Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

6,469 views
6,324 views

Published on

Workshop Capacity Building DPRD–Mitra Pembangunan Daerah; Jakarta, 12 November 2008

Published in: Education
2 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,469
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

  1. 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Workshop Capacity Building DPRD–Mitra Pembangunan Daerah Jakarta, 12 November 2008 Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas BAPPENAS
  2. 2. www.dadangsolihin.com
  3. 3. <ul><li>Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan </li></ul><ul><li>Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi </li></ul><ul><li>Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang) </li></ul><ul><li>Proses Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi </li></ul><ul><li>Pengertian Indikator Kinerja </li></ul><ul><li>Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja </li></ul><ul><li>Penjabaran Indikator Kinerja Pembangunan dari RPJMN 2004-2009 </li></ul>Materi www.dadangsolihin.com
  4. 4. Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan www.dadangsolihin.com Reporting (4) M & E (1) Planning (2) Budgeting (3) Implementation
  5. 5. <ul><li>Sederhana dan mudah dikontrol </li></ul><ul><li>Kapasitas evaluasi yang kuat </li></ul><ul><li>Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi </li></ul><ul><li>Adanya penghargaan terhadap kinerja </li></ul><ul><li>Kejelasan status hasil evaluasi </li></ul>Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi www.dadangsolihin.com
  6. 6. Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang) www.dadangsolihin.com Sekarang Akan Datang <ul><li>Adanya berbagai macam peraturan yang mengamanatkan agar sektor (K/L) dan daerah menyusun laporan evaluasi kinerja pembangunan </li></ul><ul><ul><li>Depdagri </li></ul></ul><ul><ul><li>LAN </li></ul></ul><ul><ul><li>Menpan </li></ul></ul><ul><ul><li>Departemen Keuangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Bappenas </li></ul></ul><ul><ul><li>Setneg </li></ul></ul><ul><ul><li>K/L terkait </li></ul></ul><ul><li>Tidak adanya implikasi/dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi </li></ul><ul><li>Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) </li></ul><ul><li>Evaluasi top-down </li></ul><ul><li>Evaluasi fragmentasi 1 waktu </li></ul><ul><li>Evaluasi pasif </li></ul><ul><li>Kurangnya penghargaan terhadap hasil evaluasi </li></ul><ul><li>Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah </li></ul><ul><li>Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif </li></ul><ul><li>Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya </li></ul><ul><li>Lebih efisien dan biaya rendah </li></ul><ul><li>Memperkenalkan evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom-up </li></ul><ul><li>Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi </li></ul><ul><li>Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal) </li></ul><ul><li>Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi </li></ul><ul><li>Adanya komunitas evaluator </li></ul>
  7. 7. www.dadangsolihin.com <ul><li>7 UU </li></ul><ul><li>1 3 PP </li></ul><ul><li>1 Perpres </li></ul><ul><li>2 Inpres </li></ul><ul><li>2 Kepmen </li></ul><ul><li>4 Permendagri </li></ul>Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government Peraturan Perundang-undangan mengenai Evaluasi Kinerja Pembangunan
  8. 8. Klasifikasi Laporan berdasarkan Jenis Laporan www.dadangsolihin.com Laporan Kinerja Laporan Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Legal Draft 58 Laporan Daerah 20 Laporan Pusat (K/L)
  9. 9. <ul><li>7 Undang-Undang </li></ul><ul><li>11 Peraturan Pemerintah </li></ul><ul><li>1 Perpres </li></ul><ul><li>1 Inpres </li></ul><ul><li>2 Kepmen </li></ul><ul><li>4 Permendagri </li></ul><ul><li>20 Laporan (Kementerian Lembaga) </li></ul><ul><li>58 Laporan (Pemda) </li></ul>Inefisiensi 1 : Tipe & Jumlah Regulasi/Peraturan dan Laporan terkait Evaluasi Kinerja Pembangunan www.dadangsolihin.com
  10. 10. <ul><li>74 Kementerian/Lembaga </li></ul><ul><li>653 Eselon I </li></ul><ul><li>11.240 Eselon II </li></ul><ul><li>33 Provinsi </li></ul><ul><li>990 SKPD </li></ul><ul><li>441 Kabupaten/Kota </li></ul><ul><li>13.230 SKPD </li></ul><ul><li>Diperkirakan Kebutuhan Kertas mencapai 112.757 rim/tahun (225 ton) </li></ul><ul><li>Biaya Antar ......? Berapa total Biaya?? </li></ul>Inefisiensi 2: Biaya Pelaporan www.dadangsolihin.com
  11. 11. <ul><li>Bappenas = 8 Laporan </li></ul><ul><li>Depkeu = 11 Laporan </li></ul><ul><li>Depdagri = 20 Laporan </li></ul><ul><li>Kementrian PAN = 4 Laporan </li></ul><ul><li>BPK = 8 Laporan </li></ul><ul><li>Presiden = 20 Laporan </li></ul><ul><li>LAN = 1 Laporan </li></ul><ul><li>KL = 5 Laporan </li></ul>Instansi Penerima Laporan www.dadangsolihin.com
  12. 12. <ul><li>Barrier Horizontal </li></ul><ul><ul><li>Keterbatasan Akses </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketersediaan Data </li></ul></ul><ul><li>Dominasi Vertikal </li></ul><ul><ul><li>Membangun Legitimasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Penugasan </li></ul></ul><ul><ul><li>Masih sentralistik </li></ul></ul>Penyebab Banyaknya Laporan www.dadangsolihin.com
  13. 13. <ul><li>Landasan Hukum Evaluasi Kinerja </li></ul><ul><li>Evaluasi terkait dengan kerangka regulasi/kebijakan publik </li></ul><ul><li>Collecting opinions </li></ul><ul><ul><li>Seminars, Workshops, etc </li></ul></ul><ul><li>Pemetaan peraturan dan opini publik </li></ul><ul><li>Membangun kerangka kerja ( framework ) yang baru </li></ul><ul><li>Membangun Indikator </li></ul><ul><li>Implementasi </li></ul>Proses Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi www.dadangsolihin.com
  14. 14. Pengertian Indikator Kinerja <ul><li>Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan </li></ul><ul><li>KEGUNAAN </li></ul><ul><li>dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) </li></ul><ul><li>petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran </li></ul>www.dadangsolihin.com
  15. 15. Pengertian Kinerja <ul><li>Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) </li></ul><ul><li>Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) </li></ul><ul><li>Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  16. 16. Pengembangan Indikator Kinerja <ul><li>Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pada penghitungan biaya keluaran (efisiensi ) . Tujuan kebijakan dan pendekatan program – juga harus dianalisa </li></ul><ul><li>Indikator bisa diterapkan untuk: (a) Masukan; (b) Efisiensi – Keluaran; (c) Efektivitas – Hasil; (d) Kualitas; dan (e) Kepuasan Pelanggan. </li></ul><ul><li>Bisa dikaitkan dengan kesepakatan kinerja antara Menteri dan Kepala Lembaga dan para pejabat di bawahnya </li></ul><ul><li>Indikator memerlukan definisi dan penafsiran yang hati-hati – seringkali diformulasikan, diimplementasikan dan ditafsirkan dengan buruk </li></ul><ul><li>Harus dikembangkan untuk masing-masing program/kegiatan – ada yang sulit misalnya pertahanan – beberapa lebih mudah misalnya penyelenggara jasa. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  17. 17. Fungsi Indikator Kinerja <ul><li>memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan </li></ul><ul><li>menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders </li></ul><ul><li>membangun dasar pengukuran, analisis, dan </li></ul><ul><li>evaluasi kinerja program pembangunan </li></ul>
  18. 18. Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan
  19. 19. Jenis Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Input Proses Output Indikator Kinerja Outcomes Benefit Impact
  20. 20. www.dadangsolihin.com Terminologi Setiap Tingkatan MANFAAT Tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal HASIL Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran OUTPUT Sesuatu yang langsung diperoleh/ dicapai dari pelaksanaan kegiatan INPUT DAMPAK <ul><li>Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan </li></ul><ul><li>Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional </li></ul>Kegiatan dan sumberdaya/dana yg dibutuhkan agar keluaran sesuai yg diharapkan
  21. 21. Indikator Kinerja INPUT <ul><li>Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. </li></ul><ul><li>Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Jumlah dana yang dibutuhkan </li></ul><ul><li>Tenaga yang terlibat </li></ul><ul><li>Peralatan yang digunakan </li></ul><ul><li>Jumlah bahan yang digunakan </li></ul>www.dadangsolihin.com
  22. 22. Indikator Kinerja OUTPUT <ul><li>Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. </li></ul><ul><li>Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan </li></ul><ul><ul><li>Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah permohonan yang diselesaikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah pelatihan / peserta pelatihan </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah jam latihan dalam sebulan </li></ul></ul><ul><li>Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan </li></ul><ul><ul><li>Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah komputer yang dibeli </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah gedung /jembatan yg dibangun </li></ul></ul><ul><ul><li>meter panjang jalanyang dibangun/rehab </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  23. 23. Indikator Kinerja OUTCOME <ul><li>Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran . </li></ul><ul><li>Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. </li></ul><ul><li>Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. </li></ul><ul><li>Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  24. 24. Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome <ul><li>Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan </li></ul><ul><ul><li>Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan </li></ul></ul><ul><ul><li>tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) </li></ul></ul><ul><ul><li>kemenangan tim dlm setiap pertandingan </li></ul></ul><ul><li>Peningkatan langsung hal-hal yg positif </li></ul><ul><ul><li>kenaikan prestasi kelulusan siswa </li></ul></ul><ul><ul><li>peningkatan daya tahan bangunan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penambahan daya tampung siswa </li></ul></ul><ul><li>Penurunan langsung hal-hal yang negatif </li></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Kemacetan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  25. 25. Indikator Kinerja BENEFIT <ul><li>Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil/outcome. </li></ul><ul><li>Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. </li></ul><ul><li>Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, dana dll) </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Peningkatan hal yg positif dlm jangka menengah dan jangka panjang </li></ul><ul><ul><li>% Kenaikan Lapangan kerja </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat </li></ul></ul><ul><li>Penurunan hal yang negatif dlm jangka panjang </li></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Penyakit TBC </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Kriminalitas </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Kecelakaan lalulintas </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  26. 26. Indikator Kinerja DAMPAK <ul><li>Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang </li></ul><ul><ul><li>% Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan cadangan pangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan PDRB sektor tertentu </li></ul></ul><ul><li>Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang </li></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat kemiskinan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Kematian </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  27. 27. Persyaratan Indikator Kinerja: SMART <ul><li>S PESIFIC -jelas, tidak mengundang multi interpretasi </li></ul><ul><li>M EASUREABLE -dapat diukur (“What gets measured gets managed”) </li></ul><ul><li>A TTAINABLE -dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) </li></ul><ul><li>R ELEVANT (information needs of the people who will use the data) </li></ul><ul><li>T IMELY -tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) </li></ul>www.dadangsolihin.com
  28. 28. Sumber Pembuktian (Means of Verification) <ul><li>How should the information be collected, eg. sample survey </li></ul><ul><li>What source is most appropriate? </li></ul><ul><li>Who should do it? </li></ul><ul><li>When and How often should the information be collected, analyzed & reported </li></ul><ul><li>What formats are required to record the data being collected? </li></ul>www.dadangsolihin.com
  29. 29. Target Kinerja <ul><li>Merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai. </li></ul><ul><li>Target Kinerja harus: </li></ul><ul><ul><li>Berupa angka numerik </li></ul></ul><ul><ul><li>Dapat diperbandingkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Cukup spesifik. </li></ul></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi Jabar 2005-2025 </li></ul>www.dadangsolihin.com Aspek Sasaran Parameter Indikator Target 2025 SDM Terwujudnya masyarakat yang ... Peningkatan kualitas manusia IPM ?
  30. 30. Realisasi/Capaian Kinerja <ul><li>Merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu kegiatan/ program tertentu. </li></ul><ul><li>Realisasi/capaian kinerja harus: </li></ul><ul><ul><li>Berupa angka numerik </li></ul></ul><ul><ul><li>berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  31. 31. Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja <ul><li>Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) </li></ul><ul><li>Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja. </li></ul><ul><ul><li>Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan. </li></ul></ul><ul><li>Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  32. 32. Penjabaran Indikator Kinerja Pembangunan dari RPJMN 2004-2009 www.dadangsolihin.com VISI MISI AGENDA STRATEGI SASARAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN Dapat diimplementasikan secara operasional Fokus pada tujuan pembangunan Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan
  33. 33. www.dadangsolihin.com Nomenklatur RPJMN 2005-2009 Visi: Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. <ul><li>Misi: </li></ul><ul><li>Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai </li></ul><ul><li>Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis </li></ul><ul><li>Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera </li></ul><ul><li>Strategi: </li></ul><ul><li>Strategi Penataan Kembali Indonesia </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Indonesia </li></ul>Agenda: Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai (Agenda I) Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis (Agenda II) Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Agenda III) Agenda I Agenda II Agenda III Sasaran Agenda I  3 Sasaran Sasaran Agenda II  5 Sasaran Sasaran Agenda III  5 Sasaran Sasaran pertama adalah meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok maupun golongan masyarakat; menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan; serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan lintas batas. Sasaran kedua adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin tertanganinya kegiatan-kegiatan yang ingin memisahkan diri dari NKRI; meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari ancaman dalam maupun luar negeri. Sasaran ketiga adalah semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk itu, prioritas pembangunan diletakkan pada Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional khususnya di ASEAN; serta melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pemantapan perdamaian dunia. Sasaran pertama adalah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum. Prioritas penegakan hukum diberikan pada pemberantasan korupsi dengan menindak pelaku tindak pidana korupsi beserta pengembalian uang hasil korupsi kepada negara; pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang. Khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, perhatian diberikan pada upaya untuk meningkatkan pemberdayaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) serta pemberdayaan Komisi Pengawas Kejaksaan sebagai pengawasan eksternal dari masyarakat terhadap kinerja aparat kejaksaan. Sasaran kedua adalah t erjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang tercemin dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; membaiknya angka GDI (Gender-related Development Index) dan angka GEM (Gender Empowerment Measurement); dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Sasaran ketiga adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang baik serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan keadilan bagi daerah-daerah untuk membangun. Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang tercermin dari: (1) berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; (2) terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; (3) terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Sasaran kelima adalah terlaksananya pemilihan umum tahun 2009 secara demokratis, jujur, dan adil dengan menjaga momentum konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilihan umum secara langsung tahun 2004. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh dengan kebijakan yang diarahkan pada optimalisasi fungsi serta hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif; mendorong lebih lanjut upaya pemberdayaan masyarakat; meningkatkan kualitas partai-partai politik dan penyelenggaraan pemilu, sejalan dengan amanat konstitusi. Sasaran pertama adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan; meningkatnya pembangunan pada daerah-daerah terbelakang dan tertinggal; meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah; serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. <ul><li>Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Secara lebih rinci, sasaran meliputi: </li></ul><ul><li>Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan yang antara lain ditandai oleh .... </li></ul><ul><li>Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang ditandai oleh ... </li></ul><ul><li>Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, yang ditandai ... </li></ul><ul><li>Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas yang ditandai ... </li></ul><ul><li>Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. </li></ul>Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. Sasaran kelima adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan. <ul><li>Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara </li></ul><ul><li>Sasaran dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan korban. </li></ul><ul><li>Sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali seluruh sistem sosial dan ekonomi. </li></ul><ul><li> Bab 34 Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana </li></ul>Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan  Bab 35 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan
  34. 34. www.dadangsolihin.com <ul><li>Prioritas untuk Sasaran 1 </li></ul><ul><li>Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat  Bab 2 </li></ul><ul><li>Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur  Bab 3 </li></ul><ul><li>Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas  Bab 4 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 2 </li></ul><ul><li>Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme  Bab 5 </li></ul><ul><li>Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme  Bab 6 </li></ul><ul><li>Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara  Bab 7 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 3 </li></ul><ul><li>Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional --> Bab 8 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 1 </li></ul><ul><li>Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum  Bab 9 </li></ul><ul><li>Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk  Bab 10 </li></ul><ul><li>Penghormatan, Pemenuhan, dan Penegakan atas Hukum dan Pengakuan atas Hak Asasi Manusia  Bab 11 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 2 </li></ul><ul><li>Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak  Bab 12 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 3 </li></ul><ul><li>Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah  Bab 13 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 4 </li></ul><ul><li>Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa  Bab 14 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 5 </li></ul><ul><li>Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh  Bab 15 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 1 </li></ul><ul><li>Penanggulangan Kemiskinan  Bab 16 </li></ul><ul><li>Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas  Bab 17 </li></ul><ul><li>Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur  Bab 18 </li></ul><ul><li>Revitalisasi Pertanian  Bab 19 </li></ul><ul><li>Pemberdayaan Koperasi dan UKM  Bab 20 </li></ul><ul><li>Peningkatan Pengelolaan BUMN  Bab 21 </li></ul><ul><li>Peningkatan Kemampuan I PTEK  Bab 22 </li></ul><ul><li>Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan  Bab 23 </li></ul><ul><li>Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro  Bab 24 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 2 </li></ul><ul><li>Pembangunan Perdesaan  Bab 25 </li></ul><ul><li>Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah  Bab 26 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 3 </li></ul><ul><li>Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Berkualitas  Bab 27 </li></ul><ul><li>Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang lebih Berkualitas  Bab 28 </li></ul><ul><li>Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial  Bab 29 </li></ul><ul><li>Pembangunan Kependudukan, & Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda & Olahraga  Bab 30 </li></ul><ul><li>Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama  Bab 31 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 4 </li></ul><ul><li>Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup  Bab 32 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 5 </li></ul><ul><li>Percepatan pembangunan infrastruktur  Bab 3 3 </li></ul><ul><li>Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara </li></ul><ul><li>Sasaran dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan korban. </li></ul><ul><li>Sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali seluruh sistem sosial dan ekonomi. </li></ul><ul><li> Bab 34 Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana </li></ul>Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan  Bab 35 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Bab-bab dalam Buku RPJMN 2005-2009 Agenda I Agenda II Agenda III <ul><li>Sasaran Agenda I </li></ul><ul><li>3 Sasaran </li></ul><ul><li> 7 Prioritas = 7 Bab </li></ul><ul><li>Sasaran Agenda II </li></ul><ul><li>5 Sasaran </li></ul><ul><li> 7 Prioritas = 7 Bab </li></ul><ul><li>Sasaran Agenda III </li></ul><ul><li>5 Sasaran </li></ul><ul><li>18 Prioritas = 18 Bab </li></ul>Bab Khusus Yang Tidak Termasuk Dalam salah satu Agenda
  35. 35. Contoh Visualisasi Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009 Agenda III. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat SASARAN 1. Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga www.dadangsolihin.com No Prioritas Indikator RKP 2005 RKP 2006 RKP 2007 Kegiatan Pokok Realisasi RKP 2006 Realisasi RKP 2007 Realisasi 1. Penanggulangan Kemiskinan Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 Berkurangnya jumlah penduduk miskin Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sebanyak 35,1 juta; atau 15,97 persen Jumlah penduduk miskin diharapkan turun menjadi 13,3 persen Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 39,3 juta; atau 17,75 persen Berkurangnya penduduk miskin hingga mencapai 14,4 persen pada akhir tahun 2007 Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 37,17 juta; atau 16,58 persen
  36. 36. Prosedur Pelaksanaan Evaluasi
  37. 37. Penyusunan Indikator <ul><li>Indikator masukan (input) </li></ul><ul><ul><li>Cantumkan jumlah dana untuk setiap jenis masukan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tentukan unit kegiatan (investasi) yang dilakukan dalam satu ruang lingkup kegiatan yang rinci. </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifikasikan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tentukan jangka waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. </li></ul></ul><ul><li>Indikator keluaran (output) </li></ul><ul><ul><li>Tentukan jenis dan jumlah keluaran fisik dalam satuan fisiknya seperti kilometer jalan, hektar tanah, ton pupuk, jumlah orang yang dilatih dan lainnya. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  38. 38. Penetapan Indikator <ul><li>Indikator hasil (outcome) </li></ul><ul><ul><li>Tentukan ukuran kuantitatif yang menunjukkan fungsi lansung keluaran setelah kegiatan selesai, misalnya pembangunan jalan sepanjang 15 Km, Pelatihan tenaga pelaksana perencanaan 50 orang. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tentukan ukuran kualitatif yang menunjukkan langsung keluaran, misalnya ; biaya yang dikeluarkan 80 % dibawah pagu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Uraikan dengan singkat fungsi langsung yang diharapkan dari keluaran </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  39. 39. Penetapan Indikator . . . <ul><li>Indikator Manfaat </li></ul><ul><ul><li>Tentukan hasil positif/negatif dari kegiatan yang sesuai dengan sasaran lingkungan secara regional, misalnya perekonomian tumbuh melalui munculnya central bisnis disekitar pembangunan jalan tersebut. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sebutkan manfaat yang dicapai dan dapat berfungsi secara optimal </li></ul></ul><ul><li>Indikator dampak </li></ul><ul><ul><li>Tentukan hasil positif/negatif kegiatan yang sesuai dengan sasaran regional/nasional </li></ul></ul><ul><ul><li>Misalnya peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor transportasi yang lancar, yang memudahkan arus barang dari satu tempat ketempat lain (diperlukan analisis dan rentang waktu). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  40. 40. Proses Penggunaan Indikator <ul><li>Tentukan Indikator kualitatif (sumber daya yang digunakan), </li></ul><ul><ul><ul><li>Bandingkan estimasi pengerahan sumber daya dengan sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan hasil. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Misalnya: Estimasi pengerahan sumber daya (100% ) : sumber daya yg digunakan (80%), maka terjadi effisiensi penggunaan sumber daya 20 % </li></ul></ul></ul><ul><li>Tentukan Indikator Kuantitatif ( hasil fisik dan Non fisik) </li></ul><ul><ul><ul><li>Bandingkan rencana yang diharapkan dengan hasil setelah pelaksanaan kegiatan selesai (apakah sesuai dengan spesifikasi, standar ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bagaimana dampaknya, apakah berdampak positif/negatif </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bagaimana manfaatnya, apakah positif/negatif ? </li></ul></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  41. 41. Dari RPJP sampai APBD www.dadangsolihin.com RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan
  42. 42. Langkah Penyusunan RPJPD www.dadangsolihin.com Rancangan RPJPD Musrenbang RPJPD Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda Proses Teknokratik oleh Bappeda <ul><li>B ahan Rancangan RPJP </li></ul><ul><li>M elibatkan Masyarakat </li></ul>Oleh Bappeda Oleh DPRD
  43. 43. Outline RPJPD <ul><li>memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>mengacu pada RPJP Nasional. </li></ul><ul><ul><li>Pendahuluan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Gambaran umum kondisi daerah; </li></ul></ul><ul><ul><li>Analisis isu-isu strategis; </li></ul></ul><ul><ul><li>Visi dan misi daerah; </li></ul></ul><ul><ul><li>Arah kebijakan; dan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaidah pelaksanaan. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com Pasal 5 UU 25/2004 Pasal 40 PP 8/2008
  44. 44. Langkah Penyusunan RPJMD www.dadangsolihin.com Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD <ul><li>Visi, Misi Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul><ul><li>Program SKPD </li></ul><ul><li>Visi,Misi Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul>e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Indikator SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD
  45. 45. Outline RPJMD <ul><li>penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah </li></ul><ul><li>berpedoman pada RPJP Daerah </li></ul><ul><li>memperhatikan RPJM Nasional, </li></ul><ul><li>memuat arah kebijakan keuangan Daerah, </li></ul><ul><li>strategi pembangunan Daerah, </li></ul><ul><li>kebijakan umum, </li></ul><ul><li>program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, </li></ul><ul><li>program kewilayahan </li></ul><ul><li>rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. </li></ul><ul><li>Pendahuluan; </li></ul><ul><li>Gambaran umum kondisi daerah; </li></ul><ul><li>Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; </li></ul><ul><li>Analisis isu-isu strategis; </li></ul><ul><li>Visi, misi, tujuan dan sasaran; </li></ul><ul><li>Strategi dan arah kebijakan; </li></ul><ul><li>Kebijakan umum dan program pembangunan daerah; </li></ul><ul><li>Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; </li></ul><ul><li>Penetapan indikator kinerja daerah ; dan </li></ul><ul><li>Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. </li></ul>www.dadangsolihin.com Pasal 5 UU 25/2004 Pasal 40 PP 8/2008
  46. 46. Langkah Penyusunan RKPD www.dadangsolihin.com Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD <ul><li>Prioritas Pembangunan </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul><ul><li>Program SKPD </li></ul><ul><li>Prioritas Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif </li></ul>SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota <ul><li>Sinkronisasi Program SKPD </li></ul><ul><li>Harmonisasi Dekon dan TP </li></ul>MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat <ul><li>Harmonisasi Dekon dan TP </li></ul>(4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS <ul><li>Sinkronisasi Program KL/SKPD </li></ul><ul><li>Harmonisasi Dekon dan TP </li></ul>Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
  47. 47. Outline RKPD <ul><li>penjabaran dari RPJM Daerah </li></ul><ul><li>mengacu pada RKP, </li></ul><ul><li>memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, </li></ul><ul><li>prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. </li></ul><ul><li>Pendahuluan; </li></ul><ul><li>Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; </li></ul><ul><li>Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; </li></ul><ul><li>Prioritas dan sasaran pembangunan; dan </li></ul><ul><li>Rencana program dan kegiatan prioritas daerah. </li></ul>www.dadangsolihin.com Pasal 5 UU 25/2004 Pasal 40 PP 8/2008
  48. 48. Outline Renstra SKPD <ul><li>visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. </li></ul><ul><li>pendahuluan; </li></ul><ul><li>gambaran pelayanan SKPD; </li></ul><ul><li>isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; </li></ul><ul><li>visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; </li></ul><ul><li>rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan </li></ul><ul><li>indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. </li></ul>www.dadangsolihin.com Pasal 7 UU 25/2004 Pasal 40 PP 8/2008
  49. 49. Outline Renja SKPD <ul><li>kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. </li></ul><ul><li>Pendahuluan; </li></ul><ul><li>Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu; </li></ul><ul><li>Tujuan, sasaran, program dan kegiatan; </li></ul><ul><li>Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian renstra SKPD; </li></ul><ul><li>Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; </li></ul><ul><li>Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan </li></ul><ul><li>Penutup. </li></ul>www.dadangsolihin.com Pasal 7 UU 25/2004 Pasal 40 PP 8/2008
  50. 50. Terima Kasih
  51. 51. <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Shanghai International Program for Development Evaluation Training (2008) , Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005). the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004). Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003). Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002). Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001). and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile www.dadangsolihin.com

×