Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

20,505 views
20,339 views

Published on

Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya

5 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
20,505
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
5
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

  1. 1. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Sanur-Bali, 26 April 2008 BAPPENAS
  2. 2. dadang-solihin.blogspot.com 2
  3. 3. dadang-solihin.blogspot.com 3  Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.  He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.  You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile
  4. 4. 4 MateriMateri  Perencanaan  Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen  Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang)  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan  Rencana 2008  Harapan ke Depan dadang-solihin.blogspot.com
  5. 5. 5 PerencanaanPerencanaan • Proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dadang-solihin.blogspot.com
  6. 6. 6 Tahapan PerencanaanTahapan Perencanaan 1. Penyusunan Rencana  Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah  Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga/ SKPD  Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Rancangan Akhir Rencana Pembangunan 2. Penetapan Rencana  RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda  RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah  RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah dadang-solihin.blogspot.com
  7. 7. 7 Tahapan PerencanaanTahapan Perencanaan 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana  Dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD.  Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana  Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.  Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD.  Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. dadang-solihin.blogspot.com
  8. 8. 8 Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com
  9. 9. 9 Syarat Perencanaan . . . • Faktual dan Realistis • Logis dan Rasional • Fleksibel • Komitmen • Komprehensif atau menyeluruh dadang-solihin.blogspot.com
  10. 10. 10 Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan  Sebagai penuntun arah  Minimalisasi ketidakpastian  Minimalisasi inefisiensi sumber daya  Penetapan standar dalam pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com
  11. 11. 11 Kegagalan Perencanaan (1)Kegagalan Perencanaan (1) 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:  informasinya kurang lengkap,  metodologinya belum dikuasai,  perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana  pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan- pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. dadang-solihin.blogspot.com
  12. 12. 12 Kegagalan Perencanaan (2)Kegagalan Perencanaan (2) 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.  kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. dadang-solihin.blogspot.com
  13. 13. 13 Kegagalan Perencanaan (3)Kegagalan Perencanaan (3) 3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.  Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.  Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. dadang-solihin.blogspot.com
  14. 14. 14 Kegagalan Perencanaan (4)Kegagalan Perencanaan (4) 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.  Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.  Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). dadang-solihin.blogspot.com
  15. 15. 15 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (1) Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (1) Bias pertama  Adanya kecenderungan berpikir bahwa: – dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, – dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya.  Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang demikian. dadang-solihin.blogspot.com
  16. 16. 16 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (2) Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (2) Bias kedua  Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass-root).  Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com
  17. 17. 17 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (3) Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (3) Bias ketiga  Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial.  Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena: – kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan – mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah. dadang-solihin.blogspot.com
  18. 18. 18 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (4) Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (4) Bias keempat  Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri.  Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang:  terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini.  pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor. dadang-solihin.blogspot.com
  19. 19. 19 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (5) Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (5) Bias kelima  Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan.  Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya.  Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com
  20. 20. 20 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (6) Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (6) Bias keenam  Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya.  Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri.  Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat.  Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan. dadang-solihin.blogspot.com
  21. 21. 21 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (7) Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (7) Bias ketujuh  Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan.  Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi. dadang-solihin.blogspot.com
  22. 22. 22 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (8) Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (8) Bias kedelapan  Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan.  Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable), tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjang.  Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan. dadang-solihin.blogspot.com
  23. 23. 23 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (9) Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (9) Bias kesembilan • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu. • Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi. • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan. dadang-solihin.blogspot.com
  24. 24. 24 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (10) Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (10) Bias kesepuluh  Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi.  Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuh. dadang-solihin.blogspot.com
  25. 25. 25 Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. dadang-solihin.blogspot.com
  26. 26. 26 Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com
  27. 27. 27 Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen (4) M & E (1) Planning (2) Budgeting (3) Implementation dadang-solihin.blogspot.com
  28. 28. 28 Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang) Sekarang Akan Datang  Adanya berbagai macam peraturan yang mengamanatkan agar sektor (K/L) dan daerah menyusun laporan evaluasi kinerja pembangunan  Depdagri  LAN  Menpan  Departemen Keuangan  Bappenas  Setneg  K/L terkait  Tidak adanya implikasi/dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi  Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)  Evaluasi top-down  Evaluasi fragmentasi 1 waktu  Evaluasi pasif  Kurangnya penghargaan terhadap hasil evaluasi  Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah  Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif  Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya  Lebih efisien dan biaya rendah  Memperkenalkan evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom- up  Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi  Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal)  Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi  Adanya komunitas evaluator dadang-solihin.blogspot.com
  29. 29. 29 Dari Input sampai ImpactDari Input sampai Impact Planning Actuating Results Contoh Indikator: Sumberdaya: 1. Pembiayaan. 2. SDM. 3. Rencana Kerja. Contoh Indikator: Pelaksanaan: 1. Sasaran 2. Prosedur 3. Regulasi Contoh Indikator: Terbangunnya jaringan air minum di suatu daerah. Contoh Indikator: 1.Pengurangan jumlah penduduk yang terkena penyakit. 2.Meningkatnya kualitas kesehatan. Contoh Indikator: Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses air minum/air bersih. Input Proses (Aktivitas) Output Outcomes Impacts dadang-solihin.blogspot.com
  30. 30. 30 PemantauanPemantauan  Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. dadang-solihin.blogspot.com
  31. 31. 31 PengendalianPengendalian  Pengendalian adalah serangkaian kegiatan (tindakan) manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com
  32. 32. 32 EvaluasiEvaluasi  Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com
  33. 33. 33 Evaluasi Terkait dengan Kebijakan PublikEvaluasi Terkait dengan Kebijakan Publik  Peraturan/perundang-undangan, regulasi dan berbagai aturan main yang bertujuan untuk menangani permasalahan – Regulatory Impact Assessment – Cost-benefit Analysis – Multi-criteria Analysis – dll dadang-solihin.blogspot.com
  34. 34. 34 Landasan HukumLandasan Hukum • Undang Undang No 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • PP No 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. • Aturan lain : – Depdagri, – Departemen Keuangan – Menpan, – Setneg dadang-solihin.blogspot.com
  35. 35. 35 Langkah StrategisLangkah Strategis  Membangun sistem monitoring dan evaluasi di masing masing lembaga  Menyempurnakan sistem perencanaan dan penganggaran • Perencanaan yang siap evaluasi • Line item budgeting vs program budgeting • Input, output, outcomes, impact • Penganggaran yang logis dadang-solihin.blogspot.com
  36. 36. 36 Pengendalian Internal Pasal 28 UU No. 25/2004 Tentang SPPN: Pengendalian Internal Pasal 28 UU No. 25/2004 Tentang SPPN: (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah; (2) Menteri/ Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. dadang-solihin.blogspot.com
  37. 37. 37 Ruang Lingkup PengendalianRuang Lingkup Pengendalian  Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan  Merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing  Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pengendalian pelaksanaan Renja-KL  Gubernur melakukan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan  Bupati/Walikota melakukan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan dadang-solihin.blogspot.com
  38. 38. 38 Mekanisme Pemantauan dan PelaporanMekanisme Pemantauan dan Pelaporan Keterangan: 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya Kepala SKPD Provinsi Kepala SKPD Kabupaten/ Kota PPTK Bupati/ Walikota u.p. Bappeda Gubernur u.p. Bappeda  Men.PPN 5 hari setelah triwulan berakhir Presiden RI Form C Form C Menteri/ Ka. Lemb Ka. Unit Kerja K/L Form A Form B 10 hari setelah triwulan berakhir Form C 5 hari setelah triwulan berakhir Form C 5 hari setelah triwulan berakhir 5 hari setelah triwulan berakhir 14 hari setelah triwulan berakhir Form C  Men.DN Form C 5 hari setelah triwulan berakhir 14 hari setelah triwulan berakhir  Men.Keu Form C Form C Ka. Unit Org. Form A Form B Ka. Unit Kerja 10 hari setelah triwulan berakhir PPTK Form A Form B Ka. Unit Kerja 5 hari setelah triwulan berakhir Dana DekonsentrasiDana Pembantuan  Men.PAN dadang-solihin.blogspot.com
  39. 39. 39 Evaluasi Internal Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: Evaluasi Internal Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: (1) Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga periode sebelumnya; (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya; dadang-solihin.blogspot.com
  40. 40. 40 Proses Evaluasi Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: Proses Evaluasi Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: (3) Menteri/ Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dadang-solihin.blogspot.com
  41. 41. 41 Manfaat Evaluasi Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: Manfaat Evaluasi Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk periode berikutnya. dadang-solihin.blogspot.com
  42. 42. 42 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Masukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau program Renja-KL Menteri/ Kepala Lembaga Evaluasi Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja-KL Evaluasi 2 Bulan setelah anggaran berakhir RKPMenteri Perencanaan Evaluasi Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKP Evaluasi dadang-solihin.blogspot.com
  43. 43. 43 Rencana 2008Rencana 2008  Meneruskan Pengelolaan Laporan PP 39  Mengintegrasikan dengan laporan sejenis dari Kementerian/Lembaga terkait • Departemen Dalam Negeri - EPPD • Departemen Keuangan - Data Penyerapan Anggaran • Menpan - LAKIP  Penyempurnaan Format  Memetakan Seluruh Aturan Evaluasi  Membangun Komunitas Evaluasi  Satu Format untuk seluruh Keperluan dadang-solihin.blogspot.com
  44. 44. 44 Harapan ke DepanHarapan ke Depan  Satu dokumen untuk semua keperluan  Laporan siap dievaluasi  Terintegrasi dan terkoneksi  Efisien dan murah  Top down dan bottom up evaluasi  Pembelajaran Organisasi .  Terbuka dan akutabel  Ada Insentive  Melibatkan Masyarakat dadang-solihin.blogspot.com
  45. 45. 45 Terima KasihTerima Kasih dadang-solihin.blogspot.com

×