Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Sanur-Bali, 26 April 2008 BAPPENAS

Materi Perencanaan Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Rencana 2008 Harapan ke Depan

Perencanaan

Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen

Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang)

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan

Rencana 2008

Harapan ke Depan

Perencanaan Proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia

Proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia

Tahapan Perencanaan Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga / SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

Penetapan Rencana

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda

RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

Penyusunan Rencana

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah

Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga / SKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

Tahapan Perencanaan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Pengendalian Pelaksanaan Rencana D ilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD . Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.

Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD.

Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pengendalian Pelaksanaan Rencana

D ilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD .

Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Syarat Perencanaan H arus memiliki, mengetahui , dan memperhitungkan : Tujuan akhir yang dikehendaki . Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif) . Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut . Masalah-masalah yang dihadapi . Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya . kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya . Orang, organisasi, atau badan pelaksananya . Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

H arus memiliki, mengetahui , dan memperhitungkan :

Tujuan akhir yang dikehendaki .

Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif) .

Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut .

Masalah-masalah yang dihadapi .

Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya .

kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya .

Orang, organisasi, atau badan pelaksananya .

Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Syarat Perencanaan . . . Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Komitmen Komprehensif atau menyeluruh

Faktual dan Realistis

Logis dan Rasional

Fleksibel

Komitmen

Komprehensif atau menyeluruh

Fungsi / Manfaat Perencanaan Sebagai penuntun arah Minimalisasi k etidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumber daya Penetapan s tandar dalam p engawasan k ualitas

Sebagai penuntun arah

Minimalisasi k etidakpastian

Minimalisasi inefisiensi sumber daya

Penetapan s tandar dalam p engawasan k ualitas

Kegagalan Perencanaan (1) Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:

informasinya kurang lengkap,

metodologinya belum dikuasai,

perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana

pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

Kegagalan Perencanaan (2) Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.

kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.

aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,

masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

Kegagalan Perencanaan (3) Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.

Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

Kegagalan Perencanaan (4) Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).

Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.

Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.

Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).

Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (1) Bias pertama A danya kecenderungan berpikir bahwa : dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang demikian.

Bias pertama

A danya kecenderungan berpikir bahwa :

dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya,

dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan

dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya.

Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang demikian.

Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (2) Bias kedua P endekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah ( grass-root ). Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat.

Bias kedua

P endekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah ( grass-root ).

Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat.

Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (3) Bias ketiga P embangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena : kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah.

Bias ketiga

P embangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial.

Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena :

kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan

mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah.

Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (4) Bias keempat T eknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang : terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini. pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor.

Bias keempat

T eknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang :

terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini.

pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor.

Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (5) Bias kelima L embaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat.

Bias kelima

L embaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan.

Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya.

Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat.

Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (6) Bias keenam M asyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya. Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri. Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat. Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan.

Bias keenam

M asyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya.

Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri.

Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat.

Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan.

Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (7) Bias ketujuh O rang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan. Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial ( charity ) dan bukan usaha penguatan ekonomi.

Bias ketujuh

O rang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan.

Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial ( charity ) dan bukan usaha penguatan ekonomi.

Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (8) Bias kedelapan U kuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari ( sustainable ), tetapi umumnya dalam kerangka waktu ( time frame ) yang lebih panjang. Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan.

Bias kedelapan

U kuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan.

Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari ( sustainable ), tetapi umumnya dalam kerangka waktu ( time frame ) yang lebih panjang.

Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan.

Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (9) Bias kesembilan S ektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu. Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi. Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan.

Bias kesembilan

S ektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu.

Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi.

Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan.

Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (10) Bias kesepuluh Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuh.

Bias kesepuluh

Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi.

Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuh.

Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.

Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.

Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.

Perencanaan yang Ideal Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting).

Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).

Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting).

Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen (4) M & E (1) Planning (2) Budgeting (3) Implementation

Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang) Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya Lebih efisien dan biaya rendah Memperkenalkan evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom-up Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal) Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi Adanya komunitas evaluator Adanya berbagai macam peraturan yang mengamanatkan agar sektor (K/L) dan daerah menyusun laporan evaluasi kinerja pembangunan Depdagri LAN Menpan Departemen Keuangan Bappenas Setneg K/L terkait Tidak adanya implikasi/dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) Evaluasi top-down Evaluasi fragmentasi 1 waktu Evaluasi pasif Kurangnya penghargaan terhadap hasil evaluasi Akan Datang Sekarang

Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah

Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif

Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya

Lebih efisien dan biaya rendah

Memperkenalkan evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom-up

Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi

Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal)

Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi

Adanya komunitas evaluator

Adanya berbagai macam peraturan yang mengamanatkan agar sektor (K/L) dan daerah menyusun laporan evaluasi kinerja pembangunan

Depdagri

LAN

Menpan

Departemen Keuangan

Bappenas

Setneg

K/L terkait

Tidak adanya implikasi/dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi

Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)

Evaluasi top-down

Evaluasi fragmentasi 1 waktu

Evaluasi pasif

Kurangnya penghargaan terhadap hasil evaluasi

Dari Input sampai Impact Planning Actuating Results Contoh Indikator: Sumberdaya : Pembiayaan. SDM. Rencana Kerja. Contoh Indikator: Pelaksanaan : Sasaran Prosedur Regulasi Contoh Indikator: Terbangunnya jaringan air minum di suatu daerah. Contoh Indikator: Pengurangan jumlah penduduk yang terkena penyakit. Meningkatnya kualitas kesehatan. Contoh Indikator: Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses air minum/air bersih. Input Proses (Aktivitas) Output Outcomes Impacts

Contoh Indikator:

Sumberdaya :

Pembiayaan.

SDM.

Rencana Kerja.

Contoh Indikator:

Pelaksanaan :

Sasaran

Prosedur

Regulasi

Contoh Indikator:

Pengurangan jumlah penduduk yang terkena penyakit.

Meningkatnya kualitas kesehatan.

Pemantauan Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pengendalian Pengendalian adalah serangkaian kegiatan (tindakan) manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan (tindakan) manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Evaluasi Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan ( input ), keluaran ( output ), dan hasil ( outcome ) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan .

Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan ( input ), keluaran ( output ), dan hasil ( outcome ) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan .

Evaluasi Terkait dengan Kebijakan Publik Peraturan/perundang-undangan, regulasi dan berbagai aturan main yang bertujuan untuk menangani permasalahan Regulatory Impact Assessment Cost-benefit Analysis Multi-criteria Analysis dll

Peraturan/perundang-undangan, regulasi dan berbagai aturan main yang bertujuan untuk menangani permasalahan

Regulatory Impact Assessment

Cost-benefit Analysis

Multi-criteria Analysis

dll

Landasan Hukum Undang Undang No 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PP No 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Aturan lain : Depdagri, Departemen Keuangan Menpan, Setneg

Undang Undang No 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

PP No 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Aturan lain :

Depdagri,

Departemen Keuangan

Menpan,

Setneg

Langkah Strategis Membangun sistem monitoring dan evaluasi di masing masing lembaga Menyempurnakan sistem perencanaan dan penganggaran Perencanaan yang siap evaluasi Line item budgeting vs program budgeting Input, output, outcomes, impact Penganggaran yang logis

Membangun sistem monitoring dan evaluasi di masing masing lembaga

Menyempurnakan sistem perencanaan dan penganggaran

Perencanaan yang siap evaluasi

Line item budgeting vs program budgeting

Input, output, outcomes, impact

Penganggaran yang logis

Pengendalian Internal Pasal 28 UU No. 25/2004 Tentang SPPN : (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah; (2) Menteri/ Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

(1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah;

(2) Menteri/ Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Ruang Lingkup Pengendalian Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pengendalian pelaksanaan Renja-KL Gubernur melakukan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Bupati/Walikota melakukan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan

Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan

Merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing

Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pengendalian pelaksanaan Renja-KL

Gubernur melakukan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Bupati/Walikota melakukan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan

Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan Keterangan: 1 . Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya Kepala SKPD Provinsi Kepala SKPD Kabupaten/ Kota PPTK Bupati/ Walikota u.p. Bappeda Gubernur u.p. Bappeda Men.PPN 5 hari setelah triwulan berakhir Presiden RI Form C Form C Menteri/ Ka. Lemb Ka. Unit Kerja K/L Form A Form B 10 hari setelah triwulan berakhir Form C 5 hari setelah triwulan berakhir Form C 5 hari setelah triwulan berakhir 5 hari setelah triwulan berakhir 14 hari setelah triwulan berakhir Form C Men.DN Form C 5 hari setelah triwulan berakhir 14 hari setelah triwulan berakhir Men.Keu Form C Form C Ka. Unit Org. Form A Form B Ka. Unit Kerja 10 hari setelah triwulan berakhir PPTK Form A Form B Ka. Unit Kerja 5 hari setelah triwulan berakhir Dana Dekonsentrasi Dana Pembantuan Men.PAN

Keterangan: 1 . Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya

Men.PPN

Men.DN

Men.Keu

Men.PAN

Evaluasi Internal Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: (1) Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga periode sebelumnya; (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya;

(1) Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga periode sebelumnya;

(2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya;

Proses Evaluasi Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: (3) Menteri/ Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(3) Menteri/ Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

Manfaat Evaluasi Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk periode berikutnya.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk periode berikutnya.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Masukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau program Renja-KL Menteri/ Kepala Lembaga Evaluasi Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja-KL Evaluasi 2 Bulan setelah anggaran berakhir RKP Menteri Perencanaan Evaluasi Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKP Evaluasi

Masukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau program

Rencana 2008 Meneruskan Pengelolaan Laporan PP 39 Mengintegrasikan dengan laporan sejenis dari Kementerian/Lembaga terkait Departemen Dalam Negeri - EPPD Departemen Keuangan - Data Penyerapan Anggaran Menpan - LAKIP Penyempurnaan Format Memetakan Seluruh Aturan Evaluasi Membangun Komunitas Evaluasi Satu Format untuk seluruh Keperluan

Meneruskan Pengelolaan Laporan PP 39

Mengintegrasikan dengan laporan sejenis dari Kementerian/Lembaga terkait

Departemen Dalam Negeri - EPPD

Departemen Keuangan - Data Penyerapan Anggaran

Menpan - LAKIP

Penyempurnaan Format

Memetakan Seluruh Aturan Evaluasi

Membangun Komunitas Evaluasi

Satu Format untuk seluruh Keperluan

Harapan ke Depan Satu dokumen untuk semua keperluan Laporan siap dievaluasi Terintegrasi dan terkoneksi Efisien dan murah Top down dan bottom up evaluasi Pembelajaran Organisasi . Terbuka dan akutabel Ada Insentive Melibatkan Masyarakat

Satu dokumen untuk semua keperluan

Laporan siap dievaluasi

Terintegrasi dan terkoneksi

Efisien dan murah

Top down dan bottom up evaluasi

Pembelajaran Organisasi .

Terbuka dan akutabel

Ada Insentive

Melibatkan Masyarakat

Terima Kasih

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202 Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas) . He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202