Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
  • Save
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat Daerah

  • 2,771 views
Published

Capacity Building Pemerintahan Daerah; Sparks Hotel –Jakarta, 31 Juli 2009 …

Capacity Building Pemerintahan Daerah; Sparks Hotel –Jakarta, 31 Juli 2009

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
2,771
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
3
Likes
9

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide
  •        

Transcript

  • 1. BAPPENAS
  • 2. www.dadangsolihin.com
  • 3. Materi
    • Tugas d an Kewajiban Sekretaris Daerah
    • Apa Tujuan Pembangunan?
    • Pembangunan Daerah
    • Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance
    • Permasalahan Pembangunan Daerah
    • Perencanaan Pembangunan Daerah
    • Kegagalan Perencanaan
    • Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
    • Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
    • Penutup
    www.dadangsolihin.com
  • 4. Tugas d an Kewajiban Sekretaris Daerah
    • Membantu Kepala Daerah dalam
    • menyusun kebijakan dan
    • mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
    • Pasal 121 UU 32/2004
    www.dadangsolihin.com
  • 5. Pendahuluan
    • Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan
    www.dadangsolihin.com Reporting (4) M & E (1) Planning (2) Budgeting (3) Implementation
  • 6.  
  • 7. Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development)
    • P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
    • P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang .
    • P eningkatan kebebasan (f reedom/ democracy ) setiap orang.
    www.dadangsolihin.com
  • 8. How?
    • Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
      • antar daerah
      • antar sub daerah
      • antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
    • Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
    • Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
    • Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
    • Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
    www.dadangsolihin.com
  • 9. Pembangunan Daerah (1)
    • Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:
      • memberikan pelayanan kepada masyarakat,
      • mengelola sumber daya ekonomi daerah.
    www.dadangsolihin.com
  • 10. Pembangunan Daerah (2)
    • Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:
      • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
      • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
    www.dadangsolihin.com
  • 11. Pembangunan Daerah (3)
    • Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).
    • Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta , dan masyarakat.
    www.dadangsolihin.com
  • 12. Pembangunan Daerah (4)
    • Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.
    • Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.
    • Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.
    www.dadangsolihin.com
  • 13. Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance www.dadangsolihin.com Government Governance
    • Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
    • Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.
    • Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
  • 14. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
    • Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
    www.dadangsolihin.com
    • Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good .
    Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
  • 15. Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
  • 16. Troika www.dadangsolihin.com
  • 17. Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
  • 18. Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA www.dadangsolihin.com
  • 19. Perumusan Visi Daerah PEMDA Stakeholders www.dadangsolihin.com
  • 20. Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan www.dadangsolihin.com
  • 21. Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
    • Pembangunan Ekonomi
      • Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan
      • Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil
      • Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah
    • Pembangunan Sosial
      • Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).
    www.dadangsolihin.com
  • 22. Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
    • Pembangunan Prasarana Wilayah
      • Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah.
      • Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur.
      • Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik.
      • Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
      • Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur.
    www.dadangsolihin.com
  • 23. Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
    • Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
      • Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).
      • Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan.
      • Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan.
    www.dadangsolihin.com
  • 24. Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
      • Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)
      • Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.
      • Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan.
      • Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis.
      • Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.
    www.dadangsolihin.com
  • 25. Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
    • Permasalahan Khusus
    • Lemahnya daya saing investasi
    • Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
    • Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat
    • Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.
    www.dadangsolihin.com
  • 26.  
  • 27. Definisi Perencanaan
    • Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan .
      • Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).
      • Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan
      • Tepat : Dikaitkan dengan tindakan
      • Pilihan-pilihan :
        • Pemilihan tujuan dan kriteria
        • Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan
        • Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan
    www.dadangsolihin.com
  • 28. Syarat Perencanaan
    • Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
    • Tujuan akhir yang dikehendaki.
    • Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
    • Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
    • Masalah-masalah yang dihadapi.
    • Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
    • kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
    • Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
    • Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
    www.dadangsolihin.com
  • 29. Fungsi/Manfaat Perencanaan
    • Sebagai penuntun arah
    • Minimalisasi ketidakpastian
    • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
    • Penetapan standar dan pengawasan kualitas
    www.dadangsolihin.com
  • 30.  
  • 31. Kegagalan Perencanaan (1)
    • Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
    • informasinya kurang lengkap,
    • metodologinya belum dikuasai,
    • perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana
    www.dadangsolihin.com
    • pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
  • 32. Kegagalan Perencanaan (2)
    • Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
      • kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.
      • aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
      • masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.
    www.dadangsolihin.com
  • 33. Kegagalan Perencanaan (3)
    • Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
    • Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.
    • Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
    www.dadangsolihin.com
  • 34. Kegagalan Perencanaan (4)
    • Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
      • Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
      • Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
      • Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).
    www.dadangsolihin.com
  • 35. Sistem Perencanaan yang Berhasil
    • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
    • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.
    www.dadangsolihin.com
  • 36. Perencanaan yang Ideal
    • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
    • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
    • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
    • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).
    • Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting).
    www.dadangsolihin.com
  • 37.  
  • 38. www.dadangsolihin.com Monev? + 30 Laws and Regulations regarding M&E Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government
  • 39. Gambaran Sistem M&E (Sekarang dan Akan Datang) www.dadangsolihin.com Sekarang Akan Datang
    • Adanya berbagai macam peraturan yang mengamanatkan agar sektor (K/L) dan daerah menyusun laporan evaluasi kinerja pembangunan
      • Depdagri
      • LAN
      • Menpan
      • Departemen Keuangan
      • Bappenas
      • Setneg
      • K/L terkait
    • Tidak adanya implikasi/dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi
    • Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)
    • Evaluasi top-down
    • Evaluasi fragmentasi 1 waktu
    • Evaluasi pasif
    • Kurangnya penghargaan terhadap hasil evaluasi
    • Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah
    • Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif
    • Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya
    • Lebih efisien dan biaya rendah
    • Memperkenalkan evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom-up
    • Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi
    • Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal)
    • Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi
    • Adanya komunitas evaluator
  • 40. Apa itu Sistem Monitoring
    • Sistem Monitoring adalah sistem pengumpulan data/informasi secara reguler dan terus-menerus yang dapat menghasilkan indikator­indikator perkembangan dan pencapaian suatu kegiatan program/kegiatan terhadap tujuan yang ditetapkan.
    • Sistem monitoring mencakup penelusuran pelaksanaan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap target kinerja yang jelas dan konsisten, laporan kemajuan, dan identifikasi masalah.
    • Secara umum, sistem monitoring (dan evaluasi) terdiri dari empat komponen, yaitu: tujuan ( goal ), sasaran ( target ), indikator ( indicator ), dan masukan ( input) .
    www.dadangsolihin.com
  • 41. Mengapa Monitoring Diperlukan?
    • Untuk mengetahui:
    • Apakah tujuan yang ditetapkan akan (cenderung) dapat dicapai?
      • Mengapa?
      • Mengapa tidak?
    • Apakah hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan/ implementasi program/ kegiatan?
    • Apakah koordinasi yang dilakukan efektif?
    • Apakah terdapat kesenjangan dalam implementasi?
      • Bagaimana mengatasinya?
    www.dadangsolihin.com
  • 42. Apa itu Evaluasi?
    • Evaluasi adalah:
    • suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematik
    • mengenai suatu kebijakan, program atau kegiatan
    • berdasarkan informasi dan hasil analisis
    • dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya
    • untuk keperluan pemangku kepentingan.
    www.dadangsolihin.com
  • 43. Evaluasi Menurut Waktu Pelaksanaan
      • Evaluasi Formatif:
        • Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program
        • Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program
        • Temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan program.
      • Evaluasi Summatif:
        • Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
        • Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
        • Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program.
    www.dadangsolihin.com
  • 44. Evaluasi Menurut Tujuan
    • Evaluasi proses:
    • Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan ( service delivery ).
    • Evaluasi biaya-manfaat:
    • Mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif penggunaan sumberdaya dan manfaat dari program.
    • Evaluasi dampak:
    • Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yang diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat, dan kelembagaan.
    www.dadangsolihin.com
  • 45. Mengapa Perlu Evaluasi?
    • Apakah desain program-program tersebut sudah tepat?
    • Jawaban dari pertanyaan ini akan memberikan pembelajaran untuk penyusunan desain suatu program di masa yang akan datang.
    • Apakah sumberdaya yang tersedia telah digunakan secara efisien?
    • Jawaban dari pertanyaan ini akan memberikan gambaran mengenai akuntabilitas penggunaan dana publik dalam suatu program.
    • Apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan yang diharapkan?
    • Jawaban dari pertanyaan ini akan memberikan landasan bagi pengambilan keputusan mengenai apakah suatu program akan dilanjutkan, dan kalau dilajutkan apakah desainnya akan diperbaiki.
    www.dadangsolihin.com
  • 46. Mengapa Enggan Melakukan Evaluasi
    • Biaya evaluasi mahal.
    • Evaluasi menghabiskan banyak waktu.
    • Secara teknis evaluasi sulit dilakukan.
    • Temuan evaluasi sering bersifat politis.
    • Laporan evaluasi sering terlambat.
    • Banyak pelaksana program yang takut bahwa program mereka akan dinilai gagal.
    www.dadangsolihin.com
  • 47. Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi www.dadangsolihin.com Aspek Monitoring Evaluasi
    • Tujuan
    Menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan Memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program
    • Fokus
    • Akuntabilitas penyampaian input program
    • Dasar untuk aksi perbaikan
    • Penilaian keberlanjutan program
    • Akuntabilitas penggunaan sumberdaya
    • Pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang
    • Cakupan
    • Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana?
    • Apakah terdapat penyimpangan?
    • Apakah penyimpangan tersebut dapat dibenarkan?
    • Relevansi
    • Efektifitas
    • Efisiensi
    • Dampak
    • Keberlanjutan
    • Waktu pelaksanaan
    • Dilaksanakan terus-menerus
    • Dilaksanakan secara berkala selama program berjalan
    Umumnya dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program
  • 48. Kriteria Evaluasi
    • Relevansi
    • Efektifitas
    • Efisiensi
    • Dampak
    • Keberlanjutan
    www.dadangsolihin.com
  • 49. Kriteria Evaluasi dan Logic Model   www.dadangsolihin.com Output Effectiveness Impact Efficiency Relevance Sustainability Input Project Purpose (Outcome) Overall Goal (Impact) Policy Program Project
  • 50. Relevansi
      • Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan
    www.dadangsolihin.com Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Relevance Overall Purpose (Outcome) Ouputs Inputs
  • 51. Efektivitas
      • Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan
    www.dadangsolihin.com IRR Use of Outputs Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Effectiveness Project Purpose (Outcome) Ouputs Inputs
  • 52. Efisiensi
      • Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan.
    www.dadangsolihin.com Project Period Project Cost Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Efficiency Project Purpose (Outcome) Ouputs Inputs
  • 53. Dampak
      • Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak
    www.dadangsolihin.com Changes in Economic, Social, and Environmental Conditions Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Impacts Project Purpose (Outcome) Ouputs Inputs
  • 54. Keberlanjutan
      • Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi ( dalam jangka menengah dan jangka panjang)
    www.dadangsolihin.com Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Sustainability Project Purpose (Outcome) Ouputs Inputs Operation & Maintenance
  • 55. Penilaian Evaluasi a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c www.dadangsolihin.com (1) Relevance       (2) Effectiveness (3) Efficiency (4) Sustainability (4) Sustainability (4) Sustainability A Highly Satisfactory B Satisfactory C Moderately Satisfactory D Unsatisfactory (2) Effectiveness (3) Efficiency (4) Sustainability
  • 56. Jenis Evaluasi www.dadangsolihin.com Tahap Perencanaan ( ex‑ante ) Tahap Pelaksanaan ( on‑going ) Tahap Pasca‑Pelaksanaan ( ex‑post )
    • dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan
    • untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
    • dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan
    • untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya
    • Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
    • untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
    • untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.
  • 57. Kunci Keberhasilan M&E
    • Keberhasilan institusionalisasi sistem M&E mencakup berbagai upaya menciptakan kesinambungan & menjamin sistem M&E berfungsi baik bagi pemerintah
    • Ada tiga kunci utama yaitu:
      • pemanfaatan informasi M&E
      • kualitas informasi M&E
      • Kesinambungan M&E
    www.dadangsolihin.com
  • 58. Kendala Pelaksanaan M&E (1)
    • Anggaran
    • Apresiasi yang kurang terhadap pentingnya M&E menyebabkan anggaran yang dialokasikan kecil.
    • SDM
    • Belum didukung oleh jumlah dan kualitas SDM yang cukup.
    • Kemampuan/ Keahlian
      • ” Tour of duty” PNS, terutama di Pemda
      • Kurangnya tenaga teknis terlatih
    • Perlengkapan/ Peralatan
    • Berkaitan dengan kondisi perekonomian dan infrastruktur wilayah yang masih tertinggal. Mis: listrik, AC, komputer, kendaraan operasional, peralatan telekomunikasi.
    www.dadangsolihin.com
  • 59. Kendala Pelaksanaan M&E (2)
    • Prosedural
      • Tidak adanya acuan kerja (Petunjuk Operasional)
      • Tidak diterimanya laporan Monitoring pelaksanaan kegiatan
      • Tidak adanya kerangka acuan pelaksanaan evaluasi
      • Mekanisme pelaporan yang ada inter instansi pemerintah belum memiliki pola yang jelas dan pasti.
    • Pengiriman
      • Kondisi geografis
      • Masih minimnya prasarana dan sarana transportasi/ komunikasi.
    www.dadangsolihin.com
  • 60.  
  • 61. Pengertian Indikator
    • Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).
    www.dadangsolihin.com
  • 62. Pengertian Kinerja
    • Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)
    • Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995)
    • Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).
    www.dadangsolihin.com
  • 63. Pengertian Indikator Kinerja
    • Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
    • KEGUNAAN
    • dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)
    • petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
    www.dadangsolihin.com
  • 64. Pengembangan Indikator Kinerja
    • Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pada penghitungan biaya keluaran (efisiensi ) . Tujuan kebijakan dan pendekatan program – juga harus dianalisa
    • Indikator bisa diterapkan untuk: (a) Masukan; (b) Efisiensi – Keluaran; (c) Efektivitas – Hasil; (d) Kualitas; dan (e) Kepuasan Pelanggan.
    • Bisa dikaitkan dengan kesepakatan kinerja antara Menteri dan Kepala Lembaga dan para pejabat di bawahnya
    • Indikator memerlukan definisi dan penafsiran yang hati-hati – seringkali diformulasikan, diimplementasikan dan ditafsirkan dengan buruk
    • Harus dikembangkan untuk masing-masing program/kegiatan – ada yang sulit misalnya pertahanan – beberapa lebih mudah misalnya penyelenggara jasa.
    www.dadangsolihin.com
  • 65. Fungsi Indikator Kinerja
    • Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan
    • Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders
    • Membangun dasar pengukuran, analisis, dan
    • Evaluasi kinerja program pembangunan
    www.dadangsolihin.com
  • 66. Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan
  • 67. Logic Model Theory www.dadangsolihin.com Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah IMPACT Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTCOME Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) OUTPUT Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan KEGIATAN Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja INPUT Metode Pelaksanaan Metode Penyusunan Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information , National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
  • 68. Indikator Kinerja INPUT
    • Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.
    • Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan
    • Contoh:
    • Jumlah dana yang dibutuhkan
    • Tenaga yang terlibat
    • Peralatan yang digunakan
    • Jumlah bahan yang digunakan
    www.dadangsolihin.com
  • 69. Indikator Kinerja OUTPUT
    • Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.
    • Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.
    • Contoh:
    • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan
      • Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi
      • Jumlah permohonan yang diselesaikan
      • Jumlah pelatihan / peserta pelatihan
      • Jumlah jam latihan dalam sebulan
    • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan
      • Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli
      • Jumlah komputer yang dibeli
      • Jumlah gedung /jembatan yg dibangun
      • meter panjang jalanyang dibangun/rehab
    www.dadangsolihin.com
  • 70. Indikator Kinerja OUTCOME
    • Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran .
    • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai.
    • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.
    • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.
    www.dadangsolihin.com
  • 71. Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome
    • Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan
      • Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan
      • tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)
      • kemenangan tim dlm setiap pertandingan
    • Peningkatan langsung hal-hal yg positif
      • kenaikan prestasi kelulusan siswa
      • peningkatan daya tahan bangunan
      • Penambahan daya tampung siswa
    • Penurunan langsung hal-hal yang negatif
      • Penurunan Tingkat Kemacetan
      • Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas
    www.dadangsolihin.com
  • 72. Menentukan Indikator Outcome (1)
    • Indikator outcome mencerminkan indikator output terpenting
    www.dadangsolihin.com
    • Indikator outcome :
    • Indikator output 1a
    • Indikator output 2b, 2c
    • Indikator output 3b
    • Indikator output 4a
    OUTPUT 2 Indikator 2a Indikator 2b Indikator 2c OUTPUT 1 Indikator 1a Indikator 1b Indikator 1c OUTPUT 3 Indikator 3a Indikator 3b Indikator 3c OUTPUT 4 Indikator 4a Indikator 4b Indikator 4c OUTCOME
  • 73. Menentukan Indikator Outcome (2)
    • Indikator outcome merupakan composite index dari indikator output
      • Indeks gabungan ( composite indexes ) diperoleh dengan membobot output
    www.dadangsolihin.com OUTPUT 2 Indikator : (Pt b ) OUTPUT 1 Indikator : (Pt a ) OUTPUT 3 Indikator : (Pt c ) OUTCOME Indikator : ( I = (∑P t / ∑P t-1 ) x 100)
  • 74. Menentukan Indikator Outcome (3)
    • Indikator outcome merupakan hasil Survei
      • Indikator output harus mendukung pencapaian outcome, meskipun tidak terkait langsung dalam penyusunan indikator outcome
    www.dadangsolihin.com OUTCOME (mis : IHSG, IPM, APK) OUTPUT 3 Indikator output OUTPUT 2 Indikator output OUTPUT 1 Indikator output
  • 75. Indikator Kinerja IMPACT
    • Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.
    • Contoh:
    • Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang
      • % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat
      • Peningkatan cadangan pangan
      • Peningkatan PDRB sektor tertentu
    • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang
      • Penurunan Tingkat kemiskinan
      • Penurunan Tingkat Kematian
    www.dadangsolihin.com
  • 76. Persyaratan Indikator Kinerja: SMART
    • S PESIFIC -jelas, tidak mengundang multi interpretasi
    • M EASUREABLE -dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
    • A TTAINABLE -dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
    • R ELEVANT (information needs of the people who will use the data)
    • T IMELY -tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)
    www.dadangsolihin.com
  • 77. Sumber Pembuktian (Means of Verification)
    • How should the information be collected, eg. sample survey
    • What source is most appropriate?
    • Who should do it?
    • When and How often should the information be collected, analyzed & reported
    • What formats are required to record the data being collected?
    www.dadangsolihin.com
  • 78. Penutup
    • Setiap bangsa di seluruh dunia memiliki tujuan pembangunan yang bersifat universal.
    • Sudah mendesak untuk menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan
    • Dalam usaha melaksanakan pembangunan Daerah, harus memperhitungkan berbagai permasalahan yang ada serta adanya p ergeseran p aradigma d ari Government menjadi Governance
    • Untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perencanaan pembangunan daerah diperlukan suatu sistem monitoring dan evaluasi pembangunan yang berdasarkan indikator kinerja pembangunan yang SMART.
    www.dadangsolihin.com
  • 79. Terima Kasih www.dadangsolihin.com
  • 80. Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com