• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
 

Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah

on

  • 691 views

Peer Review Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPD RI di Gedung A DPD RI Senayan-Jakarta, 18 Desember 2013

Peer Review Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPD RI di Gedung A DPD RI Senayan-Jakarta, 18 Desember 2013

Statistics

Views

Total Views
691
Views on SlideShare
689
Embed Views
2

Actions

Likes
1
Downloads
42
Comments
2

1 Embed 2

http://www.slideee.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Presentation Transcript

    • dadang-solihin.blogspot.com 2
    • dadang-solihin.blogspot.com 3
    • Materi • • • • • • Fungsi DPD menurut UU 27/2009 tentang MD3 Tujuan Kehadiran DPD Sinergi Pusat – Daerah Sinkronisasi Prolegnas dengan Perencanaan Pembangunan Nasional Reformasi Perencanaan: UU 25/2004 tentang SPPN Integrasi Konsep Kerangka Regulasi dalam RPJMN dadang-solihin.blogspot.com 4
    • UU 27/2009 tentang MD3 dadang-solihin.blogspot.com 5
    • Tujuan Kehadiran DPD • Mewakili kepentingan daerah dan/atau rakyat daerah dalam proses dan produk legislasi tingkat pusat. • Pengawal desentralisasi dan otonomi daerah. • Mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan daerah ke dalam proses pembentukan kebijakan. • Menjembatani antara aspirasi daerah dengan kebijakan pembangunan nasional. • Sebagai perekat yang akan memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI. Sumber: Kerangka Acuan Peer Review Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Fungsi Pengawasan DPD RI dadang-solihin.blogspot.com 6
    • dadang-solihin.blogspot.com 7
    • Monitoring dan evaluasi pembangunan di daerah perlu ditingkatkan dadang-solihin.blogspot.com Lemahnya Sinergitas antara Pusat dan Daerah Banyak Kab/Kota langsung berkoordinasi dengan Pemerintah tanpa melalui Provinsi Lemahnya Monitoring dan Evaluasi Lemahnya Peran Provinsi Permasalahan Koordinasi Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi antara RKP dan RKPD, serta APBN dan APBD 8
    • Sinergi Pusat – Daerah 1 Sinergi dalam Kerangka Perencanaan Kebijakan 2 Sinergi dalam Kerangka Regulasi 3 Sinergi dalam Kerangka Anggaran 4 Sinergi dalam Kerangka Kelembagaan dan Aparatur Daerah 5 Sinergi dalam Kerangka Pengembangan Wilayah dadang-solihin.blogspot.com 9
    • 1 Sinergi Perencanaan Kebijakan ARAH SINERGI sinergi dokumen perencanaan pembangunan (RPJP dan RPJPD, RPJM dan RPJMD, RKP dan RKPD) Sinergi penetapan target pembangunan Standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh K/L dan SKPD Pengembangan basis data dan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan akurat Sinergi kebijakan perijinan investasi di daerah Sinergi dalam kebijakan pengendalian tingkat inflasi. Strategi: Mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan dadang-solihin.blogspot.com 10
    • 2 Sinergi Kerangka Regulasi ARAH SINERGI Meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Mendorong harmonisasi peraturan perundangundangan Strategi : (1) Konsultasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundangan; (2) Pembentukan forum koordinasi lintas instansi: baik penyusunan peraturan baru maupun review atas peraturan yang sudah ada; (3) Fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah Perda yang bermasalah. dadang-solihin.blogspot.com 11
    • Sinergi Kerangka Anggaran Efektivitas Dana Perimbangan (DAK, DBH, DAU) 3 Efektivitas Dana Otsus Arah Pengelolaan Dana Perimbangan dan Otsus: (1) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah; (2) Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintahan; (3) Mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) Meningkatkan daya saing daerah; (5) Mendukung kesinambungan fiskal nasional; (6) Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (7) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; (8) Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Strategi : Penataan dan Penguatan Kerangka Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dadang-solihin.blogspot.com 12
    • Sinergi dalam Kerangka 4 Kelembagaan dan Aparatur Daerah Menata dan menyempurnakan pengaturan kewenangan antartingkat pemerintahan; Mengendalikan pemekaran daerah dan memantapkan pengelolaan pengelolaan daerah otonom Meningkatkan kapasitas aparatur yang mampu menjembatani kepentingan nasional dan daerah serta kerjasama antardaerah. Strategi: Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Meningkatkan Kapasitas Aparatur Daerah. dadang-solihin.blogspot.com 13
    • Sinergi dalam Kerangka Pengembangan Wilayah Sinkronisasi kebijakan penggunaan lahan dan tata ruang; Meningkatkan perhatian pemda pada tata ruang; Memperhitungkan harmonisasi wilayah pelayanan bersamasama dalam pembangunan prasarana dan sarana Pengaturan bersama alih fungsi lahan melalui padu serasi Penyelesaian segera aspek pemanfaatan ruang khususnya dengan sektor kehutanan 5 Mempercepat penyusunan peraturan pendukung pelaksanaan rencana tata ruang wilayah; mempercepat penyusunan rencana tataruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; Kesepakatan dalam penentuan lokasi wilayah-wilayah cepat tumbuh terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang dadang-solihin.blogspot.com 14
    • dadang-solihin.blogspot.com 15
    • Prolegnas • • • Menurut UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan UU yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Pengertian ini menunjukkan bahwa Prolegnas merupakan instrumen mekanisme perencanaan hukum, yakni para pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) merencanakan pembangunan materi hukum melalui perundang-undangan, melalui suatu program yang terencana, terpadu dan tersistematis. Prolegnas menjadi acuan dalam proses perencanaan penyusunan UU secara nasional dan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan hukum secara keseluruhan. dadang-solihin.blogspot.com 16
    • dadang-solihin.blogspot.com 17
    • Apa itu SPPN SPPN adalah  Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  Untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan  Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 18
    • Tujuan SPPN 1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 19
    • Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 20
    • Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL Dokumen DAERAH Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com 21
    • Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART  SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi  MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)  ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)  RELEVANT (information needs of the people who will use the data)  TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 22
    • Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 23
    • Perencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 24
    • Fungsi/Manfaat Perencanaan • Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders • Sebagai penuntun arah • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 25
    • Bagan Alur Penyusunan RPJMN 2015-2019 4 Aspirasi Masyarakat RPJPN 2005-2025 Background Study Hasil Evaluasi RPJMN Musrenbang Jangka Menengah Nasional SIDANG KABINET Platform Presiden 6 5 1 Rancangan Teknokratik RPJMN RANCANGAN AWAL RPJMN 3 RANCANGAN RANCANGAN RPJMN RPJMN RANCANGAN AKHIR RPJMN RPJMN 2015-2019 Pedoman Penyesuaian SIDANG KABINET Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L TRILATERAL MEETING Pedoman Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L Penelaahan 2 Rancangan Renstra K/L RENSTRA K/L Pembagian Tugas Hasil Evaluasi Renstra PEMERINTAH DAERAH RPJMD dadang-solihin.blogspot.com Bahan penyusunan dan Perbaikan Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD 26
    • dadang-solihin.blogspot.com 27
    • Format Rancangan Teknokratis Penulisan RPJMN 2015-2019 Bagian I • • • • • • Bagian II Uraian Sembilan Bidang Pembangunan yang dijabarkan dalam Kerangka Pembangunan Wilayah  Kerangka Pendanaan dan Regulasi Bagian III Uraian Isu Lintas Bidang & Wilayah  Kerangka Pendanaan dan Regulasi Bagian IV Kegiatan Strategis Nasional  Kerangka Pendanaan dan Regulasi Arahan RPJPN 2005-2025 Lingkungan Strategis Kerangka Ekonomi Makro Kerangka Pendanaan Pembangunan Kerangka Regulasi Sasaran Pokok, Arah kebijakan dan Strategi RPJMN 20152019 • Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah • Prinsip-Prinsip Pengarusutamaan Pembangunan dadang-solihin.blogspot.com 28
    • dadang-solihin.blogspot.com 29
    • PERAN NEGARA REGULATOR (KERANGKA REGULASI ) OPERATOR (KERANGKA PENDANAAN) APBN = 15%-18% PDB MASYARAKAT (GROSS NATIONAL PRODUCT) dadang-solihin.blogspot.com
    • Kerangka Konseptual Sinergi Kebijakan dan Regulasi TUJUAN BERNEGARA e.g. Keadilan Sosial Sasaran RPJMN IMPLEMENTASI REGULASI (Substansi: Kebijakan Pembangunan Nasional/ Sektoral/ Kewilayahan) SISTEM REGULASI NASIONAL Kebijakan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan) KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTORAL DAN KEBIJAKAN SEKTORAL KEBIJAKAN SEKTORAL KEBIJAKAN SEKTORAL KEBIJAKAN SEKTORAL (KEWILAYAHAN) dadang-solihin.blogspot.com 31
    • Kebijakan vs Regulasi Kebijakan Regulasi 1. Pilihan tindakan diantara sejumlah alternatif tindakan 1. Instrumen operasional dari tindakan yang terpilih 2. Kebijakan terpilih tidak harus/selalu menjadi norma regulasi. 2. Regulasi selalu bersubstansikan kebijakan 3. Mengarahkan perubahan: bersifat fleksibel dan dinamis. 3. Mengelola ketertiban: perubahan harus berlangsung secara tertib 4. Bebas norma: perubahan kebijakan 4. Terikat norma, mengacu pada strata dapat dilakukan kapan saja, tetapi kalau regulasi (tidak boleh ada konflik norma, dalam format regulasi, ia harus patuh harus konsisten dan harmonis dengan norma. norma yang lain). 5. Faktor Integrasi: mengintegrasikan kebijakan nasional/sektoral/regional ke dalam sistem regulasi nasional dalam rangka penyelenggaraan negara dan pencapaian tujuan bernegara. dadang-solihin.blogspot.com 32
    • Hubungan antara Kebijakan dan Regulasi dalam Mewujudkan Tujuan ENFORCEMENT EVALUATION IMPLEMENTATION GOAL REGULATORY MAKING POLICY MAKING Regulasi Perilaku Sosiall dadang-solihin.blogspot.com 33
    • Penyusunan Kebijakan dan Pembentukan Regulasi KERANGKA KEBIJAKAN KERANGKA REGULASI UU PENGKAJIAN evaluasi PENELITIAN Pembahasan REKOMENDASI ≠ REGULASI REGULATORY POLICY (UU) Naskah Akademik dan RUU ALTERNATIVE POLICY RUU REKOMENDASI = REGULASI 1. REGULATORY POLICY (PP KEBAWAH) 2. NON REGULATORY POLICY PENGKAJIAN: meliputi kegiatan (1) problem definition; (2) objective setting; dan (3) identifikasi existing regulation PENELITIAN: 1. Meliputi kegiatan indepth analysis terhadap hasil pengkajian termasuk cost and benefit analysis dan/atau cost effectiveness analysis. 2. Hasil penelitian tidak selalu merekomendasiakan pembentukan /amandemen/penggantian UU 3. Dalam hal hasil penelitian tidak bersifat regulatory pada level UU, maka rekomendasi meliputi: a. Pembentukan peraturan pelaksanaan UU (PP ke bawah) b. Kegiatan lain yang bersifat executorial dadang-solihin.blogspot.com 34
    • Permasalahan Kebijakan dan Regulasi • Permasalahan – – – – Penyusunan rumusan kebijakan bersifat sektoral Proses perumusan kebijakan kurang partisipatif Minimnya Pemahaman antara kebijakan dan regulasi Kualitas Regulasi: regulasi yang multi tafsir; berpotensi konflik; tumpang tindih; tidak harmonis/tidak sinkron; tidak adanya aturan pelaksanaannya; tidak konsisten ; dan menimbulkan beban yang tidak perlu, baik terhadap kelompok sasaran maupun kelompok yang terkena dampak – Kuantitas Regulasi: tidak proporsional (over regulation) • Penyebabnya: – Lemahnya pengelolaan regulasi – Tidak jelasnya otoritas pengelola regulasi (masih tersebar). dadang-solihin.blogspot.com 35
    • Ilustrasi Permasalahan Regulasi No REGULASI POTENSI MASALAH KETERANGAN I UNDANG-UNDANG I.1 UU NO. 32 TAHUN 2004 vs UU NO. 7 TAHUN 2004 vs UU NO. 27 tahun 2007 I.1.1 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (9): K/L TERKAIT “Negara mengakui dan menghormati KESATUANKESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Konflik x Inkonsisten Duplikasi Multi-tafsir Tdk Operasional Uu No. 7 tahun 2004 Tentang Sumber daya Air, Pasal 6 ayat (3): UU No. 32 tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2004, dan UU No. 27 tahun 2007 menggunakan istilah yang berbeda-beda (inkonsisten) untuk penyebutan masyarakat dengan hukum dan hakhak tradisional. 1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian kehutanan 3. Kementerian Lingkungan Hidup “Hak ulayat MASYARAKAT HUKUM ADAT atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat”. UU No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 angka 33: “MASYARAKAT ADAT adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum”. dadang-solihin.blogspot.com 36
    • Jumlah Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Penomoran Pertahun TAHUN UU PERPU PP PERPRES 2005 14 3 80 83 2006 23 2 55 112 2007 47 2 82 100 2008 56 5 89 67 2009 52 4 77 47 2010 13 - 94 84 2011 24 - 79 90 2012 24 - 116 126 2013 9 - 16 21 Sumber: BPHN Juni 2013 Berdasarkan rekomendasi dari BPHN disampaikan bahwa Kementerian/ LPNK harus mempunyai agenda dan program untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. dadang-solihin.blogspot.com 37
    • Kerangka Regulasi dalam RPJMN • Definisi Kerangka Regulasi: – ‘Kegiatan dalam kerangka regulasi adalah kegiatan pemerintah dalam rangka baik memfasilitasi, mendorong maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat’ (PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional) • Definisi yang disarankan: – ‘Perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong maupun mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara’ dadang-solihin.blogspot.com 38
    • Akomodasi Kerangka Regulasi dalam RPJMN Bagian/Buku I 1. Mewujudkan Tujuan bernegara: Substansi: a. Alinea 4 pembukaan konstitusi, terutama yang berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia b. Peran Negara (regulator & operator) dalam mewujudkan tujuan bernegara tsb. 2. Kerangka Ekonomi Makro: Gambaran mengenai progres pencapaian tujuan bernegara dalam priode 2015-2019 berdasarkan kebijakan, regulasi dan pendanaan yang dituangkan dalam agenda pembangunan. a. Kerangka Regulasi Makro : proyeksi regulasi tingkat undang-undang di bdg SDM, SDA & Iptek yg diperlukan (penggantian/revisi/pencabutan) dalam untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMN 2015 – 2019 dan tujuan bernegara. b. Kerangka Ekonomi Makro : konsep sama dengan RPJMN 2010 -2014 dadang-solihin.blogspot.com 39
    • Akomodasi Kerangka Regulasi dalam RPJMN Bagian/Buku II: a. Kerangka Regulasi Lintas Bidang (oleh direktorat sektor) • Walaupun bersifat lintas bidang tetap harus ada leading institusinya. Kegiatan dan anggaran mengikuti leading institusinya. • Perencanaan regulasi dilakukan menggunakan model MTEF • Pada tingkat UU, kegiatan meliputi pengkajian, penelitian, penyusunan NA dan RUU, dan Pembahasan RUU di DPR • Pada tingkat PP kebawah, tidak diperlukan NA tetapi proposal harus memberikan alasan dan penjelasan. b. Kerangka Regulasi Sektoral (oleh direktorat sektor) • S.d.a. tetapi sektor ybs. menjadi leading institusinya. dadang-solihin.blogspot.com 40
    • Akomodasi Kerangka Regulasi dalam RPJMN Bagian/Buku III Kerangka Regulasi Kewilayahan Arahan kepada pemerintah daerah (provinsi/kebupaten/kota) untuk tetap berada pada koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, penyusunan peraturan daerah tidak boleh keluar dari ‘Sistem Regulasi Nasional’ yang merupakan ‘FACTOR INTEGRASI’ bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. dadang-solihin.blogspot.com 41
    • MENTERI HUKUM DAN HAM MENTERI KEUANGAN MENTERI DALAM NEGERI MENTERI SEKRETARIS NEGARA ARAHAN/ DAFTAR ANALISIS AWAL ANALISIS AWAL ANALISIS AWAL ANALISIS AWAL RPJM PEMBAHASAN ARAH REGULASI DALAM KURUN WAKTU 5 TAHUN KEDEPAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS UUD 1945, TAP MPR, UU LAINNYA, SPPN, DOKUMEN PERENCANAAN, ASPIRASI DAN KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT (PSL. 18 UU12/2011) Integrasi Kerangka Regulasi dalam RPJMN ANALISIS AWAL dadang-solihin.blogspot.com 42
    • SOP Penanganan Proposal Kerangka Regulasi di Bappenas PEMBAHASAN KOMITE REGULASI APPROOVAL KOMREG DEPUTI SEKTOR DIREKTORAT SEKTOR (PERSPEKTIF POLICY) PROPOSAL KEBIJAKAN/ REGULASI ANALISIS AWAL DEPUTI POLHUKHANKAM DIT. ANALISA PP (PERSPEKTIF LEGALITAS) ANALISIS AWAL DEPUTI PENDANAAN DIT. ALOKASI PP (PERSPEKTIF BUDGET) CBA atau CEA ANALISIS AWAL APPROOVAL & PROPOSAL HASIL ANALISIS AWAL APPROOVAL & PROPOSAL MULTILATERAL MEETING DNG K/L PENGUSUL MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS PROPOSAL KEBIJAKAN/ REGULASI PEMBAHASAN HASIL ANALISIS AWAL MENTERI/ KEPALA LPNK dadang-solihin.blogspot.com B.A. MULTILATERAL MEETING INTEGRASI KE RKP B.A. MULTILATERAL MEETING MONEV B.A. MULTILATERAL MEETING ALOKASI BUDGET 43
    • SOP Penanganan Kerangka Regulasi RKP di Komite Regulasi HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN REGULASI MENTERI KEUANGAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS MENTERI DALAM NEGERI MENTERI SEKRETARIS NEGARA ANALISIS AWAL ANALISIS AWAL ANALISIS AWAL ANALISIS AWAL PEMBAHASAN/IDENTIFIKASI KEBUTUHAN REGULASI MENTERI HUKUM DAN HAM UUD 1945, TAP MPR, UU LAINNYA, SPPN, DOKUMEN PERENCANAAN, ASPIRASI DAN KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT (PSL. 18 UU12/2011) MENTERI/ KEPALA LPNK ANALISIS AWAL dadang-solihin.blogspot.com 44
    • Roadmap Pembangunan Kerangka Regulasi Jangka Panjang 2015-2025 Fokus Prioritas Burden of Government Regulation Index Tahun 2012-13 Worldwide Governance Indicators (WGI) on Regulatory Quality/ Kualitas Regulasi Tahun 2012 2013 (Baseline) 2015-2019 2020-2024 2025 3,9 4,5 5,0 5,1 43,1% Kenaikan Indeks 7% Kenaikan Indeks 8% Kenaikan Indeks 2% Tersimplifikasinya 100% regulasi - Penetapan baseline tersimplifikasinya 100% regulasi di Bidang SDA, SDM dan IPTEK Penetapan baseline Kenaikan 5 % dari tersimplifikasinya 100% regulasi di baseline segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Pelaksanaan harmonisasi kebijakan dan regulasi - Penetapan Baseline Pelaksanaan harmonisasi kebijakan dan regulasi di Bidang SDA, SDM dan IPTEK Penetapan baseline Kenaikan 5 % dari Pelaksanaan harmonisasi kebijakan baseline dan regulasi 100% di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Terlaksananya pelatihan bagi tenaga perancang regulasi dan perrencana - 5000 0rang Kenaikan 20% pelaksanaan pelatihan Kenaikan 5% pelaksanaan pelatihan Sumber: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf dan http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports dadang-solihin.blogspot.com 45
    • Roadmap Pembangunan Kerangka Regulasi Jangka Menengah 2015-2019 FOKUS PRIORITAS 2013 (Baseline) 2015 2016 2017 2018 2019 Burden of Government Regulation Index Tahun 201213 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,5 43,1% 45,5% 46,7% 47,9% 49,1% 50,1% Tersimplifikasinya 100% regulasi di Bidang SDA, SDM dan IPTEK - Penetapan baseline Kenaikan 15% dari baseline Kenaikan 25% dari baseline Kenaikan 30% dari baseline Kenaikan 30% dari baseline 100% pelaksanaan harmonisasi kebijakan dan regulasi Bidang SDA, SDM dan IPTEK - Kenaikan 25% dari baseline Kenaikan 40% dari baseline Kenaikan 20% dari baseline Kenaikan 15% dari baseline Terlaksananya pelatihan bagi tenaga perancang regulasi dan perumus kebijakan - 1200 orang 1200 orang 1200 orang 700 orang Worldwide Governance Indicators (WGI) on Regulatory Quality/ Kualitas Regulasi Tahun 2012 Penetapan Baseline 700 orang Sumber: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf dan http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports dadang-solihin.blogspot.com 46
    • dadang-solihin.blogspot.com 47