Sumber: Halaman 10 Edisi 69
Memperbaiki Indonesia di
Mata Dadang Solihin
(Bagian 1)
Hal ini dikatakan Drs Dadang
SolihinMA...
Sumber: Halaman 10 Edisi 69
Setelah diberlakukannya UU 22/1999 dengan berbagai
peraturan pelaksanaannya telah terjadi berb...
Sumber: Halaman 10 Edisi 70
Memperbaiki Indonesia di
Mata Dadang Solihin
(Bagian 2)
Langkah pemerintah
melaksanakan paradi...
Sumber: Halaman 12 Edisi 73
Rie 2004
Memperbaiki Indonesia di
Mata Dadang Solihin
(Bagian 3)
SEBELUMNYA, Dadang berujar
ba...
Sumber: Halaman 12 Edisi 73
Rie 2004
KARENAsejakbekerjadiBappenas
ditempatkan di biro perencanaan re-
gional,makadariduluD...
produksi, distribusi hingga
konsumsi nasional, yang tetap
memperhatikan dukungan sumber
daya alam dan lingkungan.
Dadang c...
Sumber: Halaman 10 Edisi 75
Rie 2004
MASA REMAJA, ia habiskan di
Kampung Babakan Sumedang,
Desa Margahayu Selatan,
Kabupat...
Tanya Jawab Otda
Anda Bertanya Dadang Solihin Menjawab
Asuhan: Drs Dadang Solihin MA
PENGASUH menerima pertanyaan seputar ...
Sumber: Halaman 10 Edisi 77
Segala Sesuatu Tentang Otda
AndaBertanyaDadangSolihinMenjawab
PENGASUH menerima pertanyaan sep...
Sumber: Halaman 08 Edisi 78
Segala Hal Tentang Otda
Anda Bertanya Dadang Solihin Menjawab
PENGASUH menerima pertanyaan sep...
Sumber: Halaman 08 Edisi 79
dititik beratkan pada aspek keuangan namun juga mencakup
elemen-elemen dasar Pemda lainnya sep...
Sumber: Halaman 08 Edisi 80
Segala Hal tentang Otda
Anda Bertanya Dadang Solihin Menjawab
PENGASUH menerima pertanyaan sep...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Memperbaiki Indonesia di Mata Dadang Solihin

1,136

Published on

Koran MEDIKOM Bandung tahun 2004

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,136
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memperbaiki Indonesia di Mata Dadang Solihin

  1. 1. Sumber: Halaman 10 Edisi 69 Memperbaiki Indonesia di Mata Dadang Solihin (Bagian 1) Hal ini dikatakan Drs Dadang SolihinMA,KepalaSub-Direktorat Informasi Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas pada suatu ketika. Sehingga dengan kesadaran ini, kata Dadang, seluruh pihak harus semakin serius dalam menangani persoalan korupsi ini, bukan dicampur-adukkan dengan politik dan kepentingan tertentu. Sebab akibat dari korupsi ini akan ditanggung oleh rakyat banyak. Dadang mengungkapkan beberapa penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa praktek- praktek korupsi banyak terjadi di negara-negara yang memiliki ciri- ciri: pertama, yang sedang mengalami masa transisi dari pemerintahan yang otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar (Patrick Glynn et al, 1997); kedua, yang memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah (Warner, 1995); ketiga, yang memiliki banyak etnis (ShleiferdanVishny1993,Mauro 1994); dan keempat, yang pernah dijajah bangsa lain (Taylor dan Hudson 1972, Mauro 1997). Dan ternyata Indonesia adalah sebuah negara yang memenuhi kesemua ciri-ciri tersebut.. Pada pertemuan Medikom dengannyadalamsebuahacaradi Bogorbaru-baruini,Dadangyang bertindak sebagai pembicara mengingatkan bahwa dari berbagaitemuanempiriktersebut dan dari gelar—berdasarkan pemeringkatan terbaru— yang disandangnya sebagai 6 besar negara terkorup di dunia, serta dari praktek kehidupan sehari- hari, tampaknya Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang sudah ditakdirkan untuk dikorup, baik oleh warga negaranya maupun oleh pihak asing. Walau situasinya demikian buruk, namun Dadang percaya bahwa setiap orang masih dapat melakukan sesuatu untuk bangsa ini. “Kita harus tetap optimis bahwa bangsa ini akan menjadi bangsayangmaju,”kataDadang, bahwa keadaan saat ini sebuah masa transisi. “Seperti orang yang sedang mengalami sakit demam tinggi, kelihatannya seperti sekarat, padahal hanya demam. Apabila mendisiplinkan diri dalam memakan obat dan serius berkeinginansembuh,pastidapat sembuh,” ujarnya. Dadangmemangseorangyang selalu optimis. Namun, juga seorang yang realistis. Berbicara soal korupsi, sebagaimana pimpinannya di Bappenas, Kwik Kian Gie, Dadang juga tak kalah “galaknya”. Dia bahkan mengambil topik ini menjadi tesisnya untuk menyelesaikan program S-2-nya (1996)diUniversityofColorado,Den- ver, Amerika Serikat, yang berjudul “Indonesia: Corruption and Growth”. Suatusubjekyangsangatsensitifpada masa itu. Sampai-sampai profesornya terheran-heran dan bertanya, “Apakah Kamu berani pulang ke Indonesia?” Tidak berhenti di situ. Pria berkeahlian Ekonomi Pembangunan, Pengembangan Masyarakat, Pembangunan Wilayah, Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, Kajian Kepemerintahan yangBaik,DesentralisasidanOtonomi Daerah, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ini kembali memilih topik Economic of Corruption dan Good Governance untuk program S- 3-nya di Unpad, Bandung. Hal ini memang tidak terlepas dari komitmennya yang kuat untuk mendahulukan kepentingan rakyat. “Putting People First” adalah motto hidup pria kelahiran Bandung 6 No- vember 1961 ini. Kita harus optimis, bangsa kita adalah bangsa yang besar, kata suami Dra Greesia Yudiastuti dan ayah 3 or- ang anak ini. Ia menyebutkan, banyak bangsalainyangmengalamicobaan lebih berat dari yang dialami Indo- nesia. Namun ketika cobaan itu terjadi, mereka segera mengubah paradigma. Contohnya seperti Jepang dengan bom atomnya, Jerman dengan tembok Berlinnya. Ia berharap, Indoneisa dapat berubah sebelum cobaan yang terlalubesarterjadi,sehinggaterlalu sulit untuk memperbaikinya kembali. Karena krisis yang terlalu berat dapat menjadikan Indonesia tinggal sejarah (gone with the wind) atau bangsa ini hanya menjadi masyarakat dunia kelas dua. Sehingga menurutnya, haruslah dimulaidarisekaranguntuksemakin serius terhadap usaha pemberantasan dan pencegahan korupsi. Menurut pria yang telah banyak melakukan studi ke berbagai belahan dunia ini, langkah pemerintah melaksanakan paradigma otonomi daerah (otda) adalah sebuah langkah tepat. (Bersambung) Drs Dadang Solihin MA adalah Kepala Sub-Direktorat Informasi Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, tokoh muda dengan segudang pendidikan formal dan non formal, aktif menulis dan menyunting buku, pemimpin redaksi Jurnal “Visi Perencana”, mengelola mailing list dan situs www.dadangsolihin.com, mengajar di berbagai perguruan tinggi, peneliti, aktif di berbagai kegiatan dan tim FENOMENA korupsi di Indonesia analog dengan seorang anak laki-laki yang sejak kecil sudah senang mengenakan rok, lipstik, dan bermain boneka. Apabila dibiarkan terus, besarnya nanti menjadi waria. Begitu juga Bangsa Indonesia yang memiliki ciri-ciri tersebut harus memiliki sikap yang ekstra hati-hati terhadap kecenderungan korupsi.
  2. 2. Sumber: Halaman 10 Edisi 69 Setelah diberlakukannya UU 22/1999 dengan berbagai peraturan pelaksanaannya telah terjadi berbagai permasalahan di antaranya: (1). Kemitraan yang Tidak Jelas. Kemitraan sejajar sangat merancukan. Posisi yang kuat dari Kepala Daerah dalam era Orde Baru telah menyulitkan hubungannya untuk menjadi subordinasi dari DPRD sebagai wakil rakyat. Sedangkan era reformasi adalah era kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan oleh wakil-wakil rakyat. (2). Ekses dari Meningkatnya Kewenangan DPRD. Karena Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD, sering timbul kesewenang-wenangan pihak legislatif terhadap eksekutif. (3). Kerancuan LPJ. Moment LPJ sering dijadikan sebagai instrumen untuk menjatuhkan Kepala Daerah yang kurang disenangi tanpa terkait secara jelas dengan ukuran kinerja sebagai alat pengukur. Pemahaman Renstra dan Pengukuran Kinerja yang masih lemah, menyebabkan LPJ lebih memiliki nuansa politik yang subyektif dibandingkan didasarkan atas penilaian hasil kinerja obyektif. (4). Kuatnya Pengaruh Parpol dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah. Dalam beberapa kasus, pengaruh Partai Politik terhadap fraksi sering tidak seirama dalam proses pemilihan Kepala Daerah. Akibatnya sering terjadi konflik internal partai mengimbas kepada proses pemilihan Kepala Daerah. (5). Kurang Terserapnya Aspirasi Masyarakat oleh DPRD. Dalam konteks persoalan Daerah, sering masyarakat menyampaikan protesnya ke tingkat Pusat. Ini berarti mekanisme penyerapan aspirasi di tingkat lokal masih terkendala. (6). Campur Tangan DPRD dalam Penentuan Penunjukan Pejabat Karier. Terdapat kecenderungan dari DPRD untuk mencampuri penentuan pejabat dalam menduduki jabatan-jabatan karier yang ada di Daerah. Akibatnya terdapat kecenderungan Pegawai daerah untuk mencari dukungan dari DPRD sehingga sulit menciptakan netralitas pegawai. (7). Masih Kurangnya Pemahaman DPRD Terhadap Peraturan Perundangan. Anggota DPRD banyak yang masih belum mampu memahami secara utuh peraturan perundangan tentang otonomi. Hal inilah yang menyebabkan munculnya perbedaan persepsi antara Pada era otonomi daerah, menurut saya ada situasi yang terbalik. Kalau dulu, eksekutif adalah segala-galanya. Dengan kata lain legislatif cenderung manut. Sekarang, legislatif posisinya di atas. Eksekutif seakan ada ketakutan terhadap legislatif. Kenapa kondisi ini sampai terjadi? Ahmad Istiqlal (guru), Antapani Bandung Segala Hal tentang Otda Anda Bertanya Dadang Solihin Menjawab PENGASUH menerima pertanyaan seputar masalah otonomi daerah. Pertanyaan dialamatkan ke Redaksi Medikom Jln Peta 149 A Bandung 40233 e-mail: skmmedikom@yahoo.com atau medikom@spymac.com pihak eksekutif dengan pihak legislatif di Daerah dalam menyikapi masalah-masalah pemerintahan daerah.. (8). Kurangnya Kompetensi Anggota DPRD dan Lemahnya Networking. Kurangnya kompetensi kebanyakan anggota DPRD dalam bidang pemerintahan sering juga kurang diikuti dengan pembentukan jaringan kerja sama (networking) dengan lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang pemerintahan daerah. Persoalan utama penyebab sering munculnya konflik antara Kepala Daerah adalah diberikannya kewenangan yang kuat kepada DPRD dalam hubungannya dengan Kepala Daerah. UU 22/1999 mengatur bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Bahkan dalam PP 108/2000 dinyatakan, Kepala Daerah dapat diberhentikan manakala LPJ-nya tidak diterima DPRD. Padahal kalau mengacu pada sistem Pemerintahan Daerah yang dianut UU 22/1999, seyogyanya hubungan DPRD dengan Kepala Daerah bersifat “Kolegial”. Argumennya, tidak dikenal adanya oposisi dan semua anggota DPRD baik dari partai menang ataupun kalah bersama-sama memilih Kepala Daerah. Konstruksi tersebut yang menjadi dasar hubungan yang bersifat kolegial atas dasar kemitraan dan musyawarah. Praktek yang terjadi hubungan Kepala daerah dan DPRD cenderung berhadapan secara diametrik. Hubungan tersebut lebih merefleksikan adanya pemisahan yang tegas antara DPRD dengan Kepala Daerah. Hal ini akan kondusif kalau DPRD dan Kepala Daerah masing-masing dipilih langsung oleh rakyat. Kalau bentukan seperti sekarang dipertahankan terus, maka Kepala daerah adalah sub ordinasi dari DPRD dan bukan mitra yang sejajar karena ybs. bertanggung jawab kepada DPRD dan dipilih langsung oleh DPRD. Terlihat adanya inkonsistensi dalam UU 22/1999 dalam menyikapi hubungan Kepala Daerah dengan DPRD. Hal ini terjadi karena selama tiga dekade posisi Kepala Daerah jauh lebih kuat dari DPRD. Terlihat adanya keragu-raguan dalam UU 22/1999 untuk memposisikan DPRD sebagai atasan Kepala Daerah, walaupun dalam kegiatannya mereka bermitra seperti hubungan komisaris (DPRD) dengan direksi (Kepala Daerah) dalam dunia bisnis. Di samping itu, urgensi dari perwakilan muncul dari perlunya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rakyat selaku citizens telah memberikan legitimasi politik melalui pemilihan umum kepada partai politik untuk menjalankan aspirasi rakyat. Oleh karena itu sudah seyogyanya pemerintah daerah memberikan akuntabilitasnya kepada masyarakat sebagai warga yang dilayaninya.(*) Drs Dadang Solihin MA, Kepala Sub-Direktorat Informasi Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas
  3. 3. Sumber: Halaman 10 Edisi 70 Memperbaiki Indonesia di Mata Dadang Solihin (Bagian 2) Langkah pemerintah melaksanakan paradigma otonomi daerah (otda) adalah sebuah langkah tepat DENGAN OTONOMI daerah pengawasan terhadap KKN semakin dekat dengan masyarakat sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Walaupunmasihadabeberapapraktek korupsiyangserupadenganmasalalu, namunituadalahsebuahproseskearah perubahan paradigma Good Gover- nance yang menuntut akan akuntabilitas, partisipasi dan transparansi. Pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh bangsa ini sungguh sangat bertumpuk-tumpuk. Negara- negara lain telah menyelesaikan permasalahan poverty relief pada dekade 1940-an, pendekatan projects to help people help themselves telah diselesaikanpadadekade1950-an,dan pilihan developmentplansandstrate- giestelahdilewatidenganpadadekade 1960-an. Demikian pula pendekatan proyek telahberubahmenjadipendekatanpro- gram terpadu pada dekade 1970-an, kebijakan stabilization and structural adjustmentadalahagendayangsudah diselesaikan negara-negara lain pada dekade 1980-an. Dan mereka telah menyelesaikan agenda good gover- nance pada dekade 1990-an. Kalau ingin selamat, Indonesia harus menyelesaikan semua PR ini dalam waktu yang bersamaan. Suatu hal yang mustahil memang. “Tetapi dengan mengetahui keadaan sedini mungkin, seperti analogi anak kecil tadi, akan membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan. Dan bangsa Indonesia masih memiliki modal yang besar,” tutur karyawan BappenasyangjugaPuketIIISekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kawula Indonesia (STIAKIN) Jakarta ini. ***** SebagaiseorangMuslimDadang yakinkalauAllahSWTtidakpernah memberikan cobaan kepada umat- Nya diluar kemampuan menerima cobaan itu. Dan Allah SWT juga tidak akan mengubah nasib suatu bangsa, kalau bangsa itu sendiri tidak mau berubah. Ini sejalan dengan filosofi hidupnya yang sangat sederhana, yang dalam bahasa Sunda disebutnya“Ulahunggutkalinduan, ulahgedagkaanginan”yangberarti konsisten dan konsekuen terhadap kebenaran. Jika benar jangan takut dan terus maju. Filosofi ini dianutnya dari pengasuhan kedua orang tuanya. AyahnyaseorangprajuritSiliwangi pada zaman revolusi dan penyandang 10 bintang gerilya. Namun setelah masa pengungsian dari Yogyakarta, beralih ke kepolisian. Ibunya adalah seorang aktivis organisasi “Aisyiyah” dan “Persatuan Islam Isteri” (Persistri) sambil berjualan kecil-kecilan. Iaberasaldarikeluargabesar,15 orang bersaudara, tapi meninggal 4 orang pada zaman pengungsian, sekarangtinggal11orang.Sebagian besar bekerja sebagai PNS dan tentara. Ia hidup dan dibesarkan dalamkeluargasederhana.Pangkat terakhir ayahnya adalah perwira pertama polisi di Poltabes 86 Bandung.Padatahun1988ayahnya wafat dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung, berselang lima tahun dari ibunyayangmeninggalpadatahun1983. Dadang Solihin lahir di Bandung, 6 November 1961. Sejak SD sampai lulus S1, ia selesaikan semua di Bandung denganhasilyangbaik.LulusdariSD,ia masukkeSMPNegeri1Bandung,yang dikenal sebagai sekolah unggulan, sekolahanak-anakpandai.SelepasSMP ia masuk ke SMA Negeri 3 Bandung yanghampir90%lulusannyamasukITB. Tetapi ketika Perintis (seleksi masuk PT kalaitu)diadakan,Dadangterserangsakit tifus sehingga kesempatan untuk memasuki universitas negeri hilang. Akhirnya, pada tahun itu juga ia kuliah di Universitas Katolik Parahyangan mengambil Fakultas Ekonomi jurusan IlmuEkonomidanStudiPembangunan. Padatahunberikutnyaiamengikutites masuk UNPAD mengambil jurusan sastra Inggris dan ternyata lulus. TujuannyakuliahjurusanbahasaInggris untuk meningkatkan kemampuan membaca literatur ekonomi berbahasa Inggris.Tapikarenaternyatatugas-tugas di jurusan sastra Inggris sangat banyak, akhirnya ia berpikir untuk berfokus saja pada kuliahnya di UNPAR. Selamakuliah,Dadangjugatergabung di senat mahasiswa, resimen mahasiswa dan berbagai kegiatan kemahasiswaan lainnya. Setelah lulus dari UNPAR, ia sempat bergabung sebagai Staf Administrasi Keuangan pada Second University Development Project (WorldBankXVII),DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1987-1988. Baginya pekerjaan itu merupakan sebuah pengalaman kerja pertama sebelum memasuki lingkungan Bappenas. Sebelum menetapkan satu pilihan tempat bekerja, Dadang sempat diterima bekerja di Departemen Pertanian untuk wilayah Jawa Barat, Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan dan Bappenas. Hal itu bisa terjadi karena banyaknya dia mengirimkan surat lamaran dalam waktu relatif yang bersamaan. Setelah sempat bekerja rangkap, akhirnya Dadang memilih Bappenas sebab ia melihat pekerjaan yang diserahkan kepadanya memiliki cakupan yang lebih luas. ***** Dadang sering mendengar celetukanbahwadijamanOrba“lebih enak” dibanding jaman reformasi apalagi dengan diberlakukannya otonomi daerah. Tentang itu Dadang hanyamenimpalisederhana.“Tapiitu dibayar dengan mahal, karena Soeharto melakukannya dengan cara otoriter!” kata Dadang di Bogor baru- baru ini. (Bersambung) Drs Dadang Solihin MA adalah Kepala Sub-Direktorat Informasi Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, tokoh muda dengan segudang pendidikan formal dan non formal, aktif menulis dan menyunting buku, pemimpin redaksi Jurnal “Visi Perencana”, mengelola mailing list dan situs www.dadangsolihin.com, mengajardiberbagaiperguruan tinggi, peneliti, aktif di berbagai kegiatan dan tim
  4. 4. Sumber: Halaman 12 Edisi 73 Rie 2004 Memperbaiki Indonesia di Mata Dadang Solihin (Bagian 3) SEBELUMNYA, Dadang berujar bahwa langkah pemerintah melaksanakan paradigma otonomi daerah(otda)adalahsebuahlangkah tepat. Namun ingat, langkah tepat saja tidak berarti tujuan telah tercapai.Berartimembutuhkanjuga ketekunan dan kegigihan. Mesti menghadapi waktu dan rintangan yang terbentang. Karena memang, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh bangsa ini sungguh sangat bertumpuk-tumpuk.Negara-negara lain telah menyelesaikan permasalahan poverty relief pada Dadang sering mendengar celetukan era Orba lebih enak. Tentang itu dia berkomentar sederhana, “Tapi dibayar mahal, karena dilakukan dengan cara otoriter.” menyangkut kehidupan berbangsa danbernegara.Karenasejakbekerja di Bappenas ditempatkan di biro perencanaan regional, maka dari duluDadangsangatkonserndengan pemikiran bagaimana pemerintah dapat semakin dekat dengan masyarakat. Saat ini, pemikiran ini dikenal dengan istilah proses disentralisasi. Yangmenarikdanlucu,banyakdari teman-temannya yang sudah bekerja sejak awal 1988, tetapi ketika diadakan diskusi kembali mengenai perubahan-perubahan yang sedang berlangsung di bangsa ini, merasa perubahan tersebut sedikit-banyak merugikan mereka. Lalu ia pun berusaha mengingatkan kembali bahwa hal-hal ini sebetulnya merupakan pikiran- pikiran awal mereka bersama, yaitu sebuah cita-cita dimana pemerintah dapat sedekat mungkin dengan masya-rakat. Wewenang yang didesen-tralisasikanakanmembawa kepada efisiensi sumber daya yang ada. Kehadiran UU 22 dan UU 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebenarnya (otda) merupakan cita-cita mereka dari dulu. Namun, mungkin oleh kesibukan selama ini, dan mungkin juga karena ada jenis orang berbeda antarayangdibicarakandenganapa yangdipikirkannya,akhirnyatimbul berbagai perbedaan persepsi. Namun, yang ingin Dadang tekankan adalah bahwa hal ini (otonomi daerah) adalah sebuah reformasi besar dalam bidang pemerintahan dan birokrasi. (Bersambung) Drs Dadang Solihin MA, adalah Kepala Sub-Direktorat Informasi Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, pengajar/ peneliti di berbagai PT, belajar di segudang pendidikan formal/non formal, Pemimpin Redaksi “Visi Perencana”, aktif menulis dan menyunting buku/paper, pengelola bermacam mailing list/ situs serta situs pribadi www.dadangsolihin.com final project paper berjudul “Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indone- sia” awal tahun 1996 —dan mempresentasikannya akhir tahun itu membuat para profesor pengajar dan pengujinya terheran-heran dan berkata, “Apakah kamu berani pulang ke Indonesia, kamu disekolahkan oleh negara tapi menuliskan tentang hal-hal yang sensitif seperti itu?”— Dadang menemukan bahwa korupsi dapat menurunkan tingkat investasi, sehingga menurunkan pula laju pertumbuhan ekonomi. Dia mencermati, apabila Indone- sia dapat memperbaiki indeks birokrasinyasehinggasejajardengan Singapura,makatingkatinvestasidi Indonesia akan naik sebesar 18%, dan GDP per kapita akan naik sebesar 4,7%. “Namun sayang sekali, pada waktu itu Indonesia sedang sibuk dengan pujian dan tepuk tangan dunia internasional, karena merasa berbagai program dan strategi pembangunan berhasil, sehingga seruan melalui tulisan itu tidak terdengar,” kata Dadang. Ia dengan tegar mengatakan bahwa tulisan itu bertujuan untuk menya-darkan dan meyakinkan bahwa betapa signifikannya pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara. ooo Dadang menyadari perkem- bangan ilmu bergerak sangat cepat dibanding apa yang dimiliki dan telah dipelajari. Padahal ia berkeinginan menjadi seorang pelopor, menemukan hal-hal baru dan menarik, kemudian menjadi or- ang pertama yang menulisnya. Padaangkatannyaterdapatsekitar 100 orang bersama-sama memulai karier di Bappenas dan sekarang rata-rata bergelar PhD dari luar negeri. Mereka di awal-awal masa kerjaseringberdialogdalamforum- forum diskusi informal, membicarakan hal-hal yang dekade 1940-an, pendekatan projects to help people help them- selves pada dekade 1950-an, dan pilihandevelopmentplansandstrat- egies telah dilewati pada dekade 1960-an. Demikian pula pendekatan proyekmenjadipendekatanprogram terpadu pada dekade 1970-an, kebijakan stabilization and struc- tural adjustment padadekade1980- an,danmerekatelahmenyelesaikan agenda good governance pada dekade 1990-an. Tergambar bagaimana kita harus mengejar ketertinggalan tersebut. Padahal dulunya, bangsa kita pernah berada di depan. Buktinya, Dadang mengutip WS Rendra, ketika bangsa Eropa masih primitif, mereka memakan daging cukup dengan dibakar di atas kayu api. Pada saat itu di wilayah Bumi Pertiwi sudah mengenal santan, tempe bacem dan lain-lain. Teknologi makanan sudah maju, namun yang terjadi kemudian, seakan-akansaatiniIndonesiasudah ketinggalan beberapa abad. Bangsa kita, kata Dadang, memiliki kecenderungan mudah dipengaruhi, sampai-sampai dapat dijajah 350 tahun. Dan ternyata, yang menjajah bukanlah negeri Belanda yang kecil itu, tetapi hanya sebuah perusahaan dagang swasta (VOC) dengan memperalat orang- orang setempat dengan uang dan kekuasaan. Jadi tergambar bagaimana kita mesti mengejar ketertinggalan. “Kalau ingin selamat, Indonesia harus menyelesaikan semua PR ini dalam waktu yang bersamaan,” tegasnya, walau seakan hal yang mustahil, tetapi dengan mengetahui keadaan sedini mungkin (seperti analogi anak kecil sebagaimana dijelaskan pada edisi terdahulu), akan membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan. “Dan bangsa Indonesia masih memiliki modal yang besar,” katanya mantap. Banyak bergumul dengan persoalan finansial, menyelesaikan
  5. 5. Sumber: Halaman 12 Edisi 73 Rie 2004 KARENAsejakbekerjadiBappenas ditempatkan di biro perencanaan re- gional,makadariduluDadangsangat konsern dengan pemikiran bagaimana pemerintah dapat semakin dekat dengan masyarakat. Otonomi daerah merupakan cita- cita Dadang bersama teman-teman seangkatannya, sekitar 100 orang yang sama-sama memulai karier di Bappenas,sekarangrata-ratabergelar PhD dari luar negeri. Mereka di awal-awal masa kerja seringberdialogdalamforum-forum diskusiinformal,membicarakanhal- hal yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang-or- angyangsepikirandansatucita-cita, yaitu bagaimana pemerintah dapat sedekatmungkindenganmasyarakat. Mereka meyakini wewenang yang didesentralisasikan akan membawa kepada efisiensi sumber daya yang ada. Jadi, kehadiran UU 22 dan UU 25 Tahun 1999 menyangkut Pemerintahan Daerah (otda) sebenarnya merupakan cita-cita mereka dari dulu. Dadang menekankan otonomi daerah adalah sebuahreformasibesardalambidang pemerintahan dan birokrasi MenurutDadang,Undang-undang 22 dan 25 tahun 1999 adalah sebuah wahana baru bagi kita untuk membangun bangsa ini. UU ini adalah sesuatu yang bagus dan baik. Tetapi yang menjadi masalah adalah bahwaUUinilahirpadamasakrisis. Pada bulan Mei 1999 ditetapkan dan mulai berlaku pada bulan Januari 2001. Padahal, awalnya, seperti pada tahun 1997 di Indonesia terjadi El- nino dan La-nina dan berlanjut pada tahun1997-1998krisisekonomidan moneter, pada masa-masa itu lahir undang-undang ini menyebabkan dampak lebih berat serta direspons dengan kurang siap. Negara-negara lain mempersiapkan otonomi daerah dengan baik. Contohnya, Jepang Memperbaiki Indonesia di Mata Dadang Solihin (Bagian 4) Negara-negara lain mempersiapkan otonomi daerah dengan baik. Contohnya, Jepang mempersiapkan otonomi daerah selama 50 tahun dalam kebutuhan struktur dan infrastrukturnya. mempersiapkan otonomi daerah selama 50 tahun dalam kebutuhan struktur dan infrastrukturnya. Pertama mereka mempersiapkan undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, SDM dan juga gedung-gedung,dinasapayangharus dibangun dan dinas apa yang harus dilikuidasi. Dan ketika waktunya sudah rampung dan otonomi digulirkan, tetap ada yang namanya biro pembangunan Hokkaido di To- kyo (masih sentralistis). Ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan proses desentralisasi, Jepang ingin melaksanakan sesuai dengankebutuhannya,tidakterburu- buru, dan tidak (usah) diatur oleh pihak lain. Mengapa Indonesia tidak bisa seperti itu? Sebab Indonesia selain mendapat tekanan dari dalam yang berupagerakanreformasipadatahun 1998, juga mendapat tekanan dari luar, yang salah satunya adalah LoI dari IMF, dan tekanan-tekanan lainnya.Itulahmengapapelaksanaan proses desentralisasi di Indonesia sepertinya terburu-buru. Contoh yang sangat dramatis mungkin adalah kota Hiroshima, Jepang. Pada tahun 1945 ketika kota tersebut dihantam oleh bom atom, kotaituhancurdengankekuatanbom yangmenghasilkanpanas300derajat celcius di wilayah radius 10 km2. Kotaituhancursamasekalidanfakta masihdapatterlihathinggasekarang. Namun ketika ia mengunjungi kota itu setelah 50 tahun sejak kejadian tersebut, ia mendapati Hiroshima sebagai kota yang dipenuhi dengan gedung-gedungbertingkatdansarana serta prasarana yang canggih, hutan yangsemakinlebat,sertarakyatyang hidup sejahtera. Lalu bandingkan dengan keadaan Indonesia pada tahun 1945. Saat itu Indonesia masih memiliki sumber daya alam yang melimpah serta relatif tidak punya hutang. Isi perut bumiibupertiwimasihdipenuhioleh gas alam pada lapisan paling bawah, selanjutnyadibagianatasnyaterdapat minyakbumi,batuanmineralseperti emas, perak, dsb, lalu ada batu bara, serta di atas perut bumi ditumbuhi oleh hutan tropis yang sangat kaya, dankekayaanfloradanfaunalainnya yang tak ternilai.Apa yang terjadi di Indonesia 50 tahun kemudian? Hal-hal inilah yang menjadi perhatiannyasejaklama.Bagaimana masyarakat dapat mengetahui apa yang patut mereka ketahui tentang negara ini. Tidak seperti masa-masa lalu di mana untuk mendapatkan buku-bukuRepelitasajasangatsulit. Sehingga alasan itulah yang terus mendorongnya untuk menulis buku- buku pendidikan bagi masyarakat yang mengangkat tema-tema otonomi daerah. Menurut Dadang, saat ini masih banyak masyarakat dan pejabat- pejabat daerah yang masih salah dalam mengartikan apa itu otonomi daerah. Padahal esensi dari otonomi daerah adalah penyerahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa. Ketika kita sudah sampai kepada tahap itu tidak usah lagi berbicara tentang aspirasi masyarakat atau “top-down, buttom-up.” Sebab kewenangan sudah ada di tangan masyarakat. Masyarakat yang menentukanakankebutuhanmereka bagi daerah mereka masing-masing. (Bersambung) Drs Dadang Solihin MA, adalah Kepala Sub-Direktorat Informasi Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, pengajar/ peneliti di berbagai PT, belajar di segudang pendidikan formal/non formal, Pemimpin Redaksi “Visi Perencana”, aktif menulis dan menyunting buku/paper, pengelola bermacam mailing list/ situs serta situs pribadi www.dadangsolihin.com
  6. 6. produksi, distribusi hingga konsumsi nasional, yang tetap memperhatikan dukungan sumber daya alam dan lingkungan. Dadang cukup aktif terlibat dalam berbagai forum dan tampil sebagai pembicara yang terutama mengenai otonomi daerah, pemberdayaanekonomikerakyatan. Karenaitubeberapakatakunciyang sangat akrab dengan kehidupan Dadang, yaitu demokratisasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, dan sejumlah kata lainnya yang sangat dikuasainya. Selain dalam forum/ seminar dia juga menulis buku. Bahkan buku Dadang tentang otonomi daerah merupakan best seller. Mengenai desentralisasi misalnya, menurut Dadang, pada masa kini sudah merupakan suatu keharusan. Hampir tidak mungkin sistemsentralisasiditerapkansecara penuh oleh suatu negara. Oleh karenaitudesentralisasimerupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari untuk dilaksanakan. BERSAMBUNG Drs Dadang Solihin MA, Kepala Sub-Direktorat Informasi Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, pengajar/peneliti di berbagai PT, Pemimpin Redaksi “Visi Perencana”, menimba ilmu dari segudang pendidikan formal/non formal, aktif sebagai penulis/penyunting buku/ paper/ internet, termasuk situs pribadi www.dadangsolihin.com MemperbaikiIndonesiadiMata DadangSolihin (Bagian 5) “Ketika kita sudah sampai pada tahap itu, tidak usah lagi berbicara tentang aspirasi masyarakat top- down atau bottom-up. Sebab kewenangan sudah ada di tangan masyarakat. Masyarakat yang menentukan kebutuhan bagi daerah mereka masing-masing,“ ujar Dadang. Pada tahap itu, ketika menerima anggaran dari pusat, pemerintah kabupaten/kota menyerahkan langsung kepada pemerintahan desa. Keuntungan yang diterima, dalam lingkungan desa masyarakat mengetahui dengan jelas ke mana dana itu digunakan dan apa yang jadikebutuhanmereka.Danbilaada penyimpangan-penyim-pangan, akan lebih mudah diketahui dan diprediksi karena ada pengawasan langsung dari masyarakat. Dalam rangka melaksanakan konsep tersebut, Dadang bersama menyangkut ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat. Di komunitas ini masyarakat didorong terlibat dan bersikap kritis terhadap segala rancangan kebijakan pemerintah daerah atau pusat. Dengan demikian, ketika saatnya akan dilaksanakan sebuah peraturan tertentu tidak perlu lagi usahasosialisasi,sebabmasya-rakat sudah mengetahuinya sejak awal, bahkan terlibat di dalamnya. Sambil mengelola komunitas diskusi berbasis internet tersebut, untuk melengkapi perjuangan membela rakyat kecil Dadang meluncurkan situs pribadi www.dadangsolihin.com.Situsini mengurai tentang otonomi daerah, ekonomi kerakyatan, pemikiran- pemikiran kekinian para tokoh dalammengkritisikondisimasakini dan datang. Dan lebih penting adalah sarana untuk berkonsultasi, berdiskusi, mem-beri saran atau pertanyaankepadaparanarasumber, yang akan direspon sesegera mungkin. Saat ini ia juga menjabat sebagai anggota Badan Pendiri dan Sekre- taris Umum di Lembaga Pember- dayaan Ekonomi Kerakyatan, yaitu sebuah lembaga profesional untuk membangun ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, merata, bermoral, berkeadilan dan berperikemanusiaan,sertaresponsif terhadapdinamikaperubahanlokal, nasional dan internasional berdasarkan asas kekeluargaan. Lembagainijugaberupayauntuk mewujudkan sistem eko-nomi partisipatif yang memberikan akses yang sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dari proses Drs Dadang Solihin MA Masih banyak masyarakat dan pejabat daerah salah mengartikan otda. Esensi otda adalah penyerahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa. Sumber: Halaman 07 Edisi 74 rekan-rekannya di Bappenas menyusun program best practices yaituInitiativesforLocalGovernance Reform, sebuah kerja sama antara Bank Dunia dan Pemerintah RI. Ia sendiri dipercayakan sebagai sekretarisuntukSekretariatNasional. Dari beberapa kabupaten di Indo- nesia,kitabisabanyakbelajartentang good local governance, diantaranya dari Kabupaten Solok dengan sistem pemerintahan nagarinya, dari KabupatenBantuldenganjiwa entre- preneurship bupatinya, dan dari Kabupaten Bandung yang merencanakan kantor Bapedanya menjadi“rumahperencanaanrakyat.” Selain bekerja dalam lingkungan Bappenas, ayah dari tiga putra-putri ini juga mengelola sebuah komunitas diskusi ekonomi kerakyatan di Ya- hoo-Groups, yang sudah memiliki lebih dari 500 orang anggota dari seluruh dunia. Dalam komunitas ini setiap anggota saling memberi masukandankritikterhadapberbagai kebijakan pemerintah yang Rie 2004
  7. 7. Sumber: Halaman 10 Edisi 75 Rie 2004 MASA REMAJA, ia habiskan di Kampung Babakan Sumedang, Desa Margahayu Selatan, Kabupaten Bandung. Kala itu, sekitar tahun 1978, perjalanan ke sekolahnyadiJalanBelitungKota Bandung dari Margahayu hanya memerlukan waktu 20 menit dengan berkendaraan sepeda mo- tor. Jika dari rumah di Babakan Sumedang dia berangkat jam setengah tujuh pagi, maka sebelum jam tujuh sudah sampai di sekolah. Udara di Bandung saat itu masih bersih dan sama sekali tidak ada kemacetan lalu-lintas. Sepanjang perjalanan setiap pagi ke sekolah, di kiri kanan jalan masih terhampar sawah yang luas.Namun,apayang terjadisaat ini, ketika dia melewati ruas jalan yang sama, sangatlah mengejutkannya. Ruas jalan Kopo-Margahayu- Soreang saat ini, menurutnya, adalah ruas jalan terparah di seluruh dunia. Untuk menempuh rute yang sama saat dia sekolah pada tahun 1978 dulu, saat ini memerlukan waktu minimal 2,5 jam. Secara kasat mata Dadang melihat terjadinya kesemrawutan dalam mengelola daerah ini. Bukan hanya kemacetan lalu lintas, juga dengan jelas terlihat bahwa sepanjang ruas tersebut telah terjadi pembangunan yang tidak terkendali. Areal persawahan sudah beralih fungsi menjadi daerah perumahan, industri dan perdagangan. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah dampak negatif dari kemacetan yang tidak kasat mata. Di tengah kemacetan setiap hari tersebut, sangat sulit bagi Dadang untuk menemukan wajah-wajah yang menyiratkan kebahagiaan dan kegmbiraan seperti dulu. Raut wajah yang terpancar adalah wajah-wajah tegang, stres, dan marah. Kalau setiap pagi sudah diawali dengan suasana seperti ini, tentu saja akan sangat mempengaruhi suasana tempat kerja atau di sekolah setiap harinya. Hal ini tentu akan berpengaruh juga terhadap output pekerjaan. Belum lagi kalau dihitung berapa liter pemborosan bahan bakar setiap harinya. Lebih parah lagi pada sore hari. Kelelahan di tempat kerja ditambah stres dan tegang Memperbaiki Indonesia di Mata Dadang Solihin (Bagian 6) Ruas jalan Kopo-Margahayu-Soreang saat ini, menurutnya adalah ruas jalan terparah di seluruh dunia. Untuk menempuh rute yang sama saat dia sekolah pada tahun 1978 dulu, saat ini memerlukan waktu minimal 2,5 jam. Secara kasat mata Dadang melihat terjadinya kesemrawutan dalam mengelola daerah ini. sepanjang perjalanan pulang, tentu akan berakibat tidak baik di rumah. Ini berlangsung setiap hari. Pada hari libur kesemrawutan malah bertambah, karenabanyakpelancongdariluar kotaturutmenyemarakkandaerah ini. Yang jauh lebih berbahaya sebenarnya adalah polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor tersebut. Sebab dampaknya tidak begitu terlihat pada jangka pendek, tetapi setelah berpuluh tahun mendatang. Dadang mengibaratkan fenomena ini dengan kehidupan ikan di dalam akuarium yang setiap bulan suhu airnya ditambah satu derajat celcius. Ikan-ikan tersebut tentu saja tidak menyadari bahwa air di dalam akuarium itu bertambah panas, tetapi pada suatu saat ikan-ikan tersebut akan mati seperti direbus. Sebuah penelitian baru- bau ini menemukan bahwa akibat dari polusi udara yang diakibatkan oleh pence-maran asap kendaraan bermotor dapat berakibat fatal terhadap anak-anak, se-perti anemia, pertumbuhan fisik, kecerdasan, hingga tidak mampu mendengar pada frekuensi tertentu. Sedangkan pada orang dewasa dapat mempengaruhi kesuburan. Dalam pikiran Dadang, baru kulitnya saja, yaitu ruas jalan utama menuju ibu kota Kabupaten Bandung, sudah banyak permasalahan yang perlu segera dicari jalan keluarnya, belum lagi kalau sudah digali lebih jauh. Hal-hal inilah yang mendorongnya untuk menerima tantangan teman-teman untuk membuktikan kemampuan mengelola daerah. Bukan hanya jago di teori saja, tetapi sudah saatnya untuk membuktikannya di lapangan. (*) Drs Dadang Solihin MA, Kepala Sub-Direktorat Informasi Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, pengajar/peneliti di berbagai PT, Pemimpin Redaksi “Visi Perencana”, menimba ilmu dari segudang pendidikan formal/non formal, aktif sebagai penulis/penyunting buku/ paper/ internet, termasuk situs pribadi www.dadangsolihin.com DRS DADANG SOLIHIN MA, “orang Bappenas” yang punya sederet bidang keahlian seperti Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kajian Kepemerintahan yang Baik, Pengembangan SDM, Pengembangan UKM, Pengembangan Masyarakat, Pembanguna Wilayah, dsb, sangat interest dengan segala sesuatu yang menyangkut keahliannya baik teori maupun prakteknya. Karena itu, dengan segudang kesibukan, dia tetap mengoptimalkan waktunya dan menyempatkan diri terjun ke lapangan. Saat ini dia sedang dalam “konsentrasi tinggi” mengamati dan “mengawal” sebuah lembaga yang benar-benar baru lahir yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang merupakan “senatornya” Indonesia. Seperti pada Jumat (7/5) lalu, Dadang hadir pada pertemuan silaturahmi empat anggota terpilih DPD Jawa Barat di Pesantren Al Ma’arif Cigondewah Bandung, pimpinan KH Sofyan Yahya, Ketua PWNU Jabar yang merupakan salah satu anggota terpilih DPD Jabar. Terlihat Dadang sedang terlibat dalam pembicaraan serius dengan KH Sofyan Yahya. (Foto: Dery FG)
  8. 8. Tanya Jawab Otda Anda Bertanya Dadang Solihin Menjawab Asuhan: Drs Dadang Solihin MA PENGASUH menerima pertanyaan seputar masalah otonomi daerah. Pertanyaan dialamatkan ke Redaksi Medikom Jln Peta 149 A Bandung 40233 atau e-mail: skmmedikom@yahoo.com Pada beberapa edisi terdahulu, Medikom menurunkan tulisan bersambung tentang pandangan Drs Dadang Solihin MA terhadap Indonesia. Karena topik tersebut mendapat perhatian yang sangat luas, maka sejak edisi ini, Medikom membuka kolom otonomi daerah interaktif yang diasuh langsung oleh Drs Dadang Solihin MA. Kami seringkali mendengar istilah Otonomi Daerah, yang katanya untuk lebihmensejahterakanmasyarakat.YangjelaskamimerasakanadanyaOtda itu malah menambah beban kami dengan banyaknya pungutan-pungutan baru. Jadi, apa sih arti Otonomi Daerah yang sebenarnya? ipung0404@yahoo.com Katanya Otonomi Daerah bisa memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Tapi kenyataannya, belum ada peningkatan dalam masalah pelayanan, bagaimana ini? saeful@yahoo.com DIUNDANGKANNYA UU 22/1999 dan UU 25/1999 merupakan mo- mentumyangsangatbaikuntukmemacureformasiPemdamenujuPemda yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Namun perubahan yang diharapkantidaklahakanberjalansecaramuluskarenaakanbanyaksekali menuntut perubahan pola pikir, pola bertindak dan kemauan dari pihak Pusat maupun Daerah. Adalah sangat sulit untuk merubah pola berpikir (mind set) daerah yang selama tiga dekade terpatronasi dan terkooptasi olehPusatdandalamwaktusingkatdituntutuntukmenjadimandiri,penuh inisiatif dan menghilangkan ketergantungan ke Pusat baik secara mental maupun finansial. Kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU 22/1999 dan UU 25/1999 yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2001 tersebut, ternyata bukan saja telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam tatanan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan yang merupakan tantangan bagi semua pihak yang menginginkan otonomi daerah berhasil dengan baik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi sampai saat ini antara lain: (1).Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap (2).Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai dan penyesuaian peraturan perundangan-undangan yang ada dengan UU No. 22 Tahun 1999 masih sangat terbatas (3).Sosialisasi UU No. 22 Tahun 1999 dan pedoman yang tersedia belum mendalam dan meluas; (4).Manajemen penyelenggaraan otonomi daerah masih sangat lemah; (5).Pengaruh perkembangan dinamika politik dan aspirasimasyarakatsertapengaruhglobalisasiyangtidakmudahdikelola; (6).Kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang belum menunjangsepenuhnyapelaksanaanotonomidaerah;(7).Belumjelasdalam kebijakan pelaksanaan perwujudan konsep otonomi yang proporsional ke dalampengaturanpembagiandanpemanfaatansumberdayanasional,serta perimbangankeuanganPusatdanDaerahsesuaiprinsip-prinsipdemokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman darah dalam kerangka NKRI. Permasalahan-permasalahan tersebut terefleksi dalam 7 elemen pokok yang membentuk pemerintah daerah yaitu; kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perwakilan, manajemen pelayanan publik, dan pengawasan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan desentralisasi dari tataranteorisertamemaparkanpermasalahanyangterjadiselamainidalam implementasi UU 22/99 berdasarkan ketujuh variabel yang merupakan soko guru dari setiap bentuk pemerintahan daerah tersebut, serta berusaha untukmemberikanrekomendasikebijakannya.Penguatanterhadapketujuh dimensi tersebut merupakan prerequisite dalam penguatan pemerintahan daerah. Pendekatan yang bersifat piece-meal tidak akan memecahkan persoalan otonomi secara keseluruhan. Penguatan pada salah satu atau beberapa aspek dan melupakan aspek lainnya tidak akan pernah efektif menuntaskanpenguatan(empowering)otonomidaerahsecarakeseluruhan. Permasalahan-permasalahan tersebut di atas disebabkan oleh adanya pengaturan-pengaturan baru yang diatur dalam UU 22/1999. Dengan dianutnya otonomi luas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 (2) dan Pasal9,Daerahcenderungmenafsirkannyasecaralitterlijkdanmenganggap bahwa semua kewenangan di luar kewenangan Pusat adalah menjadi kewenangan Daerah. Sedangkanpadasisilain,DepartemenSektoraldiPusatjugaberpegang padaUUsektoralmasing-masing.SebagaicontohDepartemenKehutanan berpegangpadaUU41Tahun1999yangmengaturmengenaikewenangan kehutanan. Permasalahan timbul karena substansi kewenangan pada UU 22/1999denganUU41/1999berbedapengaturannya.Akibatnyaterjadilah friksi antara Pusat dengan Daerah. Friksipadadasarnyaberpangkaldarisiapayangmempunyaikewenangan secara hukum atas hal yang disengketakan tersebut. Motif utama yang mendorongbukanlahpersoalanuntukmemberikanpelayananmasyarakat pada hal yang disengketakan tersebut, namun lebih pada bagaimana menguasai sumber-sumber pendapatan yang dihasilkan dari kewenangan yang disengketakan tersebut. Daerah menganggap bahwa dengan adanya otonomi luas maka kebutuhan uang mereka menjadi tidak terbatas. Sedangkan PAD dan DAU terbatas sehingga hal tersebut menarik mereka untukmenambahsumber-sumberpenerimaandaripenguasaanobyek-obyek yangdapatmenghasilkantambahanpenerimaanDaerah.SedangkanPusat berpendapat obyek tersebut adalah menyangkut kepentingan nasional, sehingga menganggap perlunya penguasaan Pusat atas obyek tersebut. Daerah berpegang pada Pasal 7 (1), Pasal 11 dan Pasal 119 UU 22/1999 sedangkan Pusat juga berpegangan pada Pasal 7 (2) sebagai kewenangan atas sumber-sumber perekonomian nasional. Darianalisisdiatasterdapatkontradiksidalamtatarannormatifterutama kewenangan dalam perekonomian negara. Pasal 7 (2) UU 22/1999 menyatakan kewenangan dalam perekonomian negara menjadi domain kewenanganbidanglainyangmenjadikewenanganPusat.SedangkanPasal 119 (1) menyatakan bahwa kewenangan kabupaten/Kota berlaku juga di kawasan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan bandar udara, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan pariwisata, kawasan jalan bebas hambatan dan kawasan lain yang sejenis. Departemen Sektoral berpegangpadaPasal7(2)ditambahdenganUUyangmengatursektoritu sendiri, sedangkan Daerah berpegang pada Pasal 119 (1) UU 22/1999. BERSAMBUNG PENGASUH Kepala Sub-Direktorat Informasi Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, pengajar/peneliti di berbagai PT, menimba ilmu dari segudang pendidikan formal/non formal, aktif sebagai penulis/ penyunting/pengelola/pemimpin redaksi berbagai media cetak dan elektronik/klub diskusi, termasuk situs pribadi www.dadangsolihin.com Sumber: Halaman 10 Edisi 76 Rie 2004
  9. 9. Sumber: Halaman 10 Edisi 77 Segala Sesuatu Tentang Otda AndaBertanyaDadangSolihinMenjawab PENGASUH menerima pertanyaan seputar masalah otonomi daerah. Pertanyaan dialamatkan ke Redaksi Medikom Jln Peta 149 A Bandung 40233 atau e-mail: skmmedikom@yahoo.com ANALISIS yang lebih fundamental mengindikasikan bahwa adanya unit pemerintahan daerah adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat (public service). Ini berarti tiap daerah akan mempunyai keunikan sendiri-sendiri baik dari aspek penduduk, maupun karakter geografisnya. Masyarakat pantai dengan mata pencaharian utama di perikanan akan berbeda dengan masyarakat pegunungan, ataupun masyarakat pedalaman. Masyarakat daerah pedesaan akan berbeda kebutuhannya dengan masyarakat daerah perkotaan. Apabila keberadaan pemda adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat, konsekuensinya adalah bahwa urusan yang dilimpahkan pun seyogyanya berbeda pula dari satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan perbedaan karakter geografis dan mata pencaharian utamapenduduknya.Adalahsangattidaklogiskalaudisebuahdaerah kota sekarang ini masih dijumpai adanya urusan-urusan pertanian, perikanan, peternakan dan urusan-urusan yang berkaitan dengan kegiatan primer. Berilah daerah urusan otonomi sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu analisis kebutuhan (need assessment) merupakan suatu keharusan sebelum urusan tersebut diserahkan ke suatu daerah otonom. Pada dasarnya kebutuhan masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam dua hal yaitu: (1) Kebutuhan dasar (basic needs) seperti air, kesehatan,pendidikan,lingkungan,keamanan,dsb;dan(2)Kebutuhan pengembangan usaha masyarakat seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, industri dsb. Daerah dalam konteks otonomi harus mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kedua kelompok kebutuhan di atas. Kelompok kebutuhan dasar adalah hampir sama di seluruh Indonesia hanya gradasi kebutuhannya saja yangberbeda.Sedangkankebutuhanpengembanganusahapenduduk Masih dalam konteks pelayanan terhadap masyarakat, bagaimana porsinya pelimpahan kewenangan daerah mengingat kondisinya yang beragam? Dodi Budiman Kawalu Tasikmalaya Pada beberapa edisi terdahulu, Medikom menurunkan tulisan bersambung tentang pandangan Drs Dadang Solihin MA terhadap Indonesia. Karena topik tersebut mendapat perhatian yang sangat luas, maka sejak edisi ini, Medikom membuka kolom otonomi daerah interaktif yang diasuh langsung oleh Drs Dadang Solihin MA. sangateratkaitannyadengankarakterdaerah,polapemanfaatanlahan dan mata pencaharian penduduk. Berbeda dengan negara maju di mana pembangunan usaha masyarakatsebagianbesarsudahdijalankanolehpihakswasta,maka di negara Indonesia sebagai negara berkembang, peran pemerintah masih sangat diharapkan untuk menggerakkan usaha masyarakat. Untukitumakakewenanganuntukmenggerakkanusahaatauekonomi masyarakat masih sangat diharapkan dari pemerintah. Pemda di negara maju lebih berorientasi menyediakan kebutuhan dasar (basic services)masyarakat.Untukitu,makapemdadiIndonesiamempunyai kewenangan (otonomi) untuk menyediakan pelayanan kebutuhan dasardanpelayananpengembanganusahaekonomimasyarakatlokal. UU 22/1999 pada dasarnya memberikan otonomi luas kepada daerah. Pasal 7 (1) dan Pasal 11 (1) memberikan urusan otonomi yang luas kepada daerah. Sedangkan pasal 11 (2) menyatakan kewenangan wajib yang harus dilakukan oleh daerah. Dalam kewenangan wajib terlihat bahwa terdapat kecenderungan menyeragamkan otonomi daerah tanpa membedakannya dalam kewenanganuntukmenjalankanpelayanandasar(basicservices)dan kewenanganmenjalankanpelayananpengembangansektorunggulan yang menjadi usaha ekonomi masyarakat. Urusan-urusan seperti pertanian, industri, perdagangan tidak seyogyanya diwajibkan pada daerah-daerah yang tidak mempunyai potensi unggulan atau usaha utama masyarakat di suatu daerah. Drs Dadang Solihin MA, Kepala Sub-Direktorat Informasi Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, pengajar/peneliti di berbagai PT, menimba ilmu dari segudang pendidikan formal/non formal, aktif sebagai penulis/penyunting/pengelola/pemimpin redaksi berbagai media cetak dan elektronik/klub diskusi, termasuk situs pribadi www.dadangsolihin.com
  10. 10. Sumber: Halaman 08 Edisi 78 Segala Hal Tentang Otda Anda Bertanya Dadang Solihin Menjawab PENGASUH menerima pertanyaan seputar masalah otonomi daerah. Pertanyaan dialamatkan ke Redaksi Medikom Jln Peta 149 A Bandung 40233 e-mail: skmmedikom@yahoo.com atau medikom@spymac.com Pada beberapa edisi terdahulu, Medikom menurunkan tulisan bersambung tentang pandangan Drs Dadang Solihin MA terhadap Indonesia. Karena topik tersebut mendapat perhatian yang sangat luas, maka sejak edisi ini, Medikom membuka kolom otonomi daerah interaktif yang diasuh langsung oleh Drs Dadang Solihin MA. Pak Dadang, Saya seorang PNS biasa di Gedung Sate, ingin tahu masalah rencana perampingan pegawai? Eman, Cicadas Bandung PEMBERLAKUAN dan pelaksanaan PP 8/2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah akan mengoreksi kecenderungan struktur organisasi perangkat daerah yang berlebihan yang selama ini sudah ditetapkan di masing- masing daerah, melalui restrukturisasi kelembagaan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Manfaat dari kondisi tersebut akan diperoleh daerah berupa efisiensi organisasi yang berimplikasi kepada peningkatan efisiensi anggaran belanja aparatur. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan jumlah eselon, yang berarti juga adanya pengurangan beban anggaran untuk memenuhi pembelanjaan tunjangan jabatan bagi para pejabat eselon serta pembelanjaan fasilitas jabatan lainnya, sejumlah jabatan eselon yang dirasionalisasi. Namun di sisi lain terdapat kemungkinan terburuk yang dapat saja terjadi di daerah yang meliputi: 1.Daerah yang sebelumnya menata kelembagaan perangkat daerahnya secara rasional dan berada di bawah batas-batas maksimum yang ditetapkan oleh PP 8/2003, akan memiliki kecenderungan opportunistik untuk memaksimalkan struktur organisasi perangkat daerahnya sehingga mendekati atau sama dengan batas-batas yang diperbolehkan oleh PP 8/2003. Dalam konteks ini manfaat efisiensi anggaran dan efisiensi struktur organisasi tidak akan didapat oleh daerah yang bersangkutan, bahkan sebaliknya akan terjadi lonjakan atau peningkatan beban APBD. Akan tetapi daerah yang bersangkutan akan memperoleh manfaat lain (blessing in disguise) yaitu berupa terbukanya kesempatan yang lebih luas dalam membina dan mengembangkan karier bagi pegawai daerah yang bersangkutan, yang akan berdampak peningkatan motivasi dan produktivitas kerja, yang pada akhirnya mungkin dapat menutupi kerugian APBD semula sebagai akibat keputusannya itu. 2. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 26 PP8/2003, akan terdapat kecenderungan daerah, terutama yang sudah terlanjur memiliki struktur Organisasi Perangkat Daerah yang melebihi batas yang diberlakukan, untuk memanfaatkan peluang mempertahankan jumlah tersebut. Akibatnya, jika ternyata sebagian atau seluruh usulannya tersebut dapat disetujui oleh presiden, daerah sama sekali tidak akan mendapatkan manfaat apapun, selain dapat mempertahankan moril pegawai dan pejabat daerah yang bersangkutan, sehingga tidak mengganggu ritme kerja dan produktivitas kerja pemerintah daerah yang bersangkutan. Dengan demikian efektivitas PP 8/2003 secara internal tidak akan tercapai, dan tujuan peningkatan efisiensi pemerintahan daerah juga tidak tercapai secara sebagian atau seluruhnya. Drs Dadang Solihin MA, Kepala Sub-Direktorat Informasi Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, pengajar/peneliti di berbagai PT, menimba ilmu dari segudang pendidikan formal/non formal, aktif sebagai penulis/penyunting/pengelola/pemimpin redaksi berbagai media cetak dan elektronik/klub diskusi, termasuk situs pribadi www.dadangsolihin.com
  11. 11. Sumber: Halaman 08 Edisi 79 dititik beratkan pada aspek keuangan namun juga mencakup elemen-elemen dasar Pemda lainnya seperti aspek kewenangan, kelembagaan, personil, DPRD dan pelayanan yang dihasilkan Pemda. Argumennya adalah bahwa tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional. Pemerintah nasionalmendapatkanlegitimasisecaranasionaldanbertanggung jawab secara nasional termasuk bertanggung jawab dalam berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi itu sendiri, walaupun dalam pelaksanaan operasional dari otonomi Daerah tersebut diserahkan kepada Pemda dan masyarakat Daerah ybs. Untuk itu, perlu adanya penalty dan reward yang jelas dan tegas kepada Daerah yang menyalah gunakan otonomi Daerah untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Rekomendasi (1). Perlunya Unit Dekonsentrasi sebagai Perangkat Gubernur. UU 22/1999 (Pasal 33) telah mengatur mengenai kegiatan supervisi dan fasilitasi oleh Pusat agar Daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. PP 20/2001 tentang Pembinaan Pengawasan juga telah mengatur peranan Gubernur selaku wakil Pusat di Daerah untuk melakukan pengawasan, supervisi dan fasilitasi terhadap jalannya otonomi Kabupaten/ Kota di wilayahnya. Namun tidak terdapat kejelasan mengenai perangkat dekonsentrasi yang membantu Gubernur dalam kapasitasnya sebagai wakil Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di wilayahnya. (2). Revitalisasi Peran Gubernur Sebagai Wakil Pusat Di Daerah. GubernurharusberperanaktifsebagaiwakilPusatdalam melakukan pengawasan, supervisi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan otonomi Daerah. Memang sebagai Daerah otonom Provinsi tidaklah membawahi Kabupaten. Namun sebagai wakil Pusat dalam rangka NKRI, Gubernur berkewajiban mengawasi dan memfasilitasi otonomi Daerah. (3). Perlunya Sosialisasi Peraturan Perundangan. Hal ini penting untuk menciptakan persepsi yang sama antara Pusat dengan Daerah sehingga deviasi penafsiran yang berbeda dapat di minimalisir. (4). Penegakan Hukum yang Tegas. Perlu adanya sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggaran yang dilakukan Daerah. Segala Hal tentang Otda Anda Bertanya Dadang Solihin Menjawab PENGASUH menerima pertanyaan seputar masalah otonomi daerah. Pertanyaan dialamatkan ke Redaksi Medikom Jln Peta 149 A Bandung 40233 e-mail: skmmedikom@yahoo.com atau medikom@spymac.com Bagaimana efektifnya fungsi pengawasan di era otonomi daerah? M. Istiqlal, PNS di Bandung Berkaitan dengan pengawasan, permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi adalah sbb: (1). Kurangnya Pengawasan dari Gubernur Kepada Daerah. Karena Daerah menganggap hubungan provinsi dengan kabupaten bersifat tidak hirarkis sehingga dianggap gubernur tidak berhak lagi mengawasi kabupaten/kota di wilayahnya. (2). Kurangnya Sanksi terhadap Pelanggaran Peraturan. Banyakpelanggaranyangdilakukanpemdakhususnyayangberkaitan dengan alokasi anggaran yang tidak ada sanksinya. Tidak ada sanksi yang jelas dan tegas bagi Daerah yang melanggar PP 109/2000 dan PP 110/2000. (3). Kurangnya supervisi, sosialisasi ke daerah. Banyak penyimpangan di daerah karena kurangnya supervisi. Penyimpangan juga terjadi karena kurangnya sosialisasi sehingga daerah melakukan berbagai inisiatif yang kadang-kadang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemda dalam menjalankan otonominya adalah masih dalam koridor dan ikatan NKRI. Agar Otonomi Daerah dapat mencapai dua tujuan utama yaitu sebagai medium pendidikan politik di tingkat lokal dan medium penyediaan pelayanan yang efektif, efisien dan ekonomis maka diperlukan pengawasan efektif agar kedua tujuan tersebut tercapai optimal. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, maka sangat diperlukan adanya peran pengawasan Pusat di Daerah yang dilaksanakan oleh wakil Pusat yang ada di Daerah. Maka sangat diperlukan adanya penguatan peran Gubernur sebagai wakil Pusat dalam hal pengawasan, supervisi, monev dan fasilitasi agar Daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Pada sisi lain, kabupaten/kota merasa bahwa dengan otonomi mereka dapat menjalankan otonomi tersebut sesuai dengan selera mereka yang kadang-kadang bertentangan dengan kepentingan yang lebih tinggi. Untuk mencegah terjadinya kebijakan-kebijakan Daerah yang terlalu melebar dan di luar koridor otonomi yang diberikan, maka peran kontrol, supervisi dan fasilitasi menjadi sangat mendesak untuk dilaksanakan secara intensif, tanpa harus mematikan kreativitas dan inovasi yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan Otonomi Daerah tersebut. Pengawasan, supervisi dan fasilitasi hendaknya jangan hanya
  12. 12. Sumber: Halaman 08 Edisi 80 Segala Hal tentang Otda Anda Bertanya Dadang Solihin Menjawab PENGASUH menerima pertanyaan seputar masalah otonomi daerah. Pertanyaan dialamatkan ke Redaksi Medikom Jln Peta 149 A Bandung 40233 e-mail: skmmedikom@yahoo.com atau medikom@spymac.com Di pemerintahan baik kota maupun provinsi, masalah mutasi jabatan seringkali membawa polemik internal. Bahkan menjadi konsumsi masyarakat karena diramaikan oleh berita media massa. Ada asumsi nuansa politik selalu dominan. Bagaimana sebenarnya pengaturan pegawai ini? Untung (LSM) di Ciwastra Bandung DENGAN diberlakukannya UU 22/1999 terdapat masalah-masalah aktual kepegawaian Daerah, di ant- aranya adalah: (1)Dengan diberikannya kewenangan manajemen kepegawaian kepada Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU 22/1999, pegawai Daerah cenderung dik- ooptasi oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada di Daer- ah baik dari pihak Kepala Daerah maupun dari DPRD. (2)Status kepegawaian Daerah menjadi sangat sta- tis. PNS dari satu Daerah akan sangat sulit pindah ke Daerah lainnya karena pembayaran gaji ybs lewat DAU dan sulit akan dialihkan kepada Daerah penerima. (3)Adanya kecenderungan mencuatnya isu “Putera Daerah” karena penafsiran otonomi yang sempit. Di ber- bagai Daerah, pegawai dari suku pendatang sering di “non job” sehingga mereka terpaksa kembali ke tempat asal. (4)Rasa lokalitas yang sempit dan tidak adanya tour of area akan membahayakan keutuhan NKRI karena PNS diharapkan sebagai perekat bangsa dan negara. (5)Diberikannya kewenangan manajemen kepegawa- ian kepada Daerah akan merangsang Daerah untuk men- gangkat pegawai baru untuk mendapatkan dukungan politik dan atas beban Pusat penggajian dan pensiun- nya. (6)Adanya kerancuan antara jabatan politis (political appointee) dan jabatan karier (career appointee). Ker- ancuan antara jabatan karier dan politis tersebut akan menciptakan instabilitas pemerintahan daerah. Turun- nya Kepala Daerah sering mengakibatkan keguncangan di sektor birokrasi. Di samping itu karier pegawai tidak semata-mata ditentukan oleh merit system tapi sering pertimbangan politisnya lebih dominan. Kondisi terse- but telah menyebabkan tidak adanya career planning yang jelas dan security of tenure. Akibat lanjutannya adalah pe- gawai akan berusaha mencari “cantolan” dari pejabat poli- tik dan hal tersebut tidak kondusif untuk menciptakan pro- fesionalisme pegawai Daerah. Diberikannya Daerah kewenangan pembinaan dan mana- jemen kepegawaian sebagaimana diatur dalam UU 22/1999 menjadi penyebab utama persoalan-persoalan di atas. Di samping itu telah juga terjadi kontradiksi antara UU 22/1999 dengan UU 43/1999 tentang kewenangan pembinaan kepe- gawaian. UU 22/1999 melalui Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 mengatur mengenai kepegawaian daerah. Pasal 76 men- yatakan bahwa Daerah mempunyai kewenangan dalam manajemen kepegawaian daerah dari pengangkatan sam- pai dengan penggajian dan pensiun. Sedangkan UU 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawa- ian mengatur bahwa manajemen kepegawaian masih men- jadi tanggung jawab Pusat. Dalam hal ini nampak adanya kontradiksi dalam pengaturan kepegawaian Daerah menu- rut kedua UU tersebut. Sedangkan PP 95/2000, PP 96/2000, PP 97/2000, PP 98/2000, PP 99/2000, PP 100/2000 dan PP 101/2000 yang seyogyanya merupakan peraturan pel- aksanaan dari UU 43/1999, substansinya lebih merupakan penjabaran dari UU 22/1999. Hal ini terlihat jelas dari diser- ahkannya pembinaan kepegawaian Daerah kepada Kepa- la Daerah. Baik UU 22/1999 dan UU 43/1999 tidak mengatur secara tegas mengenai perlunya pembedaan yang tegas antara Pejabat Politik dengan Pejabat Karir. UU 43/1999 menge- nal istilah pejabat negara yang bisa mencakup pejabat karir atau pejabat politik. UU ini juga mengatur ketentuan agar PNS tidak berpolitik (non partisan) dalam upaya meningkat- kan profesionalisme mereka. Urgensi pemisahan antara Pejabat Politik dengan Peja- bat Karier adalah agar masing-masing dapat mengembang- kan profesionalisme-nya tanpa menciptakan kooptasi satu terhadap lainnya. Untuk itu mereka harus dibebaskan dari pengaruh kepentingan politik dari pejabat politik yang me- merintah.

×