Mewujudkan Keuangan Negara Diklatpim Tingkat IV Angkatan III Pusdiklat Pegawai BPK Jakarta ,  30 November 2006 Drs. H. Dad...
Keuangan Negara <ul><li>S emua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta  </li></ul><ul><li>s egala s...
Keuangan Negara  M eliputi <ul><li>H ak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinj...
Good Governance <ul><li>M engandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggara...
Keterkaitan  a ntara  Transparansi, Partisipasi,  d an Akuntabilitas <ul><li>Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas ...
Keterkaitan  a ntara Transparansi, Partisipasi,  d an Akuntabilitas   Akuntabilitas sulit terlaksana tanpa pemantauan dan ...
Stakeholders Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations ...
Troika:  Pola Hubungan  a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta,  d an Masyarakat VISI Masyarakat,  Bangsa, dan Negara Peme...
Manfaat  Good Governance <ul><li>Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi . </li></ul><ul><li>Terciptanya sistem...
Pengertian  Transparansi <ul><li>A kses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraa...
Pengertian  Transparansi <ul><li>Indikator Minimal </li></ul><ul><li>Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses...
Isu Strategis Penerapan Prinsip  Transparansi <ul><li>Lemahnya komitmen aparat untuk melakukan transparansi . </li></ul><u...
Rencana Tindak <ul><li>Lemahnya komitmen aparat untuk melakukan transparansi   </li></ul>Semua instansi Meningkatnya komit...
<ul><li>Belum semua peraturan yang memuat ketentuan mengenai transparansi dilengkapi dengan ketentuan mengenai sanksinya <...
<ul><li>Rendahnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur dalam menjalankan  transparansi </li></ul>Semua instansi Meningkatn...
<ul><li>Belum jelasnya batasan-batasan transparansi </li></ul>Semua instansi Meningkatnya pemahaman dan kemampuan SDM apar...
<ul><li>Rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban   masyarakat mengenai penerapan transparansi </li></ul>Semua instansi M...
Pengertian   Partisipasi <ul><li>K eterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pem...
Pengertian   Partisipasi <ul><li>Indikator Minimal </li></ul><ul><li>Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/...
Isu Strategis Penerapan Prinsip Partisipatif <ul><li>Belum cukup tersedianya pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen p...
Rencana Tindak <ul><li>Belum cukup tersedianya pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif yang b...
<ul><li>Belum cukup meluasnya sosialisasi pedoman partisipasi </li></ul>Semua instansi Meningkatnya kemampuan SDM aparatur...
<ul><li>Belum memadainya tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pem...
<ul><li>Belum mantapnya sarana dan prasarana (kelembagaan, jaringan komunikasi dan informasi) untuk mendukung partisipasi ...
<ul><li>Rendahnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur mengenai penerapan partisipasi </li></ul>Semua instansi Meningkatny...
Pengertian Akuntabilitas <ul><li>Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab da...
Pengertian Akuntabilitas <ul><li>Akuntabilitas Eksplisit </li></ul><ul><li>Pertanggungjawaban seorang pejabat publik manak...
Pengertian Akuntabilitas <ul><li>Indikator Minimal </li></ul><ul><li>Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar p...
Isu Strategis Penerapan Prinsip  Akuntabilitas <ul><li>Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan indikator kinerja ...
Rencana Tindak <ul><li>Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan indikator kinerja </li></ul>Semua instansi <ul><li...
<ul><li>Lemahnya komitmen aparat untuk membuat laporan akuntabilitas </li></ul><ul><li>LAN  </li></ul><ul><li>semua instan...
<ul><li>Belum terbangunnya etika pemerintahan ( government ethic )   terhadap pertanggungjawaban publik </li></ul>MenPAN d...
<ul><li>Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan belum memuat penghargaan dan sanksi </li></ul><ul><li>LAN  </...
<ul><li>Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerin...
Bagaimana Mewujudkan  Good Governance? <ul><li>Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlu...
<ul><li>TERIMA KASIH </li></ul>
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel

43,932

Published on

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.

Published in: Business, Technology
9 Comments
15 Likes
Statistics
Notes
  • Yth. Pak Dadang,
    Saya adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat. saat ini kami sedang mencari cara untuk mewujudkan perencanaan partisipatif yang sesuai dengan harapan undang-undang dan berpihak pada masyarakat. jadi sudilah kiranya bapak membantu kami dengan mengirimkan materi yang berhubungan dengan perencanaan partisipatif ke email kami. (widagdooo@gmail.com) atas bantuannya kami ucapkan terimakasih.......
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Yth. Bp Dadang...
    saya mahasiswi jurusan akuntansi pemerintahan di Universitas Negeri Medan,
    saat ini saya membutuhkan banyak referensi untuk menyelesaikan skripsi saya pak ...
    mohon bantuannya referensi tentang good governance yang berhubungan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pak,,, dan contoh-contoh kuesioner tentang good governance ke alamat email Rahayuzulriantii@ymail.com

    sebelumnya Terimakasih yang sebesar-besarnya,,,
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Yth. Bapak Dadang
    saya marissa mahasiswa UNJA (Univ.Jambi), saya sedang menyusun skripsi tentang akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah pada penerimaan pajak dan retribusi daerah pada pemerintah kota. kebetulan ini saya ambil dari jurnal pemerintah. saya minta tolong kirimkan makalh/artikel/tesis yg menyangkut penelitian saya ini dan saya juga mengharapkan saran/masukan dari bapak untuk skripsi saya agar nantinya menjadi lebih baik.
    email saya : maryy_sha@yahoo.co.id
    terima kasih sebelumnya
    wasalam..
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Assalamualaikum..

    Yth. Bp. Dadang, saya nadya mahasiswa administrasi publik UI. saya boleh meminta slide bapak yg berhubungan dengan transparansi, akuntabilitas?? untuk skripsi saya. kalau bisa juga yang tentang hibah luar negeri. tolong kirim ke email saya uzuki_potter@yahoo.co.id

    sebelumnya terima kasih...

    wassalam..
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • pak aku minta bantuan...
    bapak bersedia membantu g???
    pak saya dapat tugas akhir semester buat karya tulis tentang PANDANGAN KEUANGAN NEGARA DARI SISI AKUNTANSI..
    bapak bisa bantu g???
    low bisa blz di email q ea pak
    agiel_aja@yhotmail.com
    mkasi pak
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
43,932
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
520
Comments
9
Likes
15
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel

  1. 1. Mewujudkan Keuangan Negara Diklatpim Tingkat IV Angkatan III Pusdiklat Pegawai BPK Jakarta , 30 November 2006 Drs. H. Dadang Solihin, MA yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
  2. 2. Keuangan Negara <ul><li>S emua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta </li></ul><ul><li>s egala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. </li></ul>
  3. 3. Keuangan Negara M eliputi <ul><li>H ak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; </li></ul><ul><li>K ewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; </li></ul><ul><li>Penerimaan Negara; </li></ul><ul><li>Pengeluaran Negara; </li></ul><ul><li>Penerimaan Daerah; </li></ul><ul><li>Pengeluaran Daerah; </li></ul><ul><li>Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; </li></ul><ul><li>Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; </li></ul><ul><li>Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. </li></ul>
  4. 4. Good Governance <ul><li>M engandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara yang baik. </li></ul><ul><li>Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum. </li></ul><ul><li>S uatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. </li></ul>
  5. 5. Keterkaitan a ntara Transparansi, Partisipasi, d an Akuntabilitas <ul><li>Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan tiga prinsip utama bagi penyelenggaraan good governance . </li></ul><ul><li>Ketiga prinsip tersebut tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri, ada hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, </li></ul><ul><li>masing-masing adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya, dan </li></ul><ul><li>ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai manajemen publik yang baik. </li></ul>
  6. 6. Keterkaitan a ntara Transparansi, Partisipasi, d an Akuntabilitas Akuntabilitas sulit terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan <ul><li>Tindakan dan pengeluaran pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan indikator kinerja dan target yang jelas </li></ul>Transparansi “memaksa” peningkatan akuntabilitas publik <ul><li>Masyarakat dipastikan mendapatkan informasi mengenai prosedur, peraturan dan perundangan . </li></ul>Partisipasi publik tidak dapat terlaksana tanpa adanya transparansi <ul><li>Terdapat mekanisme yang jelas dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol publik </li></ul><ul><li>Seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan </li></ul>TRANSPARANSI AKUNTABILITAS PARTISIPASI <ul><li>Prosedur, peraturan dan perundangan dilaksanakan dengan konsekuen </li></ul><ul><li>Terbukanya akses publik bagi pelbagai informasi pemerintahan </li></ul>
  7. 7. Stakeholders Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
  8. 8. Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
  9. 9. Manfaat Good Governance <ul><li>Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi . </li></ul><ul><li>Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel . </li></ul><ul><li>Terhapusnya peraturan per UU- an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. </li></ul><ul><li>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik . </li></ul><ul><li>Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. </li></ul>
  10. 10. Pengertian Transparansi <ul><li>A kses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai kebijakan publik, </li></ul><ul><li>yang menyangkut proses penyusunan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai . </li></ul>
  11. 11. Pengertian Transparansi <ul><li>Indikator Minimal </li></ul><ul><li>Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; </li></ul><ul><li>Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu. </li></ul><ul><li>Perangkat Pendukung Indikator </li></ul><ul><li>Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; </li></ul><ul><li>Pusat/balai informasi; </li></ul><ul><li>Website ( e-government , e-procurement , dsb); </li></ul><ul><li>Iklan layanan masyarakat; </li></ul><ul><li>Media cetak; </li></ul><ul><li>Papan pengumuman. </li></ul>
  12. 12. Isu Strategis Penerapan Prinsip Transparansi <ul><li>Lemahnya komitmen aparat untuk melakukan transparansi . </li></ul><ul><li>Belum semua peraturan yang memuat ketentuan mengenai transparansi dilengkapi dengan ketentuan mengenai sanksinya . </li></ul><ul><li>R endahnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur dalam menjalankan transparansi . </li></ul><ul><li>Belum jelasnya batasan-batasan transparansi . </li></ul><ul><li>Rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat mengenai penerapan transparansi . </li></ul>
  13. 13. Rencana Tindak <ul><li>Lemahnya komitmen aparat untuk melakukan transparansi </li></ul>Semua instansi Meningkatnya komitmen dan motivasi aparat Melakukan pelatihan berlanjut untuk menjaga serta meningkatkan komitmen dan motivasi aparat SDM Menneg PAN <ul><li>Tercakupnya penilaian komitmen pada proses rekrutmen </li></ul><ul><li>Tersedianya SOP fit and proper test </li></ul><ul><li>Tersusunnya mekanisme reward pada aparat yang berkomitmen </li></ul><ul><li>Memasukan unsur penilaian komitmen dalam rekrutmen aparat </li></ul><ul><li>Menyusun SOP fit and proper test </li></ul><ul><li>Menyusun mekanisme reward kepada yang berkomitmen </li></ul>Ketata - laksanaan <ul><li>Meneg Kominfo </li></ul><ul><li>S emua instansi </li></ul><ul><li>Tersusunnya rekomendasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan kepegawaian dan penyelenggaraan negara </li></ul><ul><li>Ditetapkannya lembaga penilai </li></ul><ul><li>Mereview peraturan perundangan yang berkaitan dengan kepegawaian dan penyelenggaraan negara </li></ul><ul><li>Menetapkan lembaga independen yang menyusun rating dan memberikan reward </li></ul>Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
  14. 14. <ul><li>Belum semua peraturan yang memuat ketentuan mengenai transparansi dilengkapi dengan ketentuan mengenai sanksinya </li></ul>--- --- --- SDM Semua instansi Terlaksananya peraturan perundangan penyelenggaraan negara yang konsisten serta dapat memuat sanksi atas pelanggaran prinsip transparansi Mengkaji penerapan sangsi dalam peraturan perundangan dalam pelanggaran prinsip transparansi Ketata - laksanaan Menneg PAN, BKN, LAN, Dep Hukum dan HAM, bekerja sama dengan semua instansi Tersusunnya rekomendasi pengaturan transparansi dalam peraturan perundangan yang dilengkapi ketentuan sanksi <ul><li>Mereview pengaturan transparansi dalam peraturan perundangan </li></ul><ul><li>Melengkapi peraturan yang memuat ketentuan transparansi dengan ketentuan sanksi </li></ul>Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
  15. 15. <ul><li>Rendahnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur dalam menjalankan transparansi </li></ul>Semua instansi Meningkatnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur dalam menjalankan transparansi Melakukan pelatihan yang berlanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan SDM aparatur SDM Semua instansi Tersusunnya pedoman pelaksanaan transparansi Menyusun pedoman pelaksanaan transparansi Ketata - laksanaan Semua instansi Terciptanya unit-unit, perangkat peraturan, serta sistem yang mendorong dan menjamin kondusivitas penerapan prinsip transparansi Mainstreaming prinsip transparansi dalam penyelenggaraan negara, melalui pembentukan unit-unit, penyusunan peraturan, serta perumusan sistem Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
  16. 16. <ul><li>Belum jelasnya batasan-batasan transparansi </li></ul>Semua instansi Meningkatnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur dalam menjalankan transparansi sesuai batasan-batasan yang telah ditentukan Melakukan pelatihan yang berlanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan SDM aparatur SDM Semua instansi Tersedianya pedoman pelaksanaan transparansi yang memuat dengan jelas batasan-batasan transparansi Melengkapi pedoman pelaksanaan transparansi dengan batasan-batasan yang jelas Ketatalaksanaan Semua instansi Tersusunnya peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi di masing-masing sektor Menyusun peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi di masing-masing sektor Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
  17. 17. <ul><li>Rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat mengenai penerapan transparansi </li></ul>Semua instansi Meningkatnya kemampuan aparat humas dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat Melakukan pelatihan yang berlanjut terutama bagi aparat humas SDM Semua instansi Terbangunnya basis informasi pelayanan pemerintah yang lengkap dan aksesibel Menyediakan informasi yang lengkap kepada masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan Ketata - laksanaan Semua instansi <ul><li>Meningkatnya kapasitas dan peran unit humas dalam menampung serta meneruskan tuntutan/aspirasi masyarakat tentang penerapan transparansi di setiap instansi </li></ul><ul><li>Terlaksananya kegiatan sosialisasi </li></ul><ul><li>Bertambahnya wawasan dan pemahaman masyarakat terhadap tuntutan transparansi oleh pemerintah </li></ul><ul><li>Meningkatnya jumlah tuntutan/ aspirasi masyarakat terhadap penerapan transparansi oleh pemerintah </li></ul><ul><li>Memperkuat unit humas di setiap instansi </li></ul><ul><li>Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat menuntut transparansi pemerintah </li></ul>Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
  18. 18. Pengertian Partisipasi <ul><li>K eterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. </li></ul><ul><li>Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. </li></ul>
  19. 19. Pengertian Partisipasi <ul><li>Indikator Minimal </li></ul><ul><li>Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif; </li></ul><ul><li>Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama. </li></ul><ul><li>Perangkat Pendukung Indikator </li></ul><ul><li>Pedoman pelaksanaan proses partisipatif; </li></ul><ul><li>Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders ; </li></ul><ul><li>Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat; </li></ul><ul><li>Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam. </li></ul>
  20. 20. Isu Strategis Penerapan Prinsip Partisipatif <ul><li>Belum cukup tersedianya pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif yang baku. </li></ul><ul><li>Belum cukup meluasnya sosialisasi pedoman partisipasi. </li></ul><ul><li>Belum memadainya tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan. </li></ul><ul><li>Belum mantapnya sarana dan prasarana (kelembagaan, jaringan komunikasi dan informasi) untuk mendukung partisipasi. </li></ul><ul><li>Rendahnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur mengenai penerapan partisipasi. </li></ul>
  21. 21. Rencana Tindak <ul><li>Belum cukup tersedianya pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif yang baku </li></ul>Semua instansi Meningkatnya kompetensi SDM aparatur dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif Meningkatkan kompetensi SDM aparatur dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif SDM Semua instansi <ul><li>Tersedianya pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif untuk setiap program </li></ul><ul><li>Terlaksananya sosialisasi pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif </li></ul><ul><li>Menyusun pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif untuk setiap program </li></ul><ul><li>Sosialisasi pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif </li></ul>Ketata-laksanaan Menneg PAN/LAN bersama instansi terkait Koordinasi unit-unit organisasi pemerintah untuk menyusun pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan yang partisipatif Memberdayakan dan mengkoordinasikan unit-unit organisasi pemerintah untuk menghasilkan pedoman-pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan yang partisipatif Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
  22. 22. <ul><li>Belum cukup meluasnya sosialisasi pedoman partisipasi </li></ul>Semua instansi Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dalam melakukan sosialisasi metode pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif Pelatihan SDM aparatur tentang strategi sosialisasi metode pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif SDM Semua instansi <ul><li>Tersedianya strategi sosialisasi pelaksanaan manajemen pembangunan partisipatif </li></ul><ul><li>Terlaksananya diseminasi strategi sosialisasi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif </li></ul><ul><li>Menyusun strategi sosialisasi pelaksanaan manajemen pembangunan partisipatif </li></ul><ul><li>Diseminasi strategi sosialisasi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif </li></ul>Ketata-laksanaan Semua instansi <ul><li>Terkoordinasinya unit-unit organisasi pemerintah untuk mensosialisasikan pedoman partisipasi dalam pembangunan </li></ul><ul><li>Sinergisitas pada pelaksanaan sosialisasi pedoman partisipasi dalam pembangunan </li></ul>Mengkoordinasikan unit-unit organisasi pemerintah yang bertugas untuk mensosialisasikan pedoman partisipasi dalam pembangunan Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
  23. 23. <ul><li>Belum memadainya tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan </li></ul>Semua instansi Meningkatnya kemampuan SDM aparatur untuk memfasilitasi dan memotivasi munculnya peranserta masyarakat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan Meningkatkan kemampuan SDM aparatur untuk memfasilitasi dan memotivasi munculnya peranserta masyarakat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan SDM Semua instansi Terlaksananya kampanye publik tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam manajemen pembangunan Kampanye publik tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam manajemen pembangunan Ketata-laksanaan Semua instansi Tersedianya peraturan dan program yang memberi ruang peranserta masyarakat Menyusun peraturan dan program yang memberi ruang peranserta masyarakat Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
  24. 24. <ul><li>Belum mantapnya sarana dan prasarana (kelembagaan, jaringan komunikasi dan informasi) untuk mendukung partisipasi </li></ul>Semua instansi <ul><li>Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dalam manajemen pembangunan partisipatif </li></ul><ul><li>Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dalam memanfaatkan teknik-teknik komunikasi massa </li></ul><ul><li>Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam manajemen pembangunan partisipatif </li></ul><ul><li>Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam teknik-teknik komunikasi massa </li></ul>SDM Semua instansi Tersedianya rekomendasi perbaikan kinerja sarana dan prasarana pendukung partisipasi Mengkaji ulang kinerja sarana dan prasarana pendukung partisipasi Ketata-laksanaan Semua instansi <ul><li>Berfungsinya forum-forum lintas pelaku </li></ul><ul><li>Tersedianya wadah atau media untuk menyalurkan partisipasi yang lebih efektif </li></ul><ul><li>Mengembangkan forum-forum lintas pelaku </li></ul><ul><li>Mengembangkan wadah atau media untuk menyalurkan partisipasi yang lebih efektif </li></ul>Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
  25. 25. <ul><li>Rendahnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur mengenai penerapan partisipasi </li></ul>Semua instansi Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dalam manajemen pembangunan partisipatif Melakukan berbagai pelatihan manajemen pembangunan partisipatif SDM Semua instansi Tersedianya panduan praktis dan spesifik program partisipasi masyarakat dalam pembangunan Menyusun panduan praktis dan spesifik tentang program partisipasi masyarakat dalam pembangunan Ketata-laksanaan Semua instansi Terbentuk dan beroperasinya kelompok kerja lintas unit kerja untuk memperkuat kemampuan penerapan prinsip partisipatif Membentuk kelompok kerja lintas unit kerja untuk memperkuat kemampuan penerapan prinsip partisipatif Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
  26. 26. Pengertian Akuntabilitas <ul><li>Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. </li></ul><ul><li>Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi. </li></ul><ul><li>Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceableness yang berarti dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya, serta reasonableness yang berarti dapat diterima secara logis. </li></ul>
  27. 27. Pengertian Akuntabilitas <ul><li>Akuntabilitas Eksplisit </li></ul><ul><li>Pertanggungjawaban seorang pejabat publik manakala ia diharuskan untuk menjawab atau memikul konsekuensi atas cara-caranya dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. </li></ul><ul><li>Akuntabilitas Implisit </li></ul><ul><li>Segenap aparatur publik secara implisit bertanggungjawab atas setiap pengaruh yang tak terduga dari akibat-akibat keputusan yang dibuat. </li></ul>
  28. 28. Pengertian Akuntabilitas <ul><li>Indikator Minimal </li></ul><ul><li>Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; </li></ul><ul><li>Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. </li></ul><ul><li>Perangkat Pendukung Indikator </li></ul><ul><li>Mekanisme pertanggungjawaban; </li></ul><ul><li>Laporan tahunan; </li></ul><ul><li>Laporan pertanggungjawaban; </li></ul><ul><li>Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; </li></ul><ul><li>Sistem pengawasan; </li></ul><ul><li>Mekanisme reward and punishment . </li></ul>
  29. 29. Isu Strategis Penerapan Prinsip Akuntabilitas <ul><li>Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan indikator kinerja . </li></ul><ul><li>Lemahnya komitmen aparat untuk membuat laporan akuntabilitas . </li></ul><ul><li>Belum terbangunnya etika pemerintahan ( government ethic ) terhadap pertanggungjawaban publik . </li></ul><ul><li>Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan belum memuat penghargaan dan sanksi . </li></ul><ul><li>Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah . </li></ul>
  30. 30. Rencana Tindak <ul><li>Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan indikator kinerja </li></ul>Semua instansi <ul><li>Meningkatnya kompetensi SDM aparatur </li></ul><ul><li>Meningkatkan kompetensi untuk melaksanakan tupoksinya </li></ul>SDM Semua instansi <ul><li>Diterapkannya standar kompetensi jabatan </li></ul><ul><li>Menerapkan standar kompetensi jabatan </li></ul>Ketata - laksanaan Semua instansi <ul><li>Tersusunnya tupoksi beserta indikator kinerja yang terukur </li></ul><ul><li>Tersusunnya SOP unit/lembaga sesuai dengan tupoksi </li></ul><ul><li>Menyusun tupoksi sekaligus indikator kinerja yang terukur </li></ul><ul><li>Menyusun SOP unit/ lembaga </li></ul>Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
  31. 31. <ul><li>Lemahnya komitmen aparat untuk membuat laporan akuntabilitas </li></ul><ul><li>LAN </li></ul><ul><li>semua instansi </li></ul><ul><li>Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dalam penyusunan laporan akuntabilitas </li></ul><ul><li>Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam penyusunan laporan akuntabilitas </li></ul>SDM <ul><li>Semua instansi </li></ul><ul><li>MenPAN dan LAN </li></ul><ul><li>Dilaksanakannya reward dan punishment secara konsisten </li></ul><ul><li>Tersusunnya format laporan akuntabilitas yang mudah dipahami dan dilaksanakan </li></ul><ul><li>Menerapkan reward dan punishment </li></ul><ul><li>Memperbaiki format laporan akuntabilitas </li></ul>Ketata - laksanaan <ul><li>MenPAN dan LAN </li></ul><ul><li>BPK, </li></ul><ul><li>BPKP </li></ul><ul><li>Inspektorat Jenderal </li></ul><ul><li>Terbentuknya serta berfungsinya lembaga pemantau dan penilai independen </li></ul><ul><li>Meningkatnya kredibilitas dan kemampuan lembaga audit </li></ul><ul><li>Membentuk lembaga pemantau dan penilai independen </li></ul><ul><li>Memperkuat lembaga audit </li></ul>Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
  32. 32. <ul><li>Belum terbangunnya etika pemerintahan ( government ethic ) terhadap pertanggungjawaban publik </li></ul>MenPAN dan semua instansi Meningkatnya pemahaman terhadap etika pemerintahan yang berlanjut pada upaya penerapannya Meningkatkan pemahaman tentang etika pemerintahan SDM MenPAN dan semua instansi Diterapkannya reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu Menerapkan reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu Ketata - laksanaan LAN dan semua instansi Dikembangkannya dan diterapkannya corporate culture pada instansi pemerintah Pengembangan dan penerapan ‘ corporate culture ’ pada instansi pemerintah Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
  33. 33. <ul><li>Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan belum memuat penghargaan dan sanksi </li></ul><ul><li>LAN </li></ul><ul><li>semua instansi </li></ul>Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dalam penyusunan laporan akuntabilitas Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam penyusunan laporan akuntabilitas SDM <ul><li>MenPAN </li></ul><ul><li>semua instansi </li></ul>Terlaksananya reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu Menerapkan reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu Ketata - laksanaan <ul><li>LAN </li></ul><ul><li>BPKP </li></ul>Tersusunnya sistem dan pelaporan akuntabilias yang dilengkapi dengan aturan reward and punishment Melengkapi sistem dan pelaporan akuntabilitas dengan aturan mengenai reward and punishment Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
  34. 34. <ul><li>Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah </li></ul><ul><li>LAN </li></ul><ul><li>semua instansi </li></ul>Bertambahnya tingkat kepuasan masyarakat atas respon SDM aparatur terhadap berbagai pengaduan masyarakat Meningkatkan kemampuan responsivitas SDM aparatur terhadap pengaduan masyarakat SDM <ul><li>LAN </li></ul><ul><li>semua instansi </li></ul>Tersusun dan diperbaikinya sistem pengaduan masyarakat Menyusun dan memperbaiki sistem pengaduan masyarakat Ketata - laksanaan <ul><li>LAN </li></ul><ul><li>semua instansi </li></ul><ul><li>Terlaksananya kegiatan sosialisasi </li></ul><ul><li>Meningkatnya pemahaman dan kesadaran terhadap akuntabilitas pemerintah </li></ul>Menyusun dan melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menuntut akuntabilitas pemerintah Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
  35. 35. Bagaimana Mewujudkan Good Governance? <ul><li>Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran,pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder. </li></ul><ul><li>Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. </li></ul>
  36. 36. <ul><li>TERIMA KASIH </li></ul>
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×