• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
 

Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel

on

  • 44,674 views

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.

Statistics

Views

Total Views
44,674
Views on SlideShare
44,485
Embed Views
189

Actions

Likes
15
Downloads
484
Comments
9

5 Embeds 189

http://www.slideshare.net 181
http://webcache.googleusercontent.com 3
http://www.saidialhady.blogspot.com 2
http://wildfire.gigya.com 2
http://saidialhady.blogspot.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

19 of 9 previous next Post a comment

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Yth. Pak Dadang,
    Saya adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat. saat ini kami sedang mencari cara untuk mewujudkan perencanaan partisipatif yang sesuai dengan harapan undang-undang dan berpihak pada masyarakat. jadi sudilah kiranya bapak membantu kami dengan mengirimkan materi yang berhubungan dengan perencanaan partisipatif ke email kami. (widagdooo@gmail.com) atas bantuannya kami ucapkan terimakasih.......
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Yth. Bp Dadang...
    saya mahasiswi jurusan akuntansi pemerintahan di Universitas Negeri Medan,
    saat ini saya membutuhkan banyak referensi untuk menyelesaikan skripsi saya pak ...
    mohon bantuannya referensi tentang good governance yang berhubungan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pak,,, dan contoh-contoh kuesioner tentang good governance ke alamat email Rahayuzulriantii@ymail.com

    sebelumnya Terimakasih yang sebesar-besarnya,,,
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Yth. Bapak Dadang
    saya marissa mahasiswa UNJA (Univ.Jambi), saya sedang menyusun skripsi tentang akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah pada penerimaan pajak dan retribusi daerah pada pemerintah kota. kebetulan ini saya ambil dari jurnal pemerintah. saya minta tolong kirimkan makalh/artikel/tesis yg menyangkut penelitian saya ini dan saya juga mengharapkan saran/masukan dari bapak untuk skripsi saya agar nantinya menjadi lebih baik.
    email saya : maryy_sha@yahoo.co.id
    terima kasih sebelumnya
    wasalam..
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Assalamualaikum..

    Yth. Bp. Dadang, saya nadya mahasiswa administrasi publik UI. saya boleh meminta slide bapak yg berhubungan dengan transparansi, akuntabilitas?? untuk skripsi saya. kalau bisa juga yang tentang hibah luar negeri. tolong kirim ke email saya uzuki_potter@yahoo.co.id

    sebelumnya terima kasih...

    wassalam..
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • pak aku minta bantuan...
    bapak bersedia membantu g???
    pak saya dapat tugas akhir semester buat karya tulis tentang PANDANGAN KEUANGAN NEGARA DARI SISI AKUNTANSI..
    bapak bisa bantu g???
    low bisa blz di email q ea pak
    agiel_aja@yhotmail.com
    mkasi pak
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel Presentation Transcript

    • Mewujudkan Keuangan Negara Diklatpim Tingkat IV Angkatan III Pusdiklat Pegawai BPK Jakarta , 30 November 2006 Drs. H. Dadang Solihin, MA yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
    • Keuangan Negara
      • S emua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta
      • s egala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
    • Keuangan Negara M eliputi
      • H ak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
      • K ewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
      • Penerimaan Negara;
      • Pengeluaran Negara;
      • Penerimaan Daerah;
      • Pengeluaran Daerah;
      • Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
      • Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
      • Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
    • Good Governance
      • M engandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara yang baik.
      • Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum.
      • S uatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
    • Keterkaitan a ntara Transparansi, Partisipasi, d an Akuntabilitas
      • Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan tiga prinsip utama bagi penyelenggaraan good governance .
      • Ketiga prinsip tersebut tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri, ada hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi,
      • masing-masing adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya, dan
      • ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai manajemen publik yang baik.
    • Keterkaitan a ntara Transparansi, Partisipasi, d an Akuntabilitas Akuntabilitas sulit terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan
      • Tindakan dan pengeluaran pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan indikator kinerja dan target yang jelas
      Transparansi “memaksa” peningkatan akuntabilitas publik
      • Masyarakat dipastikan mendapatkan informasi mengenai prosedur, peraturan dan perundangan .
      Partisipasi publik tidak dapat terlaksana tanpa adanya transparansi
      • Terdapat mekanisme yang jelas dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol publik
      • Seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan
      TRANSPARANSI AKUNTABILITAS PARTISIPASI
      • Prosedur, peraturan dan perundangan dilaksanakan dengan konsekuen
      • Terbukanya akses publik bagi pelbagai informasi pemerintahan
    • Stakeholders Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
    • Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
    • Manfaat Good Governance
      • Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi .
      • Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel .
      • Terhapusnya peraturan per UU- an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat.
      • Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik .
      • Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
    • Pengertian Transparansi
      • A kses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai kebijakan publik,
      • yang menyangkut proses penyusunan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai .
    • Pengertian Transparansi
      • Indikator Minimal
      • Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik;
      • Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.
      • Perangkat Pendukung Indikator
      • Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi;
      • Pusat/balai informasi;
      • Website ( e-government , e-procurement , dsb);
      • Iklan layanan masyarakat;
      • Media cetak;
      • Papan pengumuman.
    • Isu Strategis Penerapan Prinsip Transparansi
      • Lemahnya komitmen aparat untuk melakukan transparansi .
      • Belum semua peraturan yang memuat ketentuan mengenai transparansi dilengkapi dengan ketentuan mengenai sanksinya .
      • R endahnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur dalam menjalankan transparansi .
      • Belum jelasnya batasan-batasan transparansi .
      • Rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat mengenai penerapan transparansi .
    • Rencana Tindak
      • Lemahnya komitmen aparat untuk melakukan transparansi
      Semua instansi Meningkatnya komitmen dan motivasi aparat Melakukan pelatihan berlanjut untuk menjaga serta meningkatkan komitmen dan motivasi aparat SDM Menneg PAN
      • Tercakupnya penilaian komitmen pada proses rekrutmen
      • Tersedianya SOP fit and proper test
      • Tersusunnya mekanisme reward pada aparat yang berkomitmen
      • Memasukan unsur penilaian komitmen dalam rekrutmen aparat
      • Menyusun SOP fit and proper test
      • Menyusun mekanisme reward kepada yang berkomitmen
      Ketata - laksanaan
      • Meneg Kominfo
      • S emua instansi
      • Tersusunnya rekomendasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan kepegawaian dan penyelenggaraan negara
      • Ditetapkannya lembaga penilai
      • Mereview peraturan perundangan yang berkaitan dengan kepegawaian dan penyelenggaraan negara
      • Menetapkan lembaga independen yang menyusun rating dan memberikan reward
      Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
      • Belum semua peraturan yang memuat ketentuan mengenai transparansi dilengkapi dengan ketentuan mengenai sanksinya
      --- --- --- SDM Semua instansi Terlaksananya peraturan perundangan penyelenggaraan negara yang konsisten serta dapat memuat sanksi atas pelanggaran prinsip transparansi Mengkaji penerapan sangsi dalam peraturan perundangan dalam pelanggaran prinsip transparansi Ketata - laksanaan Menneg PAN, BKN, LAN, Dep Hukum dan HAM, bekerja sama dengan semua instansi Tersusunnya rekomendasi pengaturan transparansi dalam peraturan perundangan yang dilengkapi ketentuan sanksi
      • Mereview pengaturan transparansi dalam peraturan perundangan
      • Melengkapi peraturan yang memuat ketentuan transparansi dengan ketentuan sanksi
      Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
      • Rendahnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur dalam menjalankan transparansi
      Semua instansi Meningkatnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur dalam menjalankan transparansi Melakukan pelatihan yang berlanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan SDM aparatur SDM Semua instansi Tersusunnya pedoman pelaksanaan transparansi Menyusun pedoman pelaksanaan transparansi Ketata - laksanaan Semua instansi Terciptanya unit-unit, perangkat peraturan, serta sistem yang mendorong dan menjamin kondusivitas penerapan prinsip transparansi Mainstreaming prinsip transparansi dalam penyelenggaraan negara, melalui pembentukan unit-unit, penyusunan peraturan, serta perumusan sistem Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
      • Belum jelasnya batasan-batasan transparansi
      Semua instansi Meningkatnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur dalam menjalankan transparansi sesuai batasan-batasan yang telah ditentukan Melakukan pelatihan yang berlanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan SDM aparatur SDM Semua instansi Tersedianya pedoman pelaksanaan transparansi yang memuat dengan jelas batasan-batasan transparansi Melengkapi pedoman pelaksanaan transparansi dengan batasan-batasan yang jelas Ketatalaksanaan Semua instansi Tersusunnya peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi di masing-masing sektor Menyusun peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi di masing-masing sektor Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
      • Rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat mengenai penerapan transparansi
      Semua instansi Meningkatnya kemampuan aparat humas dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat Melakukan pelatihan yang berlanjut terutama bagi aparat humas SDM Semua instansi Terbangunnya basis informasi pelayanan pemerintah yang lengkap dan aksesibel Menyediakan informasi yang lengkap kepada masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan Ketata - laksanaan Semua instansi
      • Meningkatnya kapasitas dan peran unit humas dalam menampung serta meneruskan tuntutan/aspirasi masyarakat tentang penerapan transparansi di setiap instansi
      • Terlaksananya kegiatan sosialisasi
      • Bertambahnya wawasan dan pemahaman masyarakat terhadap tuntutan transparansi oleh pemerintah
      • Meningkatnya jumlah tuntutan/ aspirasi masyarakat terhadap penerapan transparansi oleh pemerintah
      • Memperkuat unit humas di setiap instansi
      • Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat menuntut transparansi pemerintah
      Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
    • Pengertian Partisipasi
      • K eterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
      • Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
    • Pengertian Partisipasi
      • Indikator Minimal
      • Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif;
      • Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama.
      • Perangkat Pendukung Indikator
      • Pedoman pelaksanaan proses partisipatif;
      • Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders ;
      • Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat;
      • Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam.
    • Isu Strategis Penerapan Prinsip Partisipatif
      • Belum cukup tersedianya pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif yang baku.
      • Belum cukup meluasnya sosialisasi pedoman partisipasi.
      • Belum memadainya tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan.
      • Belum mantapnya sarana dan prasarana (kelembagaan, jaringan komunikasi dan informasi) untuk mendukung partisipasi.
      • Rendahnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur mengenai penerapan partisipasi.
    • Rencana Tindak
      • Belum cukup tersedianya pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif yang baku
      Semua instansi Meningkatnya kompetensi SDM aparatur dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif Meningkatkan kompetensi SDM aparatur dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif SDM Semua instansi
      • Tersedianya pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif untuk setiap program
      • Terlaksananya sosialisasi pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif
      • Menyusun pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif untuk setiap program
      • Sosialisasi pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif
      Ketata-laksanaan Menneg PAN/LAN bersama instansi terkait Koordinasi unit-unit organisasi pemerintah untuk menyusun pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan yang partisipatif Memberdayakan dan mengkoordinasikan unit-unit organisasi pemerintah untuk menghasilkan pedoman-pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan yang partisipatif Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
      • Belum cukup meluasnya sosialisasi pedoman partisipasi
      Semua instansi Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dalam melakukan sosialisasi metode pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif Pelatihan SDM aparatur tentang strategi sosialisasi metode pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif SDM Semua instansi
      • Tersedianya strategi sosialisasi pelaksanaan manajemen pembangunan partisipatif
      • Terlaksananya diseminasi strategi sosialisasi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif
      • Menyusun strategi sosialisasi pelaksanaan manajemen pembangunan partisipatif
      • Diseminasi strategi sosialisasi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif
      Ketata-laksanaan Semua instansi
      • Terkoordinasinya unit-unit organisasi pemerintah untuk mensosialisasikan pedoman partisipasi dalam pembangunan
      • Sinergisitas pada pelaksanaan sosialisasi pedoman partisipasi dalam pembangunan
      Mengkoordinasikan unit-unit organisasi pemerintah yang bertugas untuk mensosialisasikan pedoman partisipasi dalam pembangunan Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
      • Belum memadainya tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan
      Semua instansi Meningkatnya kemampuan SDM aparatur untuk memfasilitasi dan memotivasi munculnya peranserta masyarakat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan Meningkatkan kemampuan SDM aparatur untuk memfasilitasi dan memotivasi munculnya peranserta masyarakat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan SDM Semua instansi Terlaksananya kampanye publik tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam manajemen pembangunan Kampanye publik tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam manajemen pembangunan Ketata-laksanaan Semua instansi Tersedianya peraturan dan program yang memberi ruang peranserta masyarakat Menyusun peraturan dan program yang memberi ruang peranserta masyarakat Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
      • Belum mantapnya sarana dan prasarana (kelembagaan, jaringan komunikasi dan informasi) untuk mendukung partisipasi
      Semua instansi
      • Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dalam manajemen pembangunan partisipatif
      • Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dalam memanfaatkan teknik-teknik komunikasi massa
      • Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam manajemen pembangunan partisipatif
      • Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam teknik-teknik komunikasi massa
      SDM Semua instansi Tersedianya rekomendasi perbaikan kinerja sarana dan prasarana pendukung partisipasi Mengkaji ulang kinerja sarana dan prasarana pendukung partisipasi Ketata-laksanaan Semua instansi
      • Berfungsinya forum-forum lintas pelaku
      • Tersedianya wadah atau media untuk menyalurkan partisipasi yang lebih efektif
      • Mengembangkan forum-forum lintas pelaku
      • Mengembangkan wadah atau media untuk menyalurkan partisipasi yang lebih efektif
      Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
      • Rendahnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur mengenai penerapan partisipasi
      Semua instansi Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dalam manajemen pembangunan partisipatif Melakukan berbagai pelatihan manajemen pembangunan partisipatif SDM Semua instansi Tersedianya panduan praktis dan spesifik program partisipasi masyarakat dalam pembangunan Menyusun panduan praktis dan spesifik tentang program partisipasi masyarakat dalam pembangunan Ketata-laksanaan Semua instansi Terbentuk dan beroperasinya kelompok kerja lintas unit kerja untuk memperkuat kemampuan penerapan prinsip partisipatif Membentuk kelompok kerja lintas unit kerja untuk memperkuat kemampuan penerapan prinsip partisipatif Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
    • Pengertian Akuntabilitas
      • Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan.
      • Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi.
      • Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceableness yang berarti dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya, serta reasonableness yang berarti dapat diterima secara logis.
    • Pengertian Akuntabilitas
      • Akuntabilitas Eksplisit
      • Pertanggungjawaban seorang pejabat publik manakala ia diharuskan untuk menjawab atau memikul konsekuensi atas cara-caranya dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan.
      • Akuntabilitas Implisit
      • Segenap aparatur publik secara implisit bertanggungjawab atas setiap pengaruh yang tak terduga dari akibat-akibat keputusan yang dibuat.
    • Pengertian Akuntabilitas
      • Indikator Minimal
      • Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;
      • Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
      • Perangkat Pendukung Indikator
      • Mekanisme pertanggungjawaban;
      • Laporan tahunan;
      • Laporan pertanggungjawaban;
      • Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;
      • Sistem pengawasan;
      • Mekanisme reward and punishment .
    • Isu Strategis Penerapan Prinsip Akuntabilitas
      • Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan indikator kinerja .
      • Lemahnya komitmen aparat untuk membuat laporan akuntabilitas .
      • Belum terbangunnya etika pemerintahan ( government ethic ) terhadap pertanggungjawaban publik .
      • Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan belum memuat penghargaan dan sanksi .
      • Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah .
    • Rencana Tindak
      • Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan indikator kinerja
      Semua instansi
      • Meningkatnya kompetensi SDM aparatur
      • Meningkatkan kompetensi untuk melaksanakan tupoksinya
      SDM Semua instansi
      • Diterapkannya standar kompetensi jabatan
      • Menerapkan standar kompetensi jabatan
      Ketata - laksanaan Semua instansi
      • Tersusunnya tupoksi beserta indikator kinerja yang terukur
      • Tersusunnya SOP unit/lembaga sesuai dengan tupoksi
      • Menyusun tupoksi sekaligus indikator kinerja yang terukur
      • Menyusun SOP unit/ lembaga
      Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
      • Lemahnya komitmen aparat untuk membuat laporan akuntabilitas
      • LAN
      • semua instansi
      • Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dalam penyusunan laporan akuntabilitas
      • Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam penyusunan laporan akuntabilitas
      SDM
      • Semua instansi
      • MenPAN dan LAN
      • Dilaksanakannya reward dan punishment secara konsisten
      • Tersusunnya format laporan akuntabilitas yang mudah dipahami dan dilaksanakan
      • Menerapkan reward dan punishment
      • Memperbaiki format laporan akuntabilitas
      Ketata - laksanaan
      • MenPAN dan LAN
      • BPK,
      • BPKP
      • Inspektorat Jenderal
      • Terbentuknya serta berfungsinya lembaga pemantau dan penilai independen
      • Meningkatnya kredibilitas dan kemampuan lembaga audit
      • Membentuk lembaga pemantau dan penilai independen
      • Memperkuat lembaga audit
      Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
      • Belum terbangunnya etika pemerintahan ( government ethic ) terhadap pertanggungjawaban publik
      MenPAN dan semua instansi Meningkatnya pemahaman terhadap etika pemerintahan yang berlanjut pada upaya penerapannya Meningkatkan pemahaman tentang etika pemerintahan SDM MenPAN dan semua instansi Diterapkannya reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu Menerapkan reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu Ketata - laksanaan LAN dan semua instansi Dikembangkannya dan diterapkannya corporate culture pada instansi pemerintah Pengembangan dan penerapan ‘ corporate culture ’ pada instansi pemerintah Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
      • Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan belum memuat penghargaan dan sanksi
      • LAN
      • semua instansi
      Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dalam penyusunan laporan akuntabilitas Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam penyusunan laporan akuntabilitas SDM
      • MenPAN
      • semua instansi
      Terlaksananya reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu Menerapkan reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu Ketata - laksanaan
      • LAN
      • BPKP
      Tersusunnya sistem dan pelaporan akuntabilias yang dilengkapi dengan aturan reward and punishment Melengkapi sistem dan pelaporan akuntabilitas dengan aturan mengenai reward and punishment Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
      • Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah
      • LAN
      • semua instansi
      Bertambahnya tingkat kepuasan masyarakat atas respon SDM aparatur terhadap berbagai pengaduan masyarakat Meningkatkan kemampuan responsivitas SDM aparatur terhadap pengaduan masyarakat SDM
      • LAN
      • semua instansi
      Tersusun dan diperbaikinya sistem pengaduan masyarakat Menyusun dan memperbaiki sistem pengaduan masyarakat Ketata - laksanaan
      • LAN
      • semua instansi
      • Terlaksananya kegiatan sosialisasi
      • Meningkatnya pemahaman dan kesadaran terhadap akuntabilitas pemerintah
      Menyusun dan melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menuntut akuntabilitas pemerintah Kelembagaan Institusi Pelaksana Indikator Rencana Tindak
    • Bagaimana Mewujudkan Good Governance?
      • Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran,pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder.
      • Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik.
      • TERIMA KASIH