislasi Pemilih Hubungan dengan MEMBUAT media dan kelompok KEPUTUSAN Fungsi Anggaran u gs gga a kepentingan POLITIK Sumber daya (anggaran, staf, riset Fungsi Pengawasan dan informasi) Perlindungan Peningkatan hak-hak Individu Kesejahteraan Individu dan masyarakat dan MasyarakatSumber: NDI, LGSP www.dadang-solihin.blogspot.com 24
  • 24. 1/2 1/2 Indikator P l k I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik M d t B ik Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara. www.dadang-solihin.blogspot.com 25
  • 25. 2/2 Indikator P l k I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik M d t B ik Secara substansial  p perlindungan hak g  peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek Secara prosedural p  mengikuti prosedur hukum yang benar  melibatkan masyarakat di dalam prosesnya y p y Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi. www.dadang-solihin.blogspot.com 26
  • 26. dadang-solihin.blogspot.com 27
  • 27. Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke 1. 1 Peningkatan standar hidup (levels arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pangan sandang papan pelayanan melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll. dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g p g yang terencana. t memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. orang 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. Todaro, 2000 dadang-solihin.blogspot.com 28
  • 28. How? Ho ?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (p g y (pemerataan dan keadilan). )2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. p p g j4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam p j g y agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 29
  • 29. Tantangan dalam Pembangunan Daerah g g • Mengurangi Sarana dan Prasarana yang P ketimpangan memadai dan • Memberdayakan berkualitas masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian kondusif SDA Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 30
  • 30. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu S hi t i t t kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan p profesional dalam: masyarakat untuk: y Memberikan pelayanan kepada  M ik ti k lit k hid Menikmati kualitas kehidupan masyarakat, yang lebih baik, maju, dan tenteram,, M Mengelola sumber d l l b daya  Peningkatan harkat, martabat, ekonomi daerah. dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 31
  • 31. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance Daerah Sumberdaya Keseimbangan Peran Tiga Pilar K i b P Ti Pil Pemerintahan P i t h Dunia U h D i Usaha Masyarakat M k t Menjalankan danmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksipolitik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 32
  • 32. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance M b ik h k ekslusif b i Memberikan hak k l if bagi  P Persoalan-persoalan publik l l blik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, pemerintah, civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. mengijinkannya dadang-solihin.blogspot.com 33
  • 33. Pelaku Pembangunan: g Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Pemerintah y Masyarakat Swasta S t Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Good dadang-solihin.blogspot.com 34
  • 34. Model Go ernance Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSMSupranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan P h Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 35
  • 35. Pelaku Pembangunan: Stakeholders g STATE CITIZENS Executive i organized into: i di t Judiciary Community-based organizations g Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Fi i l i tit ti Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 36
  • 36. Troikadadang-solihin.blogspot.com 37
  • 37. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 38
  • 38. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 39
  • 39. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 40
  • 40. dadang-solihin.blogspot.com 41
  • 41. Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional (Ps. ( 13 Ayat 1) y ) Jangka Panjang Daerah (Ps. ( 13 Ayat 2) y )(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJangka Menengah N i lJ k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D J k M h Daerah h (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan PeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD((Renja KL) j ) (Ps. (Ps 21 Ayat 1) ( (Renja SKPD) j ) ( Ps. 21 Ayat 3) Ps dadang-solihin.blogspot.com 42
  • 42. Persyaratan Dokumen Perencanaan: Perencanaan: SMART SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured g gets managed”) g ) ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) RELEVANT (information needs of the people who will use the data) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 43
  • 43. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:H iliki t h i d hit k1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 44
  • 44. Fungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan P t t d d pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 45
  • 45. www.dadang-solihin.blogspot.com 46
  • 46. Tata Urutan Hukum (UU 10/2004 ttg Pembentukan Peraturan PerUU)No Produk Hukum Penetapan Oleh Fungsi1. UUD 1945 MPR Sumber hukum Tertinggi dari segala hukum2. UU DPR dan Pelaksana konstitusi (UUD 1945) ditandatangani oleh Presiden3. Peraturan Presiden  Setingkat dengan undang-undang Pemerintah  Selanjutnya harus diserahkan j y Pengganti Undang- kepada DPR untuk ditetapkan atau Undang (PERPU) ditolak menjadi undang-undang4.4 Peraturan Presiden setelah Pelaksanaan undang undang undang-undang Pemerintah disetujui oleh Menteri5.5 Peraturan Daerah DPRD Penyelesaian tugas, kewajiban dan tugas hak pemerintah daerah www.dadangsolihin.com 47
  • 47. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perundang-1. Asas Kejelasan Tujuan: Harus mempunyai t j H i tujuan yang j l d yang h d k di jelas dan hendak dicapai. i2.2 Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat:  Harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan p perundang-undangan y g berwenang. g g yang g  Dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan: Harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. www.dadangsolihin.com 48
  • 48. 4. Asas Dapat Dilaksanakan: Karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.5. Asas Kejelasan Rumusan:  Harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, g  Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. l k6.6 Asas Keterbukaan: Dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. www.dadangsolihin.com 49
  • 49. 7. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau lex superior derogate lex inferiori: i d t l i f i i Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih perundang-undangan tinggi.8. Asas lex specialis derogate lex generalis: Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.9. Asas lex posterior derogate lex priori: Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang perundang- undangan tersebut sama. www.dadangsolihin.com 50
  • 50. 10. Asas Keadilan: Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.11. Asas kepastian hukum: Setiap p p peraturan p perundang-undangan harus dapat menjamin g g p j kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.12. Asas pengayoman: Setiap S ti peraturan perundang-undangan h t d d harus b f berfungsi i memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. y www.dadangsolihin.com 51
  • 51. 13.13 Asas Mengutamakan Kepentingan Umum: Dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan g g p g g mengutamakan kepentingan umum.14. Asas Kenusantaraan: Setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundang- undangan. g15. Asas Kebhinekatunggalikaan: Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, golongan kondisi khusus daerah sistem nilai masyarakat daerah daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat. www.dadangsolihin.com 52
  • 52. Syarat Penyusunan Perda1. Hindari1 Hi d i pemberian k b i kewenangan yang berlebihan;2.2 Hindari pengaturan dan persyaratan yang tidak perlu, berlebihan, dan sulit diterapkan;3. Akomodasi ketetapan yang bersifat transparan, akuntabel, dan melewati proses pengambilan k bil keputusan yang t benar;4.4 Libatkan tokoh masyarakat setempat;5. Gunakan proses pelibatan publik y g yang luas; ;6. Tingkatkan efektivitas mekanisme penegakan hukum. www.dadangsolihin.com 53
  • 53. Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda (1)1. Transparansi/keterbukaan.  Informasi tentang akan ditetapkannya suatu kebijakan,  P l Peluang bagi masyarakat b i k t untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan p g terhadap pemerintah. www.dadangsolihin.com 54
  • 54. Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda (2)2. Partisipasi:  Mendorong terciptanya komunikasi p g p y publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah,  Mendorong keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu isu.  Mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam g g g j y menerapkan suatu keputusan dan mendukung penerapan akuntabilitas. www.dadangsolihin.com 55
  • 55. Prinsip Dasar p Proses Penyusunan Perda (3)3. Koordinasi dan Keterpaduan.  Koordinasi dan keterpaduan/integrasi berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan organisasi dalam p pemerintah.  Menyediakan mekanisme yang melibatkan instansi lain dalam pengambilan keputusan secara utuh.  Keterpaduan memerlukan kombinasi yang harmonis antara wawasan dan aksi koordinasi, menekan konflik, membatasi ketidakefektifan, ketidakefektifan dan yang terpenting membatasi jumlah produk hukum. www.dadangsolihin.com 56
  • 56. Prinsip Dasar Perumusan Substansi (1)1. Akurasi Ilmiah dan Pertimbangan Sosial-Ekonomi.  Setiap peraturan hendaknya disusun berdasarkan kajian keilmuan di d l k il dalamnya.  Suatu peraturan tidak bersifat normatif semata, melainkan juga harus mencerminkan isu dan permasalahan sebenarnya, berikut strategi pemecahan yang dibutuhkan masyarakat.  Untuk dapat memastikan kebutuhan yang sebenarnya dari para pemangku kepentingan, suatu kajian akademis terhadap t h d peraturan yang tengah di t t h dirancang atau dit t k t ditetapkan perlu dilakukan, dengan menekankan pertimbangan ilmiah, sosial, dan ekonomi di dalamnya. , y www.dadangsolihin.com 57
  • 57. Prinsip Dasar Perumusan Substansi (2)2. Pendanaan Berkelanjutan.  Diperlukan dukungan pendanaan yang cukup untuk mengimplementasikan suatu peraturan. i l t ik t t  Pendanaan tersebut digunakan untuk keperluan administrasi dan operasional dan hanya sebagian kecil operasional, yang digunakan untuk pelaksanaan program dan pembangunan.  Keterbatasan kemampuan dalam mendukung pendanaan merupakan salah satu alasan utama lemahnya penegakan hukum di I d h k Indonesia. i www.dadangsolihin.com 58
  • 58. Prinsip Dasar Perumusan Substansi (3)3. Kejelasan.  Peraturan dapat diterima untuk kemudian dilaksanakan dengan b ik h d baik hanya apabila memiliki k j l bil iliki kejelasan d d dan dapat t dipahami oleh masyarakat.  Kejelasan mengacu pada bagaimana suatu peraturan dirumuskan dan masyarakat mengerti akan kandungan yang terdapat di dalamnya. www.dadangsolihin.com 59
  • 59. Prinsip dalam Penerapan Hukum (1)1. Akuntabilitas1 Ak t bilit  Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;  Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; p g ;  Adanya output dan outcome yang terukur.2. Kepastian Hukum p  Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten;  Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif;  Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum;  Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum. www.dadangsolihin.com 60
  • 60. Prinsip dalam Penerapan Hukum (2)3. Keleluasaan Aministratif3 K l l A i i t tif  Tak satupun peraturan yang dapat secara efektif memprediksi semua kegiatan fakta dan situasi yang dibutuhkan kegiatan, fakta, dibutuhkan.  Keleluasaan dapat dituangkan secara eksplisit dan implisit dalam suatu peraturan. p4. Keadilan  Setiap warga negara memiliki kedudukan y g sama di depan p g g yang p hukum dan berhak mendapatkan keadilan.  Hukum ditegakkan bukan atas dasar kepentingan kekuasaan ataupun golongan kepentingan tertentu, melainkan demi tegaknya keadilan.  K dil h Keadilan harus did k didukung oleh k b d l h keberadaan i tit i h k institusi hukum d dan aparat penegak hukum yang jujur, profesional dan tidak terpengaruh oleh g p g golongan manapun. g p www.dadangsolihin.com 61
  • 61. Tahapan Penyusunan Perda 2 3 1 Identifikasi legal baseline atau Penyusunan Identifikasi landasan hukum dan hukum, Naskahisu & masalah bagaimana Perda baru dapat Akademik memecahkan masalah 5 6 Penyelenggaraan Konsultasi Publik: 4  Revisi Rancangan Perda;Pembahasan di Penulisan  Apabila diperlukan, melakukan DPRD konsultasi publik tambahan Raperda 7 Penetapan Perda www.dadangsolihin.com 62
  • 62. 1. 1 Identifikasi isu Id tifik i i & masalah l h1.1 Identikasi isu dan masalah masalah.2. Identikasi siapa yang terkait dengan masalah.3.3 Gunakan metode pemecahan masalah yang sesuai sesuai.4. Identikasi dampak pemecahan masalah.5.5 Pembuatan skala prioritas masalah yang akan diatasi diatasi. www.dadangsolihin.com 63
  • 63. Metode M4E M4E = Men, Money, Managerial, Method, Environment Men (manusia)  Dilakukan pengujian bagaimana perilaku manusia (subyek hukum) h k ) melaksanakan atau b ti d k sehingga ti b l l k k t bertindak hi timbul masalah; Money (uang/anggaran)  Pengujian dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana kedudukan anggaran dalam p gg pelaksanaan kegiatan sehingga g gg menimbulkan masalah; www.dadangsolihin.com 64
  • 64.  Managerial M i l  Dilakukan pengujian dan riset apakah pola managerial baik dari sistem maupun sub sistem dapat mendukung atau tidak terhadap aturan-aturan yang ada.  Perlu diperbaharui aturan yang lama atau membentuk aturan yang baru. Method (metode)  Terkait dengan hubungan antara subyek hukum (pelaku) dengan obyek hukum, Bagaimana model dan pola hubungannya tersusun dalam sebuah metode. E i Environment (li k t (lingkungan) )  Lingkungan sangat berpengaruh terhadap hadirnya persoalan yang terjadi terjadi.  Lingkungan ini terkait juga pengaruh dari luar (globalisasi). www.dadangsolihin.com 65
  • 65. 2.2 Identifikasi legal b Id tifik i l l baseline (1) li1. Identikasi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan permasalahan, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan perundang-undangan terbawah.2. Identikasi instansi pelaksana.3. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, dengan mempertimbangkan penulisannya: a. K j l Kejelasan pasal d ayat; d l dan t dan b. Kepastian preskripsi hukum. www.dadangsolihin.com 66
  • 66. 2.2 Identifikasi legal b Id tifik i l l baseline (2) li4. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, dengan mempertimbangkan pelaksanaannya: a. Ketersediaan dana pelaksanaan; b. Kapasitas administrasi; dan c. Penegakan hukum.5. Identikasi peraturan perundang-undangan yang paling berpotensi untuk dapat memecahkan masalah, apabila keefektifannya ditingkatkan atau dibuat revisi.6. Identikasi6 Id tik i macam-macam i t instrumen hukum yang mungkin d h k ki dapat t memecahkan masalah. www.dadangsolihin.com 67
  • 67. 3 3. Penyusunan Naskah Akademik (1)1. Bentuk tim penyusun secara resmi. a. a Keanggotaan tidak terlalu besar b. Masukkan wakil-wakil stakeholders c. c Penuhi kebutuhan wakil-wakil wakil wakil d. Identifikasi staf pendukung e. e Formalkan dengan Surat Keputusan2. Komitmen tim penyusun. a. a Komitmen waktu memadai b. Ruangan – satu ruangan pertemuan c. c Anggaran – jasa-jasa pendukung jasa jasa3. Aturan prosedural tim penyusun. www.dadangsolihin.com 68
  • 68. 3 3. Penyusunan Naskah Akademik (2)4. Identifikasi kelompok penasehat/ pengarah. a. Id tifik i pakar Identifikasi k b. Identifikasi stakeholders c. T t k cara komunikasi teratur Tentukan k ik i t t5. Susun jadwal penyelesaian pekerjaan.6. Mulai6 M l i penyusunan (d fti ) (drafting) a. Identifikasi isu dan masalah b. Buat i t b B t sistematika, tulis teks tik t li t k c. Perbaiki terus d. Buat t l d B t notulensi setiap pertemuan i ti t www.dadangsolihin.com 69
  • 69. 3 3. Penyusunan Naskah Akademik (3)7. Selenggarakan pertemuan stakeholders dan konsultasi publik untuk membahas draft dan memperoleh masukan: a. Kirim salinan (copy) draft sebelum pertemuan b. b Sediakan data pendukung sebelum pertemuan8. Revisi dan finalisasi. www.dadangsolihin.com 70
  • 70. 4. 4 Penulisan R P li Raperda d1. Penamaan (Judul) – jenis perat ran peraturan; – teritorial/wilayah hukum/yuridiksi (negara, daerah, desa dsb); – nomor peraturan; p ; – tahun pembuatan; – nama peraturan. Contoh: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR www.dadangsolihin.com 71
  • 71. 2. Frase/Klausul Permanen2 F /Kl lP Contoh: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BEKASI,3. Pembukaan terdiri t konsiderans atau d t di i atas k id t dasar pemikiran, d iki dasar h k hukum pembentukannya dan judul.4.4 Batang Tubuh 1. Ketentuan Umum 2. 2 Ketentuan Substansi 3. Ketentuan Sanksi5.5 Penutup6. Lampiran/Penjelasan www.dadangsolihin.com 72
  • 72. 5.5 Penyelenggaraan K P l Konsultasi P blik lt i Publik • Interaksi dengan masyarakat merupakan upaya yang lentur, dan harus diintegrasikan ke dalam p g proses p penulisan rancangan Perda. • Proses konsultasi dan penulisan bersifat interaktif, saling mengisi dan mempengaruhi. www.dadangsolihin.com 73
  • 73. 6. 6 Pembahasan di DPRD P b h• Pembahasan d DPRD merupakan sa a sa u be u da e ba asa di e upa a salah satu bentuk dari dilaksanakannya konsultasi publik.• Pembahasan di DPRD tidak dilakukan oleh DPRD semata, melainkan bekerja sama dengan kepala daerah, seperti apa yang diamanatkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan. www.dadangsolihin.com 74
  • 74. 7.7 Penetapan P d P t Perda• Salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan sebuah Perda baru adalah masa transisinya, yaitu tanggal mulai diberlakukannya Perda baru baru.• Sebuah Perda baru sebaiknya ada tenggang waktu antara disahkannya sebuah Perda dengan tanggal mulai y g gg diberlakukannya.• Hal ini dimaksudkan agar lembaga/instansi pemerintah terkait dan masyarakat dapat melakukan persiapan-persiapan yang memadai untuk pelaksanaan secara efektif.• Persiapan pelaksanaan meliputi pembentukan k P i l k li ti b t k kesadarand masyarakat tentang ketentuan-ketentuan hukum yang baru, serta penyelenggaraan p p y gg pendidikan dan p pelatihan bagi instansi g pelaksana dan aparat penegak hukum mengenai ketentuan- ketentuan spesifik dari Perda yang baru tersebut. www.dadangsolihin.com 75
  • 75. www.dadang-solihin.blogspot.com 76
  • 76. Azas Umum Penyusunan RAPBDNo Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan y gg Sumber Dana1 Kewenangan Daerah. APBD2 Kewenangan pemerintah di Daerah. APBN3 Pemerintahan Provinsi yang penugasannya APBD Provinsi dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa.4 Pemerintahan Kabupaten/Kota yang penugasannya APBD dilimpahkan kepada Desa. Kabupaten/Kota5 Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan APBD daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.6 Penganggaran p g gg penerimaan dan p g pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.7 Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan d i t h daerah. h www.dadangsolihin.com 77
  • 77. Hati- Hati-hati…Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/20031) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang- undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti t b kti melakukan penyimpangan k i t l k k i kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang- undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada p g g g g p pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. www.dadangsolihin.com 78
  • 78. Alur Penyusunan RAPBD y Minggu 1 Juni Oktober pembicaraan pendahuluan RAPBD pertengahan Juni Minggu 1 RKUA Juli DPRD Mei Rancangan Kebijakan UmumKUA APBD RKPD Kebijakan Umum APBD Minggu 2 Rencana Kerja j Juli Pemda Nota Pedoman PPAS Kesepakatan Penyusunan KDH-DPRD RKA-SKPD Prioritas dan Plafon Awal Raperda Sosialisasi Anggaran Sementara Agustus Raperda APBD Akhir Juli RKA- PPA SKPD Raperkada Rencana Kerja dan PenjabaranPrioritas dan Plafon Anggaran Satuan KerjaAnggaran Perangkat Daerah APBD www.dadangsolihin.com 79
  • 79. Langkah Penyusunan APBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SE-KDH Nota Nota RKP Pedoman Pembahasan Perbaikan Rancangan KUA Kesepakatan PPAS Kesepakatan D Penyusunan RKA SKPD RKA-SKPD RKA SKPD RKA-SKPD APBD KUA PPA RKA-SKPD Bappeda Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)10 11 12 13 14 15 16 17 SK Pimpinan Pembahasan Penetapan Penyusunan y Evaluasi DPRD Persetujuan SK Mendagri Pimpinan DPRD Hasil Perda danPembahasan Rancangan Raperda APBD Penyempurnaan DPRD Evaluasi Raperda Evaluasi Mendagri Per-KDHRancangan Per-KDH dan Raper KDH Raperda dan Raperda dan Raper KDH Raperda dan Raper PenjabaranAPBD Penjabaran Penjabaran Raper KDH APBD Penjabaran APBD KDH Penjabaran APBD oleh APBD APBD Penjabaran APBD KDH APBDTAPD PPKD 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Penyusunan Penyusunan Verifikasi Penyusunan Penyusunan Laporan Pengesahan Persetujuan Pendistribusian Pelaksanaan Rancangan Rancangan Laporan Laporan Keterangan DPA-SKPD DPA-SKPD DPA-SKPD DPA-SKPD DPA SKPD DPA-SKPD DPA SKPD DPA-SKPD Keuangan Kinerja Pertanggung jawaban SKPD TAPD PPKD Sekda PPKD SKPD PPKD Bappeda www.dadangsolihin.com 80
  • 80. RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah• P j b Penjabaran d i RPJMD d dari dengan menggunakan b h d i k bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada RKP. p• Diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.Isi: Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah P Program SKPD, li t SKPD, k il SKPD lintas SKPD kewilayahan, dan lintas h d li t kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran www.dadangsolihin.com 81
  • 81. KUA Kebijakan Umum APBD1. Kepala daerah -dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekda- menyusun Rancangan KUA berdasarkan RKPD RKPD.2. RKUA memuat: 1. Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, 2. Alokasi belanja daerah, 3. Sumber dan penggunaan pembiayaan, 4. Asumsi dasar (ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah).5. RKUA yang telah disusun, disampaikan oleh Sekda selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah paling lambat pada awal daerah, bulan Juni.6. RKUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.7. Pembahasan RKUA tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.8. RKUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan. www.dadangsolihin.com 82
  • 82. PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara1. Berdasarkan KUA yang t l h di1 B d k telah disepakati, pemerintah d k ti i t h daerah h menyusun rancangan PPAS, yang disusun dengan tahapan: 1. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; 2. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan 3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.2. Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.3.3 Pembahasan rancangan PPAS tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.4. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.5. KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. www.dadangsolihin.com 83
  • 83. Penyusunan RKA-SKPD RKA-1. Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang RKA SKPD, mencakup: a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan; b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; c. c batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; RKA SKPD d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka p p y gg g pencapaian p p prestasi kerja; dan e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.2. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA- SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran j berjalan. www.dadangsolihin.com 84
  • 84. Penyiapan Raperda APBD e y apa ape da1. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.2. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen p j gg y , perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.3. Apabila hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan p y p p penyempurnaan.4. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperkada tentang penjabaran APBD.5. Raperda tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.6.6 Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. www.dadangsolihin.com 85
  • 85. Penyampaian da Pembahasan e ya pa a dan e ba asa Raperda tentang APBD1. Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.2. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda dilakukan paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.3. Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan Raperkada tentang penjabaran APBD APBD.4. Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan.5. Pembahasan Raperda berpedoman pada KUA serta PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.6. Apabila DPRD sampai batas waktu paling lama satu bulan tidak menetapkan p p persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap j g p p Raperda, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi- tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. www.dadangsolihin.com 86
  • 86. lanjutan 7. 7 Pelampauan b t t ti P l batas tertinggi d i j l h pengeluaran h i dari jumlah l hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNS serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang. 8. 8 Rencana pengeluaran di R l disusun d l dalam RRaperkada. k d 9. Raperkada dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota. 10. Penyampaian Raperkada untuk memperoleh pengesahan paling lama 15 hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda. p g p p p 11. Apabila dalam batas waktu 30 hari kerja Mendagri/gubernur tidak mengesahkan Raperkada, kepala daerah menetapkan Raperkada dimaksud menjadi Perkada. www.dadangsolihin.com 87
  • 87.  Evaluasi Raperda dan Raperkada Kabupaten/Kota p p p1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Raperkada sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.2. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional keserasian antara kepentingan nasional, publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan.3. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait.4. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.5. Apabila evaluasi atas Raperda dan Raperkada sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Perkada. www.dadangsolihin.com 88
  • 88. lanjutan 6. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan p perundang-undangan y g lebih tinggi, bupati/walikota bersama g g yang gg p DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan p j p DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya g y y pagu APBD tahun sebelumnya. 8. Pembatalan Perda dan Perkada dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan p y p g peraturan g gubernur. 9. Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud. 10. Pencabutan Perda tersebut dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD. 11. 11 Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. www.dadangsolihin.com 89
  • 89. Penetapan Perda tentang APBD dan p g Perkada tentang Penjabaran APBD1. Raperda dan Raperkada yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.2. Penetapan Perda dan Perkada dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. gg y3. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan Perda dan Perkada .4. Kepala daerah menyampaikan Perda dan Perkada kepada Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan. www.dadangsolihin.com 90
  • 90. Perubahan APBDPerubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satutahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. www.dadangsolihin.com 91
  • 91. Dasar Perubahan APBD1 Asumsi KUA sudah • terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan tidak sesuai lagi daerah dan alokasi belanja daerah, • sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.2 Pergeseran anggaran • antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja.3 Saldo anggaran Iebih • membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah; tahun sebelumnya • melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; harus digunakan • mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS; dalam tahun berjalan • mendanai kegiatan lanjutan; • mendanai program dan kegiatan baru; dan • mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD DPA SKPD tahun anggaran berjalan.4 Keadaan darurat • bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; p p y ; • tidak diharapkan terjadi secara berulang; • berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan • memiliki dampak y g signifikan terhadap anggaran dalam rangka p yang g p gg g pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.5 Keadaan luar biasa keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau p g penurunan lebih besar dari 50%. www.dadangsolihin.com 92
  • 92. Alur Penyusunan RAPBD Perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD KUA Perubahan RKUA Perubahan Nota Pedoman Minggu 1 Kesepakatan Penyusunan Agustus DPRD Minggu 2 KDH-DPRD Minggu 3 RKA-SKPD Agustus Agustus PPA PPAS Perubaha P b h Perubaha n RKA- n SKPDPrioritas dan Plafon Rencana Kerja dan jAnggaran Sementara Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah www.dadangsolihin.com 93
  • 93. Penyiapan Raperda Perubahan APBD Raperda Raperkada tentang Sesuai tentang perubahan penjabaran APBD perubahan APBD Satuan Kerja Perangkat Pejabat Pengelola Daerah Keuangan Daerah Tim Anggaran Pemda SKPD PPKD TAPD • menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA- SKPD dengan kebijakan umum perubahan APBD serta RKA- RKA PPA perubahan APBD, SKPD • prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya,Rencana Kerja DPPA- • capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis p j , j ,dan Anggaran SKPD belanja, standar satuan harga, dan standar pelayananSatuan KerjaPerangkat Daerah minimal. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Disempurnakan lagi Tidak Sesuai www.dadangsolihin.com 94
  • 94. Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD1. Raperda dan Raperkada yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja d pembiayaan yang mengalami d t b l j dan bi l i perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.2. Raperda y g telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada p yang p p kepala daerah.3. Sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. p y4. Sosialisasi tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan.5. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Sekda Sekda. www.dadangsolihin.com 95
  • 95. Lampiran Raperda p p Lampiran Raperkada p p1. Ringkasan perubahan APBD; 1. Ringkasan penjabaran2. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan perubahan anggaran pemerintahan daerah dan organisasi; pendapatan daerah daerah,3. Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan belanja daerah dan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; pembahyaan; dan4. Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan 2. Penjabaran perubahan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; APBD menurut organisasi, program,5. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk kegiatan, kelompok, keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan jenis, obyek, rincian daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan obyek p y pendapatan, p , keuangan negara; k belanja dan6. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per pembiayaan. jabatan;7. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;8. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya g g gg y yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;9. Daftar pinjaman daerah. p j www.dadangsolihin.com 96
  • 96. Raperda Perubahan APBD p1 Penyampaian • Kepala daerah menyampaikan Raperda tentang perubahan APBD b b h beserta I Iampirannya k i kepada DPRD d paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama. • Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan perubahan APBD. APBD2 Pembahasan DPRD menetapkan agenda pembahasan Raperda.3 Penetapan • Pembahasan Raperda berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD i i DPRD. • Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Raperda tentang p p g perubahan APBD p paling lambat 3 g bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. www.dadangsolihin.com 97
  • 97. Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Kabupaten/Kota1. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi evaluasi.2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan , p p p p Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada dimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.3.3 Pembatalan Perda dan Perkada serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan ditetapkan dengan keputusan gubernur. www.dadangsolihin.com 98
  • 98. Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD1. PPKD paling lama 3 hari kerja setelah Perda tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan DPA SKPD kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.2. DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- SKPD).3.3 Dalam DPPA SKPD terhadap rincian obyek pendapatan belanja DPPA-SKPD pendapatan, atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.4. DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekda Sekda. www.dadangsolihin.com 99
  • 99. www.dadang-solihin.blogspot.com 100
  • 100. Pengertian PengawasanPengawasan bermakna• Proses pengukuran kinerja dan p g p g j pengambilan tindakan• Untuk menjamin agar hasil (output and outcomes) sesuai dengan yang diinginkan• Untuk menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (on the right track). www.dadang-solihin.blogspot.com 101
  • 101. Pelaksanaan Penga asan Pengawasan Internal- Feedforward Concurrent Feedback external Dilakukan  Memfokuskan  Pengawasan ini  Pengawasan sebelum aktivitas pada apa yang dilakukan internal dimulai. terjadi selama setelah aktivitas memberikan Untuk menjamin proses b j l berjalan selesai l i kesempatan k t kejelasan  Memonitor dilaksanakan. untuk sasaran; aktivitas yang Tujuan untuk memperbaiki sedang berjalan menyediakan sendiri di i Tersedianya arahan yang untuk menjamin informasi yang  Pengawasan memadai; ; segala sesuatu berguna untuk eksternal melalui sesuai rencana meningkatkan supervisi dan Ketersediaan kinerja di masa penggunaan sumber daya yang  Untuk mengurangi hasil g g depan dan administrasi dibutuhkan. dibutuhkan memfokuskan f k k formal. f l yang yang tidak Memfokuskan diinginkan. pada kualitas pada kualitas hasil. sumber daya. daya www.dadang-solihin.blogspot.com 102
  • 102. Tahapan Penga asan Pengawasan Preliminary Control Interim Control Post Control Merupakan pengawasan  Untuk memastikan layanan  Untuk memastikan layanan anggota DPRD pada saat publik berjalan sesuai publik berjalan sesuai pembahasan anggaran. standar yang ditetapkan dan harapan, Meneliti setiap usulan memenuhi harapan  Diperuntukkan atas anggaran khususnya dari masyarakat selama evaluasi terhadap target penyedia layanan publik, pelayanan dilakukan dalam yang direncanakan. baik dari sisi input, output jangka waktu tertentu.  Diharapkan akan maupun outcomes dari t d i  Di hk t h d Diarahkan terhadap menghasilkan rekomendasi h ilk k d i setiap jenis layanan. pelaksanaan anggaran atas mempertahankan, Melakukan pengawasan layanan publik atau memperbaiki atau sejak tahap p j p perencanaan, , p pelaksanaan sebuah meningkatkan kualitas g sebab apa yang akan peraturan. layanan. dilakukan oleh pemda bisa diketahui dari rencana yang dibuat oleh pihak eksekutif. eksekutif www.dadang-solihin.blogspot.com 103
  • 103. Ruang Lingkup PengawasanR ang Lingk p Penga asan Pengawasan Preventif Pengawasan Represif Pengawasan yang dilakukan  Pengawasan terhadap proses- pada t h persiapan d d tahap i dan proses aktivitas sebuah kti it b h perencanaan suatu kegiatan. lembaga layanan publik. Pengawasan ini bertujuan  Pengawasan bertujuan pada aspek pencegahan dan menghentikan pelanggaran perbaikan, termasuk pula dan mengembalikan pada pengusulan perbaikan atau keadaan semula, baik disertai pembentukan regulasi baru atau tanpa sanksi. untuk berbaikan. berbaikan www.dadang-solihin.blogspot.com 104
  • 104. Langkah Penga asan Pengawasan Menentukan Mengukur Hasil, Sasaran TindakanSasaran dan Standar Kinerja Aktual dan Standar Perbaikan DPRD lebih awal  DPRD memiliki  Membandingkan  Menjadi bahan menentukan informasi atas hasil evaluasi untuk sasaran yang kinerja lembaga pengawasan perbaikan sistem akan dipantau. yang bersifat dengan sasaran layanan atau Termasuk pula faktual. dan standar peningkatan adanya dokumen  Informasi yang telah standar layanan atau informasi tersebut sebagai ditetapkan pada lembaga tentang standar masukan bagi  Untuk atau pelayanan kualitas layanan k lit l DPRD d ldalam memastikan tik publik t t t blik tertentu. publik yang membuat apakah sudah  Mengambil diberlakukan rekomendasi berjalan sesuai tindakan selama i i l ini. perbaikan atas b ik t yang dih diharapkan. k perbaikan yang b ik pengawasan dibutuhkan yang dilakukan di masa depan. depan www.dadang-solihin.blogspot.com 105
  • 105. 1/4 1/4 Jenis Pengawasan Penga asan1. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD yakni pengawasan yang dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD.2. Pengawasan oleh anggota DPRD, yakni pengawasan yang melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD.3. Pengawasan oleh Komisi, yakni pengawasan yang ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan dilaksanakan oleh Komisi Komisi.4. Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yakni pengawasan yang ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih. www.dadang-solihin.blogspot.com 106
  • 106. 2/4 Jenis Pengawasan Penga asan5. Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan oleh Panitia Khusus (Pansus), yakni pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan.6.6 Pengawasan oleh Fraksi. Fraksi sesungguhnya perpanjangan Fraksi tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau kepentingan p p g partai p politik bersangkutan dalam institusi DPRD. g Hasil Pengawasan oleh Fraksi dapat disampaikan langsung melalui alat kelengkapan dewan dan atau induk partai masing- masing sebagai sikap politik. www.dadang-solihin.blogspot.com 107
  • 107. Jenis Pengawasan g 3/4 Aktor Tindakan Pasif Tindakan AktifPersonal  Menerima pengaduan  Kunjungan langsung ke lapangan melalui posko aspirasi,  Menelpon langsung SMS, persuratan, atau ,p , penyelenggaran layanan yang informasi melalui media diadukan cetak dan merespon balik melalui media  Melibatkan mediaKomisi  Menerima pengaduan, surat,  Kunjungan langsung di lapangan, SMS atau informasi media  Rapat Kerja, cetak  Hearing dengan pihak terkait serta  Melibatkan mediaGabungan  Menerima pengaduan surat  Kunjungan langsung di lapangan pengaduan, surat, lapangan,Komisi sms atau informasi media  Rapat Kerja, cetak  Hearing pihak terkait dll  Melibatkan media www.dadang-solihin.blogspot.com 108
  • 108. Jenis Pengawasan 4/4 Aktor Tindakan Pasif Tindakan AktifPansus  Menerima pengaduan dari  Kunjungan lapangan – masyarakat  Rapat Kerja dengan pihak terkait,  Mendapatkan informasi  Hearing dengan kelompok yang lewat media peduli terhadap i yang di d li h d isu ditangani. i  Mengundang kelompok independen, akademisi untuk memberi pendapat  Melibatkan mediaFraksi  Menerima pengaduan dari  Melakukan kunjungan masyarakat  Mengundang pihak luar memberi  Mendapatkan informasi masukan atas hasil pengawasan di lewat media lapangan  Melibatkan mediaPimpinan  Menerima pengaduan  Menindaklanjuti hasil/rekomendasi masyarakat, sms, persuratan hasil pengawasan komisi, gabungan  Mendapat informasi lewat komisi, pansus dll media  Melibatkan media www.dadang-solihin.blogspot.com 109
  • 109. Bentuk Pengawasan Merespons pengaduan1.1 masyarakat2. Pengawasan ke unit layanan3. Pengawasan ke SKPD Pengawasan kepada Kepala4. Daerah www.dadang-solihin.blogspot.com 110
  • 110. 11. M Merespons P d M k t Pengaduan Masyarakat • Membentuk tim penerima aspirasi untuk menerima aspirasi masyarakat yang datang langsung ke gedung DPRD. • Mengembangkan posko aspirasi • Membangun Website DPRD. • Pesan singkat (SMS) dengan nomor khusus. • Bekerjasama dengan media cetak untuk membuka pengaduan layanan publik. l blik • Lewat telepon on-line. • Persuratan • Facsimile. • E-mail E mail www.dadang-solihin.blogspot.com 111
  • 111. 2. P Pengawasan k U it L ke Unit Layanan • Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan kualitas barang dan jasa dengan baik, yang sesuai dengan standar pelayanan minimal, anggota DPRD bisa melakukan pengawasan langsung ke unit- unit pelaksana teknis daerah daerah. • Pengawasan bisa dilakukan secara proaktif dengan melakukan p peninjauan lapangan secara acak ke UPTD maupun sebagai j p g p g respons positif terhadap pengaduan masyarakat. www.dadang-solihin.blogspot.com 112
  • 112. 3. Pengawasan ke SKPD Penga asan • DPRD perlu meminta keterangan kepada pejabat SKPD jika ada tindakan atau kebijakan UPTD atau penyedia layanan yang merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik www.dadang-solihin.blogspot.com 113
  • 113. 4. P Pengawasan k kepada K d Kepala D l Daerah h • Pengawasan terhadap Kepala Daerah oleh DPRD setiap tahun dilakukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). • LKPJ dapat memuat mengenai realisasi program dan kegiatan yang telah disepakati dalam arah kebijakan umum APBD sampai dengan akhir tahun anggaran • Agar bisa menilai LKPJ dengan baik anggota DPRD melakukan uji baik, petik terhadap beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan bidang pendidikan dan kesehatan, serta mengidentifikasi penerima manfaat anggaran publik di bidang pelayanan dasar, apakah sampai ke masyarakat sebagai penerima manfaat atau tidak tidak. • Anggota DPRD bisa melakukan penelusuran pelaksanaan proyek dengan melibatkan konstituennya di daerah pemilihan. www.dadang-solihin.blogspot.com 114
  • 114. Pertanggungjawaban Hasil Pengawasan P t j b H il P• Hasil pengawasan yang dilakukan gabungan komisi atau Pansus, dapat dilakukan dalam rapat internal anggota gabungan komisi dan/atau anggota Pansus, dan hasilnya ditujukan kepada pimpinan DPRD.• Hasil pengawasan baik individu, komisi dan gabungan komisi serta pengawasan, individu Pansus juga dapat dipertanggungjawabkan melalui rapat pimpinan y g p yang diperluas.• Hasil pengawasan DPRD bisa dipertanggungjawabkan melalui sidang paripurna atau dengan melibatkan masyarakat luas melalui forum evaluasi satu tahun masa sidang DPRD.• Yang terpenting pula, bagaimana hasil pengawasan tersebut terdokumentasi dalam bentuk laporan yang bagus dan terkelola dengan baik serta mudah dan murah untuk diakses oleh Publik. www.dadang-solihin.blogspot.com 115
  • 115. Tindak Lanjut Pengawasan Lanj t Penga asan• Perbaikan Pengorganisasian• Perubahan Alokasi APBD• Perbaikan Regulasi• Mengusulkan Raperda• Perbaikan Rencana Strategis Daerah• Pengorganisasian Hasil Pengawasan www.dadang-solihin.blogspot.com 116
  • 116. www.dadang-solihin.blogspot.com 117