• Save
Menciptakan Good Governance melalui Perencanaan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Menciptakan Good Governance melalui Perencanaan

on

  • 15,853 views

Sosialisasi Good Governance Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; Surakarta, 17 November 2008

Sosialisasi Good Governance Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; Surakarta, 17 November 2008

Statistics

Views

Total Views
15,853
Views on SlideShare
8,210
Embed Views
7,643

Actions

Likes
9
Downloads
0
Comments
2

17 Embeds 7,643

http://irwil123.blogspot.com 7538
http://fisipups.blogspot.com 43
http://irwil123.blogspot.com.au 13
http://www.slideshare.net 11
http://tamanbelajar123.blogspot.com 7
http://translate.googleusercontent.com 6
http://irwil123.blogspot.ca 4
http://www.irwil123.blogspot.com 4
http://irwil123.blogspot.de 3
http://irwil123.blogspot.sg 3
http://irwil123.blogspot.co.uk 3
http://webcache.googleusercontent.com 2
http://irwil123.blogspot.nl 2
http://irwil123.blogspot.in 1
http://irwil123.blogspot.fr 1
http://irwil123.blogspot.gr 1
http://208.71.46.190 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Menciptakan Good Governance melalui Perencanaan Menciptakan Good Governance melalui Perencanaan Presentation Transcript

    • Menciptakan Good Governance melalui Perencanaan Sosialisasi Good Governance Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Surakarta, 17 November 2008 Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas BAPPENAS
    • www.dadangsolihin.com
    • Materi Diskusi
      • Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance
      • Apa itu Governance?
      • Good Governance
      • Stakeholders
      • Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat
      • Manfaat Good Governance
      • Prinsip-prinsip Good Governance
      • Bagaimana Mewujudkan Good Governance?
      • Perencanaan
      • Monitoring dan Evaluasi: Tinjauan Kondisi Saat Ini dan Arah ke Depan
      www.dadangsolihin.com
    • Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance www.dadangsolihin.com Government Governance
      • Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
      • sementara aktor di luarnya, hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.
      • Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
    • Apa itu Governance?
      • Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
      • Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good .
      www.dadangsolihin.com Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
    • Good Governance
      • M engandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara yang baik.
      • Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum.
      • S uatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
      www.dadangsolihin.com
    • Stakeholders www.dadangsolihin.com Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya . Adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan - perbedaan di antara mereka . Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
    • Fungsi Masing-masing Stakeholders (1)
      • Pemerintah
      • Berfungsi untuk memediasi kepentingan-kepentingan yang berkenaan dengan public good .
      • Menjamin suatu lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan .
      • Memelihara hukum, ketertiban, dan keamanan .
      • Menciptakan suatu visi dan identitas nasional .
      • Mengembangkan kebijakan dan program publik .
      • Menghasilkan pendapatan untuk membiayai infrastruktur dan pelayanan publik .
      • Mengembangkan anggaran dan implementasinya .
      • Menyediakan peraturan dan insentif bagi pasar.
      www.dadangsolihin.com
    • Fungsi Masing-masing Stakeholders (2)
      • Dunia Usaha Swasta
      • Berfungsi dalam pasar untuk m enghasilkan barang-barang .
      • Memberikan pelayanan .
      • Menciptakan pekerjaan bagi warganegara .
      • Memperkuat perusahaan swasta.
      • Masyarakat Sipil
      • M enggerakkan kelompok warganegara untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik .
      • M enyumbangkan berbagai perspektif yang dinamis dan multi-tingkat.
      www.dadangsolihin.com
    • Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
    • Manfaat Good Governance
      • Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi .
      • Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel .
      • Terhapusnya peraturan per UU- an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat.
      • Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik .
      • Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
      www.dadangsolihin.com
    • Prinsip-prinsip Good Governance www.dadangsolihin.com Wawasan ke Depan ( Visionary ) Daya Tanggap ( Responsiveness ) Keterbukaan & Transparansi ( Openness &Transparency ) Keefisienan & Keefektifan ( Efficiency & Effectiveness ) Partisipasi Masyarakat ( Participation ) Desentralisasi ( Decentralization ) Tanggung Gugat ( Accountability ) Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat ( Private Sector & Civil Society Partnership ) Supremasi Hukum ( Rule of Law ) Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan ( Commitment to Reduce Inequality ) Demokrasi ( Democracy ) Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup ( Commitment to Environmental Protection ) Profesionalisme & Kompetensi ( Profesionalism & Competency ) Komitmen pada Pasar yang Fair ( Commitment to Fair Market ) 1. 8. 2. 9. 3. 10. 4. 11. 5. 12. 6. 13. 7. 14.
    • Wawasan ke Depan (Visionary) www.dadangsolihin.com Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator
      • Memiliki perencanaan ke depan yang berisi visi dan strategi;
      • Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program;
      • Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.
      • Perangkat/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada perencanaan yang berisi visi dan strategi (dalam bentuk Keputusan Menteri/Pimpinan, Keputusan Pimpinan Daerah, Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah
      • Adanya peraturan yang memuat dokumen perencanaan yang terukur;
      • Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif.
      1.
    • Keterbukaan & Transparansi (Openness & Transparency) www.dadangsolihin.com Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator
      • Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik;
      • Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.
      • Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi;
      • Pusat/balai informasi;
      • Website ( e-government, e-procurement, dsb);
      • Iklan layanan masyarakat;
      • Media cetak dan elektronik;
      • Papan pengumuman;
      • Pameran pembangunan.
      2.
    • Partisipasi Masyarakat (Participation) www.dadangsolihin.com Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator
      • Adanya pemahama n penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif;
      • Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama.
      • Pedoman pelaksanaan proses partisipatif;
      • Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam
      • Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders;
      • Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat.
      3.
    • Tanggung Gugat (Accountability) www.dadangsolihin.com Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator
      • Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;
      • Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;
      • Adanya output dan outcome yang terukur.
      • Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan;
      • Mekanisme pertanggungjawaban;
      • Laporan tahunan;
      • Laporan pertanggungjawaban;
      • Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;
      • Sistem pengawasan;
      • Mekanisme reward dan punishment .
      4.
    • Supremasi Hukum (Rule of Law) www.dadangsolihin.com Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator
      • Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten;
      • Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif;
      • Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum;
      • Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.
      • Peraturan perundang-undangan;
      • Sistem peradilan pidana yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan);
      • Reward and punishment yang jelas bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kehakiman, kejaksaan);
      • Sistem pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum yang dilakukan secara obyektif, independen, dan mudah diakses publik;
      • Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
      5.
    • Demokrasi (Democracy) www.dadangsolihin.com Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator
      • Adanya hak-hak dasar rakyat seperti hak berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat;
      • Adanya kesamaan di depan hukum;
      • Adanya kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik;
      • Adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh berbagai informasi publik;
      • Adanya kesempatan yang sama untuk berusaha dan berprestasi;
      • Adanya kesempatan yang sama untuk berinovasi, berkreasi dan berproduktifitas.
      • Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban ysang sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.
      6.
    • Profesionalisme & Kompetisi (Profesionalisme & Competency) www.dadangsolihin.com Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator
      • Berkinerja tinggi;
      • Taat asas;
      • Kreatif dan inovatif;
      • Memiliki kualifikasi di bidangnya.
      • Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya;
      • Kode etik profesi;
      • Sistem reward and punishment yang jelas;
      • Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM);
      • Standar dan indikator kinerja.
      7.
    • Daya Tanggap (Responsiveness) www.dadangsolihin.com Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator
      • Tersedianya layanan pengaduan, baik berupa crisis center, Unit Pelayanan Masyarakat (UPM), kotak saran, dan surat pembaca yang mudah diakses masyarakat;
      • Adanya standar dan prosedur dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan.
      • Standar pelayanan minimal;
      • Prosedur dan layanan pengaduan hotline;
      • Fasilitas akses informasi yang bebas biaya.
      8.
    • Efisiensi & Efektivitas (Effeciency & Effectiveness) www.dadangsolihin.com Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator
      • Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal;
      • Melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan;
      • Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.
      • Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
      • Survei-survei kepuasan stakeholders;
      • Peraturan organisasi dan tata laksana penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien;
      • Program kerja yang tidak tumpang tindih.
      9.
    • Desentralisasi (Decentralization) www.dadangsolihin.com Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator
      • Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang antar tingkat pemerintahan dan antar tingkatan jabatan di daerah sesuai dengan PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/ Kota ;
      • Adanya kejelasan standar dalam pemberian dukungan terhadap pelayanan masyarakat (Standar Pelayanan Minimal).
      • UU 32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah;
      • UU 33/2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
      • PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota;
      • PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
      • Perda mengenai Urusan wajib Pemerintah Daerah;
      • Perda mengenai Struktur Organisasi Daerah;
      • Peraturan pendanaan dan standar operasi yang mendukung aparat (pemerintah dan pemerintah daerah) dapat melakukan pelayanan sesuai dengan standar yang ada.
      10.
    • Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta & Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) www.dadangsolihin.com Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator
      • Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan;
      • Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (powerless) untuk berkarya;
      • Terbukanya kesempatan bai masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum;
      • Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/usaha mikro, kecil, dan menengah.
      • Peraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan pemerintah-dunia usaha swasta-masyarakat;
      • Peraturan-peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu;
      • Program-program pemberdayaan.
      11.
    • Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) www.dadangsolihin.com Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator
      • Adanya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara seimbang (subsidi silang, affirmative action );
      • Tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu;
      • Adanya kesetaraan dan keadilan gender;
      • Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.
      • Peraturan-peraturan yang berpihak pada pengurangan kesenjangan secara regional, ekonomi, hukum dan kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kewasan tertinggal;
      • Program-program kebijakan moneter dan fiskal, sistem hukum yang transparan, pembangunan regional, pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kewasan tertinggal;
      • Pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi yang mendukug pelaksanaan strategi dan kebijakan yang terkait dengan pengurangan kesenjangan dan berbagai bidang pembangunan.
      12.
    • Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environtment Protection) www.dadangsolihin.com Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator
      • Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan;
      • Adanya keikutsertaan masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup.
      • Peraturan dan kebijakan yang menjamin perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
      • Forum kegiatan peduli lingkungan;
      • Ketentuan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan hidup.
      13.
    • Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market) www.dadangsolihin.com Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator
      • Berkembangnya ekonomi masyarakat;
      • Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat.
      • Berbagai peraturan dan kebijakan mengenai persaingan usaha yang:
      • Menjamin iklim kompetisi yang sehat;
      • Mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah, investasi swasta yang mendorong peningkatan kesempata berusaha;
      • Adanya affirmative action dari pemerintah untuk mendorong kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.
      14.
    • Bagaimana Mewujudkan Good Governance?
      • Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran, pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder.
      • Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik.
      www.dadangsolihin.com
    • Perencanaan
    • Definisi Perencanaan
      • Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan .
        • Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).
        • Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan
        • Tepat : Dikaitkan dengan tindakan
        • Pilihan-pilihan :
          • Pemilihan tujuan dan kriteria
          • Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan
          • Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan
      www.dadangsolihin.com
    • Syarat Perencanaan
      • Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
      • Tujuan akhir yang dikehendaki.
      • Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
      • Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
      • Masalah-masalah yang dihadapi.
      • Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
      • kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
      • Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
      • Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
      www.dadangsolihin.com
    • Kegagalan Perencanaan
    • Kegagalan Perencanaan (1)
      • Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
      • informasinya kurang lengkap,
      • metodologinya belum dikuasai,
      • perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana
      • pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
      www.dadangsolihin.com
    • Kegagalan Perencanaan (2)
      • Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
        • kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.
        • aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
        • masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.
      www.dadangsolihin.com
    • Kegagalan Perencanaan (3)
      • Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
      • Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.
      • Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
      www.dadangsolihin.com
    • Kegagalan Perencanaan (4)
      • Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
        • Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
        • Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
        • Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).
      www.dadangsolihin.com
    • Sistem Perencanaan yang Berhasil
      • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
      • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.
      www.dadangsolihin.com
    • Perencanaan yang Ideal
      • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
      • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
      • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
      • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).
      • Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting).
      www.dadangsolihin.com
      • Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
      www.dadangsolihin.com
    • Apa itu SPPN
      • SPPN adalah
      • satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
      • untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
      • yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
      www.dadangsolihin.com SPPN
    • T ujuan SPPN www.dadangsolihin.com
      • M endukung koordinasi antar - pelaku pembangunan .
      • M enjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar - Daerah, antar - ruang, antar - waktu, antar - fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah .
      • M enjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan .
      • M engoptimalkan partisipasi masyarakat .
      • M enjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
    • Tahapan Perencanaan www.dadangsolihin.com
      • Penyusunan Rencana
        • Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah
        • Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga / SKPD
        • Musyawarah Perencanaan Pembangunan
        • Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
      • Penetapan Rencana
        • RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
        • RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
        • RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
    • Tahapan Perencanaan www.dadangsolihin.com
      • Pengendalian Pelaksanaan Rencana
        • D ilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD .
        • Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
      • Evaluasi Pelaksanaan Rencana
        • Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.
        • Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD.
        • Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
    • Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .
    • Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
    • Dari RPJP sampai APBD RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan Dit EKPD-Bappenas
    • Langkah Penyusunan RPJPD Dit EKPD-Bappenas
      • Visi, misi, dan arah pembangunan Daerah
      • Mengacu pada RPJP Nasional.
      Rancangan RPJPD Musrenbang RPJPD Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda Proses Teknokratik oleh Bappeda
      • B ahan Rancangan RPJP
      • M elibatkan Masyarakat
      Oleh Bappeda Oleh DPRD
    • Langkah Penyusunan RPJMD Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD
      • Visi, Misi Kepala Daerah
      • Strategi Pembangunan Daerah
      • Kebijakan Umum
      • Kerangka E konomi Daerah
      • Program SKPD
      • Visi,Misi Kepala Daerah
      • Strategi Pembangunan Daerah
      • Kebijakan Umum
      • Kerangka E konomi Daerah
      e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Dit EKPD-Bappenas Indikator SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD
    • Langkah Penyusunan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD
      • Prioritas Pembangunan
      • Kebijakan Umum
      • Kerangka E konomi Daerah
      • Program SKPD
      • Prioritas Pembangunan Daerah
      • Kebijakan Umum
      • Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif
      d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota
      • Sinkronisasi Program SKPD
      • Harmonisasi Dekon dan TP
      MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat
      • Harmonisasi Dekon dan TP
      (4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS
      • Sinkronisasi Program KL/SKPD
      • Harmonisasi Dekon dan TP
      Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) Dit EKPD-Bappenas SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD
    • Monitoring dan Evaluasi: Tinjauan Kondisi Saat Ini dan Arah ke Depan
    • www.dadangsolihin.com Reporting Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan (4) M & E (1) Planning (2) Budgeting (3) Implementation
    • www.dadangsolihin.com Budgeting: Reformasi Sistem Penganggaran Paradigma Lama Paradigma Baru
    • www.dadangsolihin.com Evaluasi Tahap Perencanaan ( ex‑ante ) Tahap Pelaksanaan ( on‑going ) Tahap Pasca‑Pelaksanaan ( ex‑post )
      • dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan
      • untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
      • dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan
      • untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya
      • Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
      • untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
      • untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.
    • www.dadangsolihin.com Evaluasi Saat Ini (1) ? ? ? ?
      • Evaluasi yang tumpang tindih
      • Bersifat top down
      • Waktu yang berbeda
      • Tidak ada reward system untuk hasil evaluasi
      • Tanggung jawab yang tidak jelas terhadap hasil evaluasi
      • Evaluasi pasif
      • Banyaknya tipe dan jenis formulir yang harus diisi dan dilaporkan ke berbagai instansi yang meminta laporan/formulir dimaksud.
      • Adanya ketergantungan dari laporan yang dibuat satuan kerja (satker) di daerah, sehingga bila satker di daerah tidak memberikan laporan, maka evaluasi tidak berjalan.
      • Monitoring dan evaluasi yang dilakukan belum bisa digunakan sebagai dasar perencanaan untuk tahun yang akan datang, namun hanya sampai pada tahap pemenuhan kebutuhan administratif
      • Belum ada sinkronisasi dan integrasi antara laporan – laporan monitoring dan evaluasi yang dibuat.
      Evaluasi Saat Ini (2) www.dadangsolihin.com
    • www.dadangsolihin.com
      • 7 UU
      • 1 3 PP
      • 1 Perpres
      • 2 Inpres
      • 2 Kepmen
      • 4 Permendagri
      Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government Peraturan Perundang-undangan mengenai Evaluasi Kinerja Pembangunan
    • 28 Peraturan Perundang-undangan 12 Peraturan yang digunakan sebagai bahan rujukan
      • UU No .1 7 2003 tentang Keuangan Negara
      • UU No . 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara
      • UU No . 15 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
      • UU No . 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
      • UU No . 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah
      • UU No . 33 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
      • U U No . 17 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025
      • PP No . 8 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
      • PP No . 39 2006 tentang Tata Cara Pengendaian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
      • PP N o 40 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
      • Perpres No . 7 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 200 9
      • In pres No . 7 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
      www.dadangsolihin.com Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Bahan Rujukan di Beberapa Instansi Terkait
    • Klasifikasi Laporan berdasarkan Jenis Laporan www.dadangsolihin.com Laporan Kinerja Laporan Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Legal Draft 58 Laporan Daerah 20 Laporan Pusat (K/L)
      • 7 Undang-Undang
      • 11 Peraturan Pemerintah
      • 1 Perpres
      • 1 Inpres
      • 2 Kepmen
      • 4 Permendagri
      • 20 Laporan (Kementerian Lembaga)
      • 58 Laporan (Pemda)
      Inefisiensi 1 : Tipe & Jumlah Regulasi/Peraturan dan Laporan terkait Evaluasi Kinerja Pembangunan www.dadangsolihin.com
      • 74 Kementerian/Lembaga
      • 653 Eselon I
      • 11.240 Eselon II
      • 33 Provinsi
      • 990 SKPD
      • 441 Kabupaten/Kota
      • 13.230 SKPD
      • Diperkirakan Kebutuhan Kertas mencapai 112.757 rim/tahun (225 ton)
      • Biaya Antar ......? Berapa total Biaya??
      Inefisiensi 2: Biaya Pelaporan www.dadangsolihin.com
      • Bappenas = 8 Laporan
      • Depkeu = 11 Laporan
      • Depdagri = 20 Laporan
      • Kementrian PAN = 4 Laporan
      • BPK = 8 Laporan
      • Presiden = 20 Laporan
      • LAN = 1 Laporan
      • KL = 5 Laporan
      Instansi Penerima Laporan www.dadangsolihin.com
      • Barrier Horizontal
        • Keterbatasan Akses
        • Ketersediaan Data
      • Dominasi Vertikal
        • Membangun Legitimasi
        • Penugasan
        • Masih sentralistik
      Penyebab Banyaknya Laporan www.dadangsolihin.com
      • Anggaran
      • Apresiasi yang kurang terhadap pentingnya M&E menyebabkan anggaran yang dialokasikan kecil.
      • SDM
      • Belum didukung oleh jumlah dan kualitas SDM yang cukup.
      • Kemampuan/ Keahlian
        • ” Tour of duty” PNS, terutama di Pemda
        • Kurangnya tenaga teknis terlatih
      • Perlengkapan/ Peralatan
      • Berkaitan dengan kondisi perekonomian dan infrastruktur wilayah yang masih tertinggal. Mis: listrik, AC, komputer, kendaraan operasional, peralatan telekomunikasi.
      Kendala Pelaksanaan M&E www.dadangsolihin.com
      • Prosedural
        • Tidak adanya acuan kerja (Petunjuk Operasional)
        • Tidak diterimanya laporan Monitoring pelaksanaan kegiatan
        • Tidak adanya kerangka acuan pelaksanaan evaluasi
        • Mekanisme pelaporan yang ada inter instansi pemerintah belum memiliki pola yang jelas dan pasti.
      • Pengiriman
        • Kondisi geografis
        • Masih minimnya prasarana dan sarana transportasi/ komunikasi.
      Kendala Pelaksanaan M&E www.dadangsolihin.com
      • Tidak ada referensi indikator yang cukup dalam Laporan Monitoring untuk dapat melakukan evaluasi seperti dimintakan pada Renja/ RKP.
      • Pelaporan M&E memberikan beban tambahan kepada para penanggungjawab program/ kegiatan yang sudah cukup banyak beban M&E sesuai peraturan-perundangan selama ini, khususnya di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota.
      • Tidak ada mekanisme umpan balik dari laporan M&E, kalaupun ada penyelenggara tidak siap melakukannya.
      Masalah Potensial www.dadangsolihin.com
      • Kurangnya kemampuan dalam mengkoordinasi kelembagaan terkait, dalam arti seluas-luasnya, yang disebabkan antara lain, kurangnya alokasi anggaran untuk M&E.
      • Kurangnya motivasi dan komitmen para penanggungjawab dan pelaksana M&E.
      • Tidak cukup pelatihan yang dapat disediakan untuk M&E dan untuk menentukan indikator.
      • Alokasi tenaga ahli yang tidak memadai.
      Masalah Potensial www.dadangsolihin.com
    • www.dadangsolihin.com Arah ke Depan: Mengembangkan Sistem M&E
    • Best Practices (MacKay, 2007) www.dadangsolihin.com Chile Colombia Australia Meksiko
      • Memiliki 1.550 indikator kinerja untuk seluruh sektor (h.25).
      • SINERGIA: Sistem Nasional Evaluasi Kinerja Sektor Publik (h.33)
      • Government Evaluation Strategy (h.39)
      • SEDESOL: Sekretariat Pembangunan Sosial (h.61)
      • Sistem evaluasi pemerintahan menyeluruh (akhir 1980-an) yang dikelola DepKeu
        • Semua kementerian wajib melakukan evaluasi
        • Semua kementerian wajib menyiapkan portofolio rencana evaluasi (detail rencana evaluasi program, program2 apa yg dievaluasi, isu2 yg ditanyakan, dan metode evaluasi.
      • Hasil (1994)
        • Hampir 80% usulan anggaran & sekitar 2/3 penghematan didasarkan hasil temuan evaluasi.
        • Informasi hasil temuan evaluasi mempengaruhi pembuatan keputusan anggaran kabinet.
        • Informasi M&E juga digunakan secara intensif
      www.dadangsolihin.com Pengalaman empiris: Australia
      • MenKeu mengembangkan sistem M&E Pemerintah menyeluruh (sejak 1994).
        • Sekitar 1,550 indikator kinerja, evaluasi cepat, evaluasi dampak
        • Pelaksananya pihak ketiga (perguruan tinggi & perusahaan konsultan), dg TOR dan metode standar setiap jenis evaluasi
      • Informasi & berbagai temuan M&E digunakan secara intensif dalam menganalisis kinerja anggaran kementerian dan badan  masukan dalam pembuatan keputusan anggaran pemerintah.
      • Berbagai informasi M&E digunakan untuk menentukan ”target kinerja” dari setiap badan dan untuk peningkatan manajemen berbagai kementrian & badan.
      Pengalaman empiris: Chili www.dadangsolihin.com
    • Mengembangkan Sistem M&E www.dadangsolihin.com 1 5 4 3 2 Koord. M&E Nasional Indicator Resource Group Database Indikator Kinerja Jadwal M&E Baru Komunitas Evaluator
      • Formalisasi koordinasi dalam proses pelaksanaan dan pengembangan M&E yang selama ini berjalan di K/L secara informal.
      • Merupakan Tim Pengarah pengembangan manajemen kinerja dan indikator yang digunakan Pemerintah.
      • Melaporkan mengenai arah, perkembangan dan permasalahan kepada Men. PPN.  
      • Terdiri dari empat anggota inti Eselon I dari Bappenas, Depkeu, Depdagri dan Menpan.
      • Ditambah dua anggota tambahan akan dipilih untuk mewakili K/L, dan ini dapat berganti dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan.
      Membentuk Koord. M&E Nasional www.dadangsolihin.com 1
      • Sebagai Tim Teknis untuk menyediakan dukungan kepada seluruh K/L dalam pengembangan indikator dan proses M&E.
      • Merupakan Tim Nasional Konsultasi Indikator yang akan bertugas:
        • menyusun suatu standar pendekatan dan kriteria yang digunakan dalam perumusan indikator pembangunan nasional dan daerah,
        • menjadi tempat penyimpanan indikator yang sudah didefinisikan sebagai alat ukur program-program dan kegiatan-kegiatan.
        • Mereview umpan balik pada penggunaan indikator setelah setiap langkah besar dalam proses perencanaan dan penerapan rencana, dan akan memasukkan bahan belajar dari pengalaman ke dalam proses.
      Membentuk Indicator Resource Group www.dadangsolihin.com 2
      • Banyaknya indikator dari proses alokasi sumber daya dapat dikontrol.
      • Perkembangan dari sebuah indikator dapat ditelusuri sehingga perubahannya dapat menjadi bukti bagi pengguna.
      • Sebagai alat bagi K/L ketika menyusun indikator untuk kegiatan-kegiatan baru
      • Sebagai alat untuk membantu sumber daya teknis dalam mengembangkan indikator baru
      • Indikator program dan indikator kegiatan dapat diselaraskan dengan indikator perencanaan
      www.dadangsolihin.com 3 Membangun Database Indikator Kinerja
      • Dibutuhkan jadwal M&E baru seiring dengan kompleksitas fungsi-fungsi manajemen K/L, Pemda dan SKPD.
      • Meningkatnya kebutuhan pelaporan yang makin rumit.
      • Pemilihan satu wilayah percontohan, menerapkan jadwal M&E baru dan memanfaatkan umpan balik sebelum dilaksanakan di seluruh wilayah.
      www.dadangsolihin.com 4 Menyusun Jadwal M&E Baru
      • Mendirikan Asosiasi Evaluator Indonesia, yang terdiri dari unsur-unsur:
        • Pemerintah
        • Dunia Usaha
        • Masyarakat
      • Melahirkan Jabatan Fungsional Evaluator (JFE)
      • Mendirikan Asosiasi Evaluator Pemerintah Indonesia (AEPI)
      www.dadangsolihin.com 5 Mendirikan Komunitas Evaluator
      • Phase Analog
        • Menyusun pelaporan sebagaimana yang dilakukan saat ini, tetapi tidak dikirimkan atau diantarkan ke K/L pengumpul, melainkan diupload pada website masing-masing K/L, Pemda dan SKPD pengirim.
        • Uploading berbagai indikator pada website masing-masing K/L, Pemda dan SKPD pengirim
      • Phase Digital
      • Data base M&E
      • Dibutuhkan password untuk mengakses data bagi kevel tertentu. Mis. Presiden, Menteri, Dirjen, dst
      www.dadangsolihin.com go.id BASE Membangun Sistem Pelaporan: E-Monev
      • Terima Kasih
      www.dadangsolihin.com
      • Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
      • He got various training around the globe, included Shanghai International Program for Development Evaluation Training (2008) , Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005). the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004). Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003). Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002). Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001). and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
      • You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202
      Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile www.dadangsolihin.com