• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD  terhadap Seluruh Aspek Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 

Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Seluruh Aspek Pelaksanaan Pembangunan Daerah

on

  • 3,591 views

Capacity Building DPRD Kabupaten Purbalingga Golden Flower Hotel bandung, 13 September 2011

Capacity Building DPRD Kabupaten Purbalingga Golden Flower Hotel bandung, 13 September 2011

Statistics

Views

Total Views
3,591
Views on SlideShare
3,591
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
301
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • anggota dprd secara aktif terlibat dalam penyusunan daerah,tidak hanya menyutujui draf yang sudah di persiapkan pemerintah.yang ingin saya tanyakan bagai mana pemerintah tercipta suatu kemampuan yang andal
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD  terhadap Seluruh Aspek Pelaksanaan Pembangunan Daerah Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Seluruh Aspek Pelaksanaan Pembangunan Daerah Presentation Transcript

    • www.dadang-solihin.blogspot.com 2
    • Nama : Dr Dadang Solihin, SE, MA Dr. Solihin SE Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 PIN BB : 277878F0 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-solihin.blogspot.com 3
    • Materi M t i• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah D h• Perencanaan Pembangunan Daerah• Tupoksi DPRD• Tinjauan Peran dan Fungsi DPRD• Tantangan bagi DPRD yang Efektif• Orientasi Dasar Politik DPRD• Fungsi DPRD di Bidang Pengawasan www.dadang-solihin.blogspot.com 4
    • dadang-solihin.blogspot.com 5
    • Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke 1. 1 Peningkatan standar hidup (levels arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pangan sandang papan pelayanan melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll. dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g p g yang terencana. t memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. orang 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. Todaro, 2000 dadang-solihin.blogspot.com 6
    • How? Ho ?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (p g y (pemerataan dan keadilan). )2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. p p g j4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam p j g y agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 7
    • Tantangan dalam Pembangunan Daerah g g • Mengurangi Sarana dan Prasarana yang P ketimpangan memadai dan • Memberdayakan berkualitas masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian kondusif SDA Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 8
    • PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu S hi t i t t kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan p profesional dalam: masyarakat untuk: y Memberikan pelayanan kepada  M ik ti k lit k hid Menikmati kualitas kehidupan masyarakat, yang lebih baik, maju, dan tenteram,, M Mengelola sumber d l l b daya  Peningkatan harkat, martabat, ekonomi daerah. dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 9
    • PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance Daerah Sumberdaya Keseimbangan Peran Tiga Pilar K i b P Ti Pil Pemerintahan P i t h Dunia U h D i Usaha Masyarakat M k t Menjalankan danmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksipolitik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 10
    • Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance M b ik h k ekslusif b i Memberikan hak k l if bagi  P Persoalan-persoalan publik l l blik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, pemerintah, civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. mengijinkannya dadang-solihin.blogspot.com 11
    • Pelaku Pembangunan: g Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Pemerintah y Masyarakat Swasta S t Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Good dadang-solihin.blogspot.com 12
    • Model Go ernance Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSMSupranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan P h Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 13
    • Pelaku Pembangunan: Stakeholders g STATE CITIZENS Executive i organized into: i di t Judiciary Community-based organizations g Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Fi i l i tit ti Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 14
    • Troikadadang-solihin.blogspot.com 15
    • Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 16
    • Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 17
    • Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 18
    • dadang-solihin.blogspot.com 19
    • Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional (Ps. ( 13 Ayat 1) y ) Jangka Panjang Daerah (Ps. ( 13 Ayat 2) y )(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJangka Menengah N i lJ k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D J k M h Daerah h (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan PeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD((Renja KL) j ) (Ps. (Ps 21 Ayat 1) ( (Renja SKPD) j ) ( Ps. 21 Ayat 3) Ps dadang-solihin.blogspot.com 20
    • Persyaratan Dokumen Perencanaan: Perencanaan: SMART SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured g gets managed”) g ) ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) RELEVANT (information needs of the people who will use the data) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 21
    • Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:H iliki t h i d hit k1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 22
    • Fungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan P t t d d pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 23
    • www.dadang-solihin.blogspot.com 24
    • Wadah PW d h Perwakilan Rakyat kil R k tPemerintah Daerah yang dipimpin  Mana yang paling dekatoleh Kepala Daerah yang dipilih dengan rakyat dan secarasecara langsung oleh rakyat nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?DPRD sebagai organisasi politik  Organisasi mana yang terkaitNegara yang berpihak dan berjuang langsung memperjuangkanuntuk kepentingan rakyat kepentingan rakyat?Berbagai partai politik yang  Lembaga dan organisasi manaseharusnya menjadi organisasi politik yang mempunyai sumberdaya i b dsipil tertinggi dari rakyat pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secaraLSM dan berbagai bentuk asosiasi nyata dan cepat memenuhi t d t hiyang menjadi wadah fungsional atas kebutuhan hidup rakyat?perjuangan kepentingan tertentu  Organisasi mana yangBerbagai organisasi kemasyarakatan mempunyai dasar pijakan kuatyang dibentuk mulai dari tingkat dan konkrit di lingkungandusun sampai tingkat nasional rakyat? www.dadang-solihin.blogspot.com 25
    • Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda DPRD Parpol LSM Ormas Kebijakan dan Produk-produk Program partai Kebijakan dan Agenda lobi dan Program g Fungsi DPRD g dan janji j j p g program khusus tekanan politik p Pembangunan kampanye LSM Arena Pembangunan Sosial Ekonomi Lingkungan Kelembagaan Kesejahteraan sosial Pertumbuhan dan Lingkungan yang Pembuatan bagi seluruh warga pemerataan sehat dan lestari keputusan partisipatif Lembaga Intermediary Pemda DPRD Parpol LSM Ormas KDH, Sekda, Pimpinan, Pimpinan Partai, Berbagai bentuk Berbagai bentuk SKPD Komisi, Fraksi, Biro-biro dalam dan jenis LSM dan jenis Ormas Kaukus Partai Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Gender Ekonomi Domisili Keamanan Organisasi Laki Kaya y Tetap p Mapan p Kelompok p www.dadang-solihin.blogspot.com 26 Perempuan Miskin Tidak Tetap Rentan Individual Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
    • Fungsi DPRDmenurut UU 27/20091.1 Legislasi2.2 Anggaran A3. Pengawasan www.dadang-solihin.blogspot.com 27
    • Fungsi Legislasi F ngsi• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.• Perda k P d akan menjaga k b l j t sebuah k bij k di d j keberlanjutan b h kebijakan daerah. h• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah daerah.• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan. www.dadang-solihin.blogspot.com 28
    • Fungsi Anggaran• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah. p• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada daerah kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”. www.dadang-solihin.blogspot.com 29
    • Fungsi Penga asan F ngsi Pengawasan• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah daerah.• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah y g p g y j yang progresif memihak masyarakat. y• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah. www.dadang-solihin.blogspot.com 30
    • Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)P d F i (1966-• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif.• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat.• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas k i it konstituen. tit• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim rezim. www.dadang-solihin.blogspot.com 31
    • Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini) P d F i (S t I i)• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu.• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, pemerintah dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah.• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi d masyarakat di d k i dan k t daerahnya. h• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu di mana masyarakat lalu, memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini. www.dadang-solihin.blogspot.com 32
    • Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1/2) T t b i Ef ktif• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia. sehari hari Indonesia• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa. www.dadang-solihin.blogspot.com 33
    • Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2/2) T t b i Ef ktif• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik.• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam 1 000 penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya. www.dadang-solihin.blogspot.com 34
    • Mengapa Hal Ini Terjadi? M H l I i T j di?• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat.• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggota berikut, DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai.• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan k b li ilih kembali.• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan dipilih seringkali melibatkan uang. www.dadang-solihin.blogspot.com 35
    • Kemauan untuk M K t k Mereformasi f i• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari- hari.• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi.• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi. t i www.dadang-solihin.blogspot.com 36
    • www.dadang-solihin.blogspot.com 37
    • Agenda Politik NyataA d P litik N t Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga.  Penanggulangan kemiskinan;  Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;  Pemberantasan k P b t korupsi d reformasi i dan f i birokrasi. www.dadang-solihin.blogspot.com 38
    • Argumentasi Politik Mendasar Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.  Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan d t k dapat memperkuat t k t pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. g g g g  Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah penentuan APBD Daerah, dan pengawasan politik. www.dadang-solihin.blogspot.com 39
    • Positif dan KonstruktifPemikiran yang selalu mencari upaya y g p yperbaikan.  Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. fungsinya  Sering tanpa disadari kebiasaan ini j justru meningkatkan kapasitas g p modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. t kt litik d k www.dadang-solihin.blogspot.com 40
    • Membangun Sistem Umpan Balik Membangun dan memperkokoh sistem g p umpanbalik yang cepat dan efektif.  Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up- date terhadap informasi dan program kerjanya. kerjanya  Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus j g menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat k ti k t akar rumput atau justru t t j t berkembang menjadi partai politik yang mengambang. g g www.dadang-solihin.blogspot.com 41
    • Siklus R Sikl Representasi Wakil Rakyat t i W kil R k t Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapat memilihnya, dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik. www.dadang-solihin.blogspot.com 42
    • Siklus Representasi Wakil Rakyat RAKYAT PEMILU Representasi Rakyat (keterwakilan) Hubungan dengan DPRD Fungsi Legislasi Pemilih Hubungan dengan MEMBUAT media dan kelompok KEPUTUSAN Fungsi Anggaran u gs gga a kepentingan POLITIK Sumber daya (anggaran, staf, riset Fungsi Pengawasan dan informasi) Perlindungan Peningkatan hak-hak Individu Kesejahteraan Individu dan masyarakat dan MasyarakatSumber: NDI, LGSP www.dadang-solihin.blogspot.com 43
    • 1/2 1/2 Indikator P l k I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik M d t B ik Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara. www.dadang-solihin.blogspot.com 44
    • 2/2 Indikator P l k I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik M d t B ik Secara substansial  p perlindungan hak g  peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek Secara prosedural p  mengikuti prosedur hukum yang benar  melibatkan masyarakat di dalam prosesnya y p y Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi. www.dadang-solihin.blogspot.com 45
    • www.dadang-solihin.blogspot.com 46
    • Pengertian PengawasanPengawasan bermakna• Proses pengukuran kinerja dan p g p g j pengambilan tindakan• Untuk menjamin agar hasil (output and outcomes) sesuai dengan yang diinginkan• Untuk menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (on the right track). www.dadang-solihin.blogspot.com 47
    • Pelaksanaan Penga asan Pengawasan Internal- Feedforward Concurrent Feedback external Dilakukan  Memfokuskan  Pengawasan ini  Pengawasan sebelum aktivitas pada apa yang dilakukan internal dimulai. terjadi selama setelah aktivitas memberikan Untuk menjamin proses b j l berjalan selesai l i kesempatan k t kejelasan  Memonitor dilaksanakan. untuk sasaran; aktivitas yang Tujuan untuk memperbaiki sedang berjalan menyediakan sendiri di i Tersedianya arahan yang untuk menjamin informasi yang  Pengawasan memadai; ; segala sesuatu berguna untuk eksternal melalui sesuai rencana meningkatkan supervisi dan Ketersediaan kinerja di masa penggunaan sumber daya yang  Untuk mengurangi hasil g g depan dan administrasi dibutuhkan. dibutuhkan memfokuskan f k k formal. f l yang yang tidak Memfokuskan diinginkan. pada kualitas pada kualitas hasil. sumber daya. daya www.dadang-solihin.blogspot.com 48
    • Tahapan Penga asan Pengawasan Preliminary Control Interim Control Post Control Merupakan pengawasan  Untuk memastikan layanan  Untuk memastikan layanan anggota DPRD pada saat publik berjalan sesuai publik berjalan sesuai pembahasan anggaran. standar yang ditetapkan dan harapan, Meneliti setiap usulan memenuhi harapan  Diperuntukkan atas anggaran khususnya dari masyarakat selama evaluasi terhadap target penyedia layanan publik, pelayanan dilakukan dalam yang direncanakan. baik dari sisi input, output jangka waktu tertentu.  Diharapkan akan maupun outcomes dari t d i  Di hk t h d Diarahkan terhadap menghasilkan rekomendasi h ilk k d i setiap jenis layanan. pelaksanaan anggaran atas mempertahankan, Melakukan pengawasan layanan publik atau memperbaiki atau sejak tahap p j p perencanaan, , p pelaksanaan sebuah meningkatkan kualitas g sebab apa yang akan peraturan. layanan. dilakukan oleh pemda bisa diketahui dari rencana yang dibuat oleh pihak eksekutif. eksekutif www.dadang-solihin.blogspot.com 49
    • Ruang Lingkup PengawasanR ang Lingk p Penga asan Pengawasan Preventif Pengawasan Represif Pengawasan yang dilakukan  Pengawasan terhadap proses- pada t h persiapan d d tahap i dan proses aktivitas sebuah kti it b h perencanaan suatu kegiatan. lembaga layanan publik. Pengawasan ini bertujuan  Pengawasan bertujuan pada aspek pencegahan dan menghentikan pelanggaran perbaikan, termasuk pula dan mengembalikan pada pengusulan perbaikan atau keadaan semula, baik disertai pembentukan regulasi baru atau tanpa sanksi. untuk berbaikan. berbaikan www.dadang-solihin.blogspot.com 50
    • Langkah Penga asan Pengawasan Menentukan Mengukur Hasil, Sasaran TindakanSasaran dan Standar Kinerja Aktual dan Standar Perbaikan DPRD lebih awal  DPRD memiliki  Membandingkan  Menjadi bahan menentukan informasi atas hasil evaluasi untuk sasaran yang kinerja lembaga pengawasan perbaikan sistem akan dipantau. yang bersifat dengan sasaran layanan atau Termasuk pula faktual. dan standar peningkatan adanya dokumen  Informasi yang telah standar layanan atau informasi tersebut sebagai ditetapkan pada lembaga tentang standar masukan bagi  Untuk atau pelayanan kualitas layanan k lit l DPRD d ldalam memastikan tik publik t t t blik tertentu. publik yang membuat apakah sudah  Mengambil diberlakukan rekomendasi berjalan sesuai tindakan selama i i l ini. perbaikan atas b ik t yang dih diharapkan. k perbaikan yang b ik pengawasan dibutuhkan yang dilakukan di masa depan. depan www.dadang-solihin.blogspot.com 51
    • 1/4 1/4 Jenis Pengawasan Penga asan1. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD yakni pengawasan yang dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD.2. Pengawasan oleh anggota DPRD, yakni pengawasan yang melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD.3. Pengawasan oleh Komisi, yakni pengawasan yang ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan dilaksanakan oleh Komisi Komisi.4. Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yakni pengawasan yang ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih. www.dadang-solihin.blogspot.com 52
    • 2/4 Jenis Pengawasan Penga asan5. Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan oleh Panitia Khusus (Pansus), yakni pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan.6.6 Pengawasan oleh Fraksi. Fraksi sesungguhnya perpanjangan Fraksi tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau kepentingan p p g partai p politik bersangkutan dalam institusi DPRD. g Hasil Pengawasan oleh Fraksi dapat disampaikan langsung melalui alat kelengkapan dewan dan atau induk partai masing- masing sebagai sikap politik. www.dadang-solihin.blogspot.com 53
    • Jenis Pengawasan g 3/4 Aktor Tindakan Pasif Tindakan AktifPersonal  Menerima pengaduan  Kunjungan langsung ke lapangan melalui posko aspirasi,  Menelpon langsung SMS, persuratan, atau ,p , penyelenggaran layanan yang informasi melalui media diadukan cetak dan merespon balik melalui media  Melibatkan mediaKomisi  Menerima pengaduan, surat,  Kunjungan langsung di lapangan, SMS atau informasi media  Rapat Kerja, cetak  Hearing dengan pihak terkait serta  Melibatkan mediaGabungan  Menerima pengaduan surat  Kunjungan langsung di lapangan pengaduan, surat, lapangan,Komisi sms atau informasi media  Rapat Kerja, cetak  Hearing pihak terkait dll  Melibatkan media www.dadang-solihin.blogspot.com 54
    • Jenis Pengawasan 4/4 Aktor Tindakan Pasif Tindakan AktifPansus  Menerima pengaduan dari  Kunjungan lapangan – masyarakat  Rapat Kerja dengan pihak terkait,  Mendapatkan informasi  Hearing dengan kelompok yang lewat media peduli terhadap i yang di d li h d isu ditangani. i  Mengundang kelompok independen, akademisi untuk memberi pendapat  Melibatkan mediaFraksi  Menerima pengaduan dari  Melakukan kunjungan masyarakat  Mengundang pihak luar memberi  Mendapatkan informasi masukan atas hasil pengawasan di lewat media lapangan  Melibatkan mediaPimpinan  Menerima pengaduan  Menindaklanjuti hasil/rekomendasi masyarakat, sms, persuratan hasil pengawasan komisi, gabungan  Mendapat informasi lewat komisi, pansus dll media  Melibatkan media www.dadang-solihin.blogspot.com 55
    • Bentuk Pengawasan Merespons pengaduan1.1 masyarakat2. Pengawasan ke unit layanan3. Pengawasan ke SKPD Pengawasan kepada Kepala4. Daerah www.dadang-solihin.blogspot.com 56
    • 11. M Merespons P d M k t Pengaduan Masyarakat • Membentuk tim penerima aspirasi untuk menerima aspirasi masyarakat yang datang langsung ke gedung DPRD. • Mengembangkan posko aspirasi • Membangun Website DPRD. • Pesan singkat (SMS) dengan nomor khusus. • Bekerjasama dengan media cetak untuk membuka pengaduan layanan publik. l blik • Lewat telepon on-line. • Persuratan • Facsimile. • E-mail E mail www.dadang-solihin.blogspot.com 57
    • 2. P Pengawasan k U it L ke Unit Layanan • Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan kualitas barang dan jasa dengan baik, yang sesuai dengan standar pelayanan minimal, anggota DPRD bisa melakukan pengawasan langsung ke unit- unit pelaksana teknis daerah daerah. • Pengawasan bisa dilakukan secara proaktif dengan melakukan p peninjauan lapangan secara acak ke UPTD maupun sebagai j p g p g respons positif terhadap pengaduan masyarakat. www.dadang-solihin.blogspot.com 58
    • 3. Pengawasan ke SKPD Penga asan • DPRD perlu meminta keterangan kepada pejabat SKPD jika ada tindakan atau kebijakan UPTD atau penyedia layanan yang merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik www.dadang-solihin.blogspot.com 59
    • 4. P Pengawasan k kepada K d Kepala D l Daerah h • Pengawasan terhadap Kepala Daerah oleh DPRD setiap tahun dilakukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). • LKPJ dapat memuat mengenai realisasi program dan kegiatan yang telah disepakati dalam arah kebijakan umum APBD sampai dengan akhir tahun anggaran • Agar bisa menilai LKPJ dengan baik anggota DPRD melakukan uji baik, petik terhadap beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan bidang pendidikan dan kesehatan, serta mengidentifikasi penerima manfaat anggaran publik di bidang pelayanan dasar, apakah sampai ke masyarakat sebagai penerima manfaat atau tidak tidak. • Anggota DPRD bisa melakukan penelusuran pelaksanaan proyek dengan melibatkan konstituennya di daerah pemilihan. www.dadang-solihin.blogspot.com 60
    • Pertanggungjawaban Hasil Pengawasan P t j b H il P• Hasil pengawasan yang dilakukan gabungan komisi atau Pansus, dapat dilakukan dalam rapat internal anggota gabungan komisi dan/atau anggota Pansus, dan hasilnya ditujukan kepada pimpinan DPRD.• Hasil pengawasan baik individu, komisi dan gabungan komisi serta pengawasan, individu Pansus juga dapat dipertanggungjawabkan melalui rapat pimpinan y g p yang diperluas.• Hasil pengawasan DPRD bisa dipertanggungjawabkan melalui sidang paripurna atau dengan melibatkan masyarakat luas melalui forum evaluasi satu tahun masa sidang DPRD.• Yang terpenting pula, bagaimana hasil pengawasan tersebut terdokumentasi dalam bentuk laporan yang bagus dan terkelola dengan baik serta mudah dan murah untuk diakses oleh Publik. www.dadang-solihin.blogspot.com 61
    • Tindak Lanjut Pengawasan Lanj t Penga asan• Perbaikan Pengorganisasian• Perubahan Alokasi APBD• Perbaikan Regulasi• Mengusulkan Raperda• Perbaikan Rencana Strategis Daerah• Pengorganisasian Hasil Pengawasan www.dadang-solihin.blogspot.com 62
    • www.dadang-solihin.blogspot.com 63