Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik

on

  • 12,782 views

Capacity Building Kepala Kecamatan Kabupaten Seruyan di Sentral Hotel-Jakarta, 21 April 2011

Capacity Building Kepala Kecamatan Kabupaten Seruyan di Sentral Hotel-Jakarta, 21 April 2011

Statistics

Views

Total Views
12,782
Views on SlideShare
12,780
Embed Views
2

Actions

Likes
3
Downloads
1,796
Comments
2

1 Embed 2

http://www.slideshare.net 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik Presentation Transcript

    • dadang-solihin.blogspot.com 2
    • Nama : Dadang Solihin Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah g Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta J k t 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-solihin.blogspot.com 3
    • Materi M t i Tugas dan Fungsi Kecamatan di Era Otoda G d Governance dan Pelayanan P blik Good G d P l Publik – Paradigma Governance – T ik Troika – Sinergitas Stakeholders P Peran Camat dalam P l C td l Pelayanan Administrasi Publik Pendelegasian Wewenang Kepala Kecamatan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( y p (PATEN) ) Kesimpulan dan Arah Pengembangan Kecamatan dadang-solihin.blogspot.com 4
    • Sumber S b1. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik g y3. PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan4. Permendagi 4/2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi g g y Terpadu Kecamatan5. Yoyoh Indaryanti USAID, drsp, PSP3-IPB 2008: Working Paper No. 06 KINERJA KECAMATAN: Persepsi dan Ekspektasi Publik terhadap Fungsi dan Peran Kelembagaan Kecamatan di Tingkat Lokal dadang-solihin.blogspot.com 5
    • dadang-dadang-solihin.blogspot.com 6
    • Kedudukan K d d k• Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.• Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. B ti/W lik t l l iS k t i D h dadang-solihin.blogspot.com 7
    • Tugas Camat T C t1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan; perundang-undangan;4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan7.7 Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. dadang-solihin.blogspot.com 8
    • Fungsi Kecamatan F ngsi• Kecamatan karena besaran wilayahnya, jarak politisnya dengan grass-root politics, jumlah penduduk dan potensi yang dipunyai dapat berfungsi: • Pertama, sebagai arena pengembangan demokrasi di tingkat lokal; l k l • Kedua, sebagai arena pengembangan kehidupan ekonomi; • K ti Ketiga, sebagai arena pengembangan sistem pelayanan publik b i b i t l blik yang efektif dan efisien; dan • Keempat sebagai arena politik yang bisa menghubungkan Keempat, politik setingkat desa dengan kabupaten sebagai pusat pengambilan keputusan politik. dadang-solihin.blogspot.com 9
    • Kinerja Kecamatan j 1/3 1/3 dalam Pelayanan Publik• UU Nomor 32 Tahun 2004 secara nyata telah menghilangkan sejumlah kewenangan dan hak mengatur kecamatan di wilayah kerjanya.• Keterbatasan peran dan fungsi kecamatan secara umum yang ditata-kelolakan ditata kelolakan pengaturannya di tingkat kecamatan telah menyebabkan ruang gerak kecamatan dalam pelayanan masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan menjadi terbatas. y ,p , p g j• Faktor political will Bupati untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya secara formal kepada para Camat menjadi faktor penting bagi kedudukan Camat dalam menjalankan peran dan fungsinya sehari-hari. dadang-solihin.blogspot.com 10
    • Kinerja Kecamatan j 2/3 dalam Pelayanan Publik• Pelimpahan kewenangan yang diharapkan diberikan oleh Bupati tidak perlu semuanya, tetapi secukupnya yang sekiranya akan mendekatkan masyarakat kepada pusat pelayanan di tingkat lokal.• Hal tersebut terutama terkait dengan persoalan tidak adanya anggaran yang dipandang memadai supaya kecamatan bisa menjalankan semua tugas dan fungsi jika Bupati melimpahkan semua kewenangan kepada Camat. g p• Selain itu juga disadari masih lemahnya SDM (Sumber Daya Manusia) di tingkat kecamatan dan terbatasnya fasilitas atau peralatan untuk beroperasinya kantor kecamatan secara optimal. dadang-solihin.blogspot.com 11
    • Kinerja Kecamatan 3/3 dalam Pelayanan Publik d l P l P blik Lokasi Pendelegasian Jenis Pelayanan y Studi Kewenangan Final di Kecamatan Final di KabupatenACEH - • Rekomendasi - KTP - Pelayanan lainnyaSUMBAR - • TP, IMB skala kecil, jalan - IMB di jalan besar kabupaten - ijin usaha • RekomendasiDIY - • KTP, KK - IMB - HO -SKCK -NPWP - Akt Lahir dan mati Akte L hi d ti - Ijin usaha lainBali Peraturan Bupati • Surat keterangan/ Semua jenis pelayanan Rekomendasi R k d iKalbar SK Bupati • UUG Sembako, warung kopi, Selain ketiga ijin tersebut kelontong, IMB, SKUP, KTP g ( (UUG untuk usaha lain) ) • Akte lahir-mati • Surat nikah-cerai – SKTM • Ijin keramaian j dadang-solihin.blogspot.com 12
    • dadang-dadang-solihin.blogspot.com 13
    • Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance M b ik h k ekslusif b i Memberikan hak k l if bagi  P Persoalan-persoalan publik l l blik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, pemerintah, civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. mengijinkannya dadang-solihin.blogspot.com 14
    • Keseimbangan Peran Tiga Pilar Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan dan M j l k dmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksippolitik dan hukum yang y g lapangan kerja dan p g j sosial, ekonomi dan , kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 15
    • Pelaku Pembangunan: g Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Pemerintah y Masyarakat Swasta S t Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Good dadang-solihin.blogspot.com 16
    • Model Go ernance Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSMSupranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan P h Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 17
    • Pelaku Pembangunan: Stakeholders g STATE CITIZENS Executive i organized into: i di t Judiciary Community-based organizations g Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Fi i l i tit ti Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 18
    • Troikadadang-solihin.blogspot.com 19
    • Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 20
    • Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 21
    • Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 22
    • dadang-dadang-solihin.blogspot.com 23
    • 1/3 Potret Pela anan Pelayanan• Baru sebagian kecil dari keseluruhan instansi yang wajib menyediakan pelayanan yang memiliki prosedur yang jelas. – Sementara banyak instansi penanggungjawab dan pemberi pelayanan yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam menyediakan pelayanan. di k l• Waktu pelayanan umumnya tidak efisien dan merugikan masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan pelayanan.• Keterampilan petugas pelayanan rata-rata masih rendah dan tidak sesuai untuk pekerjaan y g memberikan p y p j yang pelayanan y g baik; yang ; dadang-solihin.blogspot.com 24
    • 2/3 Potret Pela anan Pelayanan• Masih banyak petugas menunjukkan sikap, cara berbicara, memanggil, atau memberitahukan sesuatu yang tidak ramah dan santun. – Sebagian ada yang merasa berada pada posisi superior dan arogan.• Masih ada instansi-instansi pemberi pelayanan yang belum menggunakan prasarana dan sarana yang layak dan sesuai perkembangan jaman, seperti sistem komputer, internet/website, dll. dadang-solihin.blogspot.com 25
    • 3/3 Potret Pela anan Pelayanan• Sudah ada beberapa instansi yang memiliki sistem informasi pelayanan yang berisi informasi tentang prosedur, biaya, waktu, dan sebagainya. – Tetapi, jumlah yang belum menerapkan sistem informasi yang baik lebih banyak lagi lagi.• Sistem penampungan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan merupakan unsur standar pelayanan yang paling sedikit ditemukan di instansi-instansi pelayanan publik.• Tidak banyaknya perubahan dalam waktu sekian tahun juga mengindikasikan tidak ada sistem monitoring, evaluasi, dan perencanaan yang baik yang dilakukan oleh instansi-instansi penanggungjawab dan penyedia pelayanan publik publik. dadang-solihin.blogspot.com 26
    • Mengapa P lM Pelayanan Publik Masih Buruk? P blik M ih B k?• Aparat Pemerintah dan Anggota DPR/D kurang memahami filosofi bernegara (tujuan bernegara, guna mandat politik, hak warga negara, kewajiban pemerintah, dsb);• Budaya birokrasi, kualitas dan mentalitas SDM, dan organisasi birokrasi belum mengalami perubahan berarti (tetap korup dan tidak berlualitas);• Reformasi pemerintahan belum tuntas dan konsep reformasi pemerintahan (Otda) yang diterapkan juga bermasalah;• Kesadaran menjadikan pelayanan publik sebagai agenda politik oleh unsur-unsur masyarakat masih rendah, termasuk dari media massa; dadang-solihin.blogspot.com 27
    • UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik• Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.• Pelayanan (p g y (pengadaan dan p y penyaluran) barang, jasa, dan ) g, j , administrasi publik dilakukan oleh instansi pemerintah atau oleh suatu badan usaha.• Biaya/tarif pelayanan publik pada d Bi /t if l blik d dasarnya merupakan tk tanggung jawab Negara dan/atau masyarakat. – Biaya/tarif dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam peraturan per-UU-an  a.l. KTP & Akta Kelahiran – Biaya/tarif selain yang diwajibkan oleh per-UU-an tsb dibebankan kepada penerima pelayanan publik.• Penentuan biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan DPR, DPR DPRD Prov DPRD Kab/Kota dan berdasarkan peraturan per Prov, per- UU-an. dadang-solihin.blogspot.com 28
    • Pelayanan Publik Pela anan P blik• Penyelenggaraan pelayanan publik adalah upaya pemberian pelayanan oleh pemerintah dengan mengelola sumber daya yang tersedia untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pihak yang berhak mendapatkan pelayanan;• Untuk U t k menghasilkan pelayanan publik yang b ik t h ilk l blik baik, tergantung pada t d konsistensi pemerintah membangun sistem pelayanan yang mengadopsi p g p prinsip-prinsip: pp p – akuntabilitas, – efisiensi dan efektifitas, – transparansi, – partisipasi, – penegakan keadilan, keadilan – kemudahan, dan – kesantunan; dadang-solihin.blogspot.com 29
    • Indikator Pela anan P blik Pelayanan Publik1. Prosedur pelayanan;2. Waktu yang dijalani p gg y g j pengguna p y pelayanan; ;3. Kompetensi dan sikap petugas pelayanan;4. Prasarana dan sarana yang disiapkan instansi p y g p pemberi p y pelayanan; ;5. Sistem informasi pelayanan,6. Mekanisme penampungan dan tindak lanjut p g p p g j pengaduan dari pengguna pelayanan; dan7. Sistem evaluasi dan perencanaan kebijakan. dadang-solihin.blogspot.com 30
    • Asas PA Penyelenggaraan Pelayanan Publik l P l P blik1. Kepentingan umum;2. Kepastian hukum; p3. Kesamaan hak;4. Keseimbangan hak dan kewajiban;5. Keprofesionalan;6. Partisipatif;7.7 Persamaan perlakuan/tidak di k i i tif P l k /tid k diskriminatif;8. Keterbukaan;9.9 Akuntabilitas;10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;11. Ketepatan waktu; dan p ;12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. dadang-solihin.blogspot.com 31
    • Bidang PelayananBidang pelayanan publik mencapai jumlah sekitar 40 Bidang, yaitu:Bid l blik i j l h kit Bid it1. Ketertiban umum; 11. Prasarana dan sarana2.2 Kepolisian; transportasi massal;3. Pertahanan dan keamanan; 12. Rumah sakit khusus;4. Sanitasi; 13. Informasi pemerintahan;5.5 Pengelolaan sampah; P l l h 14. Pengolahan air li b h 14 P l h i limbah;6. Penerangan listrik di tempat 15. Penanggulangan darurat umum; bencana alam;7. Air baku bersih; 16. WC umum;8. Saluran air buangan (drainase); 17. Pengolahan air limbah;99. Pembangunan dan g 18. Trotoar dan jembatan 8 j pemeliharaan jalan; penyeberangan;10. Rumah sakit dan klinik berobat 19. Kendaraan dan peralatan umum; pemadam kebakaran; 20. Sarana pembasmi wabah penyakit menular; dadang-solihin.blogspot.com 32
    • Bidang pelayanan publik (Lanjutan) (Lanjutan)21. Sarana olah raga, kesenian dan 29. Pelayanan surat-surat identitas rekreasi; dan pengesahan (KTP, SIM,22. Penjara dan panti rehabilitasi; Aktaakta, Pasport, Surat23. Prasrana dan sarana pengaturan Keterangan, dll); lalu lintas; 30. 30 Pelayanan surat ijin;24. Pengendalian polusi udara; 31. Lahan pemakaman;25. Sentra-sentra penujualan barang- 32. Ambulan dan mobil derek; barang kebutuhan pokok; 33. Perpustakaan umum;26. Alun-alun dan lapangan terbuka; 34. Museum;27.27 Taman dan kawasan paru paru paru-paru 35. 35 Pendidikan dasar dan umum; kota; 36. Gedung pementasan;28. Pelayanan fakir miskin dan orang 37. Balai latihan kerja; cacad; 38. Prasarana ibadah; 39. Terminal terpadu; 40. 40 Dan lain-lain…. lain lainBayangkan jika semua bidang pelayanan di atas tersedia dengan baik, atau sebagian besar tersedia dengan baik dadang-solihin.blogspot.com 33
    • dadang-dadang-solihin.blogspot.com 34
    • Peran Camat• Saat ini camat dan kecamatan dengan statusnya sebagai Perangkat Daerah/PD atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lebih merupakan “perpanjangan tangan” Bupati dan Kabupaten, dimana semua kendali aktivitas pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan berada di bawah kendali Bupati Bupati.• Pergeseran status dan kedudukan Camat dari “PW” menjadi “PD” sangat j g jelas telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian g g g g g besar otoritas Camat, saat ini otoritas Camat berkisar pada fungsi- fungsi pelayanan yang sangat terbatas bahkan hanya menjalankan fungsi pelayanan yang l bih b f i l lebih banyak b if t surat rekomendasi atau k bersifat t k d i t surat pengantar atau surat keterangan bagi lembaga di atasnya y yaitu Bupati ( p (Pemerintah Kabupaten). p ) dadang-solihin.blogspot.com 35
    • Pelimpahan Kewenangan Ke enangan• Sejauh ini pelimpahan sebagian kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat (Kecamatan) masih sangat dibatasi pada persoalan administrasi kependudukan, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Miskin (Surat Keterangan Tidak Mampu), Mampu) Surat Keterangan Kelahiran-kematian-pindah-nikah dan Kelahiran-kematian-pindah-nikah, surat rekomendasi mengurus perijinan usaha (seperti IMB, ijin gangguan/SITU/HO dan ijin usaha lainnya ke Kabupaten. dadang-solihin.blogspot.com 36
    • One Stop Services Ser ices• Beberapa pemerintah Kabupaten/Kota telah menyadari pentingnya kegiatan investasi usaha di wilayahnya dan telah memiliki motivasi untuk memperbaiki sistem pelayanan perijinan antara l i d t k b iki i t l iji t lain dengan dikembangkannya OSS (One Stop Services) atau Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPT-SA) di tingkat kabupaten/kota, baik y g p p( ) g p , yang sudah berstatus sebagai Dinas maupun yang berstatus Kantor atau Unit.• Dalam kenyataan di lapangan belum semua Kabupaten/Kota mengembangkan OSS di tingkat Kabupaten, namun di sisi lain ada Kabupaten yang sudah mulai mengembangkan OSS di tingkat Kabupaten bahkan sampai pada OSS di tingkat Kecamatan.• Hal ini juga menarik untuk dipelajari oleh karena terkait dengan j g p j g persoalan sudah sejauhmana pelimpahan kewenangan yang didelegasikan Bupati kepada para Camatnya selama ini. dadang-solihin.blogspot.com 37
    • dadang-dadang-solihin.blogspot.com 38
    • Kewenangan Camat Ke enangan1. Perizinan; • Pelaksanaan kewenangan2. Rekomendasi; ; camat mencakup3. Koordinasi; penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup4. Pembinaan; kecamatan sesuai peraturan5. Pengawasan; perundang-undangan.6. Fasilitasi; • Pelimpahan sebagian p g7. Penetapan; wewenang Bupati/Walikota8. Penyelenggaraan; dan kepada Camat dilakukan9. Kewenangan lain yang berdasarkan kriteria dilimpahkan. eksternalitas dan efisiensi. dadang-solihin.blogspot.com 39
    • 1/7 1/7 Tugas Camat T gasMengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat• Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan i k k b ingkup kecamatan d l t dalam f forum musyawarah perencanaan h pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;• Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;• Melakukan tugas-tugas lain di bid M l k k t t l i bidang pemberdayaan masyarakat sesuai d b d k t i dengan peraturan perundang-undangan; dan• Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 40
    • 2/7 Tugas Camat T gasMengoordinasikan Upaya Peyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum• Melakukan koordinasi dengan TNI/POLRI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;• Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan• Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota. dadang-solihin.blogspot.com 41
    • 3/7 Tugas Camat T gasMengoordinasikan Penerapan dan Penegakan PeraturanPerundang-undangan• Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang- undangan;• Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan• Melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota. dadang-solihin.blogspot.com 42
    • 4/7 Tugas Camat T gasMengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan FasilitasPelayanan Umum• Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;• Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan• Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota. dadang-solihin.blogspot.com 43
    • 5/7 Tugas Camat T gasMengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan• Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;• Melakukan koordinasi d sinkronisasi perencanaan d M l k k k di i dan i k i i dengan satuan t kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;• Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan• Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota. dadang-solihin.blogspot.com 44
    • 6/7 Tugas Camat T gasMembina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan• Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;• Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;• Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan• Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota. dadang-solihin.blogspot.com 45
    • 7/7 Tugas Camat T gasMelaksanakan Pelayanan Masyarakat yang Menjadi RuangLingkup Tugasnya dan/atau yang Belum Dapat DilaksanakanPemerintahan Desa atau Kelurahan• Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; k t• Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan p y pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; p y ;• Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;• Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota. dadang-solihin.blogspot.com 46
    • Tata K j d H b T t Kerja dan Hubungan Kerja K j• Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.• Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.• Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.• Hubungan k j k H b kerja kecamatan d t dengan perangkat d k t daerah k b h kabupaten/kota t /k t bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.• Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, g j g y j y , bersifat koordinasi teknis fungsional.• Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja politik kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi. dadang-solihin.blogspot.com 47
    • 1/2 1/2 Perencanaan Kecamatan• Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan.• Perencanaan Pembangunan Kecamatan merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota.• Perencanaan Pembangunan Kecamatan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif. dadang-solihin.blogspot.com 48
    • 2/2 Perencanaan Kecamatan• Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.• Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan perundang-undangan.• Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan kecamatan.• Rencana kerja kecamatan disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan. dadang-solihin.blogspot.com 49
    • Pembinaan dan Pengawasan Penga asan• Setiap tahun pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup: – penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah; – penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan – penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat camat.• Hasil evaluasi disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.• Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. dadang-solihin.blogspot.com 50
    • Pendanaan• Pendanaan tugas camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian wewenang bupati/walikota yang dilimpahkan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. dadang-solihin.blogspot.com 51
    • dadang-dadang-solihin.blogspot.com 52
    • Pendahuluan Pengertian Ruang lingkup Maksud TujuanPelayanan • Pelayanan bidang Maksud PATEN mempunyaiAdministrasiAd i i t i perizinan; d i i dan penyelenggaraan l tujuan untuk t j t kTerpadu • Pelayanan bidang PATEN adalah meningkatkan kualitasKecamatan non perizinan. mewujudkan dan mendekatkandisingkat PATEN Kecamatan sebagai pelayanan kepadaadalah pusat pelayanan masyarakat.penyelenggaraan masyarakat danpelayanan publik menjadi simpuldi kecamatan pelayanan bagidari tahap kantor/badanpermohonan pelayanan terpadu disampai ke tahap kabupaten/kota.terbitnyadokumen dalamsatu tempat. dadang-solihin.blogspot.com 53
    • Kecamatan Sebagai Penyelenggara PATEN Harus Memenuhi S Syarat• Substantif – Pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota kepada camat, meliputi: • bidang perizinan; dan • bid bidang non perizinan. i i – Pendelegasian ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. – Pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan.• Administratif – Standar pelayanan; dan • jenis pelayanan; • persyaratan pelayanan; • proses/prosedur pelayanan; / d l • pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan; • waktu pelayanan; dan biaya p y p y y pelayanan. Standar pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. – Uraian tugas personil kecamatan, diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. dadang-solihin.blogspot.com 54
    • • Persyaratan teknis, meliputi: – sarana prasarana; • Loket/meja pendaftaran; • Tempat pemrosesan berkas; • Tempat pembayaran; • Tempat penyerahan dokumen; • Tempat pengolahan data dan informasi; • Tempat penanganan pengaduan; • Tempat piket; • Ruang tunggu; dan • Perangkat pendukung lainnya. – pelaksana teknis., meliputi: p p • Petugas informasi; • Petugas loket/penerima berkas; • Petugas operator komputer; • Petugas pemegang kas; dan • Petugas lain sesuai kebutuhan. dadang-solihin.blogspot.com 55
    • Pejabat Penyelenggara PATEN Camat Sekretaris Kecamatan Kepala Seksi Memimpin,  Sekretaris Kecamatan  Kepala seksi yang mengkoordinasikan, dan mempunyai tugas membidangi pelayanan g mengendalikan melakukan administrasi mempunyai p y penyelenggaraan penatausahaan tugas melaksanakan PATEN; administrasi PATEN. teknis pelayanan. Menyiapkan rencana  Sekretaris Kecamatan  Kepala seksi yang anggaran dan biaya; adalah membidangi pelayanan Menetapkan pelaksana penanggungjawab administrasi teknis; dan kesekretariatan/ketataus bertanggungjawab Mempertanggungjawab ahaan penyelenggaraan kepada Camat. kan kinerja PATEN PATEN. kepada Bupati/Walikota / SSekretaris Kecamatan melalui Sekretaris bertanggungjawab Daerah. kepada Camat. dadang-solihin.blogspot.com 56
    • Pembiayaan dan Penerimaan Pembia aanPembiayaan y• Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.• Biaya penyelenggaraan PATEN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.Penerimaan• Dalam hal penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan penerimaan, wajib melakukan penyetoran ke kas daerah. dadang-solihin.blogspot.com 57
    • Pembinaan dan Pengawasan P bi d P• Pembinaan dan pengawasan mencakup: – Penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota y g y gg g g p yang dilimpahkan; – Penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel; dan – Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.• Hasil Pembinaan d pengawasan di H il P bi dan disampaikan oleh ik l h Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri cq Direktur Jenderal yang membidangi pemerintahan umum dadang-solihin.blogspot.com 58
    • dadang-dadang-solihin.blogspot.com 59
    • 1/4 1/4 Kesimpulan Kesimp lan• Persoalan ketidakjelasan informasi mengenai prosedur dan mekanisme pelayanan dan jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh kecamatan serta persoalan ketidakpastian besar tarif biaya pelayanan merupakan persoalan-persoalan yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat masyarakat.• Masyarakat memandang keberadaan kecamatan selama ini sangat g berarti sebagai 1. lembaga administratif, 2. penyampaian ( p y p (delivery) p y y) pelayanan p publik, dan , 3. tanggap masalah kritis/bencana.• Kecamatan dipandang sudah berperan cukup baik dalam p g p p menjalankan ketiga fungsi tersebut. dadang-solihin.blogspot.com 60
    • 2/4 Kesimpulan Kesimp lan• Ekspektasi masyarakat, kecamatan dapat memainkan peran sebagai lembaga yang menjalankan program pengentasan kemiskinan, memberikan jaminan keamanan, dan fungsi pelayanan.• Atribut-atribut yang berkaitan dengan peran dan fungsi kecamatan dalam menangani permasalahan sosial ( d l i l h i l (pengentasan k i ki t kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pemberian jaminan keamanan, p y pelayanan p publik) menduduki p ) peringkat teratas atau dianggap g gg p penting yang menjadi harapan masyarakat.• Atribut pengurangan/penghapusan peran dan fungsi kecamatan menjadi atribut yang sangat tidak diharapkan di tingkat lokal atau menduduki peringkat terendah dan merupakan atribut yang paling tidak diinginkan oleh masyarakat masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 61
    • 3/4 Kesimpulan Kesimp lan• Posisi kelembagaan kecamatan sampai saat ini masih sangat diharapkan keberadaannya serta peran dan fungsinya oleh masyarakat.• Namun dalam realitasnya di lapangan, fungsi-fungsi kecamatan yang dij l k selama i i umumnya di dijalankan l ini dipandang b l d belum dij l k dijalankan secara efektif.• Sampai saat ini masing-masing kelembagaan di tingkat kabupaten (baik pemerintahan daerah maupun dinas-dinas sektoral) memiliki aktivitas yang dialirkan melalui kelembagaan kecamatan dan dinas sektoral di tingkat kecamatan kemudian ke desa-desa. dadang-solihin.blogspot.com 62
    • 4/4 Kesimpulan Kesimp lan• Belum efektifnya peran dan fungsi kecamatan selama ini kemungkinan disebabkan karena masih terbatasnya kewenangan yang diberikan kabupaten kepada kecamatan yang menyebabkan kecamatan “ragu-ragu” untuk melakukan tindakan jika timbul persoalan-persoalan sosial di wilayah kerjanya kerjanya.• Selain itu sampai saat ini belum ada sinkronisasi aktivitas antara kecamatan dengan kelembagaan lain di tingkat kecamatan ( g g g (baik vertikal maupun horizontal). dadang-solihin.blogspot.com 63
    • Arah PA h Pengembangan Kecamatan b K t• Jangka pendek: melalui sinkronisasi aktivitas dan menjadikan kecamatan sebagai aktor penting dalam manajemen aktivitas tersebut,• Jangka menengah: menuju penyederhanaan kelembagaan dimana pemerintah daerah melalui peraturan perundangan yang b l k i t hd h l l i t d berlaku mengefektifkan peran dan fungsi kecamatan.• Jangka panjang: mereduksi peran dan fungsi kecamatan menjadi hanya fokus pada satu fungsi saja yaitu fungsi pelayanan publik. Namun disadari bahwa hal ini menyebabkan arena gerak kecamatan menjadi sangat-sangat terbatas, sementara fungsi- fungsi lain menjadi berada di luar arena gerak kecamatan. dadang-solihin.blogspot.com 64
    • dadang-dadang-solihin.blogspot.com 65