Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dari RPJP sampai APBD

Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dari RPJP sampai APBD Drs. H. Dadang Solihin, MA Seminar Peran dan Fun g si DPRD Kabupaten Bima dalam Penyusunan dan Pengawasan APBD Puri Avia-Bogor, 2 November 2007 Lembaga Studi Pemerintahan Daerah

Materi Seminar

Tujuan Pembangunan Daerah

Wadah Perwakilan Rakyat

Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

T ugas dan W ewenang DPRD

Orientasi Dasar Politik DPRD

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance

APBD

Dari RPJP Sampai APBD

Proses Perencanaan

Ruang Lingkup Perencanaan

Penyusunan dan Penetapan R PJP D

Penyusunan dan Penetapan R PJM D

Penyusunan dan Penetapan RKPD

Perencanaan Pembangunan berdasarkan Prioritas Pembangunan Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Rancangan APBD

Perubahan APBD

Tujuan Pembangunan Daerah

Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Menciptakan atau menambah lapangan kerja.

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Wadah Perwakilan Rakyat

M ana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?

Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?

Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?

Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?

Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat B erbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu B erbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional

Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Sumber : ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005) Pemda Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Produk-produk Fungsi DPRD Parpol Program partai dan janji kampanye LSM Kebijakan dan program khusus LSM Ormas Agenda lobi dan tekanan politik Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda KDH, Sekda, SKPD DPRD Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus Parpol Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Partai LSM Berbagai bentuk dan jenis LSM Ormas Berbagai bentuk dan jenis Ormas Lembaga Intermediary Gender Laki Perempuan Ekonomi Kaya Miskin Domisili Tetap Tidak Tetap Keamanan Mapan Rentan Organisasi Kelompok Individual Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Lingkungan Lingkungan yang sehat dan lestari Arena Pembangunan Sosial Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Ekonomi Pertumbuhan dan pemerataan Kelembagaan Pembuatan keputusan partisipatif

Kelompok M edian

Mereka adalah para pemain politik di tingkat 'meso' atau tengah yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan.

Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi.

Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar' karena mampu masuk dalam berbagai kalangan dengan mudah.

Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat dan kepentingan mereka.

Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual.

P endukung P emilu

P ada umumnya m ereka mendapatkan akses pemanfaatan fasilitas publik dan sumberdaya pembangunan secara lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan.

Karena posisi yang berada di lapisan tengah, mereka dapat diakses baik oleh para penguasa formal maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya ketergantungan terhadap kelompok median ini.

T ugas dan W ewenang DPRD

M embentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;

M embahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;

M elaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya,

peraturan kepala daerah,

APBD,

kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan

kerja sama internasional di daerah;

d st s.d 11

Sumber : UU 32/2004 Pasal 42

Orientasi Dasar Politik DPRD

A genda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga .

Penanggulangan kemiskinan;

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;

Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

Orientasi Dasar Politik DPRD . . .

Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.

D engan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.

Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.

P emikiran yang selalu mencari upaya perbaikan .

A nggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.

M embangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif .

P ara anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya.

Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.

Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance

Wawasan ke Depan ( Visionary )

Keterbukaan & Transparansi ( Openness &Transparency )

Partisipasi Masyarakat ( Participation )

Tanggung Gugat ( Accountability )

Supremasi Hukum ( Rule of Law )

Demokrasi ( Democracy )

Profesionalisme & Kompetensi ( Profesionalism & Competency )

Daya Tanggap ( Responsiveness )

Keefisienan & Keefektifan ( Efficiency & Effectiveness )

Desentralisasi ( Decentralization )

Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat ( Private Sector & Civil Society Partnership )

Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan ( Commitment to Reduce Inequality )

Komitmen pada Lingkungan Hidup ( Commitment to Environmental Protection )

Komitmen pada Pasar yang Fair ( Commitment to Fair Market )

Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum.

APBD

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Sumber : UU 32/2004 Pasal 179

Sebagai produk terakhir dari serangkaian dokumen perencanaan yang dimulai dari RPJP.

Dari RPJP Sampai APBD RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan

Proses Perencanaan Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D.

Ruang Lingkup Perencanaan Sumber : UU25/2004 Penetapan Dokumen Penetapan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) UU (Ps. 13 Ayat 1) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) DAERAH NASIONAL

Penyusunan dan Penetapan R PJP D Rancangan RPJPD Musrenbang RPJPD Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda Proses Teknokratik oleh Bappeda

B ahan Rancangan RPJP

M elibatkan Masyarakat

oleh Bappeda oleh DPRD

Penyusunan dan Penetapan R PJM D Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD SKPD Menyusun Renstra SKPD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD

Visi, Misi Kepala Daerah

Strategi Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum

Kerangka E konomi Daerah

Program SKPD

Visi,Misi Kepala Daerah

Strategi Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum

Program SKPD e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Penyusunan dan Penetapan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD

Prioritas Pembangunan

Kebijakan Umum

Program SKPD

Prioritas Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum

Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif

SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota

Sinkronisasi Program SKPD

Harmonisasi Dekon dan TP

MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat

(4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS

Sinkronisasi Program KL/SKPD

Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )

Perencanaan Pembangunan berdasarkan Prioritas Pembangunan Anggaran Sementara (PPAS)

Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan Sistem Informasi (1) Perencanaan (8) Pengendalian (2) Pengerahan (mobilisasi) s umber daya (3) M enggerakkan partisipasi masyarakat (7) Pemantauan dan evaluasi (6) Koordinasi (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah (4) Penganggaran

Anggaran

Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas batas kemampuan.

Memiliki aspek teknis dan juga aspek-aspek politis.

Sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian, opini publik, berbagai tingkat pemerintahan, kelompok-kelompok kepentingan, pers, dan kaum politisi.

Memiliki kaitan yang erat antara rakyat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyat.

Pengalokasian Anggaran

D iprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pembangunan yang direncanakan.

D igunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu sesuai rencana, hemat, serta mencegah pemborosan dan kebocoran.

Anggaran

Perencanaan Keuangan Daerah

Analisis Potensi Pendapatan Daerah

Identifikasi potensi pendapatan

Penetapan Asumsi Ekonomi untuk PAD

Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah

Bila terjadi Defisit APBD, perlu dilakukan:

Analisis Kemampuan Pinjaman Daerah

Analisis Alternatif Sumber Keuangan Daerah di luar pinjaman .

Lanjutan . . .

Arah Anggaran Belanja Daerah

Prinsip Umum: Lakukan analisis belanja masa lalu dan ke depan

Proporsi Belanja

Unit Satuan Belanja

Arah Pengembangan Ekonomi Lokal

Fasilitasi Ekonomi Lokal

Kemitraan Pemda dan Swasta

Arah Menuju Kesejahteraan Masyarakat

Posisi Daerah dalam pencapaian kesejahteraan (IPM)

Alokasi mempercepat perbaikan IPM.

Analisis Potensi Pendapatan Daerah

Apa saja yang merupakan sumber Pendapatan D aerah?

Dana Transfer DAU

Apakah Daerah berpotensi memiliki DAK

Apakah Memiliki SDA yang dapat dibagihasilkan

Apakah Memiliki Pajak Penghasilan yang signifikan

Jenis-Jenis PAD

Lanjutan . . .

Bagaimana memperkirakan Potensinya

DAU dan DAK berdasarkan Formula

Bagi Hasil SDA dan Pajak berdasarkan potensi dan formula

Potensi PAD

Kenali setiap jenis Pajak Daerah

Kenali Setiap Jenis Retribusi Daerah

Kenali indikator utama yang mempengaruhi Jenis Pajak Daerah tersebut

Kenali indikator utama yang mempengaruhi jenis retribusi daerah (Kaitkan dengan pelayanan publik yang diberikan)

Buat analisa potensi pajak dan kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah

Analisa Anggaran Belanja Daerah

Kenali Struktur Belanja Daerah

Berdasarkan Pengelompokan (kategori)

Besaran dan prosentase terhadap total dan sub total

Kenali yang sangat signifikan bagi daerah (belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor utama daerah)

Kenali Trend perubahan dalam 2 sd 4 tahun terakhir.

Analisis Trend Belanja dan Trend Ekonomi Daerah

Buat analisa trend Belanja daerah dengan trend ekonomi.

Buat spesifikasi sektor ekonomi yang berpengaruh bagi daerah (sektor unggulan) , mis: menggunakan pendekatan analisa Input-output dan lainnya.

Buat analisa hubungan antara belanja daerah dengan sektor unggulan daerah.

Buat Prakiraan Belanja Daerah berdasarkan indikator-indikator belanja masing-masing sektor/bidang

Masalah dan Tantangan Pokok Pembangunan Daerah

Masih tingginya pengangguran terbuka;

Masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan:

Masih rentannya keberlanjutan investasi dan rendahnya daya saing ekspor;

Pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri masih terkendala;

Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumber daya alam dan potensi energi terbarukan secara optimal;

Lanjutan . . .

Kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat masih relatif rendah;

Penegakan hukum dan reformasi birokrasi belum didukung secara optimal;

Masih rendahnya rasa aman, kurang memadainya kekuatan pertahanan, dan masih adanya potensi konflik horisontal;

Belum memadainya kema m puan dalam menangani bencana;

Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah perbatasan dan wilayah terisolir masih besar;

Dukungan infrastruktur masih belum memadai.

Penanggulangan kemiskinan;

Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor;

Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan perdesaan;

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;

Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi;

Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik;

Mitigasi dan penanggulangan bencana;

Percepatan pembangunan infrastruktur;

Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir.

Prinsip Penyusunan APBD

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat

Disiplin Anggaran

Pendapatan harus terukur secara rasional,

Belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja

Adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup,

Dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

Lanjutan . . .

Keadilan Anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

Harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

P enetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai .

P enetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Taat Azas

APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

Penyusunan Rancangan APBD

Azas Umum Penyusunan RAPBD Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. 6 APBD Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah ba i k dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa . 5 APBD K ewenangan D aerah . 1 Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah . 7 APBD K abupaten/ K ota P emerintahan K abupaten/ K ota yang penugasannya dilimpahkan kepada D esa . 4 APBD P rovinsi P emerintahan P rovinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada K abupaten/ K ota dan/atau D esa . 3 APBN K ewenangan pemerintah di D aerah . 2 Sumber Dana Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan No

Hati-hati…Ada Sanksi Pidana

Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangka t Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 34 UU 17/2003

Alur Penyusunan RAPBD RKPD PPAS KUA RKA-SKPD PPA Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Raperda APBD Raperkada Penjabaran APBD Nota Kesepakatan KDH-DPRD Sosialisasi Raperda DPRD Mei RKUA Juni Minggu 1 Juli Minggu 2 Juli Akhir Juli Awal Agustus Minggu 1 Oktober Rencana Kerja Pemda Rancangan Kebijakan Umum APBD Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara pembicaraan pendahuluan RAPBD pertengahan Juni

Langkah Penyusunan APBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RKPD KUA Nota Kesepakatan KUA PPAS Nota Kesepakatan PPA SE-KDH Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Pembahasan RKA-SKPD Perbaikan RKA-SKPD Rancangan APBD Bappeda Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 10 11 12 13 14 15 16 17 Pembahasan Rancangan APBD TAPD Persetujuan DPRD Raperda APBD Penyusunan Rancangan Per-KDH Penjabaran APBD P P K D Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH Penjabaran APBD SK Mendagri Evaluasi Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD Pembahasan Pimpinan DPRD Ha s il Evaluasi Mendagri Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD SK Pimpinan DPRD Penyempurnaan Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD Penetapan Perda dan Per-KDH Penjabaran APBD oleh KDH 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Penyusunan Rancangan DPA-SKPD SKPD Verifikasi Rancangan DPA-SKPD TAPD Pengesahan DPA-SKPD PPKD Persetujuan DPA-SKPD Sekda Pendistribusian DPA-SKPD PPKD Pelaksanaan DPA-SKPD SKPD Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban

Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

Isi:

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:

Kerangka Regulasi

Kerangka Anggaran

P enjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada RKP.

Diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.

Kebijakan Umum APBD

Kepala daerah -dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekda- menyusun R ancangan KUA berdasarkan RKPD.

RKUA memuat:

Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah,

Alokasi belanja daerah,

Sumber dan penggunaan pembiayaan,

Asumsi dasar (ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah).

RKUA yang telah disusun, disampaikan oleh Sekda selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni.

RKUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

Pembahasan RKUA tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.

RKUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

KUA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Berdasarkan KUA yang telah disepakat i, pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS , yang disusun dengan tahapan:

menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;

menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan

menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pembahasan rancangan PPAS tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.

Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

PPAS

Penyusunan RKA- SKPD

Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD , yang mencakup:

PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;

sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;

batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;

hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan

dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Penyiapan Raperda APBD

RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.

Apabila hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperkada tentang penjabaran APBD.

Raperda tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD

Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda dilakukan paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan Raperkada tentang penjabaran APBD.

Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan.

Pembahasan Raperda berpedoman pada KUA serta PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Apabila DPRD sampai batas waktu paling lama satu bulan tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNS serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang.

Rencana pengeluaran disusun dalam Raper ka da.

Raper ka da dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.

Penyampaian Raper ka da untuk memperoleh pengesahan paling lama 15 hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda.

Apabila dalam batas waktu 30 hari kerja Mendagri/gubernur tidak mengesahkan Raper ka da, kepala daerah menetapkan Raper ka da dimaksud menjadi P er ka da.

lanjutan

Evaluasi Raperda tentang APBD dan Raperkada tentang Penjabaran APBD

Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Rapergub sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Mendagri untuk dievaluasi, yang disertai dengan:

persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap Raperda tentang APBD;

KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD;

risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan

nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.

Evaluasi Raperda dan Raperkada Provinsi

Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh provinsi bersangkutan.

Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Mendagri dapat mengundang pejabat pemerintah daerah provinsi yang terkait.

Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Mendagri dan disampaikan kepada gubernur paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Apabila Mendagri menyatakan hasil evaluasi atas Raperda dan Rapergub sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi P erda dan P ergub .

lanjutan

Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan Rapergub bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubemur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan Raperda dan Rapergub menjadi P erda dan P ergub, Mendagri membatalkan P erda dan P ergub dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pembatalan P erda dan P ergub serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan Mendagri.

lanjutan

Evaluasi Raperda dan Raperkada Kabupaten/Kota

Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Raper ka da sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan.

Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait.

Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Apabila evaluasi atas Raperda dan Raper ka da sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi P erda dan P er ka da .

Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pembatalan Perda dan Perkada dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

Pencabutan Perda tersebut dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD.

Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

lanjutan

Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD

Raperda dan Raperkada yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi P erda tentang APBD dan P erkada tentang penjabaran APBD.

Penetapan P erda dan P erkada dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan P erda dan P erkada .

Kepala daerah menyampaikan P erda dan P erkada kepada Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.

Perubahan APBD Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa .

Dasar Perubahan APBD

antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja.

P ergeseran anggaran 2

terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah dan alokasi belanja daerah,

sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Asumsi KUA sudah tidak sesuai lagi 1 keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%. K eadaan luar biasa 5

bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

K eadaan darurat 4

membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah ;

melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;

mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS;

mendanai kegiatan lanjutan;

mendanai program dan kegiatan baru; dan

mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

S aldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan 3

Alur Penyusunan RAPBD Perubahan RKUA Perubahan PPAS Perubahan DPRD Nota Kesepakatan KDH-DPRD Pedoman Penyusunan RKA-SKPD KUA Perubahan PPA Perubahan Minggu 1 Agustus Minggu 2 Agustus Minggu 3 Agustus Rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara RKA-SKPD Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Penyiapan Raperda Perubahan APBD Raperkada tentang penjabaran perubahan APBD Sesuai Tidak Sesuai Disempurnakan lagi RKA-SKPD DPP A-SKPD Raperda tentang perubahan APBD Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tim Anggaran Pemda

menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD,

prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya,

capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

TAPD PPKD SKPD

Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD

Raperda dan Raperkada yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Raperda yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.

Sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

Sosialisasi tersebut bersifat memberikan info r masi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Sekda.

R ingkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan

P enjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

R ingkasan perubahan APBD;

R ingkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

R incian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembahyaan;

R ekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

R ekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

D aftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ;

D aftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

D aftar pinjaman daerah.

Lampiran Raperkada Lampiran Raperda

Raperda Perubahan APBD

Pembahasan Raperda berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.

Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Raperda tentang perubahan APBD paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Penetapan 3 DPRD menetapkan agenda pembahasan Raperda. Pembahasan 2

Kepala daerah menyampaikan Raperda tentang perubahan APBD beserta Iampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.

Penyampaian 1

Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan

Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan Rapergub bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan Raperda dan Rapergub menjadi Perda dan Pergub, Mendagri membatalkan Perda dan Pergub dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.

Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan ditetapkan dengan Keputusan Mendagri.

Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Provinsi

Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Kabupaten/Kota

Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada dimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.

Pembatalan Perda dan Perkada serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

PPKD paling lama 3 hari kerja setelah Perda tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.

DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

Dalam DPPA-SKPD terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.

DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekda.

TERIMA KASIH

Lembaga Studi Pemerintahan Daerah

Jl. Kalibata Timur I/55, Jakarta Selatan

Telp/Fax. (021) 79198718

HP: 0815 888 1133

Email: lspd@gmail.com

Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.